<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/JKT_Prescon-APBN-KiTa_Salman-Toyibi_-07JPG-379425763.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan opsi untuk menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2026 mendatang yang saat ini ditetapkan 11 persen. Opsi ini disampaikannya sebagai salah satu cara untuk menggenjot daya beli masyarakat di sepanjang tahun mendatang. Namun keputusan itu akan diputuskan secara hati-hati dan berdasarkan sejumlah pertimbangan, salah satunya penerimaan yang telah dikantongi pemerintah. "Apakah ada rencana mengurangi PPN? Kita baru naik ya dari 10 ke 11. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonominya seperti apa. Uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun, saya sekarang belum terlalu clear," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi Oktober 2025 di Kantornya, Selasa (14/10). "Nanti akan kita lihat bisa gak kita turunkan PPN Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita belajar dulu hati-hati," tambahnya. Sebelumnya, Pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN naik menjadi 12 persen dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Angka ini naik dari nilai PPN sebelumnya yang ditetapkan sebesar 11 persen. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan PPN menjadi 12 persen ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). "Sesuai dengan amanat undang-undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan harga PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024). Namun kemudian, kebijakan itu direvisi Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers seusai menghadiri Rapat Tutup Buku Tahunan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan, penetapan tarif PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang dan jasa mewah yang selama ini dikonsumsi masyarakat golongan atas/kaya. &rdquo;Untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang (sebesar 11 persen), yang sudah berlaku sejak 2022,&rdquo; kata Presiden. &nbsp; &nbsp; Sumber foto: Nurul F/JawaPos.com

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan penurunan PPN 2026 untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Dorong Daya Beli Masyarakat, Menkeu Purbaya Buka Opsi Turunkan PPN Tahun 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/BOBBY-07-3274848349.jpg" alt="Gubernur Sumut, Bobby Nasution saat berdiskusi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait. /(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumut, Bobby Nasution saat berdiskusi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait. /(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; The North Sumatra Provincial Government (Pemprov) is moving quickly to curb inflation, which reached 5.32% (yoy) in September 2025, the highest nationally. North Sumatra Governor Muhammad Bobby Afif Nasution emphasized that controlling inflation is a top priority for the region, given its direct impact on purchasing power and public welfare. "This inflation isn't just a number, but reflects the pressure felt by the public on the ground. Therefore, we are taking swift and measured steps to stabilize prices, especially food prices," said Bobby Nasution in Medan after attending a virtual Inflation Control Coordination Meeting with the Ministry of Home Affairs from the North Sumatra Governor's Official Residence on Jalan Sudirman No. 41, Medan, on Monday (October 6). Inflationary pressure in North Sumatra stems primarily from volatile food commodities such as red chilies, shallots, rice, and broiler chicken. To curb price fluctuations, the North Sumatra Provincial Government, along with the Regional Inflation Control Team (TPID), has prepared various short-term measures. Over the next three months, the North Sumatra Provincial Government is preparing 11 rapid steps to reduce the prices of commodities that contribute most to inflation. These steps include free distribution of commodities contributing to inflation, bundling low-priced SPHP rice with red chilies, accelerating food aid programs, implementing low-cost markets, conducting trade interventions, conducting spot market inspections, monitoring food distribution, strengthening inter-regional cooperation, assigning regionally-owned enterprises (BUMD) to manage chilies and red onions, anticipating food supplies for the MBG program, and establishing inflation-monitoring stores. Also Read: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016662433/perayaan-hut-ke-80-tni-gubernur-sumut-bobby-nasution-sebut-tni-berkontribusi-besar-jaga-kondusivitas">Celebrating the 80th Anniversary of the Indonesian National Armed Forces (TNI), North Sumatra Governor Bobby Nasution Says the TNI Has Made a Major Contribution to Maintaining Conduciveness</a> Bobby Nasution emphasized that the steps taken adhere to the 4T principle: right location, right commodity, right target, and right time. "The community must truly feel the impact on the ground," Bobby emphasized. The Governor also emphasized that market operations alone are not sufficient to address inflation. Cross-sectoral synergy is needed, including optimizing the role of regional food-owned enterprises (BUMDs) in maintaining the availability of key commodities. The party assigned PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, and PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) to actively manage and distribute supplies of chilies, onions, and rice. The Head of the Economic Bureau of the North Sumatra Provincial Secretariat, Poppy Marulita Hutagalung, added that in addition to taking swift action, the Provincial Government is also strengthening local food production capacity and improving the supply chain from upstream to downstream. Also Read: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016648908/kebijakan-bobby-nasution-dinilai-sudah-sesuai-uu-plat-kendaraan-perusahaan-harus-sesuai-domisili">Bobby Nasution's Policy Deemed to Be in Accordance with the Law: Company Vehicle License Plates Must Match Domicile</a> He explained that regional food-owned enterprises (BUMD) will be encouraged to become part of the strategic food ecosystem, collaborating with farmer groups and district/city governments to maintain supply continuity. "This way, we want North Sumatra to be less dependent on supplies from outside the province. If production and distribution within the region are strong, prices will be more manageable," he added. This step is also accompanied by increased coordination between the Provincial TPID, BI, BPS, Bulog, and the Food Task Force, including regular publications through press releases and press conferences to maintain effective communication with the public.

