<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/harga-beras-medium-naik-pengamat-impor-sebelum-januari-2019_m_.jpg" alt="ilustrasi pedagang beras" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pedagang beras</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga beras medium mulai merangkak naik. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan opsi untuk impor, mengingat beberapa daerah sentra produksi beras di Indonesia mengalami kekeringan. Kekeringan ini memengaruhi masa tanam dan akhirnya menyebabkan mundurnya musim panen. Berdasarkan data BPS, pada Juli 2018, harga beras berada di kisaran Rp 9.135 per kilogram. Angka ini naik pada Agustus 2018 menjadi Rp 9.198 per kilogram dan naik lagi pada September 2018 menjadi Rp 9.310 per kilogram. Pergerakan harga yang menunjukkan peningkatan ini menandakan pasokan beras di pasar semakin berkurang. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan pemerintah harus memperkirakan waktu impor beras yang tepat. Melihat pergerakan harga beras yang terus meningkat, impor sebaiknya dilakukan sebelum Januari 2019. Pemerintah bisa belajar dari pengalaman impor di awal tahun ini. &ldquo;Pemerintah memutuskan untuk melakukan impor di Januari 2018, sekitar sebulan sebelum panen raya yang terjadi pada Februari 2018. Nyatanya proses pengiriman beras impor ke Indonesia memakan waktu dan berasnya sampai di waktu yang berdekatan dengan panen raya. Hal ini berakibat pada anjloknya harga beras dan meruginya petani,&rdquo; terang Ilman dalam keterangan resmi, di Jakarta, Jum&rsquo;at (26/10). Dirilisnya data beras terbaru oleh BPS yang didapat melalui metode yang lebih akurat diharapkan dapat menjadi pertimbangan yang kuat dalam melakukan kegiatan impor. Melalui metode Kerangka Sampling Area, BPS merevisi luas lahan pertanian padi menjadi 7,1 juta hektare, dari yang sebelumnya sebesar 7,7 juta hektare dengan metode yang digunakan Kementerian Pertanian (Kementan). Berdasarkan estimasi BPS, Indonesia mengalami surplus produksi beras sebear 2,85 juta ton. Jumlah ini jauh dibawah estimasi Kementan yaitu sebesar 16,31 juta ton. Mengingat keputusan impor harus dilakukan kalau stok di Bulog berada di bawah 1 juta ton, maka pemerintah perlu mempertimbangkan pembukaan keran impor beras di waktu mendatang karena jumlah stok surplus dan batas keputusan impor yang lebih kecil jaraknya dibandingkan estimasi Kementan sebelumnya. &rdquo;Dengan menyadari bahwa surplus beras yang dimiliki Indonesia saat ini tidak sebesar perkiraan sebelumnya, tidak menutup kemungkinan bahwa tingginya permintaan beras pada saat-saat tertentu membuat beras yang terserap melebihi estimasi konsumsi dan pada akhirnya menurunkan estimasi surplus. Adapun hal ini pada akhirnya akan berimbas pada fluktuasi harga beras. Dengan begitu pemerintah perlu mempertimbangkan penggunaan instrumen impor sebagai bentuk pengendalian harga yang terjangkau bagi konsumen,&rdquo; pungkasnya.

