<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/07/Dave-LaksonoJPG-2980421898.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono memastikan, pembentukan Tim Pengawas Intelijen DPR RI menjadi salah satu upaya untuk mejaga negara dari potensi ancaman yang merugikan. Menurutnya, tim tersebut akan memastikan komunitas intelijen di Indonesia, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), bekerja dengan baik dan saling berkoordinasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan Dave setelah DPR RI melantik Tim Pengawas Intelijen, pada Selasa (3/12). Tim ini di bawah koordinasi Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Fungsi intelijen adalah pengumpulan data yang lalu dipadukan untuk menjadi asumsi pergerakan yang berpotensi menjadi ancaman terhadap negara," kata Dave Laksono kepada wartawan, Rabu (4/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembentukan Tim Pengawas Intelijen merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pasal 43 ayat (2) UU tersebut menyebutkan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang khusus menangani bidang intelijen, dalam hal ini adalah Komisi I DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015221025/profil-kepala-bin-muhammad-herindra-pensiunan-kopassus-yang-meraih-adhimakayasa-saat-lulus-akmil-1987">Profil Kepala BIN Muhammad Herindra, Pensiunan Kopassus yang Meraih Adhimakayasa saat Lulus Akmil 1987</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dave menegaskan, setiap institusi aparat penegak hukum dan institusi pertahanan negara memiliki unit intelijen masing-masing. Sehingga perlu adanya pengawasan dari DPR sebagai lembaga yang salah satu tugasnya mengawasi kerja-kerja Pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gunanya timwas ini juga adalah memastikan komunitas intelijen Indonesia bekerja dengan baik," ucap Dave.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, pengawasan dilakukan DPR demi memastikan lembaga-lembaga yang memiliki fungsi kewenangan intelijen dapat bekerja dengan optimal. Sehingga negara aman dari ancaman-ancaman yang bisa saja merusak ketahanan negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015385686/dpr-sarankan-polri-gandeng-psikolog-untuk-berikan-keadilan-atas-penetapan-tersangka-agus-buntung-penyandang-disabilitas-pelaku-rudapaksa">DPR Sarankan Polri Gandeng Psikolog untuk Berikan Keadilan atas Penetapan Tersangka Agus Buntung, Penyandang Disabilitas Pelaku Rudapaksa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Dave, Timwas Intelijen DPR juga memiliki tugas untuk memastikan lembaga intelijen negara saling berkoordinasi saat menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam menjaga bangsa dari segala ancaman. Hal itu diharapkan hasil data intelijen didapatkan secara akurat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan (agar komunitas intelijen) saling berkomunikasi untuk memastikan informasi yang akurat diterima oleh pimpinan tertinggi dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan khalayak bangsa Indonesia," pungkas Dave.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dave Laksono memastikan, pembentukan Tim Pengawas Intelijen DPR RI menjadi salah satu upaya untuk mejaga negara.

Komisi I Tegaskan Timwas DPR Dibentuk untuk Pastikan Institusi Intelijen Bekerja Baik dan Saling Koordinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/07/Dave-LaksonoJPG-2980421898.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa sosok Menteri Luar Negeri (Menlu) yang akan menggantikan Retno Marsudi harus merupakan diplomat andal yang memahami pola pikir presiden selanjutnya, Prabowo Subianto.</p> 

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa sosok Menteri Luar Negeri (Menlu) yang akan menggantikan Retno Marsudi harus andal