Langkah cepat dan terukur diambilPemprov Sumut agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil.

11 Langkah Cepat Gubernur Bobby Nasution Tekan Inflasi di Sumatera Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/said-abdullah2-1225283497.jpg" alt="Said Abdullah. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Said Abdullah. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati pengalokasian anggaran sebesar Rp 16,23 triliun dalam APBN 2025 untuk memperkuat daya beli masyarakat. Kebijakan ini diambil setelah melihat data ekonomi terbaru yang menunjukkan adanya tekanan terhadap konsumsi rumah tangga. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2025 terjadi deflasi sebesar 0,08 persen secara bulanan (mtm). Tekanan terbesar datang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,08 persen.&nbsp; "Komoditas yang paling berpengaruh antara lain tomat dengan kontribusi 0,10 persen dan cabai rawit 0,07 persen," kata Said Abdullah, Kamis (18/9). Sementara, merujuk survei konsumen Bank Indonesia (BI) juga menunjukkan pelemahan optimisme masyarakat. Indeks kondisi ekonomi turun dari 106,6 menjadi 105,1 pada Agustus 2025, indeks keyakinan konsumen menurun dari 118,1 menjadi 117,2, dan indeks ekspektasi konsumen juga melemah dari 129,6 menjadi 129,2. Tekanan pada konsumsi terlihat pula dalam Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia. Berdasarkan data Juli 2025 menunjukkan kontraksi sebesar 4,1 persen (mtm), lebih dalam dibandingkan kontraksi 0,2 persen pada Juni. Meski pada Agustus 2025 kontraksi menurun menjadi 0,3 persen, kondisi ini tetap mencerminkan lemahnya permintaan domestik. &ldquo;APBN harus berperan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah bersama Banggar DPR menyepakati alokasi Rp16,23 triliun untuk stimulus konsumsi rumah tangga,&rdquo; ucap Said. Tak hanya itu, Banggar DPR juga merekomendasikan tambahan bantuan berupa minyak goreng bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Rekomendasi ini disampaikan dalam forum konsultasi dengan pimpinan DPR atas permintaan Ketua DPR.&nbsp; Program tersebut akan menyasar 20 juta keluarga penerima manfaat dan langsung disetujui oleh Menteri Keuangan. Banggar menyampaikan apresiasi atas respon cepat pemerintah dalam mempertebal stimulus tersebut.

Banggar DPR dan pemerintah sepakat alokasikan Rp 16,23 triliun dalam APBN 2025 untuk dorong daya beli masyarakat.

