<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/27/darmadi-durianto-784897086.jpg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fenomena penyebutan rombongan jarang beli (Rojali) dan rombongan hanya nanya (Rohana) belakangan ini heboh di tengah masyarakat. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menyebut tren ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat, baik dari sisi mikro maupun makro. "Jadi kalau ada indikator atau data, kita bisa tahu daya beli masyarakat lagi turun atau naik kan," kata Darmadi kepada wartawan, Rabu (6/8). Darmadi menjelaskan, terdapat sejumlah indikator yang mencerminkan penurunan daya beli masyarakat. Pertama, Non Performing Loan (NPL) di perbankan untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) mengalami kenaikan signifikan, bahkan melampaui angka pada masa pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang kesulitan mencicil rumah. "Itu kan sudah indikator orang sudah kesulitan," ujarnya. Indikator kedua, lanjut Darmadi, soal undisbursement loan atau pinjaman yang sudah disetujui bank namun tidak dicairkan oleh debitur, yang kini mencapai Rp 2.350 triliun. Menurutnya, para debitur memilih menahan pencairan kredit karena kondisi pasar yang lesu.&nbsp; "Mereka yang sudah dikasih kredit oleh bank, tapi tidak dipakai ini beralasan karena kalau digunakan daya belinya lesu dan tidak ada yang beli. Jadi buat apa mereka ekspansi," ucapnya. Selain itu, Darmadi juga menyoroti turunnya indeks keyakinan konsumen. Ia menegaskan gabungan dari semua indikator tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa daya beli masyarakat tengah mengalami penurunan signifikan. "Makanya banyak berjalan rojali, rohana dan ada juga rohalus (rombongan hanya elus-elus) saja di mall. Jadi semua indikator menunjukkan penurunan," pungkasnya.

nomena penyebutan rombongan jarang beli (Rojali) dan rombongan hanya nanya (Rohana) belakangan ini heboh di tengah masyarakat.

Soroti Fenomena Rojali dan Rohana, Legislator Sebut jadi Indikator Turunnya Daya Beli Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/DFSK-Seres-Dery-Ridwansah-5JPG-2407272765.jpg" alt="Pengunjung saat melihat mobil DFSK-Seres dalam pameran otomotif GIIAS 2024 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (25/7/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung saat melihat mobil DFSK-Seres dalam pameran otomotif GIIAS 2024 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (25/7/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan bahwa pasar otomotif nasional kembali menunjukkan tren pelemahan. Penjualan mobil pada Mei 2025 turun 15,1 persen secara tahunan (year-on-year), baik untuk angka wholesales maupun penjualan ritel. Data Gaikindo mencatat bahwa jumlah kendaraan yang dikirim dari pabrikan ke dealer (wholesales) sepanjang Mei 2025 hanya mencapai 60.613 unit, turun tajam dibandingkan Mei 2024 yang mencatatkan 71.391 unit. Penjualan ritel, yakni dari dealer ke konsumen, juga mengalami penurunan serupa menjadi 61.339 unit dari sebelumnya 72.246 unit. Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto mengungkapkan bahwa penurunan ini disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat serta belum pulihnya pertumbuhan ekonomi nasional. &ldquo;Daya beli masih sangat lemah, pertumbuhan ekonomi juga belum membaik,&rdquo; ujar Jongkie, kemarin (12/6). Dalam kondisi yang menantang ini, pelaku industri menggantungkan harapan besar pada penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, yang akan berlangsung pada 24 Juli&ndash;3 Agustus mendatang di ICE BSD City, Tangerang. &ldquo;Juli nanti akan ada GIIAS 2025, mudah-mudahan bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan angka-angka penjualan,&rdquo; tambah Jongkie. Sebagai gambaran, ajang GIIAS 2024 berhasil mencatatkan nilai transaksi Rp20 triliun dan penjualan lebih dari 40.000 unit kendaraan. Tahun ini, Agen Pemegang Merek (APM) disebut telah menyiapkan strategi pemasaran khusus guna mendongkrak minat konsumen menjelang pameran otomotif tahunan tersebut. Terkait revisi target, Jongkie berpendapat pihaknya belum dapat melakukan itu sebab masih memantau statistik pasar dari bulan ke bulan tahun ini. &ldquo;Kami monitor bulan-bulan ke depan dulu,&rdquo; ujar Jongkie. Secara kumulatif, penjualan mobil wholesales pada Januari&ndash;Mei 2025 tercatat 316.981 unit, turun 5,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 335.405 unit. Sementara itu, penjualan ritel anjlok 9,2 persen menjadi 328.852 unit dari sebelumnya 362.163 unit. Dari sisi merek, Grup Astra masih memimpin pasar dengan Toyota menjual 106.027 unit dan Daihatsu 55.049 unit selama lima bulan pertama 2025. Disusul Honda (28.502 unit), Mitsubishi Motors (26.028 unit), dan Suzuki (22.240 unit). Sepanjang Januari hingga Mei 2025, penjualan mobil nasional tercatat sebanyak 316.981 unit, sedangkan penjualan mobil Astra sebesar 172.268 unit. "Pangsa pasar mobil Astra pada bulan Mei 2025 yaitu sebesar 57 persen. Gelaran GIIAS 2025 pada bulan Juli 2025 yang akan menghadirkan ragam kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional," ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto. Daftar Penjualan Mobil Terlaris Berdasar Merk Mei 2025 (6 Tertinggi) Merk Volume Penjualan (Unit) Toyota 20.995 Daihatsu 11.166 Mitsubishi 4.756 Suzuki 3.921 Honda 3.166 BYD 2.799 Sumber grafis: Gaikindo

