<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/IMG_1031-4096050456.jpeg" alt="Logo WhatsApp, aplikasi pesan instan milik Meta yang kini diguncang gugatan terkait dugaan kelalaian dalam perlindungan data pengguna (Dok. The Guardian)" width="100%">
<figcaption>Logo WhatsApp, aplikasi pesan instan milik Meta yang kini diguncang gugatan terkait dugaan kelalaian dalam perlindungan data pengguna (Dok. The Guardian)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Mantan eksekutif keamanan siber WhatsApp, Attaullah Baig, mengajukan gugatan terhadap Meta di pengadilan federal San Francisco.&nbsp; Ia menuding perusahaan induk WhatsApp itu mengabaikan kelemahan mendasar dalam sistem keamanan digital, sehingga membahayakan miliaran pengguna di seluruh dunia. Baig, yang menjabat kepala keamanan WhatsApp sejak 2021 hingga Februari 2025, mengklaim bahwa sekitar 1.500 insinyur memiliki akses luas terhadap data pengguna tanpa pengawasan yang memadai.&nbsp; Menurutnya, kondisi ini berpotensi melanggar perintah pemerintah Amerika Serikat tahun 2020 yang menjatuhkan denda sebesar 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 81,5 triliun (dengan kurs Rp 16.300 per dolar AS) terhadap Meta terkait skandal Cambridge Analytica. Hasil Uji Internal Ungkap Celah Keamanan Dilansir dari The Guardian, Selasa (9/9/2025), dalam gugatan setebal 115 halaman tersebut, Baig mengungkap hasil uji keamanan internal yang menunjukkan bahwa insinyur WhatsApp bisa "memindahkan atau mengambil data pengguna, mulai dari informasi kontak, alamat IP, hingga foto profil, tanpa terdeteksi dan tanpa tercatat dalam jejak audit." Baig mengaku sudah berulang kali menyampaikan kekhawatirannya kepada pimpinan WhatsApp, termasuk Will Cathcart, serta CEO Meta Mark Zuckerberg.&nbsp; Ia juga menuding perusahaan mengabaikan laporan mengenai peretasan dan pengambilalihan lebih dari 100.000 akun setiap hari, dengan alasan lebih memprioritaskan pertumbuhan pengguna. Bantahan Meta Melalui Pernyataan Resmi Menanggapi tuduhan, pihak Meta melalui perwakilannya membantah keras klaim Baig. "Sayangnya, pola seperti ini sudah berulang kali terjadi. Seorang mantan karyawan diberhentikan karena kinerjanya dinilai buruk, kemudian muncul di ruang publik dengan klaim yang keliru dan tidak mencerminkan kerja keras tim kami," ujar Wakil Presiden Komunikasi WhatsApp, Carl Woog, dalam pernyataan resmi. Meski demikian, Baig menegaskan dirinya justru menghadapi pembalasan sejak pertama kali melaporkan masalah keamanan pada 2021. Ia mengaku mendapat penilaian kinerja negatif, peringatan verbal, hingga akhirnya diberhentikan pada Februari 2025 dengan alasan "kinerja buruk." Meta membantah tuduhan. Perusahaan menekankan bahwa pemecatan Baig murni karena kinerjanya yang dinilai di bawah standar, dengan sejumlah insinyur senior secara independen mendukung evaluasi tersebut.&nbsp; Meta juga menambahkan bahwa Departemen Tenaga Kerja AS melalui Occupational Safety and Health Administration telah menolak keluhan awal Baig dan tidak menemukan indikasi adanya pembalasan. Jejak Karier Baig dan Gugatan ke Regulator Sebelum bergabung dengan Meta, Baig berkarier di bidang keamanan siber di PayPal, Capital One, dan sejumlah institusi keuangan besar lainnya.&nbsp; Ia bahkan sempat melaporkan temuannya kepada otoritas federal, termasuk Securities and Exchange Commission (SEC), sebelum membawa kasus ini ke pengadilan. Dalam pengaduan pelapor (whistleblower complaint), Baig meminta pengadilan mengembalikan posisinya di WhatsApp, membayarkan gaji tertunggak, serta memberikan ganti rugi.