Banggar DPR dan Pemerintah Sepakat Kucurkan Anggaran Rp 16,23 Triliun untuk Dorong Daya Beli Masyarakat

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/CUFg5gtCtOylgdXti0pjLYII6UN5oBzwvzKv13ay-2-4207735882.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (batik kiri) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah memakai jas), Selasa (16/9). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (batik kiri) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah memakai jas), Selasa (16/9). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com &mdash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat kebijakan menyalurkan Rp 200 triliun dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke bank umum. Langkah ini sebagai sebagai kredit produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sekaligus CEO BRI Research Institute, Anton Hendranata optimis kebijakan ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Terutama dalam aspek pembukaan lapangan kerja dan UMKM.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anton berharap, dana ini bisa menggerakan sektor riil, mempercepat pembangunan, serta menghidupkan kembali aktivitas UMKM dan infrastruktur yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara makro, kebijakan ini berpotensi menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru. Kredit produktif dapat membantu mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli masyarakat," ujar Anton, Selasa (16/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia meyakini bahwa kebijakan Menku Purbaya sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan dampak langsung hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Namun, keberhasilan kebijakan ini akan ditentukan oleh sinergi antara Kementerian Keuangan, BI, dan bank umum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016580374/viral-petugas-dishub-di-parung-panjang-digeruduk-karang-taruna-tangerang-saat-bersantai-di-pos-kerja-dong-lo">Viral! Petugas Dishub di Parung Panjang Digeruduk Karang Taruna Tangerang saat Bersantai di Pos: Kerja Dong Lo!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebijakan Rp 200 triliun ini berpotensi besar menjadi momentum baru bagi perekonomian, terutama dalam mendukung UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belajar dari pengalaman internasional, seperti TLTRO di Uni Eropa atau PSL di Tiongkok, Anton menilai Indonesia punya peluang untuk menjadikan kebijakan Rp 200 triliun ini sebagai momentum baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan semangat kolaborasi dan kewaspadaan, kebijakan ini dapat menjadi langkah berani yang membawa hasil nyata bagi bangsa. Mari dukung dengan optimisme, tetapi tetap menjaga mata terbuka untuk memastikan setiap langkah diambil dengan bijak," pungkasnya.</div>

Kebijakan ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Terutama dalam aspek pembukaan lapangan kerja dan UMKM. 

Menkeu Purbaya Gelontorkan Rp 200 T untuk Bank Umum, Daya Beli Masyarakat Diyakini Akan Meningkat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/pnhX7MbO8h8WOJJnFZo9a84TKYteVOn68nMhjMqs-1340375145.jpg" alt="Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso membeberkan paket stimulus ekonomi bagi masyarakat. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso membeberkan paket stimulus ekonomi bagi masyarakat. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2025 di kisaran 5 persen lewat sejumlah kebijakan. Dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah pada Juni hingga Juli 2025 mendatang,&nbsp; berbagai diskon tarif dan stimulus digelontorkan.&nbsp; Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, pemerintah akan memberikan berbagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan konsumsi domestik. Sejumlah stimulus ekonomi triwulan II 2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada rapat koordinasi terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5). Dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri menteri, wakil menteri, serta pimpinan maupun perwakilan kementerian/lembaga terkait. "Pada rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025," kata Susiwijono, Selasa (27/5). Adapun rincian utama kebijakan stimulus ekonomi meliputi, diskon transportasi, tarif tol, listrik, bantuan sosial (bansos) dan pangan, bantuan subsidi upah (BSU), serta perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK). Terdapat tiga jenis diskon transportasi selama dua bulan momen libur sekolah. Yakni, diskon tiket kereta 30 persen, diskon tiket pesawat berupa pembebasan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 6 persen, dan diskon tiket angkutan laut 50 persen.&nbsp; "Program ini dijalankan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN," ujarnya.&nbsp; Diskon tarif tol diberlakukan sebesar 20 persen untuk sekitar 110 juta pengendara selama dua bulan. Dengan skema serupa saat libur natal dan tahun baru (nataru) serta lebaran. Penerapan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Perhubungan. Ada pula, diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk sekitar 79,3 juta rumah tangga pelanggan dengan daya kurang dari 1300 VA. Berlaku mulai awal Juni hingga akhir Juli 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan PLN. Penebalan bansos dan bantuan pangan dilakukan dengan penambahan kartu sembako Rp 200.000 per bulan. Diberikan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan. Ditambah 10 kg beras untuk KPM yang sama. Koordinasi dilakukan oleh Kementerian Sosial, Bapanas, Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, dan BULOG. Untuk BSU, pemerintah memberikan senilai Rp 150.000 per bulan. Penerima merupakan 17 juta pekerja dengan gaji hingga Rp 3,5 juta dan 3,4 juta guru honorer selama dua bulan. Penyaluran akan dilakukan sekali pada Juni 2025 oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama.&nbsp; Perpanjangan diskon iuran JKK, pemerintah melanjutkan diskon 50 persen bagi pekerja sektor padat karya diperpanjang selama enam bulan. Terhitung mulai Agustus 2025 hingga Januari 2026. Dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Susiwijono berharap, paket stimulus ini mampu mendorong konsumsi domestik dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi selama triwulan II tahun ini. "Dengan berbagai stimulus ini, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Q2 -2025 dapat tercapai di kisaran 5 persen," tandasnya.&nbsp;

