<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Banjir-Tol-TB-Simatupang-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Banjir di ruas Tol TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (20/2/2021). Banjir yang disebabkan tingginya curah hujan tersebut menyebabkan kemacetan panjang di ruas tol tersebut. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Banjir di ruas Tol TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (20/2/2021). Banjir yang disebabkan tingginya curah hujan tersebut menyebabkan kemacetan panjang di ruas tol tersebut. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan genangan air bahkan banjir di beberapa titik di kota Jakarta, bahkan wilayah Jadetabek juga mengalami hal yang sama. Korban materi mendominasi akibat kondisi banjir yang terjadi termasuk kendaraan bermotor.  Bahkan, seperti diketahui pada 20 Februari 2021 terjadi banjir di ruas jalan tol antara lain Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Tol Dalam Kota, Tol JORR, Tol Jagorawi hingga Tol Jakarta-Tangerang. Paling parah adalah banjir di Tol JORR TB Simatupang.  Menurut David Tobing selaku Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) seharusnya di jalan tol tidak terjadi banjir jika pemeliharaan dilakukan dengan baik. Apalagi beberapa ruas jalan tol langganan banjir seharusnya sudah dievaluasi dan diperbaiki.  "Pengelola jalan tol dalam melakukan perencanaan pembangunan jalan tol seharusnya sudah memikirkan drainase dan pompa penyedot genangan," ujarnya kepada JawaPos.com Senin (22/2).  Lebih lanjut, David Tobing menyatakan, pengendara yang merasa dirugikan akibat banjir di ruas jalan tol dapat menuntut ganti rugi hal ini sudah diatur dalam pasal 87 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.  Dirinya melanjutkan “Pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol,” terangnya.  Kemudian pada Pasal 92 ditentukan, badan usaha wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pengguna jalan tol sebagai akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol.  "Mengacu pada peraturan itu, pengelola harus bertanggung jawab. Kenapa harus beranggung jawab, karena pengelola harus memastikan bahwa jalan tol itu nyaman, aman, dan bebas dari kendala, salah satu kendalanya adalah banjir," tambahnya.  Menurut David Tobing seharusnya tidak boleh banjir dan tidak dikenal banjir di jalan tol. Apalagi ruas jalan tol yang sudah langganan banjir.  "Kok nggak ada perbaikan? Ini kan bertolak belakang dengan tarif jalan tol yang terus naik, sementara pemeliharaan malah mundur. Ini bukan hanya menyangkut mobil, tapi nyawa, keselamatan pengendara mobil dan penumpangnya.  Adapun kerugian yang bersifat materil bukan hanya rusaknya mobil tetapi juga barang bawaan dalam mobil misalnya mobil-mobil pengangkut bahan baku, paket kiriman dan lain.  "Pengelola jalan tol seharusnya jangan hanya memikirkan keuntungan dan kenaikan tarif saja sementara pelayanan kepada pengguna jalan tol diabaikan. Permasalahan banjir di jalan tol tidak hanya terjadi saat ini sehingga seharusnya sudah bisa belajar dan berhitung bagaimana penanganan yang terbaik" ungkap David.  Menurut David, melalui KKI mempersilahkan pengguna jalan tol yang dirugikan karena banjir untuk menyampaikan pengaduan melalui formulir pada website komunitaskonsumen.id dan whatsapp center : 0 89 89 89 99 89.