&nbsp; Ia juga menyerukan adanya tindakan penegakan regulasi tambahan terhadap Meta, yang hingga kini masih berada di bawah pengawasan ketat pemerintah Amerika Serikat sampai 2040. Kasus ini menambah sorotan global terhadap praktik perlindungan data Meta, yang mengelola tiga platform raksasa&mdash;Facebook, Instagram, dan WhatsApp&mdash;dengan total pengguna lebih dari tiga miliar orang di seluruh dunia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016548932/kapal-bantuan-kemanusiaan-gsf-diserang-drone-di-laut-tunisia-wanda-hamidah-pastikan-tak-ada-tim-wni-yang-jadi-korban">Kapal Bantuan Kemanusiaan GSF Diserang Drone di Laut Tunisia, Wanda Hamidah Pastikan Tak Ada TIM WNI yang Jadi Korban</a>

Gugatan mantan kepala keamanan siber WhatsApp, Attaullah Baig, terhadap Meta di pengadilan federal San Francisco.

Eks Kepala Keamanan WhatsApp Gugat Meta: Tuduhan Lalai Lindungi Data Miliaran Pengguna secara Global 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/10/solen-feyissa-QKEeVYu0d7U-unsplash-178520351.jpg" alt="TikTok didenda Rp 9,9 triliun oleh DPC Uni Eropa karena telah mengirim data pengguna ke Tiongkok (Dok. Unsplash)" width="100%">
<figcaption>TikTok didenda Rp 9,9 triliun oleh DPC Uni Eropa karena telah mengirim data pengguna ke Tiongkok (Dok. Unsplash)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - TikTok dikenai denda Rp 9,9 triliun oleh Komisi Perlindungan Data (DPC) Uni Eropa yang berbasis di Irlandia. Hal ini karena TikTok telah mengirim data pengguna Eropa ke Tiongkok.&nbsp; <div dir="auto">Pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan milik ByteDance itu disinyalir telah melanggar Pasal (1) tentang Undang-Undang (UU) Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Denda yang diberikan kepada TikTok itu telah mencakup sanksi administratif dan perintah penangguhan transfer data pengguna ke Tiongkok dalam jangka waktu yang telah ditentukan.</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/015948707/rayakan-hari-pendidikan-nasional-tiktok-luncurkan-kampanye-edukasi-bertajuk-serunyabelajar">Rayakan Hari Pendidikan Nasional, TikTok Luncurkan Kampanye Edukasi Bertajuk #SerunyaBelajar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"TikTok melanggar GDPR terkait transfer Data Pengguna EEA [Wilayah Ekonomi Eropa] ke Tiongkok dan persyaratan transparansinya," kata Wakil Komisaris DPC, Graham Doyle dalam sebuah pernyataan, dikutip dari The Hacker News pada Sabtu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keputusan tersebut mencakup denda administratif sebesar &euro;530 juta dan perintah yang mengharuskan TikTok untuk mematuhi pemrosesannya dalam waktu 6 bulan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usut punya usut, ternyata DPC Uni Eropa telah mengendus sinyal transfer data pengguna ke Tiongkok sejak September 2021 silam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan bukti hasil penyelidikan, Lanjut Graham, TikTok terbukti bersalah dan kedapatan menyangkal karena memberikan informasi keliru selama proses penyidikan yang menyatakan bahwa TikTok tidak menyimpan data pengguna Eropa di server Tiongkok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meskipun TikTok telah memberi tahu DPC bahwa data tersebut kini telah dihapus, kami sedang mempertimbangkan tindakan regulasi lebih lanjut apa yang mungkin diperlukan, dengan berkonsultasi dengan Otoritas Perlindungan Data Uni Eropa," ungkap Doyle.