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono Sebut Menlu Baru Harus Diplomat Anda yang Paham Pola Pikir Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/JKT-1-MENKO-PEREKONOMIAN-Pertumbuhan-Ekonomi-Q2-2024-FED-1JPG-3424808664.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers terkait pertumbuhan ekonomi Q2-2024 di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (5/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers terkait pertumbuhan ekonomi Q2-2024 di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (5/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah elite Partai Golkar mulai berdatangan ke kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (13/8). Penjagaan di sekitar kawasan Partai Golkar pun diperketat menjelang rapat pleno yang akan digelar sekitar pukul 19.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menjelaskan, rapat pleno akan membahas pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum. Serta akan menentukan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita rapat untuk menyikapi surat tersebut, menerima surat pengunduran diri beliau dan juga menunjuk PLT," kata Dave di kantor DPP Partai Golkar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait siapa sosok pengganti Airlangga, Dave mengaku belum mengetahui. Dave membantah saat ditanya apakah yang akan menjadi Plt adalah Agus Gumiwang seperti kabar yang ramai beredar beberapa hari terakhir.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Siapa Plt-nya? nanti akan diumumkan nanti malam. Jadi, saya tidak bisa mendahului, walaupun pasti sudah beredar berbagai macam nama. Apakah insialnya A atau yang lain? nanti kita lihat ya,"&nbsp;ujar putra dari politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi I DPR RI itu meyakini, siapa pun yang akan menjadi Plt ketua umum maka sudah mendapat pengakuan dari semua perwakilan DPD Golkar di seluruh Indonesia. Sehingga dianggap mampu untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Golkar untuk sementara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, siapapun itu nanti akan diputuskan melalui rapat pleno, karena ini harus ada kesepakatan bersama," pungkas Dave.</div>

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menjelaskan, rapat pleno akan membahas pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum.

Gelar Rapat Pleno Tentukan Plt Ketum Golkar Pengganti Airlangga Hartarto, Dave: Apakah Inisial A?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/07/Dave-LaksonoJPG-2980421898.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dave Laksono mendukung dan memberikan apresiasi kepada presiden terpilih 2024 sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto atas kepeduliannya memberikan bantuan kemanusiaan terhadap Gaza, Palestina.</p> <p>Menurutnya, Prabowo memiliki reputasi yang bagus di mata dunia internasional khususnya di negara Timur Tengah, serta diyakini mampu untuk mengurai permasalahan yang ada di Gaza sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kepercayaan terhadapnya.</p> <p>"Kepercayaan Presiden Jokowi dengan menugaskan Pak Prabowo untuk membantu menguraikan permasalahan di Gaza ini menunjukkan bahwa kemampuan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan juga pengalaman beliau sebagai seorang jenderal dan eksposur internasional beliau selama ini khususnya di negara Timur Tengah ini telah terbukti dengan baik," ujar Dave, Jumat (7/6).</p> <p>Dave mengapresiasi pidato Prabowo dalam forum The International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2024 yang digelar di Singapura untuk menyoroti sejumlah isu strategis keamanan global dimana dengan tegas menyatakan keberpihakan nya terhadap Gaza dan mendorong perdamaian terhadap perang Ukraina - Rusia.</p> <p>"Maka itu untuk menyelesaikan dan juga menegaskan posisi kita di dalam persoalan ini dalam penyelesaian masalah ini presiden memberikan tugas kepada Pak Prabowo untuk mewakili Indonesia di pertemuan-pertemuan tersebut," ucapnya.</p> <p>Lanjut Dave mengatakan rencana Prabowo mengirim pasukan penjaga perdamaian maupun mengirimkan tenaga medis untuk memberikan pertolongan kepada para korban di Gaza perlu didukung oleh semua pihak.</p> <p>"Maka itu kami yakin bahwa Pak Prabowo akan dapat membawa peran serta Indonesia dengan baik dan menempatkan posisi personel Indonesia untuk dalam kapasitas apapun selama tujuan utamanya adalah membantu menyelesaikan persoalan dan situasi di Timur Tengah," ucapnya.</p> <p>Lebih lanjut Dave menuturkan perlu dukungan dari dunia internasional untuk dapat merealisasikan bantuan dari pemerintah Indonesia terutama dari pihak terkait seperti Israel maupun Palestina itu sendiri.</p> <p>"Untuk kita mengirim bantuan lebih lanjut apakah itu rumah sakit apakah itu bantuan kemanusiaan lainnya ataupun pasukan perdamaian tentu ini membutuhkan persetujuan antara semua pihak apakah itu dari pihak Israel pihak Mesir ataupun yang pasti dari Palestina itu sendiri," bebernya.</p> <p>Sebab kata Dave, personel baik itu pasukan keamanan maupun tenaga medis yang dikirimkan pemerintah Indonesia tidak menjadi korban keganasan tentara Israel.</p> <p>"Dan juga kesepakatan itu harus diputuskan melalui Indonesia Security Council kenapa agar memastikan jangan sampai personel kita itu ketika ditempatkan di sana ketika membangun rumah sakit justru dijadikan terget karena kan selama ini banyak target-target yang diserang oleh pasukan IDF adalah masyarakat sipil sehingga mengorbankan korban sipil perempuan dan anak," paparnya.</p> <p>Dikatakan Dave sebelum Indonesia memberikan bantuannya harus sudah punya kepastian dan persetujuan dari semua kalangan khususnya dari dunia internasional.</p> <p>"Nah maka dari itu sebelum kita melakukan tindakan lebih lanjut pastikan kita memiliki mandat yang telah diterima oleh semua pihak dan kehadiran kita di sana itu memberikan dampak yang besar untuk proses perdamaian nantinya," tukasnya.</p>

