<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/JKT_PERTEMUAN-MENKEU-DAN-GUBERNUR-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_07102025-6-1884289177.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bertemu dengan Gubernur DKI Pramono Anung (kiri) di Balaikota, Jakarta, Selasa (07/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bertemu dengan Gubernur DKI Pramono Anung (kiri) di Balaikota, Jakarta, Selasa (07/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta didesak untuk tidak tinggal diam atas rencana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta Gubernur Pramono Anung melakukan negosiasi langsung ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, agar pengurangan dana tersebut tidak terlalu besar. Politisi PDIP itu menilai, Pemprov DKI harus menempuh langkah diplomasi agar pemangkasan anggaran TKD tidak sampai Rp15 triliun. "Kita mendapati bahwa ada pengurangan transfer daerah Rp 919 triliun ke Rp 693 triliun artinya ada pengurangan TKD Rp 226 triliun. Dan kita mendapati dampak yaitu kurang lebih Rp 15 triliun. Nah, ini tentu sangat-sangat tidak mudah karena bagaimanapun juga ini akan mempengaruhi fiskal daerah," ujar Rio, Selasa (21/10). Menurutnya, langkah negosiasi seperti yang dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) bisa menjadi contoh.&nbsp;"Sepatutnya kita ini juga mesti memiliki sikap untuk melakukan setidaknya negosiasi terhadap hal itu ketika rancangan kebijakan itu hendak dikeluarkan," tuturnya. Ia pun mempertanyakan sikap pasif Pemprov DKI dalam menghadapi kebijakan pengurangan tersebut. Padahal, pemangkasan tersebut sangat mempengaruhi pembangunan Jakarta kedepan.&nbsp; "Nah, kenapa kemudian DKI Jakarta tidak melakukan dan menempuh jalan seperti itu? Nah, hal ini tentu sangat-sangat berkaitan dengan kepentingan pengelolaan pembangunan di Jakarta," tegasnya. <h3> APBD DKI 2026 hanya Rp 81,29 Triliun</h3> Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus memangkas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 hingga Rp14,97 triliun.&nbsp;Pemangkasan ini dilakukan setelah pemerintah pusat menurunkan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD). Awalnya, RAPBD 2026 DKI disusun sebesar Rp 95,35 triliun. Namun, setelah Kementerian Keuangan mengirim surat resmi pada 23 September 2025 yang menetapkan penurunan TKD, nilai anggaran harus direvisi menjadi Rp81,29 triliun. Pemprov DKI langsung melakukan reposturing RAPBD guna menyesuaikan dengan kebijakan fiskal pusat serta menjaga keberlangsungan program prioritas daerah. Adapun anggaran besar yang dipangkas antara lain: <ul> <li>Belanja pegawai dipangkas Rp 695,7 miliar.</li> <li>Belanja barang dan jasa turun Rp 4,1 triliun.</li> <li>Belanja subsidi dipangkas Rp 828 miliar.</li> <li>Bansos berkurang Rp 166 miliar.</li> </ul> Meski begitu, anggaran untuk sektor wajib tetap aman. Seperti belanja pendidikan yang masih 26,29 persen, kesehatan di atas 20 persen, belanja pegawai 27,2 persen dan infrastruktur 41,79 persen.

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk bernegosiasi terkait pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