Dirugikan Akibat Banjir di Tol Pengendara Dapat Menuntut Ganti Rugi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/raffi-pesta.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang perkara Raffi Ahmad yang kembali digelar Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok, Rabu (3/2) masuk dalam tahapan mediasi. Ketua Majelis Hakim, Eko Julianto mengatakan, berkas keduanya lengkap dan perkara akan dilanjutkan dalam tahapan mediasi.  “Waktu mediasi yaitu 30 hari kerja. Kalau dirasa waktu tersebut kurang atau tidak cukup, bisa diperpanjang lagi sesuai kesepakatan bersama,” terang Eko saat persidangan berlangsung seperti dikutip Radar Depok (Jawa Pos Group), Rabu (3/2).  Namun, ditegaskannya, mediasi harus berlangsung dalam ruang mediasi PN Kota Depok. Sidang kali ini, pihak penggugat yakni David Tobing tidak menghadiri persidangan, hanya diwakili tim kuasa hukumnya.  Begitu juga pula tergugat Raffi Ahmad yang kehadirannya diwakili kuasa hukum, yaitu Jonathan Tampubolon. Namun sayang, kuasa hukum Raffi tidak bersedia memberi komentar terkait sidang yang digelar hari ini.  Diberitakan sebelumnya, sidang perdana artis tanah air Raffi Ahmad ditunda Ketua Majelis, Rabu (27/01). Penundaan dikarenakan, pihak tergugat yang diwakili kuasa hukum tidak menyertakan surat kuasa secara resmi.  Ketua Majelis Sidang, Eko Julianto menerangkan bahwa sidang akan kembali digelar pada tanggal 3 Februari 2021. Hal ini sudah disepakati kedua pihak, baik penggugat maupun tergugat.  “Kuasa hukum dari tergugat hanya mendapat kuasa secara lisan, tapi tidak ada suara kuasa secara resmi sehingga diberikan kesempatan pada sidang selanjutnya untuk dipenuhi segala berkasnya,” ungkap Eko saat jalannya sidang, Rabu (27/01)  Sementara, Kuasa Hukum Raffi Ahmad, Jonathan Tampubolon dari Kantor Hukum Juan Felix Tampubolon dan Rekan, meminta kepada majelis hakim agar kiranya diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan resmi, untuk kelancaran sidang. “Kami mohon izin diberi kesempatan melengkapi surat kuasa,” kata Jonathan saat jalannya sidang.  Hal tersebut mendapat tanggapan dari penggugat David Tobing bersama tim kuasa hukumnya, menyampaikan bahwa kuasa yang diberikan secara lisan tidak dapat melanjutkan jalannya sidang. Sehingga pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk menunda sidang.  “Saya mohon, tidak perlu di cek identitas kuasa karena ini kuasa lisan. Untuk menghindari ke depannya ada kuasa yg menggantikan lagi. Hanya mau menanyakan kalau menurut kami tergugat dan kuasa tidak hadir,” kata David di hadapan majelis sidang dan tergugat.  Diketahui Raffi Ahmad digugat oleh David Tobing ke PN Depok. David menilai Raffi melanggar sejumlah aturan terkait protokol kesehatan di ruang publik. Laporan tersebut bernomor 13/Pdt G/2021/PN Dpk, pada Jumat 15 Januari lalu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/M2qtzwXZuKc

Sidang Pelanggaran Prokes Raffi Ahmad Masuk Tahap Mediasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/raffi-ahmad-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus gugatan perdata yang dilakukan David Tobing terhadap Raffi Ahmad kini sudah bergulir di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Sidang perdana digelar hari ini namun sidang terpaksa ditunda oleh majelis hakim karena Raffi tidak hadir, dan ada yang mengaku sebagai kuasa hukum namun tidak dapat memperlihatkan surat kuasa. ’’Ada lawyer tadi ngaku kuasa hukum tapi tidak bisa menunjukkan kuasa. Jadi tetap dianggap tidak hadir sehingga dipanggil untuk kedua kali,’’ kata David Tobing kepada JawaPos.com Rabu (27/1). Dia menilai Raffi Ahmad tidak serius berperkara di pengadilan. Itu karena dia tidak memberikan surat kuasa kepada pengacaranya. Menurut pihak penggugat, surat kuasa padahal sangat mudah dibuat. ’’Dia tidak hadir bisa dimengerti karena dia sedang menerima vaksin kedua. Tapi ketika ada pihak yang mengaku sebagai pengacara datang tanpa memabwa surat kuasa, kan terlihat tidak serius. Apa susahnya sih surat kuasa, kan gitu. Sama-sama di tinggal Indonesia, di Jabodetabek,’’ tuturnya. Sidang selanjutnya sidang gugatan perdata dengan tergugat Raffi Ahmad akan dilaksanakan pada Rabu, 3 Februari mendatang. David Tobing berharap Raffi Ahmad bisa datang ke pengadilan supaya bisa mengetahui kasus yang dihdapinya secara langsung. ’’Kita sih berharap demikian (Raffi hadir), namanya prinsiple yang terlibat langsung dalam sebuah perkara,’’ ucap lelaki yang juga berprofesi sebagai advokat itu. Seperti diketahui, advokat David Tobing melayangkan gugatan perdata kepada artis Raffi Ahmad ke Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Hal ini buntut dari Raffi menghadiri sebuah acara dan dinilai tidak memperhatikan protokol kesehatan usai menerima vaksin perdana bersama Presiden Jokowi pada Rabu (13/1). Gugatan ini teregistrasi dengan nomor PN DPK-012021GV1. Raffi Ahmad digugat secara perdata dianggap melakukan tindakan melawan hukum. Pria asal Bandung itu dianggap melanggar aturan protokol kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, dan Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. (*) &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=6txYq3GbY5Q