Penjualan mobil wholesales Januari–Mei 2025 tercatat 316.981 unit, turun 5,5% dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 335.405 unit.

Penjualan Mobil Mei Turun 15 Persen, GIIAS 2025 Jadi Tumpuan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/Garda-Metal-2457095230.jpeg" alt="Presiden Partai Buruh Said Iqbal, mengatakan bahwa Partai Buruh bersama Ribuan Buruh Jawa Barat pada hari ini 14 -15 Desember kembali melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung" width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Buruh Said Iqbal, mengatakan bahwa Partai Buruh bersama Ribuan Buruh Jawa Barat pada hari ini 14 -15 Desember kembali melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal, mengatakan bahwa Partai Buruh bersama Ribuan Buruh Jawa Barat pada hari ini 14 -15 Desember kembali melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung dan Kantor Disnakertrans provinsi Jawa Barat. Pasalnya daya beli buruh turun 30 persen. "Aksi serupa juga dilakukan di beberapa daerah lainnya, seperti Banten, Jawa Timur, Makasar, dll. Dan puncak dari rangkaian aksi ini adalah mogok nasional lanjutan yang akan diikuti 5 juta buruh," ujar Iqbal kepada JawaPos.com, Kamis (14/12).&nbsp; Ribuan buruh, kata iqbal, akan menuntut Pj Gubernur Jawa Barat untuk merevisi Keputusan kenaikan UMK tahun 2024 sesuai dengan rekomendasi Bupati/walikota yang nilainya berkisar 9 hingga 14,9 persen. Ketua umum FSP TSK Roy Jinto menambahkan, seilain itu buruh juga menuntut PJ Gubernur jawa barat menerbitkan kembali keputusan upah pekerja/buruh untuk masa kerja 1 tahun atau lebih sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu, buruh tetap menyuarakan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013348874/umk-kabupatenkota-jabar-ditetapkan-tertinggi-kota-bekasi-terendah-banjar">UMK Kabupaten/Kota Jabar Ditetapkan, Tertinggi Kota Bekasi, Terendah Banjar</a> Lebih lanjut Roy Jinto mengatakan, bahwa aksi 14 -15 des ini sebagai aksi persiapan untuk melakukan mogok daerah se jawa barat yang akan bergabung dengan mogok nasional. Pasalnya Buruh jawa barat sangat kecewa dengan keputusan UMK yang telah ditetapkan oleh Pj Gubernur karena sangat tidak manusiawi.&nbsp; "Upah naik hanya Rp13 ribu, tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan turunnya daya beli buruh karena harga kebutuhan pokok melambung tinggi," tegasnya.