PDIP Desak Gubernur Pramono Nego ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan TKD Rp 15 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/pramonooooo22-958875093.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan pemekaran Kelurahan Kapuk di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (30/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan pemekaran Kelurahan Kapuk di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (30/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Pramono Anung angkat suara terkait informasi pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat ke Jakarta. Yakni, dari yang sebelumnya sebesar Rp 26 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2026, akan dipotong Rp 15 triliun menjadi sebesar Rp 11 triliun.&nbsp; Rencana pemotongan dana transfer yang meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) itu disampaikan langsung Ketua DPRD DKI Khoirudin beberapa waktu lalu. Dampak pemotongan itu, KUA-PPAS APBD 2026 yang disepakati sebesar Rp 95,53 triliun, turun menjadi Rp 79 triliun. Padahal, tahun ini, nilai APBD DKI sebesar Rp 91,86 triliun. "Jadi, secara resmi, kami masih menunggu apa yang menjadi keputusan Kementerian Keuangan," terang Pramono. Menurut Pramono, dalam kondisi apapun, Pemprov DKI akan terus mempersiapkan diri untuk pembangunan Jakarta yang lebih baik.&nbsp;"Kalau memang ada pemotongan DBH, tentunya harus ada inovasi untuk pembiayaan, harus ada creative financing yang dilakukan," tambahnya. Namun begitu, politisi PDI Perjuangan itu masih menunggu informasi dari Kementerian Keuangan terkait rincian pemotongan dana transfer tersebut. "Jadi, saya masih menunggu berapa jumlahnya yang nanti secara formal Jakarta akan dipotong. Kalau memang ada pemotongan dengan jumlah itu, kami di Balai Kota segera duduk mempersiapkan mana-mana yang akan menjadi prioritas pembangunan di Jakarta," jelasnya. Saat ditanyakan Jakarta tidak masalah dengan adanya pemotongan itu, Pramono tidak menjawab secara lugas. Dia menyebutkan, Jakarta masih bergantung terhadap pemerintah pusat. "Kita kan ada hal yang bergantung dengan pemerintah pusat, yaitu dana bagi hasil. Maka, kami sedang menunggu itu," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi rencana pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat, Kemenkeu.

Gubenur DKI Jakarta Pramono Tunggu Kementerian Keuangan Terkait Pemotongan DBH sebesar Rp 15 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/IMG-20250317-WA0069-3292852764.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar (dua dari kiri) bersyukur dana haji dan dana abadi umat (DAU) dikelola secara profesional. (Humas BPKH)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar (dua dari kiri) bersyukur dana haji dan dana abadi umat (DAU) dikelola secara profesional. (Humas BPKH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bersyukur dana haji dan dana abadi umat (DAU) dikelola secara profesional oleh lembaga independen bernama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dia mengingatkan dana yang dikelola BPKH saat ini sudah sangat besar. Sehingga dalam bekerja BPKH harus memegang prinsip transparan dan akuntabilitas. Pesan tersebut disampaikan Nasaruddin dalam peluncuran Program Berkah Ramadan di Masjid Istiqlal pada Minggu (16/3) malam. Untuk diketahui saat ini BPKH mengelola dua pos anggaran. Yaitu dana abadi umat (DAU) sekitar Rp 3,9 triliun. Berikutnya adalah dana haji sekitar Rp 170 triliun. Dana haji ini berasal dari setoran awal pendaftaran haji Rp 25 juta per orang. Nasaruddin mengapresiasi kontribusi BPKH dalam penguatan umat melalui program-program yang terukur dan pengelolaan keuangan haji dan Dana Abadi Umat yang transparan dan akuntabel. Ia berharap BPKH terus berkolaborasi dengan lembaga lain untuk meningkatkan potensi umat. "Kita bersyukur pemerintah membentuk suatu badan khusus yang berkonsentrasi untuk menghimpun, mendayagunakan, menyalurkan dan serta mengelola mengembangkan, mendayagunakan dana haji yang cukup besar ini," kata Nasaruddin. Dana hasil pengelolaan itu, seterusnya akan digunakan untuk penguatan umat. Disamping untuk memberikan kontribusi terhadap jamaah-jamaah haji yang menurut ketentuan dan telah disepakati bersama. Nasarudin menambahkan bahwa BPKH telah sukses melakukan penguatan umat melalui program-program yang terukur. Serta mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabilitas. "Sudah tidak bisa diingkari bahwa banyak sekali bantuan-bantuan yang telah disalurkan BPKH untuk penguatan umat kita. Kalau kita bandingkan sebelum terbentuknya BPKH belum semuanya terukur potensi keuangan haji pada waktu itu belum punya program yang lebih profesional," jelasnya. Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah Nazaroedin mengungkapkan setiap dana yang dikelola BPKH harus memberikan dampak sosial yang luas. Baik dalam bentuk bantuan langsung maupun dukungan terhadap kegiatan kemaslahatan umat. "Seluruh program yang kami jalankan ini adalah wujud transparansi dan amanah dalam pengelolaan dana. Agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak oleh masyarakat," ujar Firmansyah. Sementara itu, pada kesempatan terpisah Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan program ini mencakup 13 kegiatan. Mulai dari distribusi mushaf Al-Quran (termasuk mushaf khusus untuk penyandang disabilitas), buka puasa bersama, pembagian sembako, hingga Pelatihan masjid dan revitalisasi masjid. "Selain mengelola dana haji, BPKH juga mendistribusikan hasil investasi dan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) untuk kemaslahatan umat," ujar Fadlul. BPKH terus berkomitmen menyalurkan nilai DAU melalui program kemaslahatan sesuai dengan amanat UU 34 Tahun 2014. Tak hanya dalam ruang lingkup pelayanan ibadah haji, tapi juga pendidikan dan dakwah, kesehatan, dan sosial keagamaan. Kemudian juga untuk pemberdayaan ekonomi umat, sarana-prasarana ibadah, dan aksi tanggap bencana. Berikut adalah 13 agenda BPKH dalam Program Berkah Ramadan 2025. Yaitu 20.000 eksemplar Program Berbagi Mushaf Al-Quran Reguler. Kemudian 1.000 Program Berbagi Mushaf Imam, 1.000 Program Berbagi Mushaf Isyarat, dan 1.000 Program Berbagi Mushaf Haji dan Umrah. Berikutnya ada 100 Program Berbagi Mushaf Braille, 1.000 Program Berbagi Iqro Braille, 8.600 Program Bingkisan Lebaran, dan 101 dai Program Dakwah Kemaslahatan ke seluruh Indonesia menjangkau ke daerah 3T. Selanjutnya Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025, Program Buka Puasa Bersama dan bingkisan Ramadan, Program Pembersihan Masjid &amp; Pelatihan Servis AC Masjid, Program Semarak Ramadan, dan Program Revitalisasi 12 Masjid di terminal dan Pelabuhan.

