<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/ilustrasi-obligasi-2603007544.png" alt="Ilustrasi obligasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi obligasi</figcaption>
</figure> Kondisi ekonomi yang mulai berangsur membaik terus membawa dampak pada instrumen investasi. Salah satu yang diramal memiliki prospek cerah tahun ini adalah obligasi korporasi. --- OBLIGASI, baik yang diterbitkan pemerintah maupun korporasi, merupakan salah satu primadona investasi. Tahun ini sejumlah faktor menjadi sentimen positif untuk pasar surat utang, khususnya swasta. Chief Economist BCA David Sumual menjelaskan, ada beberapa faktor yang memengaruhi pasar obligasi. Salah satunya, minat asing. David menyebutkan, sampai awal April, sudah ada lebih dari Rp 51 triliun kepemilikan asing. &rdquo;Terus meningkat cukup kuat selama beberapa bulan terakhir sejak awal tahun,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos Jumat (7/4). David menyatakan, aliran dana asing itu tidak hanya mengalir ke surat utang pemerintah dan korporasi, tetapi juga ke saham. &rdquo;Jadi, memang kondisi makroekonomi cukup bagus. The Fed (bank sentral Amerika Serikat) juga terlihat tidak terlalu hawkish atau tidak terlalu agresif lagi menaikkan bunga,&rdquo; jelasnya. Kondisi itu juga diperkuat dengan ekspektasi inflasi dalam negeri yang terus terjaga. Bahkan cenderung semakin rendah memasuki kuartal II 2023. Karena itulah, investor, baik luar maupun dalam negeri, cukup positif melihat dinamika surat utang. &rdquo;Kalau mau menerbitkan obligasi korporasi pun, saya melihat peminatnya relatif cukup baik untuk emerging market, terutama Indonesia,&rdquo; ungkap dia. Terkait dengan sektor yang akan dijagokan tahun ini, David menyebut hampir seluruh sektor memiliki potensi yang baik. Sebab, momentum pemulihan ekonomi terus terjadi pascapandemi meski kecepatannya memiliki waktu yang berbeda-beda. Ada yang pulih cepat dan ada yang bertahap. &rdquo;Konsumsi dan pariwisata baru pulih. Kalau yang terkait dengan komoditas cukup menguat sejak tahun lalu, memasuki semester II juga cukup baik karena pembukaan kembali Tiongkok. Manufaktur, termasuk EV (kendaraan listrik) dan kaitannya dengan industri baterai, nikel, dan lainnya, juga cukup bagus,&rdquo; jelas David. Terpisah, Doni Kuswantoro, fixed income analyst PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), mengamini prospek obligasi korporasi yang cerah tahun ini. Menurut dia, potensi pasar surat utang sektor swasta akan tumbuh lebih baik menjelang puncak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. &rdquo;Setelah puncak suku bunga tercapai, suku bunga komersial, termasuk imbal hasil obligasi negara, diperkirakan menurun. Sehingga dapat mendorong penerbitan obligasi korporasi,&rdquo; terangnya. Doni menambahkan, tingkat imbal hasil obligasi korporasi yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan surat utang negara membuatnya menjadi salah satu alternatif investasi pada kelas aset obligasi. Namun, risiko kredit dan likuiditasnya yang juga relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan obligasi pemerintah tetap harus dicermati. Karena itu, prospek industri/sektor dan kualitas kredit yang direpresentasikan dengan peringkat kredit (credit rating) menjadi pertimbangan awal dalam memilih obligasi korporasi guna memitigasi risiko kredit dari sebuah penerbit obligasi. &rdquo;Untuk meminimalkan risiko likuiditas, investor dapat memilih penerbit obligasi yang cukup aktif di pasar surat utang (frequent issuer). Sebagai gambaran, berdasar data Pefindo, obligasi korporasi dengan peringkat AAA masih mendominasi lebih dari 40 persen outstanding pasar obligasi korporasi Indonesia,&rdquo; bebernya. Lantas, apa yang membedakan obligasi dengan peringkat investment grade dan non-investment grade? Doni mengungkapkan, hampir seluruh obligasi korporasi yang diperingkat di awal penerbitan memiliki peringkat layak investasi (investment grade rating) yang ditunjukkan dengan credit rating BBB- atau di atasnya. Bila lembaga pemeringkat kredit memberikan rating di bawah investment grade, biasanya perusahaan tidak jadi menerbitkan obligasinya. Pada perjalanannya, peringkat bisa turun menjadi non-investment grade (BB+ atau di bawahnya). Apalagi jika lembaga pemeringkat melihat penurunan fundamental kredit dari penerbit obligasi. Atau, terjadi credit event yang dapat memengaruhi kualitas kredit obligasi tersebut.&nbsp;(dee/c14/dio) POIN PLUS OBLIGASI -Mendapat kupon atau bunga secara berkala -Memperoleh capital gain -Potensi tingkat keuntungan yang bisa lebih cuan daripada deposito -Bisa digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit bank -Dapat menjadi jaminan saat membeli saham di bursa efek -Bisa diperjualbelikan melalui pasar modal Diolah dari berbagai sumber

Kondisi ekonomi yang mulai berangsur membaik terus membawa dampak pada instrumen investasi. Obligasi korporasi diramal punya prospek cerah.