Pemerintah akan memberikan berbagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan konsumsi domestik.

Langkah Pemerintah Dorong Perkonomian Triwulan II 2025 Bisa Tumbuh di Atas 5 Persen 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pajak-2208049373.jpg" alt="Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 tidak akan menurunkan daya beli masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui rilis resmi, DJP mengungkap hal itu didasarkan pada keyakinan pemerintah yang optimistis bahwa inflasi masih akan terkendali dan tetap dijaga pada kisaran 1,5 - 3,5 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, berdasarkan hitungan Pemerintah, inflasi saat ini rendah di angka 1,6 persen. Di mana dampak kenaikan PPN 11 persen menjadi 12 persen diprediksi hanya sebesar 0,2 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015449067/8-tanda-seorang-wanita-diam-diam-merasa-kesepian-menurut-psikologi-nomor-4-sering-terjadi-di-zaman-sekarang">8 Tanda Seorang Wanita Diam-Diam Merasa Kesepian Menurut Psikologi, Nomor 4 Sering Terjadi di Zaman Sekarang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan demikian, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen tidak menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan,&rdquo; ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti, ditulis Minggu (22/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, hal yang sama pun diklaim telah terjadi saat pemerintah memutuskan untuk menaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022 yang kemudian tidak menyebabkan lonjakan harga barang/jasa dan tergerusnya daya beli masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berkaca pada periode kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada tahun 2022, dampak terhadap inflasi dan daya beli tidak signifikan,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut DJP, pada tahun 2022 tingkat inflasi pernah mencapai 5,51 persen. Namun hal itu utamanya disebabkan tekanan harga global, gangguan suplai pangan, dan kebijakan penyesuaian harga BBM akibat kenaikan permintaan dari masyarakat pasca pandemi Covid-19.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sedangkan sepanjang 2023-2024 tingkat inflasi berada pada kisaran 2,08 persen,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN naik menjadi 12 persen dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Angka ini naik dari nilai PPN sebelumnya yang ditetapkan sebesar 11 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan PPN menjadi 12 persen ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015449065/lamborghini-tunda-peluncuran-mobil-bertenaga-listrik-pertamanya-hingga-2029-mengapa">Lamborghini Tunda Peluncuran Mobil Bertenaga Listrik Pertamanya hingga 2029, Mengapa?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai dengan amanat undang-undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan harga PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, ia memastikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat atau dengan kata lain dibebaskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun barang-barang kebutuhan pokok yang dibebaskan pajak, meliputi beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi. Kemudian, jasa pendidikan, jasa kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seluruhnya bebas PPN. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok seluruhnya bebas PPN," jelas Politikus Partai Golkar itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

DJP Kemenkeu mengklaim kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 tidak menurunkan daya beli