Dia mengingatkan dana yang dikelola BPKH saat ini sudah sangat besar. Sehingga dalam bekerja BPKH harus memegang prinsip transparan.

Kelola Dana Haji dan DAU yang Sangat Besar, Menag Nasaruddin Umar Ingatkan BPKH Transparan dan Akuntabel

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/15/Dana-Abadi-Umat-1814845644.jpg" alt="Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. (Foto : Humas BPKH)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. (Foto : Humas BPKH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak hanya mengelola dana haji. Badan independen itu juga mengelola Dana Abadi Umat (DAU). Setiap tahunnya DAU berkembang Rp 100 miliar lebih, dengan total dana pokok mencapai Rp 3,8 triliun. Hasil pengelolaan DAU setiap tahunnya juga digunakan untuk sejumlah program kemaslahatan umat.&nbsp; Merujuk data dari BPKH, pada 2018 lalu nominal DAU yang mereka kelola berjumlah Rp 3,516 triliun. Kemudian pada 2019 DAU berkembang menjadi Rp 3,583 triliun. Selanjutnya berkembang menjadi Rp 3,681 triliun pada 2020, Rp 3,736 triliun (2021), dan menjadi Rp 3,832 triliun pada 2022. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menegaskan bahwa DAU dengan dana haji berbeda. Dia menceritakan DAU sebelumnya dikumpulkan dari hasil efisiensi anggaran penyelenggaraan haji. Sedangkan dana haji yang sekarang mencapai Rp 167 triliun, berasal dari setoran awal pendaftaran haji.&nbsp; Fadlul mengatakan sebagian hasil pengelolaan DAU dikembalikan ke pokok dananya. Sebagian lagi disalurkan untuk sejumlah program kemaslahatan umat. Mulai dari urusan pendidikan, dakwah, pembangunan sarana ibadah seperti masjid serta musala, dan lainnya. Termasuk juga untuk mendanai program Balik Bareng Gratis 2024 untuk 3.600 orang pemudik. Program ini memberikan layanan balik gratis untuk pemudik.&nbsp; Peserta balik gratis itu diberangkatkan menuju Jakarta dan sekitarnya dari empat titik. Yaitu dari Masjid Agung al-Akbar Surabaya, Masjid Agung Jawa Tengah Semarang, Asrama Haji Donohudan Surakarta, dan Balai Kota Yogyakarta. "Rinciannya 800 peserta berangkat dari Surabaya. Kemudian 960 orang dari Semarang, 960 peserta dari Surakarta, dan 940 peserta dari Yogyakarta," kata Fadlul dalam keterangannya Senin (15/4). Secara khusus dia melepas peserta balik gratis di Asrama Haji Donohudan pada Minggu (14/4). Fadlul mengatakan, selama diperjalanan, para peserta program balik kerja bareng BPKH itu mendapatkan informasi seputar ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji. Dia mengatakan program ini sekaligus menjadi sarana syiar dan edukasi tentang BPKH serta edukasi mengenai pengelolaan keuangan haji. Lebih lanjut Fadlul bersyukur melihat tingginya antusiame masyarakat mengikuti program Balik Kerja Bareng BPKH, sehingga kuota yang tersedia sudah terisi penuh sebelum pendaftaran ditutup. "Semoga inisiatif BPKH ini dapat membantu meringankan pengeluaran transportasi pemudik, sekaligus mengurangi kemacetan selama arus balik," kata Fadlul. Dia menjelaskan untuk program Balik Kerja Bareng 2024 itu, BPKH menganggarkan biaya Rp 2,7 miliar dari hasil investasi dana abadi umat. Fadlul menegaskan, tidak ada satu rupiah pun dana haji yang terpakai. "Sumber biaya yang digunakan adalah hasil pengelolaan investasi dana abadi umat, bukan dari setoran awal jemaah. Jadi dana pokoknya tetap utuh, tidak tersentuh," tegasnya. &nbsp;