Ratusan Ribu buruh, kata iqbal, akan menuntut Pj Gubernur Jawa Barat untuk merevisi Keputusan kenaikan UMK tahun 2024

Said Iqbal: Daya Beli Turun, Buruh Tolak Nilai UMK 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-8.jpg" alt="Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak" width="100%">
<figcaption>Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah sudah menyiapkan anggaran tambahan bansos sebesar Rp 24,17 triliun sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Namun, itu tidak cukup meredam gelombang penolakan rencana kenaikan BBM bersubsidi yang kabarnya diumumkan hari ini (31/8).  Dalam rapat paripurna DPR kemarin (30/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan bahwa alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun terancam jebol jika harga BBM atau listrik tidak naik. Bahkan bisa berpotensi membebani anggaran 2023.  Habisnya anggaran itu sejalan dengan terus menipisnya kuota BBM yang dialokasikan pemerintah untuk tahun ini. ”Dengan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, dan konsumsi terutama pertalite dan solar yang sangat besar melebihi kuota, jumlah subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik diperkirakan habis dan bahkan terlampaui,” paparnya.  Dengan kondisi itu, diperlukan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 195,6 triliun jika harga BBM tidak naik. Jika dikalkulasikan, angka total subsidi dan kompensasi energi itu hampir mencapai Rp 700 triliun.  Namun, para penolak kenaikan harga BBM menilai, pemerintah lebih baik mengambil opsi pembatasan dan pengawasan ketat atas distribusi BBM bersubsidi. Tujuannya, distribusinya tepat sasaran. ”Risiko ekonomi dan sosialnya lebih ringan bagi masyarakat ketimbang kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, tapi tetap membiarkan mobil mewah menikmati BBM bersubsidi,” ungkap anggota Komisi VII DPR Mulyanto.  Politikus Fraksi PKS itu menambahkan, bila pembatasan BBM bersubsidi dilakukan untuk kendaraan selain roda dua, kendaraan umum, serta kendaraan pengangkut sembako, hasil simulasi Pertamina dan BPH Migas menunjukkan bahwa pembatasan tersebut dapat mereduksi anggaran subsidi BBM sebesar 69 persen. ”Ini jumlah yang lumayan banyak. Apalagi untuk anggaran subsidi tahun 2023 karena pembatasan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran,” katanya.  Dari kelompok buruh, Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal khawatir kenaikan harga BBM bakal semakin menyengsarakan pekerja atau buruh. Sebab, sudah tiga tahun terakhir buruh tidak mengalami kenaikan upah akibat perhitungan upah minimum yang berubah dengan menggunakan PP 36/2021.  Kondisi tersebut, kata dia, telah membuat daya beli pekerja turun hingga 30 persen. ”Kalau harga BBM subsidi dinaikkan, daya beli buruh dari perhitungan litbang KSPI akan turun hingga 50 persen,” ungkapnya.  Di sisi lain, bayang-bayang inflasi mencapai 6–8 persen terus menghantui seiring dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Said menilai, bansos yang tengah disiapkan pemerintah tak akan bisa menambal daya beli pekerja. Apalagi, tak semua pekerja bakal menerima bantuan tersebut.  Bantuan subsidi upah (BSU), misalnya, hanya diberikan kepada pekerja yang menerima gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Menurut dia, kategori tersebut hanya akan menyasar pekerja informal. Kalaupun ada pekerja formal dengan ketentuan upah tersebut, posisinya berada di daerah-daerah terpencil yang memang tidak ada industri berkembang di sana.  Yang paling terdampak kenaikan harga BBM subsidi ialah pekerja yang berada di kawasan industri atau kota. Mereka yang bakal mengalami kenaikan biaya transportasi sampai 40 persen, kenaikan biaya sewa rumah, hingga kenaikan biaya makan. Karena itu, organisasi pekerja/buruh akan menggelar aksi serempak di 34 provinsi untuk menolak kenaikan harga BBM. Dalam aksi yang akan dilaksanakan pada 6 September 2022 tersebut, isu kenaikan upah buruh juga digaungkan bersama penolakan pengesahan UU Ciptaker.  Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Namun, program bantuan sosial sangat dibutuhkan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.  Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan BBM dapat mendongkrak daya beli masyarakat. ”Bantuan sosial ini sangat dibutuhkan dengan kondisi di mana kita harus meningkatkan daya beli,” kata Shinta.  Dia menegaskan, pengusaha sebetulnya tak ingin ada kenaikan harga BBM subsidi. Namun, poin intinya adalah perlu adanya solusi yang dihadirkan. Salah satunya bisa dalam bentuk insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, untuk mengantisipasi dampak lanjutan saat dunia usaha mulai bangkit dari dampak pandemi Covid-19.  Di sisi lain, Ombudsman RI (ORI) juga menyarankan pemerintah untuk memilih opsi kebijakan pembatasan ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi. Anggota ORI Hery Susanto menjelaskan, opsi pembatasan distribusi BBM bersubsidi bisa dilakukan dengan cara mengatur peruntukannya. Misalnya, jenis pertalite hanya diperuntukkan sepeda motor dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi roda empat diarahkan untuk menggunakan BBM jenis lain seperti pertamax.