Kasusnya Disidangkan, Penggugat Menilai Raffi Ahmad Tidak Serius

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/raffi-ahamd.jpg" alt="Raffi Ahmad kembali aktif bekerja usai liburan keliling dunia. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Raffi Ahmad kembali aktif bekerja usai liburan keliling dunia. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Advokat David Tobing menjadi sorotan publik setelah melayangkan gugatan perdata terhadap Raffi Ahmad ke Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Ini merupakan buntut dari Raffi tidak menjalankan protokol kesehatan di sebuah pesta ulang tahun pada Rabu (13/1) malam lalu. Pesta digelar tepat di hari Raffi Ahmad mendapat vaksin perdana bersama Presiden Jokowi.  David Tobing menjadi sorotan karena sejumlah pihak memberikan dukungan kepadanya menggugat Raffi Ahmad yang dinilai tidak memberikan contoh yang baik kepada para penggemarnya. Tapi, ada pula yang menyebut, David sengaja melakukan hal itu karena mau mencari ketenaran. David Tobing disebut mau numpang tenar dari sosok Raffi Ahmad.  Terkait hal ini, David Tobing menegaskan bahwa dirinya tidak sedang mencari ketenaran dengan menggugat Raffi Ahmad. Dia melakukan hal tersebut dengan kapasitas sebagai advokat yang berusaha menegakkan hukum.  David Tobing mengatakan dirinya sudah banyak berkiprah baik di tingkat nasional bahkan internasional. Dia pun tidak lagi membutuhkan sensasi untuk mendongkrak dirinya.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/16/01/2021/raffi-ahmad-digugat-perdata-sidang-perdana-pada-27-januari-2021/">Raffi Ahmad Digugat Perdata, Sidang Perdana pada 27 Januari 2021</a>  Tindakan Raffi Ahmad digugat secara perdata karena dianggapnya melakukan tindakan melawan hukum. Lelaki asal Bandung itu dinilai melanggar aturan protokol kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, dan Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.  "Saya pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam acara pembahasan perlindungan konsumen di Markas PBB Genewa. (Tidak butuh ketenaran)," kata David Tobing kepada JawaPos.com.  Siapa sebenarnya David Tobing?  Saat ini dia menjabat sebagai Sekretaris Umum Yayasan Kesehatan PGI Cikini, sebuah rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan Covid-19. Dia juga seorang pengacara, mediator terdaftar dan kurator.  David Tobing adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dia kuliah dan mendapatkan gelar akademis bidang hukum di sana mulai dari S1, S2 hingga S3. David Tobing juga pernah menjadi anggota delegasi Indonesia untuk pembahasan perlindungan konsumen di Markas PBB Genewa.  Berdasarkan survey Asia Business Law Journal pada 2019 dan 2020, pria kelahiran Jakarta yang memiliki kantor hukum Adams and Co itu tercatat sebagai salah satu dari 100 pengacara top Indonesia. Dia pernah mendapat penghargaan sebagai pengacara Probono Insipiratif yang diselenggarakan Hukum Online dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada 2018 dan 2019.  Sebagai pengacara, David terkenal sebagai seorang pengacara yang memberikan perlindungan kepada konsumen dan publik dengan bantuan hukum secara probono alias gratis. Dia pernah membantu Nenek Martini, seorang penjual telor burung puyuh yang menjadi korban First Travel.  Kepeduliannya terhadap konsumen membuat David lantas tertarik mendirikan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) sejak 2009 dan menjadi Ketua hingga saat ini.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/RknY8hLReCo