Sumber biaya yang digunakan adalah hasil pengelolaan investasi dana abadi umat, bukan dari setoran awal jemaah. Jadi dana pokoknya utuh

Berkembang Ratusan Miliar Per Tahun, Dana Abadi Umat Tembus Rp 3,8 Triliun

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1795363440411957855" data-legacy-message-id="18ea69896c7a5a5f"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":142" class="ii gt"> <div id=":141" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> &nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bukan-soal-murah-tapi-antreannya_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi haji. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi haji. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak hanya mengelola dana haji dari setoran awal pendaftaran haji. Selain itu BPKH juga mengelola Dana Abadi Umat (DAU) dengan nominal mencapai sekitar Rp 3,5 triliun. Hasil pengelolaan atau investasi DAU tersebut, disalurkan dalam bentuk program kemaslahatan umat.&nbsp; Dari pengelolaan DAU itu, setiap tahun BPKH bisa mendapatkan hasil investasi ratusan miliar. Merujuk pada Buku Saku BPKH, hasil investasi DAU disalurkan dalam bentuk program kemaslahatan untuk tujuh asnaf atau kelompok. Yaitu kebutuhan prasarana ibadah, kesehatan, dan pelayanan ibadah haji.&nbsp; Kemudian ekonomi umat, pendidikan dan dakwah, sosial keagamaan, serta tanggap bencana. Penyaluran dana untuk program kemaslahatan itu bisa secara langsung oleh BPKH, atau dengan mitra kemaslahatan. Tetap berpegang pada asas syariah, kehati-hatian, nirlaba, transparan, dan akuntabel.&nbsp; Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, salah satu penyaluran dana kemaslahatan dari pengelolaan DAU tahun ini untuk revitalisasi sejumlah masjid dan musala di terminal se-pulau Jawa. Total anggaran yang dikucurkan Rp 1,7 miliar untuk revitalisasi 20 unit masjid dan musala di terminal.&nbsp; Untuk menyelenggarakan program revitalisasi masjid dan musala di terminal itu, BPKH bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI). Dengan revitalisasi itu, diharapkan masyarakat pengguna layanan terminal bisa beribadah dengan nyaman. Fadlul mengatakan, revitalisasi masjid ini masuk dalam asnaf peningkatan sarana dan prasarana ibadah. "Setelah sukses merevitalisasi masjid terminal se-Jabodetabek tahun lalu, sekarang BPKH kembali menyalurkan bantuan Program Berkah Ramadan Revitalisasi 20 Masjid Terminal untuk 4 Wilayah Provinsi di Pulau Jawa," kata Fadlul dalam keterangannya Kamis (4/4). Dia mengatakan revitalisasi telah rampung dilaksanakan. Sehingga pemudik dapat langsung memanfaatkan masjid dan musala yang lebih bagus, dalam perjalanan menuju kampung halaman.&nbsp; Fadlul mengatakan, dalam penyalurannya program kemaslahatan tersebut BPKH berkolaborasi dengan DMI. BPKH ingin membantu jemaah yang akan mudik atau pada saat arus balik nanti untuk tetap dengan aman dan nyaman melaksanakan ibadah shalat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014479371/vaksin-meningitis-wajib-bagi-jemaah-haji-vaksin-polio-wajib-bagi-jatim-jateng-ini-alasannya">Vaksin Meningitis Wajib Bagi Jemaah Haji, Vaksin Polio Wajib Bagi Jatim-Jateng, Ini Alasannya</a> "Bantuan itu bersumber dari nilai manfaat hasil pengembangan Dana Abadi Umat yang digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat," katanya. Dia menegaskan nilai pokok DAU tetap ada dan terus bertambah, karena dikelola oleh BPKH. Fadlul juga menegaskan tidak ada dana setoran awal haji yang