Kalau Harga BBM Subsidi Naik, Daya Beli Buruh Bisa Turun 50 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sah-ump-2019-jateng-sebesar-rp-16-juta_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akhirnya mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi tahun 2019." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akhirnya mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi tahun 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan adanya kenaikan upah buruh pada Januari 2020. Walau demikian, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan daya beli para buruh.  Secara month to month (MtM), upah buruh tani naik 0,59 persen atau naik Rp 323 menjadi Rp 55.046 per hari, kemudian upah buruh bangunan naik 0,34 persen menjadi Rp 89.478 per hari. Akan tetapi, kenaikan hanya berlaku secara nominal, kenyataan di lapangan, upah riil buruh tani turun 0,29 persen menjadi Rp 52.360 per hari. Untuk upah riil buruh bangunan turun 0,05 persen atau menjadi Rp 85.764 per hari.  "Walaupun upah nominal naik, Januari ini upah riil buruh menurun. Dengan demikian, daya beli buruh pada bulan ini menurun," kata Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Senin (17/2).  Untuk meningkatkan daya beli para buruh, Suhariyanto menegaskan untuk menguatkan perekonomian agar inflasi tetap terjaga. Sebab, hal ini dapat mendorong daya konsumsi masyarakat. "Hal ini (daya beli turun, Red) juga tentu dipengaruhi juga oleh angka inflasi Januari," kata dia.  Seperti diketahui, sebelumnya BPS merilis data inflasi pada Januari 2020 sebesar 0,39 persen secara MtM. Sedangkan, Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 104,33 poin.  "Dari 90 kota yang disurvei BPS, 79 di antaranya mengalami inflasi dan 11 deflasi. Inflasi tertinggi di Meulaboh 1,44 persen, inflasi terendah Gorontalo 0,03 persen. Deflasi tertinggi di Baubau dengan -1,39 persen, terendah Kudus -0,01 persen," jelasnya.