Ditjen Pajak Kemenkeu Klaim Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Menurunkan Daya Beli Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/ilustrasi-motor-terkerek-ppn-12-persen-1-1-2618871611.jpg" alt="Harga sepeda motor akan ikut terkerek seiring penerapan PPN 12 persen per 1 Januari 2025. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Harga sepeda motor akan ikut terkerek seiring penerapan PPN 12 persen per 1 Januari 2025. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen yang sempat dikabarkan ditunda dipastikan masih terus bergulir. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Parjiono menuturkan, pemerintah akan tetap memperhatikan dampak kenaikan tarif PPN pada daya beli masyarakat. Yang jelas, Parjiono menyebut bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN itu akan dikecualikan dari beberapa kelompok masyarakat miskin, sektor kesehatan, maupun pendidikan. &rsquo;&rsquo;Kami masih dalam proses ke sana, artinya akan berlanjut. Tetapi kalau kami lihat dari (berbagai) sisi, khususnya menjaga daya beli masyarakat. Di situ kan pengecualiannya sudah jelas: untuk masyarakat miskin, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya di sana,&rsquo;&rsquo; ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom di Jakarta, Selasa (3/12). Seperti diketahui, kenaikan tarif PPN tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU tersebut mengatur tarif PPN sebesar 11 persen berlaku pada 1 April 2022 dan tarif 12 persen berlaku paling lambat 1 Januari 2025. UU HPP juga mengatur pemberian fasilitas pembebasan PPN terhadap bahan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa keuangan. Hal itu bertujuan agar menahan dampak kenaikan tarif PPN kepada daya beli masyarakat. Parjiono memastikan, keberadaan subsidi bakal menjadi jaring pengaman. Saat ini, pemerintah tengah berfokus menjaga daya beli masyarakat, dengan menjalankan program-program perlindungan sosial. Hal ini berkorelasi pada keberadaan subsidi dan insentif perpajakan. &rsquo;&rsquo;Kan daya beli jadi salah satu prioritas, kita perkuat juga subsidi jaring pengaman. Kalau kita lihat juga insentif perpajakan, kan yang lebih banyak menikmati kan kelas menengah atas,&rsquo;&rsquo; tambah dia. Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kenaikan PPN 12 persen akan ditunda. Luhut menjelaskan, penundaan kenaikan PPN itu karena pemerintah berencana untuk memberikan stimulus atau insentif terlebih dahulu kepada masyarakat melalui berbagai bantuan sosial. Pemerintah, lanjut Luhut, akan terlebih dulu mengucurkan subsidi, salah satunya subsidi listrik. Dengan demikian, konsumsi masyarakat bisa dikerek terlebih dulu. &rsquo;&rsquo;Tapi diberikan itu ke listrik. Karena kalau diberikan nanti ke rakyat takut dijadikan lagi nanti,&rsquo;&rsquo; katanya. Dikatakan Luhut, anggaran bantuan sosial tersebut sudah disiapkan pemerintah melalui APBN, serta segera diselesaikan rancangan penyalurannya.

Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen yang sempat dikabarkan ditunda dipastikan masih terus bergulir dengan beberapa pengecualian.

Bantah Penundaan, Kemenkeu Pastikan Rencana Kenaikan Tarif PPN jadi 12 Persen Awal tahun Depan Tetap Berlanjut   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/03/IMG-20241031-WA0021-1-2536342749.jpg" alt="Ilustrasi: Pabrik Daihatsu di Karawang, Jawa Barat memproduksi sejumlah mobil murah, salah satunya adalah Calya-Sigra. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pabrik Daihatsu di Karawang, Jawa Barat memproduksi sejumlah mobil murah, salah satunya adalah Calya-Sigra. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 12 persen kembali diperbincangkan publik. Hal ini menyusul rencana pemberlakuannya pada 1 Januari 2025 mendatang. Di tengah menurunnya daya beli masyarakat, himpitan ekonomi, dan berbagai persoalan lainnya, kenaikan PPN ini sangat dikeluhkan. Banyak industri juga khawatir kenaikan PPN 12 persen ini akan semakin melemahkan pasar. Salah satu yang akan terdampak adalah industri otomotif. Setelah target tahun ini tak tercapai dan bahkan direvisi oleh Gaikindo, kenaikan PPN 12 persen juga menjadi momok tersendiri. Hal tersebut diungkap oleh Astra Daihatsu Motor (ADM). Sri Agung Handayani, Marketing Director and Corporate Communication Director PT ADM mengatakan, PPN yang bakal naik jadi 12 persen per 1 Januari 2025 dapat berdampak pada harga jual mobil. Karena itu, Daihatsu berharap pemerintah mempersiapkan formula lainnya untuk mendongkrak daya beli masyarakat bila PPN jadi dinaikkan. Daihatsu berharap pemerintah dapat memberlakukan kebijakan yang menguntungkan bagi seluruh pelaku industri termasuk otomotif. "Kurang lebih harapannya pemerintah bisa melihat ini bersama para pelaku industri. Contohnya tadi VAT (Value Added Tax/PPN) jangan dinaikkan," ucap Sri Agung di Karawang, Kamis (31/10). Sri Agung menambahkan bahwa urusan daya beli masyarakat, khususnya di sektor otomotif seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun produsen.&nbsp; Dia juga mengharap kebijakan-kebijakan lain dibuat oleh pemerintah dikaji dengan baik. Karena daya beli di industri otomotif ditentukan oleh berbagai faktor. "Maksudnya, kemampuan orang mendapatkan income, household income, kenaikan inflasi pada barang-barang yang dia konsumsi secara harian," lanjut Sri Agung.&nbsp; Menurut dia, ada banyak pertimbangan sebelum seseorang melakukan pembelian kendaraan bermotor. Salah satunya adalah kondisi ekonomi di dalam negeri.&nbsp; "Maka dia harus diyakinkan dulu cost of living-nya dia penuhi, dengan perbaikan tadi secara ekonomi di Indonesia," tandas&nbsp; Sri Agung.