Harga Beras Medium Naik, Pengamat: Impor Sebelum Januari 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fatal-kesalahan-kementan-tak-akurat-sajikan-data-beras_m_.jpg" alt="Ilustrasi pengecer beras di pasar tradisional" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengecer beras di pasar tradisional</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kesalahan data produksi beras Kementerian Pertanian dalam beberapa tahun terakhir, diyakini telah menyebabkan pemerintah tak tepat dalam membuat kebijakan. Akibat data yang tak akurat, pemerintah tidak bisa mengantisipasi berbagai situasi terkait pangan utama masyarakat ini. Presiden Joko Widodo pun diminta tegas terhadap instansi yang tidak memberikan data akurat yang bisa mengganggu penyusunan kebijakannya ke depan. &ldquo;Kalau salah data, harusnya Pak Jokowi tegas," ujar ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih kepada wartawan, Kamis (25/10). Salahnya data yang dirilis Kementan, dipandang Lana, telah menimbulkan berbagai implikasi ekonomi. Ia mencontohkan, klaim surplus beras Kementan alhasil membuat pemerintah tidak mengantisipasi stok beras yang berimbas langkanya beras di pasaran. Alhasil, harga beras menjadi labil. &ldquo;Makanya harga berasnya bisa melompat-melompat, nggak stabil. Padahal, itu kan merupakan pangan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat kita,&rdquo; imbuhnya lagi. Jumlah produksi yang terlalu tinggi akibat salah perkiraan luas lahan baku sawah ini pun membuat pemerintah sulit mengantisipasi makin tergerusnya lima tahun ke depan. Ini dikarenakan produksinya yang dikira tidak bermasalah. Lana yakin, jika dibiarkan terus tanpa ada kebijakan untuk mempertahankan lahan sawah ini, defisit pangan khususnya beras akan makin besar di masa depan. Menurutnya, jika stok pangan saja tidak bisa mencukupi, berarti kedaulatan pangan melemah dan makin bergantung impor. Ia pun mengapresiasi data terbaru dari BPS. Lana meminta semua pihak menerima data terbaru ini guna bisa menyusun kebijakan yang lebih baik untuk kepentingan pangan ke depan. Dikatakannya, data terbaru ini mesti menjadi langkah awal untuk menuju perbaikan pangan di masa mendatang. Perbedaan data produksi beras versi BPS dan Kementan di tahun 2018 ini memang terlihat jomplang. Kementan mengklaim di tahun ini produksi beras bisa mencapai 46,5 juta ton. Artinya surplus bisa mencapai 13,03 juta ton karena konsumsi nasional untuk komoditas ini hanya 33,47 juta ton dalam setahun. Padahal, data terbaru BPS mencatat, produksi beras di 2018 sekitar 32,42 juta ton. Dengan jumah ini, surplus yang tercatat hanya 2,85 juta ton karena konsumsi mencapai 29,57 juta ton.

Fatal, Kesalahan Kementan Tak Akurat Sajikan Data Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-cara-pemerintah-tebus-dosa-akibat-salah-produksi-beras-sejak-1997_m_.jpg" alt="Data produksi beras salah sejak 1997" width="100%">
<figcaption>Data produksi beras salah sejak 1997</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Baru-baru ini ada fakta mencengangkan yang baru terungkap. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto menuturkan data produksi padi ternyata tidak akurat sejak 1997. Hal itu terkuak melalui studi yang dilakukan BPS bersama Japan International Cooperation Agency (JICA). Kendati begitu, ia ingin melupakan masa lalu dan tidak menyalahkan pihak-pihak tertentu. Menurutnya, seluruh stakeholder perlu beranjak dan memperbaikinya bersama. &ldquo;Kalau saya hanya berkaca pada masa lalu ya ini salah kita semua. Sekarang kita pakai data yang lebih bagus,&rdquo; kata Kecuk, di Kantornya, Rabu (24/10). Studi yang dilakukan pada 1998 itu mengisyaratkan bahwa ada kelebihan estimasi luas panen hingga 17,07 persen. Begitu pula dengan perhitungan luas lahan baku sawah yang cenderung meningkat, padahal fakta di lapangan menunjukan kalau lahan sawah sudah beralih ke industri, perumahan dan infrastruktur. &ldquo;Jadi latar belakang kenapa metode produksi beras perlu diperbaiki adalah sejak 1997 banyak pihak menduga bahwa perhitungan data produksi itu kurang tepat. Seperti dikatakan Wapres (Jusuf Kalla), yang ingin saya tekankan mari lupakan masa lalu," katanya. Suhariyanto mengatakan saat itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggilnya untuk memperbaiki metode yang diduga salah hitung ini. Dia bilang, ada syarat penting yanh harus dipenuhi untuk mengujinya. Pertama, harus berdasarkan ukuran yang objektif. Kalau objektif itu artinya bisa disebutkan secara terbuka menggunakan teknologi terkini dan siapapun bisa mengecek metodologinya. Kedua, menggunakan metode yang transparan. Artinya, tidak ada yang disembunyikam dan hasilnya bisa diberikan secara up to date. Kecuk mengatakan dalam hal perhitungan produksi beras, hasil perkalian luas panen bergantung pada dua hal, yakni luas bahan baku sawah dari waktu ke waktu dan produktivitas per hektar kemudian dikonversi. "Ketika luas lahan baku sawahnya keliru, estimastinya juga keliru,&rdquo; ungkapnya. Selama ini, kata Kecuk, BPS bersama Kementerian Pertanian menghitung luas lahan panen dengan metode ubinan. Sebelumnya, BPS menggunakan angka ramalan atau aram untuk mengetahui prediksi produksi padi. Dalam setahun BPS melakukan tiga kali rilis dengan lima status angka produksi tanaman pangan yaitu, Angka Ramalan I (ARAM I), Angka Ramalan II (ARAM II), Angka Ramalan III (ARAM III), Angka Sementara (ASEM), dan Angka Tetap (ATAP). Namun, diakui Kecuk saat ini BPS tidak lagi menggunakan Aram untuk memprediksi produksi padi. Lagipula, BPS juga telah lama tidak merilis Aram lagi. &ldquo;Kita tidak akan mengeluarkan aram lagi, ini yang kita keluarkan. Nanti akan dipikirkan mau rilis berapa kali, tapi yang jelas angka itu ada untuk bulanan, dan kita bisa lihat potensi ke depan,&rdquo; jelasnya. Selanjutnya, BPS akan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA). Dimana metode perhitungan luas panen padi ini akan memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari Badan Informasi dan Geospasial (BIG) serta peta lahan baku sawah yang berasal dari Kementerian ATR/BPN.