Daya Beli Buruh Turun Meski Upah Nominal Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-jurus-siasati-bisnis-yang-buntung-saat-daya-beli-turun_m_210525.jpeg" alt="Ilustrasi pelaku usaha harus selalu siap menghadapi berbagai perubahan di masyarakat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaku usaha harus selalu siap menghadapi berbagai perubahan di masyarakat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam berbisnis tak selamanya meraup keuntungan setiap bulannya. Terdapat fase dimana bisnis mengalami penurunan. Pasalnya, sebuah bisnis pada umumnya akan mengalami siklus dari mulai introduction, growing, peak, hingga declining. Sehingga, wajar saja apabila terjadi kenaikan atau pun penurunan keuntungan. Penyebabnya bervariasi, namun salah satunya adalah kondisi perekonomian yang sedang lesu di Indonesia dan juga negara-negara lain. Di masa krisis seperti ini, selain harga bahan baku mungkin meningkat, daya beli konsumen pun berkurang. Mengutip dari website Bank Permata, Prita Ghozie dari ZAP Finance berbagi beberapa tips yang dapat ambil untuk memperbaiki keuntungan bisnis di masa krisis. Pertama, buatlah analisa keuntungan dan kerugian atas bisnis Anda selama 2 tahun terakhir. Buatlah perbandingan komposisi biaya dan keuntungan dengan cara year-on-year. &ldquo;Misalkan, keuntungan bisnis bulan September 2015 dibandingkan dengan keuntungan bisnis bulan September 2014. Sehingga, Anda dapat memahami pos-pos mana yang menjadi penyebab berkurangnya keuntungan,&rdquo; tuturnya. Kedua, apabila pos pendapatan berkurang, maka coba cari tahu apa penyebabnya. Apakah bisnis Anda sudah banyak pesaing yang serupa atau kah daya beli konsumen yang bekurang. &ldquo;Apabila sudah banyak pesaing, maka Anda dapat menambah varian produk atau pun fokus pada produk unggulan yang memiliki marjin tinggi. Jika daya beli konsumen berkurang, maka Anda dapat mengurangi porsi agar harga turun,&rdquo; ujarnya. Ketiga, harus bisa fleksibel. Kesulitan yang umum dihadapi para pemilik bisnis adalah lamanya adaptasi terhadap situasi dan kondisi baru. Misalkan, teman saya pemilik toko kue organik sangat sulit mendapatkan bahan baku dengan harga lama akibat sebagian besar bahannya adalah impor. Setelah mencoba bertahan beberapa bulan, akhirnya pemilik mampu untuk mencari bahan baku substitusi yang pada akhirnya memperkenalkan varian kue baru yang lebih ekonomis. Kemampuan adapatasi inilah yang sebaiknya dimiliki oleh pemilik bisnis agar keuntungan tidak tergerus akibat naiknya biaya. Kesimpulannya, bisnis adalah bagian dari investasi Anda dan keluarga. Apabila bisnis mengalami penurunan keuntungan, maka risiko ini adalah bagian yang tak terpisahkan. Oleh sebab itu, jangan menanamkan semua dana Anda di bisnis agar keuangan rumah tangga dapat tetap stabil meski pun kondisi perekonomian bergejolak. =

Ini Jurus Siasati Bisnis Yang Buntung Saat Daya Beli Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/strategi-retail-siasati-lesunya-penjualan-perkecil-toko-hingga_m_203096.jpeg" alt="Ilustrasi salah satu retailer menawarkan diskon untuk menarik pembeli di tengah lesiunya daya beli" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi salah satu retailer menawarkan diskon untuk menarik pembeli di tengah lesiunya daya beli</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Pertumbuhan bisnis retail yang terus melambat membuat pelaku usaha harus melakukan efisiensi. Bahkan memasuki masa &lsquo;peak season&rsquo; yang terjadi pada saat puasa, lebaran hingga tahun baru saja tak mampu mendongkrak penjualan sektor retail. Salah satu upaya uang harus dilakukan peritel adalah dengan melakukan relolasi yakni mengurangi ukuran toko sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen saja. &ldquo;Jadi ada beberapa peritel yang melakukan relokasi itu adalah bagian untuk mengcompact (memadatkan) ukurannya yang tadinya besar sekarang ukurannya jadi lebih compact (padat),&rdquo; jelas Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (9/4). Roy mengaku hal ini terpaksa dilakukan untuk memperbaiki kondisi bisnis yang masih terus melambat memasuki puasa dan lebaran mendatang. Selain itu, Roy juga akan meminimalkan produk-produk yang tidak terlalu diminati oleh masyarakat. &ldquo;Kita mulai inventarisir produk-produk yang tidak dominan atau yang tidak sesuai dengan harapan rakyat,&rdquo; terangnya. Sementara, produk-produk dominan yang tak akan ditinggalkan masyarakat seperti bahan pokok akan terus ditingkatkan dari sisi kualitas dan kapasitasnya. &ldquo;Kami berupaya tambah kapasitas produk-kapasitas itu. Kemudian kita buat program-program yang dapat memberi keuntungan bagi konsumen. Misalnya program rewards,&rdquo; jelasnya. Rewards ini dilakukan lewat kerja sama dengan beberapa perusahaan fintech untuk memberikan benefit ke masyarakat dalam bentuk poin. Kata Roy, hal ini sudah dilakukan oleh beberapa retailers. &ldquo;Ini secara simultan beberapa peritel sudah mulai melakukannya. Sebagai bagian dari inovasi bisnis,&rdquo; tuturnya. Disamping itu, Aprindo yang difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan juga akan membuat toko di lingkungan pesantren. Dia bilang di satu sisi Aprindo akan distribusikan barang ke pondok pesantrean atau ke warung retail tradisional yang sudah dikerjasamakan sejak awal.

