<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/LKyPo8txTtNLJ7sgv0Mkkh8T14a5yZjl4XMpYTt9-1-2185051835.jpg" alt="Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti tiba di gedung bundar Kejagung hari ini, Rabu (4/6). (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti tiba di gedung bundar Kejagung hari ini, Rabu (4/6). (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menghadiri panggilan permintaan keterangan terkait kasus dugaan korupsi perumahan eks pejuang Timor Timur di Kejagung hari ini, Rabu (4/6) pukul 09.00. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Nusa Tenggara Timur (NTT) Ikhwan Nul Hakim menyebut permintaan keterangan ini masih awalan. Diana tiba di gedung bundar sekitar pukul 09.00. Dia mengenakan seragam khas Kementerian PU berwarna putih, dan sempat tersenyum serta mengangkat tangannya menunjukkan salam. Namun, dia tidak berkomentar apapun terkait permintaan keterangan tersebut. Wakajati NTT Ikhwan Nul Hakim menuturkan bahwa permintaan keterangan terhadap Wamen PU merupakan awalan untuk dugaan korupsi perumahan eks Timor Timur. "Ini baru lead (awalan)," paparnya ditemui di depan gedung bundar, Kejagung hari ini. Sebelum Wamen PU, sudah ada beberapa orang yang dimintai keterangan. Salah satunya, Kepala Balai Perumahan di NTT. "Kepala balai sudah dimintai keterangan," jelasnya. Kenapa permintaan keterangan awal yang belum pro justitia sudah memanggil Wamen PU? Dia menjawab akan mengecek dulu materinya seperti apa. "Kalau itu saya cek dulu materinya (bahan pemeriksaan)," paparnya. Sebelumnya, kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan eks pejuang Timor Timur berlanjut. Kejati NTT memanggil Wamen PU Diana Kusumastuti untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan eks pejuang timor-timur di kantor Kejaksaan Agung pada Rabu, 4 Juni 2025. Diana dimintai keterangan selaku Komisaris Utama PT Brantas Abipraya dan mantan Dirjen Cipta Karya pada 2023. Berdasarkan surat permintaan keterangan Kejati NTT nomor B-2134/N.3/Fd.1/05/2025 yang beredar, diketahui bahwa Wamen PU Diana diminta membawa dokumen-dokumen terkait pembangunan rumah eks pejuang di Kupang, NTT tahun anggaran 2022-2024. Surat permintaan keterangan itu ditandatangani Kajati NTT Zet Tadung Allo dengan ditembuskan ke Jaksa Agung, Jampidsus, Jamwas, hingga Asisten Pengawasan Kejati NTT. Dikonfirmasi terkait Wakilnya yang dipanggil Kejati NTT, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku tidak mengetahuinya. "Wah kalau itu tanya Ibu Wamen saja, saya nggak tau," ujarnya ditemui di Ruang Auditorium Kementerian PU, Selasa (3/6).

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti diperiksa Kejaksaan NTT terkait dugaan korupsi perumahan eks pejuang Timor Timur. Ini langkah awal.