Prabowo punya reputasi yang bagus di mata dunia internasional khususnya di negara Timur Tengah, serta diyakini mampu untuk mengurai masalah.

Komisi I DPR Apresiasi Kepedulian Prabowo Bantu Permasalahan di Gaza

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/partai-golkar-belum-putuskan-sikap-resmi_m_125699.jpeg" alt="Wasekjen Partai Golkar Dave Laksono" width="100%">
<figcaption>Wasekjen Partai Golkar Dave Laksono</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono membela kadernya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo yang dituding menerima aliran uang Rp 27 miliar, untuk mengamankan kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo 2020-2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Dave Laksono tuduhan itu telah disangkal sendiri oleh Kejaksaan Agung setelah melakukan pemeriksaan terhadap Dito Ariotedjo sebagai saksi, pada Senin (3/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan sudah selesai. Sudah di Kejaksaan. Kejaksaan sudah mengklarifikasi tidak ada lagi," kata Dave Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Dave mengklaim tak ada lagi kaitannya Dito dengan dugaan korupsi BTS 4G. Ia pun berdalih, tuduhan keterlibatan Dito dalam kasus itu dipastikan tidak benar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang beredar, Dito Ariotedjo diduga menerima uang sebesar Rp 27 miliar dari dana proyek BTS BAKTI Kominfo pada November-Desember 2022, untuk meredam kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uang puluhan miliar rupiah tersebut dikumpulkan dari konsorsium dan subkontraktor untuk meredam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung RI, yang totalnya mencapai Rp 243 Miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011733091/sempat-dicopot-brigjen-endar-priantoro-kembali-jabat-direktur-penyelidikan-kpk">Sempat Dicopot, Brigjen Endar Priantoro Kembali Jabat Direktur Penyelidikan KPK </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tuduhan-tuduhan itu tidak benar, yang menyatakan hal tersebut juga sudah menyangkal. Jadi sudah tidak ada lagi," tegas Dave menandaskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Kan sudah selesai. Sudah di Kejaksaan. Kejaksaan sudah mengklarifikasi tidak ada lagi," kata Dave Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan

Bela Dito Ariotedjo, Elite Golkar Tegaskan Tak Ada Penerimaan Uang Kasus BTS 4G ke Kadernya