digunakan untuk kegiatan kemaslahatan. Sementara itu Ketua Umum DMI Jusuf Kalla mengapresiasi langkah BPKH yang kembali membatu dan berkomitmen dalam menyalurkan kemaslahatan serta merevitalisasi masjid dan musala. Menurut pria yang akrab disapa JK itu, perbaikan musala atau masjid di terminal akan sangat bermanfaat bagi para pemudik. "Sebagaimana kita ketahui, terminal adalah tempat para musafir menunaikan ibadah wajibnya lewat jama maupun qasar, apalagi jelang musim mudik ini," katanya. JK menambahkan bahwa perhatian terhadap rumah ibadah khususnya masjid dan mushalla perlu didukung. Apalagi, masjid dan mushalla di terminal. Dia menegaskan DMI ingin memfasilitasi, melayani, dan meningkatkan fungsi keagamaan di masjid. Menurut dia, kalau masjidnya bersih dan rapih maka sholat pun akan menjadi khusyu. Dia juga menyebut bahwa masjid itu tempat persatuan dan sosial. </div> </div> </div> <div id=":14g" class="hq gt"> <div id=":14i" class="ho"> <div class="aZi J-J5-Ji"> <div id=":154" class="T-I J-J5-Ji aZj T-I-ax7 L3" tabindex="0" data-tooltip="Tambahkan semua ke Drive"> <div class="asa">&nbsp;</div> <div class="a3I">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div id=":14m">&nbsp;</div> <div id=":14h" class="aQH">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Merujuk pada Buku Saku BPKH, hasil investasi DAU disalurkan dalam bentuk program kemaslahatan untuk tujuh asnaf atau kelompok.

Kelola Dana Abadi Umat Rp 3,5 Triliun, BPKH Pastikan Penyaluran Nilai Manfaat Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/sleman-2471860613.jpg" alt="Sleman dapat insentif fiskal Rp18,9 miliar dari Kemenkeu karena dinilai mampu tingkatkan kesejahteraan masyarakat." width="100%">
<figcaption>Sleman dapat insentif fiskal Rp18,9 miliar dari Kemenkeu karena dinilai mampu tingkatkan kesejahteraan masyarakat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupa intensif fiskal total senilai Rp 18,9 miliar atas kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden&nbsp;Ma'ruf Amin dan diterima oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo bersama beberapa pimpinan daerah lainnya dalam kegiatan rapat koordinasi nasional percepatan penurunan stunting di Istana Wakil Presiden RI, Jumat. Kabupaten Sleman mendapat intensif fiskal dalam tiga kategori yaitu kinerja penghapusan kemiskinan ektrem sebesar Rp 6,8 miliar, penurunan stunting sebesar Rp 6 miliar, dan percepatan belanja daerah sebesar Rp 6,1 miliar. Kustini Sri Purnomo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam program percepatan penurunan stunting, dan mendukung upaya Pemkab Sleman dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sleman. "Alhamdulillah hari ini Kabupaten Sleman mendapat penghargaan dalam bentuk alokasi intensif fiskal Rp18,9 miliar yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden," kata Kustini, Jumat (6/10). Menurut dia, Sleman menjadi salah satu daerah yang mendapat bantuan ini karena dinilai berkontribusi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting dan percepatan belanja daerah. "Pemberian penghargaan kepada Kabupaten Sleman dalam bentuk bantuan intensif fiskal ini menjadi bukti komitmen Pemkab Sleman dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat," katanya. Kustini mengatakan, alokasi intensif fiskal sebesar Rp 18,9 miliar ini nantinya akan digunakan untuk memaksimalkan berbagai program terkait penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, dan percepatan belanja daerah.

Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan diterima oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.

Dinilai Sukses Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Sleman Dapat Insentif Fiskal Rp 18,9 Miliar dari Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/1676506495381.jpg" alt="Kepala BPKH Fadlul Imansyah saat mengikuti rapat di gedung DPR. (Foto: Humas BPKH)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPKH Fadlul Imansyah saat mengikuti rapat di gedung DPR. (Foto: Humas BPKH)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Animo masyarakat mendaftar haji tidak bisa dibendung. Akibatnya dana haji yang dikelola Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) semakin besar. Saat ini besaran dana haji yang terkumpul dari setoran Wal pendaftaran haji hampir Rp 170 triliun. Meningkatkan dibandingkan akhir 2022 yang tercatat Rp 166 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan perkembangan dana haji yang mereka kelola.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini ada Rp 168 triliun dana haji. Hampir Rp 170 triliun," kata Fadlul&nbsp;dalam launching program kemaslahatan Ramadan 2023 di Jakarta pada Selasa (11/4).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fadlul menyampaikan ada dua jenis dana yang mereka kelola. Yaitu dana haji yang bersumber dari uang setoran awal pendaftaran haji Rp 25 juta/orang. Dia mengatakan saat ini ada sekitar 5,3 juta CJH yang mengantri di daftar tunggu atau waiting list.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lalu yang kedua adalah dana abadi umat (DAU) yang sekarang nilainya Rp 3,7 triliun," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nilai manfaat atau hasil investasi DAU itu disalurkan untuk program kemaslahatan. Dia menekankan yang digunakan hanya hasil investasi, bukan dana pokoknya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fadlul mengatakan, ada enam asnaf atau ruang lingkup penyaluran dana kemaslahatan. Yaitu pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, dan perbaikan sarpras ibadah serta tanggap darurat bencana. Khusus program kemaslahatan Ramadan 2023 kali ini, BPKH menyalurkan dana kemaslahatan Rp 15,8 miliar melalui 11 mitra penyaluran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peluncuran program kemaslahatan itu juga dihadiri Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainud Tauhid Sa'adi. Dia menceritakan semula dana abadi umat dikelola oleh Kemenag. Dana itu terkumpul dari sisa anggaran atau hasil efisiensi penyelenggaraan haji setiap tahunnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zainut mengatakan saat ini, DAU tersebut sudah beralih pengelolaannya ke BPKH. Begitupun dengan dana haji yang disetor CJH.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekalipun tidak ada tambahan dari dana efisiensi, tapi hasil pengelolaan (dana abadi umat) memberikan sumbangsih untuk bangsa," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zainut juga titip ke BPKH untuk mengelola DAU dan pendistribusian nilai investasi untuk dana kemaslahatan dengan sebaik-baiknya serta tepat sasaran.</div>

Saat ini besaran dana haji yang terkumpul dari setoran Wal pendaftaran haji hampir Rp 170 triliun. Meningkatkan dibandingkan akhir 2022.