Gugat Raffi Ahmad, David Tobing Enggan Disebut Cari Ketenaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/raffi-ahmad-rahman.jpg" alt="Raffi Ahmad" width="100%">
<figcaption>Raffi Ahmad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Advokat David Tobing melayangkan gugatan perdata kepada artis <a href="https://www.jawapos.com/tag/raffi-ahmad/">Raffi Ahmad</a> ke Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Itu buntut dari Raffi menghadiri sebuah acara dan dinilai tidak memperhatikan protokol kesehatan usai menerima vaksin perdana bersama Presiden Jokowi pada Rabu (13/1). Gugatannya teregistrasi dengan nomor PN DPK-012021GV1.  Pihak pengadilan ternyata sudah menentukan tanggal sidang perdana atas kasus tersebut yakni pada 27 Januari 2021. "Iya sidang perdana pada 27 Januari 2021," ujar David tobing kepada JawaPos.com melalui sambungan telepon, Sabtu (16/1).  Raffi Ahmad digugat secara perdata karena dianggap melakukan tindakan melawan hukum. Pria asal Bandung itu dianggap melanggar aturan protokol kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, dan Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.  "Digugat perdata karena ini hubungan privat, ini kan konteksnya antara pribadi yang melanggar hukum perdata. Raffi saya anggap melanggar, tidak berhati-hati dalam bertindak. Karena dia sebagai influencer menerima vaksin pertama yang seharusnya mensosialisasikan malah ternyata berbuat sebaliknya. Itu yang saya gugat," terangnya.  David Tobing menggugat Raffi Ahmad dengan kapasitasnya sebagai seorang advokat yang wajib menegakkan hukum. Dan sebagai warga negara yang peduli akan penanggulangan covid-19 dan mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah.  “Sangat disayangkan seorang tokoh publik dan influencer terkemuka yang sudah diberi kepercayaan oleh negara tapi tidak menghargainya, tidak memberi contoh yang baik untuk masyarakat yang melihat gerak geriknya. Apalagi Gubernur sudah memberlakukan pengetatan protokol kesehatan sejak 11 Januari kemarin sampai 25 Januari nanti," tuturnya.  Apa yang dilakukan Raffi Ahmad, menurut David dapat berdampak besar karena dia punya banyak followers, punya banyak fans. Dikhawatirkan tindakan Raffi seolah menjadi pembenar untuk tidak lagi mengikuti protokol kesehatan setelah divaksin.  Selain itu, David dalam gugatannya juga meminta Raffi Ahmad dihukum tidak boleh keluar rumah selama 30 hari sejak menerima vaksinasi kedua. Raffi juga diminta meminta maaf di 7 stasiun televisi swasta dan 7 koran nasional.  "Itu kan tergantung hakim nanti mau menerima itu apa nggak. Tapi kalau Raffi mau (minta maaf di 7 media televisi dan 7 koran nasional) meski belum ada putusan ya dipersilakan," kata David Tobing yang juga Ketua Komunitas Konsumen Indonesia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/cxOGpT2cvgE

Raffi Ahmad Digugat Perdata, Sidang Perdana pada 27 Januari 2021

david tobing

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#david tobing

Berita Terkini

Dirugikan Akibat Banjir di Tol Pengendara Dapat Menuntut Ganti Rugi

Sidang Pelanggaran Prokes Raffi Ahmad Masuk Tahap Mediasi

Kasusnya Disidangkan, Penggugat Menilai Raffi Ahmad Tidak Serius

Gugat Raffi Ahmad, David Tobing Enggan Disebut Cari Ketenaran

Raffi Ahmad Digugat Perdata, Sidang Perdana pada 27 Januari 2021

Download Aplikasi JawaPos.com