<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/image-607987869.jpg" alt="Rapat Tingkat Menteri terkait Inpres Data Tunggal" width="100%">
<figcaption>Rapat Tingkat Menteri terkait Inpres Data Tunggal</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Proses pembuatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang jadi acuan penyaluran bantuan sosial (bansos) akan segera rampung. Ditargetkan, DTSEN selesai dalam dua minggu hingga satu bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar usai memimpin Rapat Tingkat Menteri terkait Inpres Data Tunggal. Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Muhaimin mengatakan, penuntasan penunggalan data tersebut sejalan dengan instruksi presiden (inpres) yang segera turun. &rdquo;Insya Allah, segera turun instruksi presiden terbaru, menyangkut data tunggal sosial ekonomi nasional,&rdquo; ujar Muhaimin Iskandar. Setelah tuntas, data tersebut akan menjadi rujukan semua kementerian dan lembaga dalam mengambil keputusan, sekaligus dalam menyalurkan berbagai program-program pembangunan. Dia memastikan, penggunaan data tunggal ini akan membuat semua program pemberdayaan dan bantuan sosial pemerintah tepat sasaran. Rampungnya DTSEN juga tak menutup kemungkinan adanya perubahan data penerima bansos. Sehingga, bisa jadi ada penerima manfaat yang bakal dikeluarkan maupun data baru yang masuk menggantikan. Termasuk, untuk data para pekerja yang jatuh miskin karena baru saja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). &rdquo;BPS menyebutnya padupadan data. Ini lah maka bisa jadi berubah, ada yang menerima tetap menerima, ada yang sudah sejahterah tidak lagi menerima. Jadi siap-siap saja. Yang belum mendapatkan bantuan tapi belum sejahtera, akan mendapatkan bantuan dan sebaliknya,&rdquo; papar Muhaimin Iskandar. Dalam kesempatan yang sama, Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan, pihaknya masih akan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos dalam penyaluran bansos triwulan I. Pasalnya, bansos saat ini sudah mulai disalurkan. Selain itu, nantinya saat DTSEN rampung, kata dia, tak menutup kemungkinan adanya gejolak. Sehingga, perlu ada pengecekan kembali. Kendati demikian, dia memastikan, pihaknya akan menyesuaikan dalam penggunaan data tunggal ini. &rdquo;Tadi kami minta waktu ke Pak Menko untuk mungkin bisa mulai di triwulan kedua atau triwulan ketiga (menggunakan DTSEN),&rdquo; jelas Saifullah Yusuf. Sementara itu, terkait pemutakhiran data, Gus Ipul menegaskan, bahwa pembaharuan bakal dilakukan secara berkala. Di mana, mekanismenya sedang dibuat tim yang dikomandani oleh Kemenko PM. Sebelumnya, kata dia, untuk DTKS sendiri, pemutakhiran data dilakukan melalui dua cara. Pertama, pengajuan berkala mulai dari tingkat desa ke provinsi, yang kemudian diajukan ke kemensos. kedua, melalui lapor bansos, yang mana masyarakat bisa ikut berpartisipasi melaporkan jika ada warga miskin tak menerima bansos dan sebaliknya, sudah kaya tapi justru menerima bansos pemerintah.

Proses pembuatan DTSEN yang jadi acuan penyaluran bantuan sosial akan segera rampung. Ditargetkan, DTSEN selesai satu bulan ke depan