Salah satu yang akan terdampak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 12 persen di awal 2025 adalah industri otomotif.

Soal Rencana PPN Naik Jadi 12 Persen, Daihatsu Berharap Daya Beli Masyarakat pada 2025 juga Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/BANK-2941638699.jpg" alt="Iustrasi kantor Bank Indonesia (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Iustrasi kantor Bank Indonesia (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada April 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat. Tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di level 126,1. Lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 123,3. Menguatnya keyakinan konsumen didorong oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang menguat dari 113,1 menjadi 116,6. Serta Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang meningkat menjadi 135,5 dari posisi 133,5 pada Maret 2023. &ldquo;IKE dan IEK tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentuknya, terutama pada indeks ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan saat ini,&rdquo; jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, kemarin (9/5). Pada April 2023, keyakinan konsumen terpantau meningkat pada seluruh kategori pengeluaran. Terutama pada responden dengan pengeluaran Rp 1 juta sampai Rp 2 juta. Secara spasial, kenaikan IKK tertinggi berada di Makassar, diikuti Medan, dan Pangkal Pinang. Chief Economist Permata Bank Josua Pardede memandang, momentum Ramadan dan Idul Fitri memicu optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Sejalan dengan peningkatan penghasilan karena pembagian tunjangan hari raya (THR) dan dampak ikutannya. Yakni meningkatnya belanja masyarakat secara umum pada bulan April lalu. Selain itu, pernyataan World Health Organization (WHO) mengenai berakhirnya kondisi darurat Covid-19 pada 5 Mei lalu juga akan berdampak positif bagi ekopnomi domestik ke depan. Sehingga dapat mendorong kembali ekonomi Indonesia, khususnya dari sektor pariwisata. Pencabutan status pandemi kuga menegaskan kondisi kesehatan global relatif terkendali. Dengan demikian, menghilangkan ketakutan bagi para wisatawan mancanegara untuk bepergian ke berbagai negara. Termasuk ke Indonesia. Begitu pula dengan perekonomian domestik, sehingga mendorong masyarakat untuk kembali beraktivitas normal sepenuhnya. Josua menilai, pembukaan lapangan kerja saat ini terus membaik mengikuti perkembangan ekonomi. Beberapa data juga mengindikasikan hal tersebut. Seperti PMI Manufaktur Indonesia April berada di level ekspansif yakni 52,7. &ldquo;Serta data utilisasi tenaga kerja dari hasil survei kegiatan dunia usaha Bank Indonesia yang mengindikasikan peningkatan pada kuartal II 2023,&rdquo; terangnya kepada Jawa Pos. Peningkatan konsumsi rumah tangga juga perlahan mulai pulih. Beberapa barang sekunder memang terindikasi meningkat secara bulanan. Seperti peralatan informasi dan komunikasi, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta pembelian kendaraan roda empat maupun roda dua. &ldquo;Ini juga mengindikasikan Keyakinan Konsumen cenderung membaik dalam beberapa waktu terakhir,&rdquo; terangnya.&nbsp; Mandiri Spending Index (MSI) mencatatkan penguatan pemulihan ekonomi juga terlihat pada belanja masyarakat. Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan, belanja masyarakat mengalami peningkatan menjelang dan beberapa minggu di bulan Ramadan. Hingga bulan 26 April 2023, indeks nilai belanja MSI mencapai 156,7. Lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. &ldquo;Sementara frekuensi belanja mengalami kenaikan drastis. Hingga akhir April 2023, frekuensi belanja masyarakat mencapai 280,7,&rdquo; katanya. Secara komposisi, belanja terkait supermarket dan fashion terus mengalami kenaikan. Masing-masing mengambil porsi sekitar 16,3 persen dan 12,3 persen. Di lain hal, belanja barang tahan lama seperti household-related goods, porsinya terus mengalami penurunan sejak Januari 2023. &ldquo;Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran perilaku konsumsi masyarakat yang menjadi defensif,&rdquo; beber Andry.