Obligasi Korporasi Kembali Menggeliat, Hampir Seluruh Sektor Berpotensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/DAVID-SUMUAL.jpg" alt="DAVID SUMUAL" width="100%">
<figcaption>DAVID SUMUAL</figcaption>
</figure>DUA krisis yang datang dari eksternal menjadi kewaspadaan di dalam negeri. Yaitu, krisis keuangan akibat gagal bayar utang di Amerika Serikat (AS) dan risiko stabilitas keuangan yang disebabkan runtuhnya raksasa properti dari Tiongkok, Evergrande.  Untuk Evergrande, pemerintah Tiongkok sudah melakukan crack down di beberapa sektor.  Termasuk properti. Menurut saya, bagi Indonesia akan kecil dampaknya. Beda ceritanya dengan krisis finansial global yang terjadi 2008 lalu yang dipicu persoalan Lehman Brothers. Saat itu, yang terjadi adalah kegagalan sistem finansial secara sistemik. Kali ini lebih terlokalisasi di Evergrande yang memang over leverage posisi keuangannya.  Pemerintah Tiongkok pun melihat sistem finansial di sana masih cukup solid. Itu terbukti dengan tindakan mereka yang hanya melakukan intervensi di pasar uang untuk menenangkan pasar.  Memang, leverage-nya tinggi. Ada utang USD 303 miliar dengan USD 20 miliar bentuknya obligasi yang banyak dimiliki asing. Jadi, pemerintah Tiongkok hanya intervensi di pasar uang antarbank. Itu untuk mencegah kekhawatiran pasar.  Hasil intervensi itu terlihat cukup menenangkan pasar. Dengan demikian, dampaknya terhadap Indonesia pun cukup kecil.  Lagi pula, modal asing yang masuk ke Indonesia masih minim. Dibandingkan pada 2020 saat outflow terjadi cukup besar. Sejak awal tahun hingga September 2021 ini, modal asing yang masuk ke Indonesia baru sekitar USD 3 miliar sampai USD 4 miliar.  Ke depan, perlu ada strategi diversifikasi mitra perdagangan. Itu perlu didorong. Sebab, selama setahun terakhir terjadi peningkatan ekspor yang didorong oleh peningkatan ekspor ke Tiongkok. Kontribusinya hampir 66 persen.  Terlebih, sudah terlihat adanya tanda perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Harga komoditas di tahun depan pun diproyeksi tidak setinggi tahun ini. Sehingga, perlu diversifikasi dari tujuan negaranya dan dari sisi produknya.  Sedangkan untuk persoalan tapering off di AS, itu telah digadang-gadang sejak Juli lalu. Kondisi tersebut membuat market sudah bersiap.  Kemungkinan gejolak tetap ada. Namun, tidak akan signifikan seperti saat AS melakukan tapering off pada 2013. Sebab, saat ini kondisi cadangan devisa RI lebih besar jika dibandingkan 2013 lalu. Saat itu, posisi cadangan devisa hanya USD 99 miliar. Sedangkan cadangan devisa RI saat ini USD 143 miliar.  Kemudian, kondisi current account deficit (CAD) saat ini juga lebih baik. Berkisar setengah persen PDB saja. Sedangkan pada 2013, CAD lebih dari 3,5 persen PDB.  Selain itu, kepemilikan asing yang saat itu keluar masuk selalu membuat rupiah bergejolak. Saat ini posisi asing di surat berharga negara kita hanya 22 persen. Dulu sebelum pandemi, masih 40 persen. Jadi, sebenarnya asing belum masuk lagi. Kalaupun keluar terbatas.  Dengan kondisi saat ini, saya pikir kuncinya ada pada kinerja investasi yang terus didorong. Juga upaya diversifikasi ekspor dan pulihnya mobilitas masyarakat yang turut menggenjot angka konsumsi. (*)  Disarikan dari wawancara wartawan Jawa Pos Dinda Juwita