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/industri-telekomunikasi-rapuh-gara-gara-kuota-internet-murah_m_.jpg" alt="Ilustrasi: antena BTS telekomunikasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: antena BTS telekomunikasi.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi I DPR RI membantah terkait dugaan aliran uang menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2020-2022.&nbsp;Hal ini ditegaskan Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak ada, enggak ada, enggak ada," tegas Dave.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Golkar itu enggan berspekulasi soal munculnya isu tersebut. Ia menegaskan, Kejaksaan Agung akan bekerja profesional dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tanya Kejagung jangan tanya ke saya, kalau kemarin sudah disampaikan bahwa tidak ada aliran dana, jadi mau ditanya apa lagi?," tegas Dave.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dave menegaskan Komisi I DPR tidak akan menutup-nutupi apabila Kejagung melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut yang merugikan negara sebesar Rp 8,32 triliun. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya tidak merasa khawatir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang tidak ada, enggak ada yang ditutupi, jadi tidak ada aliran, jadi tidak ada yang dikhawatirkan," ucap Dave.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dugaan isu aliran uang ke Komisi I DPR RI itu muncul setelah dikabarkan adanya penggeledahan&nbsp;rumah Nistra Yohan, staf ahli anggota Komisi I Bidang Komunikasi dan Pertahanan DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiono. Sebab, belakangan muncul isu terdapat dana pengamanan kasus menara BTS 4G sebesar Rp 243 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo pun telah diperiksa terkait dugaan pengamanan kasus BTS 4G oleh Kejaksaan Agung, pada Senin (3/7) kemarin. Dito membantah menerima uang Rp 27 miliar dari proyek BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Ini terkait tuduhan saya menerima Rp 27 miliar, dimana tadi saya sudah sampaikan, apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami," tegas Dito di Kompleks Kejagung, Senin (3/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dito enggan menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaan terhadapnya. Namun, ia mengaku sebagai Menpora mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini untuk materi detailnya lebih baik pihak berwenang yang menjelaskan. Tapi karena saya memiliki beban moral, yaitu hari ini saya diberikan amanah oleh pak Presiden Jokowi sebagai Menpora dan saya juga memiliki keluarga, dimana saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik selama ini," ucap Dito.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya mantan Menkominfo Johnny G Plate, Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara pihak swasta lainnya yakni, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Windi Purnama selaku orang kepercayaan Irwan Hermawan, serta Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny Plate telah didakwa merugikan negara sebesar Rp 8 triliun dalam kasus ini. Jumlah kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE-03.03/SR/SP-319/D5/02/2023 tanggal 6 April 2023 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011718250/sebut-rumput-jis-tak-standar-fifa-untuk-piala-dunia-u-17-menteri-pupr-kita-ganti-semua">Sebut Rumput JIS Tak Standar FIFA untuk Piala Dunia U-17, Menteri PUPR: Kita Ganti Semua</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny selaku Pengguna Anggaran (PA) disebut telah memperkaya diri sebanyak Rp17.848.308.000. Tindakannya juga memperkaya pihak lain serta korporasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny Plate didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div> </div>

"Tanya Kejagung jangan tanya ke saya, kalau kemarin sudah disampaikan bahwa tidak ada aliran dana, jadi mau ditanya apa lagi?," tegas Dave.

Komisi I DPR Bantah Terima Aliran Uang Proyek Pengadaan BTS 4G

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/partai-golkar-belum-putuskan-sikap-resmi_m_125699.jpeg" alt="Wasekjen Partai Golkar Dave Laksono" width="100%">
<figcaption>Wasekjen Partai Golkar Dave Laksono</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, menegaskan, hasil keputusan Konferensi Daerah (Konferda) DPD Projo Sulsel yang mendukung Prabowo Subianto sebagai capres dan Airlangga Hartarto sebagai cawapres, merupakan seruan masyarakat yang merindukan kepemimpinan pasangan tersebut.</p> <p>"Insya Allah, ini adalah seruan masyarakat umum yang memang merindukan kepemimpinan ini (red: Prabowo-Airlangga). Dan ini adalah paket pemimpin yang dapat melanjutkan yang sudah dibangun oleh presiden Jokowi agar semua target-target pembangunan dapat tercapai. Ini paket lengkap," tegas Dave ketika diwawancara, Rabu (21/6).</p> <p>Dave mengatakan, hingga saat ini Golkar sendiri masih belum memutuskan secara resmi soal wacana kedua pasangan itu, namun komunikasi informal intens dilakukan dengan seluruh partai.</p> <p>Meski begitu, Dave menuturkan, seluruh DPD dan ormas pendiri telah sepakat; soal capres dan cawapres diserahkan seluruhnya pada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk segera menentukan langkah selanjutnya.</p> <p><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01703826/rakernas-golkar-diwarnai-desakan-mundur-airlangga-hartarto">Rakernas Golkar Diwarnai Desakan Mundur Airlangga Hartarto</a></strong></strong></p> <p>"Kemarin kan seluruh DPD dan ormas pendiri dam didirikan telah memberikan mandat kepada Ketum untuk menentukan sikap," tutur Dave.</p> <p>Sebelumnya, Ketua Projo Sulawesi Selatan, Herwin Niniala, dalam Konferda DPD Projo Sulsel yang dilakukan di Hotel Claro, Makassar, Minggu (18/6), memutuskan hasil Konferda yang mendukung pasangan Prabowo-Airlangga.</p> <p>Ia menjelaskan, keputusan tersebut berdasarkan pembahasan dalam Musyawarah Rakyat (Musra) di berbagai provinsi. Selain itu, ia juga menyebut, hasil Konferda tersebut akan dibawa ke rapat kerja nasional untuk menjadi pertimbangan bersama di tingkat nasional.</p> <p>"Keputusan Konferda Projo Sulawesi Selatan akan dibawa dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI Projo sebagai pertimbangan bersama untuk mendukung capres-cawapres di 2024," katanya.</p>