Wamen PU Diana Kusumastuti Datangi kejagung untuk Diperiksa soal Kasus korupsi perumahan eks pejuang Timor Timur, Wakajati NTT: Masih Awalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/4JEqF6itbxjOsKHhZIEJUE2Q9SNz1s8Y3Q95GiId-1-3264485202.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Immanuel Ebenezer saat melakukan sidak ke UD Sentoso Seal milik Jan Hwa Diana, Kamis (17/4). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Immanuel Ebenezer saat melakukan sidak ke UD Sentoso Seal milik Jan Hwa Diana, Kamis (17/4). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Immanuel Ebenezer melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan milik Jan Hwa Diana, UD Sentoso Seal di kawasan Margomulyo, Kamis (17/4). Dari pantauan JawaPos.com, pejabat yang akrab disapa Noel itu tiba di UD Sentoso Seal sekitar pukul 11.30 WIB. Ia mengenakan pakaian dinas lengkap dan didampingi oleh Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Setibanya di lokasi, Noel dan Armuji mulanya tak dibukakan pintu utama oleh UD Sentoso Seal. "Iki gak dibuka maneh ta (Ini tidak dibuka lagi pintunya)?" tutur Armuji. Tak lama kemudian, pintu samping khusus pejalan kaki pun dibuka. Mediasi yang berlangsung kurang lebih dua jam pun berjalan alot. Saat dikonfirmasi Noel dan Armuji, pengusaha Jan Hwa Diana bersikukuh tidak menahan ijazah dan tidak mengenal karyawan-karyawan yang melaporkannya. "Saling menutupi satu sama lain, jadi banyak hal yang haduh itu yang membuat kita heran, cuma ijazah doang harus tektok gini. Emosi banget melihat gak kooperatif orangnya," tutur Noel di Surabaya, Kamis (17/4). Ia mengingatkan bahwa penahanan dokumen asli milik pekerja, jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. "Jangan pernah menahan ijazah, itu pelanggaran hukum yang gak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintah prabowo ini, gak boleh ada hal begitu, namanya menyakiti hati rakyat. Itu tidak boleh," imbuhnya. Politikus Partai&nbsp;Gerindra itu menilai langkah Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, yang melakukan sidak ke UD Sentoso Seal hingga viral di media sosial, adalah tindakan yang sudah tepat dan sesuai. "Jadi apa yang dilakukan Wawali (Armuji) ini sudah tepat, negara harus hadir. Mempertahankan regulasi yang ada. Kalau di Jawa Timur ini kan sudah ada Perda (Perda Nomor 8 Tahun 2016," tukas Noel. Sebelumnya, dugaan penahanan ijazah yang menyeret perusahaan milik Diana ini mencuat, setelah konten sidak Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji ke UD Sentoso Seal di kawasan Margomulyo, viral di media sosial. Armuji melakukan sidak usai mendapat laporan dari seorang korban yang mengaku ijazahnya ditahan UD Sentoso Seal. Tak berselang lama setelah kejadian itu viral, Nila akhirnya resmi melaporkan perusahaan tersebut ke Polres Tanjung Perak pada Senin (14/4).&nbsp; "Tahan ijazah, saya hanya meminta ijazah saya dikembalikan, itu saja. (Yang dilaporkan) sudah sesuai yang ada di videonya Bapak Armuji," tutur Nila setelah membuat laporan polisi di Polres Tanjung Perak, Senin (14/4).&nbsp;

Wamenaker Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke perusahaan milik Jan Hwa Diana, UD Sentoso Seal di kawasan Margomulyo Surabaya.

Datangi Gudang UD Sentoso Seal Milik Jan Hwa Diana di Margomulyo Surabaya, Wamenaker Immanuel Ebenezer Sempat Tak Dibukakan Pintu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/2wT9QIYixDNC7EC5yNVckU1aYLG9pEG9ypzGJhZB-1685659976.jpg" alt="Tim penasihat hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membantah soal tuduhan ijazah palsu. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Tim penasihat hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membantah soal tuduhan ijazah palsu. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menggeruduk kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) di Jogjakarta, pada Selasa (15/4). Mereka yang hadir di antaranya Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dokter Tifa. Dalam kesempatan itu, TPUA menuntut agar UGM memberikan bukti otentik soal polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kedatangan mereka ke UGM disambut Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro; Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Arie Sujito; Sekretaris Universitas Andi Sandi; Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta; dan Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang. &nbsp; Dalam keterangan resminya, Sekretaris Universitas, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu menyatakan bahwa Joko Widodo merupakan alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). "Yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681 dan diwisuda pada tanggal 5 November 1985," kata Andi Sandi dikutip pada laman resmi UGM, Selasa (15/4). Namun, dalam pertemuan itu UGM tidak memberikan bukti terkait persoalan dugaan ijazah palsu yang terus-menerus dipertanyakan. Andi menegaskan bahwa UGM tidak terkait dengan konflik kepentingan antara Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dan Jokowi.&nbsp; Dia menyatakan bahwa UGM adalah institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia, dan terikat dengan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik.&nbsp; "Oleh sebab itu, UGM hanya bersedia menunjukkan data yang bersifat publik. Sedangkan data yang bersifat pribadi hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum," pungkasnya.

Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi UGM untuk mempertanyakan keaslian ijazah Joko Widodo, UGM menegaskan status alumnusnya.

Roy Suryo hingga Dokter Tifa Datangi UGM untuk Pertanyakan Ijazah Jokowi, Pihak Kampus Beri Bukti Data Bersifat Publik

Datangi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Datangi

Berita Terkini

Wamen PU Diana Kusumastuti Datangi kejagung untuk Diperiksa soal Kasus korupsi perumahan eks pejuang Timor Timur, Wakajati NTT: Masih Awalan

Datangi Gudang UD Sentoso Seal Milik Jan Hwa Diana di Margomulyo Surabaya, Wamenaker Immanuel Ebenezer Sempat Tak Dibukakan Pintu

Roy Suryo hingga Dokter Tifa Datangi UGM untuk Pertanyakan Ijazah Jokowi, Pihak Kampus Beri Bukti Data Bersifat Publik

Download Aplikasi JawaPos.com