Lebih Siap Mengantisipasi Krisis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/DAVID-SUMUAL.jpg" alt="DAVID SUMUAL" width="100%">
<figcaption>DAVID SUMUAL</figcaption>
</figure>RUPIAH menguat selama hampir dua bulan terakhir. Kemarin mata uang garuda di pasar spot bertengger pada level Rp 13.639 per dolar AS (USD). Sementara itu, pada kurs tengah Bank Indonesia (BI), rupiah tercatat di level Rp 13.654 per USD. Rentang Rp 13.600 itu sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir.  Sebelumnya rupiah betah berada di level Rp 14.000.  Rupiah bahkan sempat menjadi salah satu mata uang terkuat di dunia. Menurut saya, itu bagus untuk mendorong ekspor. Apalagi, neraca dagang kita masih defisit USD 3,2 miliar. Tapi, ada beberapa hal yang harus dicermati.  Rupiah menguat setelah Trump mengumumkan perjanjian dagang fase pertama dengan Tiongkok. Namun, apakah kemudian hubungan dagang itu akan terus membaik ke depannya? Apakah itu berarti perang dagang mereda sama sekali? Tidak ada yang tahu. Saya rasa itu hanya tahap awal. Bagaimana dengan perjanjian fase ke-2 dan ke-3? Apakah itu akan benar-benar ada? Semua bergantung pemilu di AS. Saat ini di AS masih ramai dengan isu pemakzulan Trump.  Di sisi lain, permintaan impor crude palm oil (CPO) Tiongkok naik. Itu membuat kita mendapatkan devisa yang banyak dari para eksporter CPO. Harga minyak dan nikel juga naik. Namun, pada saat yang sama, tahun lalu defisit dagang dan transaksi berjalan kita bengkak gara-gara impor minyak. Ini bukan soal rupiah menguat, tetapi stabil. Dan, yang terpenting, fundamental ekonomi kita ke depan akan seperti apa.  Rupiah yang kuat baik untuk mendongkrak ekspor. Apalagi, ekspor manufaktur, tembaga, dan batu bara kita tidak sebagus CPO. Namun, kita juga harus menekan impor minyak. Sebab, kalau impor minyak naik lagi, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) melebar.  Sepanjang Januari ini, prediksi saya akan ada lebih dari Rp 25 triliun dana asing yang masuk. Untuk sementara, itu bagus untuk meningkatkan cadangan devisa. Rupiah juga terdongkrak. Namun, seperti siklus tahun-tahun sebelumnya, kuartal II selalu menjadi momen melemahnya nilai tukar karena musim pembagian dividen. Waspadai pelemahan rupiah pada April–Mei.  Jika pengusaha tidak melakukan lindung nilai (hedging), bisa bahaya. Pada pertengahan tahun lalu saja, rupiah melemah sampai Rp 14.500. Semoga tahun ini rupiah bisa lebih stabil. Kalaupun melemah, masih dalam batas yang wajar. Sebab, pengusaha, eksporter, maupun importer tentu akan lebih nyaman dengan volatilitas nilai tukar yang terkendali.  Pada Januari ini, sebaiknya rupiah tidak lebih kuat dari angka Rp 13.600 supaya pengusaha tidak shock. Kalau ada dana asing masuk dari penerbitan obligasi, baik dalam USD maupun EUR, misalnya, sebaiknya BI tetap memantau dengan baik pergerakan di pasar. Bulan depan, kemungkinan rupiah akan bergerak antara Rp 13.600 hingga Rp 13.800. Tahun ini juga sebaiknya rupiah jangan sampai terlalu jatuh. Jangan sampai tembus Rp 15.000.  Ke depan aliran dana asing masih masuk ke Indonesia. Selain yield yang kita berikan cukup atraktif, investor percaya pada fundamental ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 (menunggu BPS) diprediksi tidak terlalu jeblok seperti negara-negara lain. Inflasi kita juga landai. BI juga memutuskan suku bunga BI 7 days reverse repo rate (BI-DRR) dengan perhitungan yang cermat.  Hal yang lebih luas dari pergerakan nilai tukar adalah pertumbuhan ekonomi kita tahun ini. Kita patut waspada karena pertumbuhan impor barang modal (mesin, alat-alat bantu produksi) tahun lalu yang terendah se-Asia Tenggara. Artinya, industri kita mungkin akan tumbuh melambat. Faktor perang dagang juga mungkin masih ada karena perjanjian dagang fase pertama AS dengan Tiongkok juga belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi ekonomi secara global. Sebaiknya pemerintah menjaga fundamental ekonomi, kelola utang dengan baik. Itu tak kalah penting dari mengandalkan dana asing yang sewaktu-waktu bisa keluar sehingga melemahkan nilai tukar.  *) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Shabrina Paramacitra.