hingga saat ini Golkar sendiri masih belum memutuskan secara resmi soal wacana kedua pasangan itu, namun komunikasi informal masih intens.

Didukung Projo Sulsel, Dave Lasono Ungkap Kombinasi Paket Lengkap di Pilpres 2024

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/1625126947232.jpg" alt="Ilustrasi PNS. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Dave Akbarshah Fikarno mengatakan, wacana kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinilai akan memicu inflasi.</p> <p dir="ltr">Hal ini disampaikan Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna DPR tentang Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN TA 2024, Selasa (23/5).</p> <p dir="ltr">Oleh sebab itu, pihaknya meminta proyeksi inflasi yang ditetapkan dalam RAPBN 2024 di kisaran 1,5 persen sampai 3,5 persen perlu direvisi ulang dengan mempertimbangkan hal tersebut.</p> <p dir="ltr">"Wacana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau ASN berpotensi meningkatkan laju inflasi secara nasional. Terlebih tahun 2024 nanti akan berlangsung pesta demokrasi Pemilu serentak," kata Dave.</p> <p dir="ltr">Selanjutnya, Dave juga menjelaskan soal kebijakan moneter di Amerika Serikat yang sejak beberapa tahun terakhir menciptakan nilai tukar rupiah yang diproyeksikan pada kisaran Rp 14.700&nbsp;hingga Rp 15.300&nbsp;di tahun 2024 diperkirakan masih dalam rentang periode strong dolar.</p> <p dir="ltr">"Dalam situasi seperti ini kurs rupiah beresiko mengalami deviasi yang cukup lebar dari targetnya," lanjutnya.</p> <p dir="ltr">Oleh karena itu, Golkar meminta Sri Mulyani serta stakeholder terkait seperti Bank Indonesia untuk menjelaskan langkah konkret pemerintah untuk menghadapi segala risiko tersebut.</p> <p dir="ltr">Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal usulan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Usulan ini sebelumnya disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas.</p> <p dir="ltr">Menkeu meminta untuk menunggu keputusan Presiden dalam penyampaian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) pada 16 Agustus 2023 mendatang.</p> <p dir="ltr">"(Gaji PNS) nanti kita lihat Bapak Presiden yang akan sampaikan untuk UU APBN," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, ditulis Minggu (21/5).</p> <p dir="ltr">Sebelumnya, Anas mengatakan, pihaknya bersama Sri Mulyani tengah mengatur ulang terkait pemberian tunjangan kinerja (tukin) PNS. Pengaturan ulang pemberian tukin itu perlu dilakukan untuk mengukur tingkat kinerja PNS.</p> <p dir="ltr">Sebab, dengan adanya pemukulan rata tukin tidak diimbangi dengan kinerja dari masing-masing PNS. "Kita usulkan ada gaji (PNS) yang agak dinaikkan ini sedang dibahas bersama Menkeu," kata Anas dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 di Kementerian Keuangan.</p>

Wacana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau ASN berpotensi meningkatkan laju inflasi secara nasional. Terlebih tahun 2024 akan ada pemilu