Terus Menggunung, Dana Haji Hampir Mencapai Rp 170 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rekrutmen-pppk-dimulai-februari-150-ribu-guru-honorer-berpeluang_m_.jpg" alt="Pemerintah memberi kesempatan kepada 150 ribu guru honorer untuk mengikuti rekrutmen PPPK." width="100%">
<figcaption>Pemerintah memberi kesempatan kepada 150 ribu guru honorer untuk mengikuti rekrutmen PPPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan kesempatan bagi para guru honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun, formasi yang disediakan adalah 1 juta guru, namun pada implementasinya baru 523 ribu.  Hal ini disinyalir karena keraguan pemerintah daerah (pemda) terkait dengan pembayaran gaji para PPPK. Mereka khawatir jika gaji PPPK akan dibayar oleh anggaran pemda.  Mengenai itu, Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adriyanto pun memberikan penjelasan bahwa alokasi untuk pembayaran gaji berasal dari dana alokasi umum (DAU) pusat.  "Saya ingin tegaskan dan sampaikan bahwa alokasi gaji untuk PPPK guru adalah tambahan dari alokasi DAU," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI secara daring, Rabu (24/3).  Dalam perhitungan DAU, terdapat alokasi dasar yang dikhususkan untuk gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan CPNSD. Namun, untuk kebijakan tahun ini, tidak hanya dua golongan itu saja yang diperhitungkan alokasinya, para guru PPPK juga akan dihitung.  "Formasi PPPK ini baru kita lakukan di 2021 untuk kita alokasikan dalam DAU, tapi alokasinya di dalam bentuk DAU tambahan," imbuhnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/03/2021/marzuki-alie-laporkan-ahy-ke-bareskrim/">Baca Juga: Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim</a> Di tahun 2021, usulan DAU yang dialokasikan untuk dianggarkan menjadi biaya pembayaran gaji PPPK merupakan masukan dari Kemendikbud. Adapun, alokasinya sebesar Rp 19,4 triliun.  "Mengusulkan daftar dari kuota pppk di masing-masing daerah sekitar 1 juta orang, kami hitung dan masukkan dalam DAU tersebut yang total nilainya sekitar Rp 19,4 triliun," ujarnya.  "Alokasi anggaran fungsi pendidikan melalui TKDD (Tranfer ke Daerah dan Dana Desa) itu total Rp 299,1 triliun, di dalamnya ada Rp 19,4 triliun yang digunakan untuk PPPK. ini ada di UU APBN, Rp 19,4 triliun ini digunakan untuk pembayaran gaji ASN (PPPK)," pungkas Adriyanto.

Pembayaran Guru PPPK dari DAU, Kemenkeu Alokasikan Rp 19,4 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menkeu-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk enam daerah. Pasalnya, daerah tersebut belum menyelesaikan penyesuaian APBD pada masa pandemi Covid-19.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, hingga saat ini sebanyak 541 daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD sesuai surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dan PMK Nomor 35 Tahun 2020.  "Ada enam daerah, 1 daerah belum lapor dan 5 daerah belum sesuai," ujarnya dalam rapat kerja bersama DPD secara virtual, Jakarta, Selasa (7/7).  Sri Mulyani memaparkan, dari 541 daerah tersebut, 536 daerah di antaranya telah memenuhi ketentuan. Adapun sanksi yang diberikan pemerintah kepada daerah yang belum menyelesaikan penyesuaian APBD adalah penundaan DAU sebesar 35 persen.  Meskipun demikian, pihaknya juga mempertimbangkan konsep penyaluran DAU tidak final. Tujuannya agar melatih daerah dalam mengelola APBD.  "DAU tidak final. Saya akan pertimbangkan, daerah harus dilatih. Waktu enggak final, APBD berhenti. Jadi akan lihat plus minus dan finalisasi dari formulasi DAU," jelasnya.  Seperti diketahui, sesuai ketentuan, terdapat tiga ketentuan yang harus dipenuhi daerah guna bisa mencairkan DAU 100 persen. Pertama, pemenuhan rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal dengan relaksasi minimal 35 persen.  Kedua, penurunan pendapatan asli daerah (PAD) yang ekstrem sebagai dampak turunnya aktivitas perekonomian. Ketiga, perkembangan pandemi Covid-19 di daerah yang perlu ditangani dengan anggaran yang memadai.  "Nanti kami sampaikan ke Presiden apakah DAU final atau agak sedikit final," tegas Sri Mulyani.

Pencairan DAU 6 Daerah Masih Ditahan, ini Penjelasan Sri Mulyani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DAU

Berita Terkini