Strategi Retail Siasati Lesunya Penjualan, Perkecil Toko Hingga...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/topang-daya-beli-pemerintah-harus-ciptakan-proyek-padat-karya_m_167701.jpeg" alt="Ilustrasi proyek padat karya yang banyak melibatkan banyak tenaga kerja" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi proyek padat karya yang banyak melibatkan banyak tenaga kerja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat daya beli masyarakat melambat di triwulan III 2017 atau turun ke posisi 4,93 persen dibandingkan triwulan I-2017 yang mencapai 4,95 persen. Capaian itu tentu bukan sesuatu yang baik. Pemerintah harus melakukan upaya nyata guna mendongkrak daya beli masyarakat yang kian anjlok. Salah satu langkah menopang daya beli masyarakat adalah melalui penciptaan lapangan kerja yang bersifat padat karya sehingga menyerap banyak tenaga kerja. &ldquo;Sekarang PNS tidak banyak menyerap tenaga seperti dulu, konstruksi pun sama karena banyak menggunakan alat berat. Karena itu, pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jika tidak maka pengangguran akan bertambah,&rdquo; ujar Pengusaha Property sekaligus Pengurus Real Estat Indonesia (REI) DKI, Intan Fitriana Fauzi, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/11). Menurutnya, penciptaan lapangan kerja baru sangat diperlukan. Hal itu dinilai sebuah keharusan yang perlu dilakukan pemerintah jika ingin daya beli masyarakat membaik. &ldquo;Jangan hanya berharap pengangguran kita bekerja menjadi Go-Jek semua? Mungkin efektif, tapi tidak untuk jangka panjang. Lalu, bagaimana pula dengan pengangguran terpelajar? Ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah,&rdquo; tambahnya. Selain berupaya menaikan daya beli masyarakat, pemerintah, jelas Intan, juga harus menjaga daya tahan dunia usaha. Langkah ini penting agar para pengusaha bisa bertahan sehingga dapat keluar dari situasi sulit yang dihadapinya saat ini. &ldquo;Jika daya tahan dunia usaha dan masyarakat terjaga maka pada gilirannya mampu menghidupkan roda perekonomian dengan menyerap produk-produk industri yang dihasilkan para pengusaha,&rdquo; tuturnya. Tak hanya itu, selain memperluas realisasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), pemerintah juga harus mempercepat realisasi pemberian dana stimulus yang diarahkan untuk menambah penyerapan tenaga kerja, termasuk untuk membiayai proyek infrastruktur yang hasilnya dapat dirasakan langsung masyarakat. &ldquo;Saya kira, yang perlu dilakukan saat ini, memberikan insentif dan stimulus kepada dunia usaha, terutama di sektor padat karya,&rdquo; terangnya. Hal ini tegas Intan sangat penting agar roda perekonomian rakyat bergerak. &ldquo;Jadi, pemerintah harus lebih mementingkan nasib rakyat banyak. Kalau bisa ada program padat karya yang bisa menampung banyak pekerja,&rdquo; terangnya. Meski demikian, dia mengaku, program semacam ini sebetulnya telah dijalankan pemerintahan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Hanya saja, PKH kurang bersifat umum atau hanya menyasar kelompok kecil saja.