Mencermati Penguatan Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/DAVID-SUMUAL.jpg" alt="DAVID SUMUAL" width="100%">
<figcaption>DAVID SUMUAL</figcaption>
</figure>BERDASAR laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah rekening di bank umum per September 2019 mencapai 295 juta. Itu naik 0,7 persen dari posisi Agustus. Sementara itu, total nominal simpanan naik 1,46 persen secara bulanan menjadi Rp 5.898 triliun.  Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, total nominal simpanan itu tumbuh 7,43 persen.  Sampai saat ini, saya belum bisa menyimpulkan adanya tren konsumsi masyarakat yang tertahan. Harus dilihat dulu 2–3 bulan ke depan. Rekening maupun jumlah simpanan di bank, baik yang berjumlah Rp 2 miliar maupun di bawah itu, sama-sama meningkat. Data LPS memaparkan, semua sumber dana naik. Giro naik 4,85 persen, tabungan 0,56 persen, deposit on call 4,71 persen, deposito 0,06 persen, dan sertifikat deposito 18,57 persen.  Ketika tabungan dan giro meningkat, itu merupakan indikasi yang bagus. Sebab, ada dana yang akan ditarik segera dan digunakan untuk konsumsi. Juga, ada pemindahan dana dari deposito yang berjangka ke tabungan maupun giro. Sebaliknya, jika deposito meningkat, ada indikasi penahanan investasi. Hal itulah yang sebenarnya kurang bagus.  Untuk akhir tahun ini, tetap akan ada efek siklus libur akhir tahun dan Natal terhadap konsumsi maupun peredaran uang. Namun, saya rasa, dampaknya sedikit. Yang lebih berdampak adalah kenaikan tarif-tarif. Misalnya, tarif BPJS Kesehatan, tarif transportasi, dan lain-lain.  Hal itu bisa saja mengakibatkan masyarakat berhemat dan menahan pengeluaran untuk hal-hal yang sifatnya kurang mendesak. Namun, kembali lagi, untuk akhir tahun ini, sebaiknya kita lihat sampai Desember, baru menyimpulkan apakah kenaikan dana di bank itu mencerminkan konsumsi dan investasi yang ditahan. Sebab, selain belum mencerminkan keseluruhan akhir tahun, pemerintah cukup rajin menerbitkan obligasi maupun sukuk ritel. Bisa jadi ada pergeseran dana ke sana.  Yang justru dikhawatirkan adalah tahun depan. Jika simpanan di bank sampai saat ini tumbuh sekitar 7 persen, menurut saya, tahun depan justru bisa jadi melambat menjadi 6 persen. Sebab, bukan hanya tarif transportasi dan BPJS Kesehatan, harga BBM dan tarif listrik juga naik. Yang penting, jangan bersamaan ataupun berdekatan saja waktunya sehingga belanja masyarakat tidak terganggu.  Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2019 hanya 5,01 persen, stagnan dari capaian pada periode yang sama tahun lalu. Dengan inflasi dan rupiah yang stabil, rasanya, konsumsi rumah tangga sampai akhir tahun juga stagnan. Kembali lagi, yang perlu diwaspadai adalah kondisi tahun depan. Tarif-tarif naik. Untuk itu, tahun depan butuh percepatan konsumsi pemerintah supaya ekonomi tetap tumbuh.  Hal yang penting juga adalah menjaga likuiditas perbankan. Bank Indonesia (BI) perlu diberi pelonggaran dari sisi giro wajib minimum (GWM). Suku bunga 7 days repo juga masih ada ruang penurunan tahun depan, setidaknya dua kali. Tetapi, itu saja tidak cukup mendorong belanja maupun pertumbuhan. Harus ada dorongan dari konsumsi pemerintah serta pengaturan waktu penyesuaian BBM dan listrik sehingga masyarakat tidak kaget.  Upah karyawan memang naik. Namun, dengan kondisi perekonomian global yang melambat, belum lagi perang dagang, tantangan kita ke depan semakin besar.  *) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Shabrina Paramacitra

Menjaga Konsumsi dan Pertumbuhan

DAVID SUMUAL

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DAVID SUMUAL

Berita Terkini

Obligasi Korporasi Kembali Menggeliat, Hampir Seluruh Sektor Berpotensi

Lebih Siap Mengantisipasi Krisis

Mencermati Penguatan Rupiah

Menjaga Konsumsi dan Pertumbuhan

Download Aplikasi JawaPos.com