Golkar Kurang Cocok Soal Kenaikan Gaji PNS, Alasannya Memicu Inflasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Dave-Laksono-Kosgoro.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>-Partai Golkar membantah anggapan-anggapan pihak-pihak tertentu yang menyebutkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibangun bersama PAN dan PPP merupakan sebuah koalisi yang rapuh.<br /> <br /> (KIB sampai ke tingkat daerah) terus melakukan kegiatan sosialisasi secara bersama-sama, juga terus berjalan, jadi kekhawatiran ataupun juga pemikiran bahwa koalisi ini rapuh itu kami yakin tidak benar," kata Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono dalam diskusi Embargo talk episode 4 "Koalisi Indonesia Bersatu layu sebelum berkembang," di Jakarta, Kamis (9/3).<br /> <br /> Dave menyampaikan hal tersebut menjawab pertanyaan tentang KIB akan konsisten atau terancam bubar jika melihat perkembangan koalisi tersebut saat ini.<br /> <br /> Golkar kata dia melihat gerakan-gerakan setiap parpol di KIB maupun pernyataan-pernyataan yang disampaikan para elite parpol tidak membuat atau sampai menyebabkan perpecahan. Bahkan, menurut dia komunikasi di KIB berjalan baik bahkan sampai ke jaringan di tingkat daerah.<br /> <br /> "KIB itu sendiri komunikasi antara sesama ketua umum dari berbagai macam dan juga sampai jaringan di bawahnya sesama pengurus dan para ketua-ketua daerah sampai dengan tingkat kabupaten kota terus berjalan," kata dia.<br /> <br /> Terkait sampai saat ini KIB belum mengumumkan pasangan calon presiden yang akan diusung untuk Pemilu 2024, menurut dia hal itu karena komunikasi antar parpol di koalisi masih terus berjalan.<br /> <br /> "Walaupun kami belum segera menetapkan calon, tetapi Partai Golkar sudah memiliki calon partai Golkar kan jelas Pak Airlangga Hartarto, dari KIB diskusinya belum sampai ke tahap sana (pencapresan), nah kapan diskusi itu akan dilakukan ini membutuhkan waktu," ujarnya.<br /> <br /> Mereka pun lanjut Dave pastinya juga melihat momen yang tepat untuk menyampaikan, mengumumkan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada 2024, tidak sembarang mengumumkan. <strong>(*)</strong>

Elite Partai Golkar Bantah Anggapan KIB sebagai Koalisi yang Rapuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Dave-Laksono-HWC.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum PPK Kosgoro 57 Dave Akbarshah Fikarno Laksono diundang untuk menghadiri Mobile World Congress (MWC) di Barcelona, Spanyol. Gelaran ini adalah forum pameran dagang untuk industri komunikasi seluler.<br /> <br /> "MWC kali ini digelar dari 27 Februari hingga 2 Maret 2023. Kebetulan saya diundang untuk membahas sejumlah kemajuan-kemajuan telekomunikasi dunia, diperlihatkan sejumlah inovasi-inovasi oleh Huawei khususnya di dunia pendidikan dan juga di Indonesia,” kata Dave kepada wartawan, Kamis (2/3)<br /> <br /> Dave menambahkan, dalam kesempatan itu juga membahas peningkatan investasi Huawei di Indonesia.<br /> <br /> “Mengingat jumlah mobile user yang terus meningkat,” beber Anggota Komisi I DPR RI ini.<br /> <br /> Tak hanya itu, kerjasama pendidikan juga turut menjadi pembahasan Dave dengan para pimpinan perusahaan seluler yang hadir.<br /> <br /> “Serta kerjasama pendidikan dengan Kampus Institute Bisnis dan Informatika Kosgoro’57, dalam Research and Development (penelitian dan pengembangan) akan konsep-konsep IT baru ke depan,” ungkap Anggota Komisi I DPR itu.<br /> <br /> Setelah Barcelona, Dave berencana melanjutkan lawatannya ke Portugal. Ia berkesempatan bertemu dengan Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa.<br /> <br /> Hadir mendampingi Dave, Dubes RI untuk Portugal Rudy Alfonso. Pada kesemparan itu, ia mengatakan, bahwa promosi pariwisata akan menjadi topik utama pembahasan dengan presiden di sana.<br /> <br /> “Saya melanjutkan perjalanan ke Portugal untuk bertemu Presiden Portugal dalam rangka mempromosikan pariwisata ke Indonesia,” tandas Dave.

Hadiri MWC Barcelona, Dave Bakal Bahas Investasi dan Pendidikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dave laksono

Berita Terkini