<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASN-Honorer-PNS.jpg" alt="BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ada 6 tanda-tanda guru honorer dan tendik atau tenaga kependidikan bisa diangkat jadi PPPK 2024 atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jika benar ini terjadi, maka dipastikan akan jadi kabar baik bagi guru honorer dan tendik. Sehingga impian honorer dan tendik diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pun semakin besar. Seperti diketahui, pemerintah telah mengumumkan membuka kuota formasi CASN 2024 yang cukup besar mencapai 2,3 juta formasi. Kuota CASN 2024 sebanyak 2.302.543 tersebut diperuntukkan formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024. Sementara khusus untuk formasi PPPK 2024, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 1,6 juta formasi. Formasi 1,6 juta PPPK 2024 itu diperuntukkan bagi instansi pusat dan pemerintah deerah. Akan tetapi kuota PPPK 2024 untuk pemerintah daerah adalah yang terbesar dengan mencapai total 1.383.758 formasi. Terbanyak yang disediakan adalah formasi PPPK tenaga teknis sebanyak 547.416 formasi. Sementara formasi PPPK guru berjumlah 419.146 dan formasi PPPK tenaga kesehatan 417.196. Selain itu, seleksi PPPK 2024 juga akan mengakomodir honorer lulusan SD/sederajat. Di sisi lain, pemerintah memberika kuota CPNS 2024 untuk sekolah kedinasan mencapai 6.027 formasi. Sedangkan jumlah formasi CPNS 2024 yang dapat dilamar fresh graduate sebesar 690.822 formasi. KemenPAN RB sendiri juga sudah menyampaikan bahwa seleksi PPPK 2024 fokus mengangkat non ASN atau honorer yang sudah masuk dalam database BKN. Data non ASN atau honorer dalam database BKN tersebut didapaat dari pendataan yang dilakukan pada tahun 2022. Dari data yang ada, jumlah non ASN atau honorer dalam database BKN tersebut yakni 2.355.092. Artinya, bagi non ASN atau honorer yang sudah masuk dalam database BKN di seluruh daerah berpeluang diangkat jadi pegawi peerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Entah sebagai PPPK Penuh Waktu atau PPPK Paruh Waktu. Hal itu berlaku untuk non ASN atau honorer di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek. Yakni para guru honorer dan tenaga kependidikan atau tendik. Audit Database BKN MenPAN RB Azwar Anas menyebut, saat ini jumlah honorer dalam database BKN saat ini mencapai 2,3 juta honorer. Akan tetapi nantinya akan dilakukan audit database BKN oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Hasil audit BPKP itulah yang kemudian jadi acuan non ASN atau honorer diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu lantaran pengangkatan honorer jadi PPPK 2024 adalah melalui mekanisme pendaftaran. Karena itu seluruh peserta tanpa terkecuali harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Jika honorer tidak lolos audit BPKP, maka honorer tersebut akan secara otomatis dikeluarkan dari database BKN. Artinya, honorer tersebut tidak bisa melakukan pendaftaran PPPK 2024 dan otomatis tidak bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. MenPAN-RB Azwar Anas mengingatkan, bahwa jumlah honorer ditendang pada seleksi PPPK 2023 lalu jumlahnya cukup banyak. Itu terjadi karena honorer tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pendaftaran. Yakni karena sejumlah dokumen dan data yang tidak valid atau tidak benar atau palsu. Diantaranya adalah terkait ijazah yang digunakan saat melakukan pendaftaran PPPK 2024. MenPAN-RB Azwar Anas menyiratkan, 2,3 juta honorer dalam database BKN tersebut bisa saja berkurang nantinya usai dilakukan audit database BKN. 6 Tanda-tanda Guru Honorer dan Tendik Tidak Masuk Database BKN Seperti yang disinggung di atas, ada 6 tanda-tanda guru honorer dan tendik tidak masuk database BKN. Karena itu, bagi Anda guru honorer dan tendik harus memperhatikan hal ini dan memastikan sudah masuk dalam database BKN. Jika tidak, maka Anda dipastikan tidak akan bisa diangkat jadi PPPK 2024 mendatang. Berikut ini 6 tanda-tanda guru honorer dan tendik tidak masuk database BKN: 1. Dapodik Untuk diketahui, dasar penentuan keikutsertaan seleksi PPPK di Kemdikbudristek adalah didasarkan pada Dapodik atau Data Pokok Pendidikan. Setiap tahun Kemdikbudristek melakukan update Dapodik yang jadi pendataan guru honorer maupuan teknis honorer. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, mulai dari perekrutan awal hingga terakhir kemarin, yang bisa mendaftar seleksi PPPK guru adalah yang sudah terdaftar di Dapodik. Maka bagi guru honorer yang sudah terdaftar di Dapodik bisa mengikuti seleksi PPPK guru. Dapodik sendiri terdiri dari guru honorer sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sementara bagi lulusan PPG, tetap bisa mengikuti seleksi PPPK guru 2024 meski tidak masuk dalam Dapodik. 2. Persebaran jumlah non ASN Database BKN Untuk diketahui, persebaran jumlah non ASN pada database BKN itu berbeda-beda. Misalnya di suatu daerah, data non ASN yang sudah masuk database BKN ternyata hanya THK-2 saja tanpa ada tenaga non ASN. Demikian juga dengan jumlah dimana setiap daerah dipastikan berbeda dengan daerah lainnya. Semakin sedikit jumlah non ASN di sebuah daerah, maka akan semakin tinggi peluang masuk ke dalam database BKN. Yang harus diperhatikan adalah, non ASN Kemdikbudristek akan dibedakan dengan non ASN lainnya dan bukan merupakan rival. Akan tetapi, persaingan akan berlaku hanya bagi guru honorer karena akan didasarkan ijazah, mapel, sampai linieritas. 3. Tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN sudah banyak yang diangkat Dengan semakin banyak non ASN dalam database BKN sudah diangkat, otomatis peluang lulus seleksi PPPK 2024 pun semakin besar. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan KemenPAN RB dimana jumlah non ASN pada database BKN kini berjumlah 2,3 juta. Sementara jumlah non ASN yang sudah diangkat menjadi ASN sudah mencapai 749.398. Terdiri dari lulusan CPNS 603 orang dan lulus PPPK 748.759 orang. Sehingga tersisa 1.605.694 non ASN yang belum diangkat. Dengan catatan, jumlah 1,6 juta tersebut adalah mereka yang sudah mendapatkan NIP. 4. Formasi PPPK guru 2024 besar Seperti yang sudah disampaikan Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani, usulan untuk PPPK guru 2024 jumlahnya mencapai 419.146 formasi. Sementara sisa guru non ASN atau guru honorer tercatat sebanyak 200 ribuan saja. Otomatis, peluang guru honorer diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pun sangat besar. Sebab, kuota yang tersedia itu 2 kali lipat dari jumlah guru honorer yang belum diangkat. Sementara sisanya, dimungkinkan disediakan untuk pelamar umum. 5. Pelamar prioritas tinggal sedikit Untuk jumlah proyeksi PPPK guru 2024 ada 419.146. Sementara jumlah guru lulus PG 2021 yang jadi prioritas tersisa 14.532. Nah, pelamar kategori P1 tersebut akan langsung diangkat pada PPPK 2024. Sisa formasi itulah yang jadi peluang bagi guru honorer diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bahkan lulusan PPG dan guru honorer sekolah swasta berpotensi diangkat pada PPPK 2024. &nbsp; &nbsp;6. Formasi PPPK guru dan Tendik Dipisah Seperti yang disinggung di atas bahwa tendik bukanlah pesaing bagi guru honorer pada PPPK 2024. Diatas juga sudah disebutkan bahwa formasi PPPK guru 2024 sebanyak 419.146 formasi. Sementara pemerintah juga sudah menyatakan bahwa PPPK 2024 ini juga diproyeksikan untuk pengangkatan tendik. Bahkan pemerintah menyatakan akan mengakomodir tendik dengan ijazah SD sekalipun. Dalam pemaparan, pemerintah memproyeksikan 82 ribuan kebutuhan tendik. Dan angka tersebut berbeda dengan angka proyeksi PPPK guru 2024. Dengan demikian, formasi tendik tidak akan mengurasi formasi PPPK guru 2024. Prof Nunuk Suryani juga sudah menyampaikan bahwa tendik masuk ke formasi PPPK teknis 2024. Alasannya, karena tendik bukan mengajar seperti yang dilakukan guru.&nbsp;Sehingga nantinya tendik tersebut akan melamar sebagai peserta PPPK teknis 2024. Itulah 6 tanda-tanda guru honorer dan tendik tidak masuk database BKN tetap bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2024.

Ada 6 tanda-tanda guru honorer dan tendik atau tenaga kependidikan bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK 2024)

6 Tanda-tanda Guru Honorer dan Tendik Tidak Masuk Database BKN Bisa Diangkat PPPK 2024

database bkn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#database bkn

Berita Terkini

6 Tanda-tanda Guru Honorer dan Tendik Tidak Masuk Database BKN Bisa Diangkat PPPK 2024

Download Aplikasi JawaPos.com