Ini Cara Pemerintah Tebus Dosa Akibat Salah Produksi Beras Sejak 1997

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kementan-akui-belum-terima-data-produksi-beras-dari-bps_m_.jpg" alt="Produksi beras surplus 2,85 juta ton." width="100%">
<figcaption>Produksi beras surplus 2,85 juta ton.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertanian mengaku belum mendapatkan data produksi beras dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data produksi beras 2018. Hal ini diakui oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sumardjo Gatot Irianto saat dihubungi, Selasa (23/10). "Saya belum terima data detail dari BPS, sehingga tidak bisa berkomentar lebih lanjut," kata Gatot kepada Jawapos.com. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah sudah menyempurnakan metode perhitungan produksi beras. Berdasarkan laporan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2018, terjadi surplus beras sebesar 2,85 juta ton. Angka itu didapat dari perkiraan potensi produksi beras sepanjang 2018 dengan total 32,42 juta ton. Hal itu diungkapkan Kalla saat rapat terbatas yang merupakan lanjutan dari Rapat Kebijakan Pangan sejak 2016. Sayangnya, Gatot mengaku tak datang dalam ratas yang digelar Senin (23/10) lalu. Ia mengaku tengah mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI. &ldquo;Tidak (datang). Kami mendampingi Pak Mentan raker dengan Komisi IV. (Membahas) anggaran 2019,&rdquo; ujarnya. Dalam keterangan resmi, Jusuf Kalla menyebut total konsumsi beras pada 2017 diasumsikan 29,57 Juta ton per tahun atau 111,58 kg per kapita. Apabila asumsinya masih sama dengan tahun lalu, artinya dengan total produksi sebanyak 32,42 juta ton maka 32,42 juta ton produksi dikurangi konsumsi 29,57 juta ton menyisakan 2,85 juta ton beras. Pada rapat tersebut, Wapres mengungkapkan bahwa upaya penyempurnaan metode perhitungan produksi beras sudah dilakukan secara komprehensif untuk seluruh tahapan. Pertama, perhitungan luas lahan baku sawah nasional dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dibantu oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Kedua, perhitungan luas panen dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Ketiga, perhitungan produktivitas per hektar dilakukan oleh BPS. Keempat, perhitungan konversi gabah kering menjadi beras oleh BPS.

Kementan Akui Belum Terima Data Produksi Beras Dari BPS