Topang Daya Beli, Pemerintah Harus Ciptakan Proyek Padat Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ritel-tutup-karena-daya-beli-turun-perlu-dibuktikan-secara-ilmiah_m_166166.jpeg" alt="Ilustrasi pesta diskon di Lotus Dept Store" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pesta diskon di Lotus Dept Store</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepanjang Januari hingga Oktober 2017 sejumlah toko ritel terus berguguran, mulai dari Sevel, Matahari, Lotus, sampai terakhir Debenhams. Tutupnya gerai-gerai tersebut acap kali dikaitkan akibat melemahnya daya beli masyarakat saat ini. Namun Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto tidak sepakat dengan pandangan tersebut. Menurutnya, harus dibuktikan secara ilmiah keterkaitan tutupnya ritel dengan daya beli masyarakat yang dianggap merosot. "Mengenai daya beli turun, belum bisa disimpulkan secara ilmiah, harus disertai riset behavioral insight yang mendalam," ujarnya melalui pesan singkat yang diterima JawaPos.com, Kamis (2/10). Darmadi menuturkan, pada pada Triwulan III, dana pihak ketiga bertumbuh 11,69 persen, sedangkan pertumbuhan kredit 7,86 persen. Karenanya, untuk menyikapi fenomena itu harus menggunakan helicopter view agar dapat meneropongnya dari semua sisi kenapa ritel berguguran. "Intinya adalah bagaimana melihat suatu hal dari sisi yang lebih general, seperti melihat dari atas helikopter. Konsep ini dipakai agar kita melihat sebuah permasalahan secara sistemik. Observasi dahulu suatu hal secara luas dan menyeluruh," jelas politikus PDIP itu. Mengenai perubahan perilaku konsumen, Darmadi mengatakan, harus melakukan pendekatan perilaku ekonomi (behavioral economy) untuk mengetahui apakah benar terjadi shifting ke experience economy atau ke leisure economy seperti banyak yang dianalisis oleh pengamat ekonomi dan bisnis. "Perlu kajian imiah untuk menyebutkan bahwa terjadi pergeseran perilaku konsumen menuju ke experience economy," ujar Komite Perekonomian DPP PDI Perjuangan itu. Darmadi menambahkan, ada kecenderungan pula bahwa sekarang banyak yang lebih memilih menabung karena ada muncul persepsi ketakutan bahwa kehidupan ke depannya akan lebih berat dari saat ini. "Banyak penyebab tutup ritel di antaranya karena ada missmanagement, biaya yang telalu besar, tidak mampu membaca arah bisnis dan tidak mampu menerapkan strategi bisnis yang tepat," tukas anggota komisi perdagangan itu. (dna)

Ritel Tutup karena Daya Beli Turun, Perlu Dibuktikan Secara Ilmiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/nongkrong-di-kafe-jadi-pilihan-masyarakat-ketimbang-belanja-di-mall_m_165284.jpeg" alt="Ilustrasi - cafe jadi pilihan gen z untuk membelanjakan uangnya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - cafe jadi pilihan gen z untuk membelanjakan uangnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun 2017 rasanya bukan menjadi tahunnya para toko ritel. Tercatat sejumlah peritel mulai dari Sevel, Matahari, Lotus sampai dengan Debenhams harus gulung tikar tahun ini. Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Ari Kuncoro mengatakan tutupnya toko ritel itu disebabkan karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat. Jika sebelumnya mereka lebih senang berbelanja, kini konsumsi mereka bergeser ke leisure atau untuk hal-hal yang menyenangkan seperti jalan-jalan atau nongkrong di kafe maupun restoran. "Mal bukan dijadikan tempat belanja lagi, tapi tempat untuk mencari hiburan," ujarnya di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta, Sabtu (28/10). Di sisi lain, lanjutnya, kondisi perekonomian turut menyumbang perubahan pola konsumsi itu. Masyarakat saat ini mengalihkan dananya ke pihak ketiga yang dalam hal ini perbankan. "Perubahan dari yang membeli barang ke membeli pemgalaman. Pengalaman menjadi penting seperti pengalaman jalan-jalan," tuturnya. "Lalu saat Lebaran (Idul Fitri) dan lebaran haji dua-duanya perlu pengeluaran dan terjadi peningkatan tabungan. Ketika terjadi peningkatan tabungan konsumsi menurun, ritel sepi. Tahun 2016 semakin tajam ada apa? Kalau dilihat dari daya beli sebenarnya kalangan menengah itu punya uangnya cuma ditabung atau dijadikan deposito," tambahnya. Selain itu, Ari menyebut jika tidak semua ritel merugi. Ritel yang menjual produk-produk seperti sepatu justru sedang digemari saat ini. Hal itu lantaran masyarakat tengah menggandrungi gaya hidup sehat. "Itu masih laku," pungkasnya.&nbsp;

Nongkrong di Kafe Jadi Pilihan Masyarakat Ketimbang Belanja di Mall

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#daya beli turun

Berita Terkini