Peningkatan konsumsi rumah tangga juga perlahan mulai pulih. Beberapa barang sekunder terindikasi meningkat secara bulanan.

Optimisme Masyarakat Terhadap Ekonomi Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Agung.jpg" alt="DPR RI" width="100%">
<figcaption>DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan pemerintah menetapkan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia berpengaruh dalam pergerakan perekonomian. Momentum pemulihan aktivitas perkantoran, apartemen, hotel dan pusat perbelanjaan diprediksi bakal mengembalikan kebutuhan masyarakat untuk kembali membeli dan berinvestasi di high rise properti.  Marketing Director Agung Podomoro Agung Wirajaya menjelaskan trend properti high rise diproyeksikan akan mengalami peningkatan, seiring dengan tingginya minat pasar terhadap permintaan produk properti di segmen apartemen dan perkantoran.  “Kami bersyukur di tengah situasi yang dinamis, permintaan hunian vertikal dan bisnis perkantoran masih cukup tinggi. Kami terus melaju dengan menciptakan terobosan baru didukung fasilitas terintegrasi dan lengkap dengan potensi nilai investasi yang menjanjikan,” jelas Agung dalam keterangan resminya di Jakarta pada acara penutupan Festival Investasi Properti Agung Podomoro 2023 (5/3).  Disampaikan Agung, Perseroan optimis bahwa Pemerintah akan terus menjaga pertumbuhan ekonomi dengan baik ke depan. Dengan stimulus ekonomi yang positif, kebutuhan properti di Indonesia juga terus meningkat dalam 2 tahun terakhir.  Sejumlah indikator ekonomi dan sektor properti menunjukkan tren yang sangat baik. Pertama, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan ekonomi tumbuh 5,3% sepanjang 2022. Kedua, tahun lalu indeks permintaan properti meningkat 16,4% (YoY) dan ketiga, Lembaga Riset Internasional, McKinsey Global Institute memperkirakan, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling stabil di dunia, Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia pada tahun 2030 mendatang.  “Melihat situasi ini, segmen apartemen dan perkantoran masih akan menjadi investasi yang diprioritaskan untuk menunjang aktivitas dan mobilitas konsumen yang semakin tinggi ke depan. Kita menyiapkan grand strategi untuk memenuhi setiap kebutuhan pasar melalui produk properti yang sudah terbukti mampu menciptakan rasa tenang, aman dan meningkatkan kualitas hidup sehingga menjadikan hidup semakin bernilai,” kata Agung.  Assistant Vice President Marketing Agung Podomoro Yenti Lokat mengatakan Agung Podomoro menyediakan high rise properti terbaik di beberapa kota besar di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hunian, komersial, hingga perkantoran masyarakat produktif. Adapun proyek tersebut diantaranya Podomoro City Deli Medan, Borneo Bay City, The Sky Apartment, dan Podomoro Golf View.  Adapun pertumbuhan apartemen mengalami rebound. Berdasarkan data Bank Indonesia, sejak 2022, indeks harga apartemen mulai tumbuh positif, mengakhiri tren pertumbuhan negatif sejak 2018. Ini ditopang dari indeks permintaan yang juga tumbuh positif sejak akhir 2021.  &nbsp;

Strategi Pengembang Properti Dorong Penjualan di Era Pencabutan PPKM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#daya beli masyarakat

Berita Terkini