Data Tunggal Sosial Ekonomi Segera Rampung, Bansos Kemensos Masih Akan Gunakan DTKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/gus-ipul-2-1940028053.jpg" alt="Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, dalam Konferensi Pers Rapat Penyelarasan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, dalam Konferensi Pers Rapat Penyelarasan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rapat koordinasi percepatan proses integrasi data kemiskinan kementerian/lembaga (K/L) menjadi data tunggal terus dilakukan. Harapannya, tahun depan penyaluran bantuan sosial (bansos) sudah bisa menggunakan data yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Kemarin (24/12) Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul kembali bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Keduanya membahas progres sinkronisasi dan integrasi data kemiskinan di semua instansi, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos). Gus Ipul memastikan, proses integrasi data yang dilakukan BPS berjalan lancar. Dengan begitu, data tunggal sosial ekonomi hasil arahan Presiden Prabowo Subianto bisa segera diimplementasikan dalam penyaluran bansos. &rsquo;&rsquo;Dengan adanya data tunggal itu, artinya kan standarnya sudah sama, kriterianya sudah sama. Dengan begitu, program-program pemerintah akan lebih tepat sasaran,&rdquo; ujar Gus Ipul seusai pertemuan di kantor Kemensos, Jakarta, kemarin (24/12). Lebih lanjut, dia menjelaskan, nanti data tunggal bersifat dinamis. Akan ada pembaruan data setiap hari. Sebab, kondisi individu dan keluarga penerima manfaat bisa cepat berubah. Entah karena pindah tempat tinggal, meninggal, naik kelas, ataupun lainnya. Disinggung soal bansos khusus untuk masyarakat terdampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, mantan wakil gubernur Jawa Timur itu mengatakan belum ada. Saat ini, menurut dia, yang tengah ditekankan pemerintah adalah percepatan penyaluran bansos guna membantu daya beli masyarakat. Pasalnya, ada sekitar 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan berbagai jenis program bansos dari Kemensos. Mulai program keluarga harapan (PKH), bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, hingga lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala BPS Amalia menjelaskan, pengumpulan data dilakukan sejak awal November 2024. Saat ini BPS terus berkoordinasi intensif dengan Kemensos, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM), dan kementerian terkait lain mengenai data tunggal tersebut.(mia/c7/oni)

Tahun depan penyaluran bantuan sosial (bansos) sudah bisa menggunakan data yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

Tahun Depan Penyaluran Bansos Pakai Data Tunggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/07/Kepala-Badan-Percepatan-Pengentasan-Kemiskinan-Budiman-Sudjatmiko-Dery-Ridwansah-2JPG-759204264.jpg" alt="Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proses integrasi data kemiskinan kementerian/lembaga (K/L) menjadi data tunggal yang bakal dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) terus dimasifkan. Proyeksinya, data kemiskinan tersebut bisa digunakan dua minggu lagi. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan, BPS mulai memasukkan sejumlah data kemiskinan dari beberapa K/L. Misalnya, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos), pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) milik Kemenko PMK, data penerima subsidi PLN, data subsidi Pertamina, data PBI BPJS Kesehatan, hingga data BPJS Ketenagakerjaan. "Semua sedang diproses, ada target, mudah-mudahan dalam dua minggu lagi ya, dua minggu lagi (bisa digunakan, Red),&rdquo; tutur Budiman ditemui seusai rakor percepatan data tunggal BPS bersama K/L terkait di kantor Kemenko PMK kemarin (6/12). Budiman menjelaskan, data tunggal itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan BPJS untuk mengelompokkan dan mengolah data. Termasuk data kemiskinan yang bakal digunakan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga subsidi di bidang energi. &rsquo;&rsquo;Sehingga, tidak ada lagi tumpang tindih, tidak ada lagi mismatch, ketidakcocokan,&rdquo; tuturnya. Mengingat, saat ini ada sekitar 154 program pengentasan kemiskinan yang tersebar di 27 kementerian dan lembaga. "Jangan sampai ada yang satu orang menerima banyak hal, ada juga kasus-kasusnya seperti itu kan? Kita harus meminimalkan,&rdquo; sambungnya. Apa ada kemungkinan jumlah penerima bansos akan berkurang tahun depan? Budiman tak memberikan jawaban pasti. Namun, dia menegaskan bahwa bansos akan lebih dipresisikan. "Karena yaitu, jangan-jangan kebanyakan data bansos karena memang ada data yang mismatch. Jadi, ada kasus-kasus yang pengulangan,&rdquo; paparnya. (mia/c7/dio)

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyebut data tunggal kemiskinan bakal digunakan.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko sebut Data Tunggal Kemiskinan Digunakan Dua Pekan Lagi

data tunggal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#data tunggal

Berita Terkini

Data Tunggal Sosial Ekonomi Segera Rampung, Bansos Kemensos Masih Akan Gunakan DTKS

Tahun Depan Penyaluran Bansos Pakai Data Tunggal

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko sebut Data Tunggal Kemiskinan Digunakan Dua Pekan Lagi

Download Aplikasi JawaPos.com