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Head of Public Regulations &amp; Government Affairs DPC, Christine Grahn menambahkan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TikTok juga tidak memperhitungkan Project Clover. Project Clover adalah inisiatif keamanan data yang ditujukan untuk melindungi data pengguna Eropa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"DPC sendiri mencatat dalam laporannya apa yang secara konsisten dikatakan TikTok, pihaknya tidak pernah menerima permintaan data pengguna Eropa dari otoritas Tiongkok, dan tidak pernah memberikan data pengguna Eropa kepada mereka," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, ini merupakan kasus pelanggaran kedua yang dilakukan oleh TikTok. Sebelumnya pada tahun 2023 lalu, TikTok juga didenda sebesar USD 638 juta karena melanggar UU GDPR terkait perlindungan data anak-anak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/015724451/tiktok-luncurkan-fitur-feed-stem-konten-edukasi-untuk-pelajar-indonesia">TikTok Luncurkan Fitur Feed STEM, Konten Edukasi untuk Pelajar Indonesia</a></div>

TikTok dikenai denda Rp 9,9 triliun oleh Komisi Perlindungan Data (DPC) Uni Eropa karena TikTok mengirim data pengguna Eropa ke Tiongkok.

Uni Eropa Murka! TikTok Ketahuan Kirim Data Pengguna ke Tiongkok dan Dikenai Denda Rp 9,9 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ratusan-politisi-jerman-diretas_m_.jpg" alt="Ratusan tokoh politik Jerman diretas hacker. Sejumlah dokumen rahasia internal partai, data personal perbankan hingga pesan online para politisi dibocorkan melalui Twitter" width="100%">
<figcaption>Ratusan tokoh politik Jerman diretas hacker. Sejumlah dokumen rahasia internal partai, data personal perbankan hingga pesan online para politisi dibocorkan melalui Twitter</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak pengambilalihan Twitter oleh Elon Musk, perusahaan jejaring sosial tersebut terus dirundung masalah. Sebuah laporan baru mengungkapkan bahwa peretas membocorkan data yang berisi 235 juta pengguna Twitter di sebuah forum secara gratis.  Cybernews melaporkan bahwa data yang bocor berukuran sekitar 63 GB. Data tersebut meliputi nama pengguna, alamat email, jumlah pengikut, dan tanggal pembuatan akun. Basis datanya bahkan bersifat publik, memungkinkan siapa saja untuk mengunduhnya.  Alon Gal, salah satu pendiri perusahaan keamanan Israel Hudson Rock, percaya bahwa peretas dapat menggunakan basis data Twitter yang bocor ini untuk menyerang akun terenkripsi. Mereka juga dapat meretas akun profil tinggi dan politik, dan menyusup ke akun dengan nama pengguna yang baik.  Selain itu, penjahat dunia maya ini dapat menyerang akun yang tidak menggunakan email khusus Twitter. “Tidak ada keraguan bahwa kelompok peretas di seluruh dunia juga akan menggunakan database ini untuk lebih membahayakan privasi pengguna kami,” katanya.  Sementara menurut The Washington Post, catatan tersebut kemungkinan besar bocor pada akhir 2021 menggunakan celah Twitter yang memungkinkan orang luar dengan alamat email atau nomor telepon untuk menemukan akun apa pun di Twitter yang cocok dengan info tersebut.  Ngerinya lagi, pertanyaan ini dapat diotomatiskan untuk memeriksa nomor telepon dan alamat email dalam jumlah yang tidak terbatas.  Sebelum mengemuka kasus ini, pekan lalu peretas juga mengklaim telah berhasil mencuri 400 juta akun Twitter dan menawarkan kesepakatan kepada Musk. Dia juga menawarkan CEO Twitter, Elon Musk kesempatan untuk membelinya kembali.  Penjual yang menggunakan nama panggilan Ryushi di web gelap ini telah membuka akses uji coba ke 1.000 akun Twitter. Dengan demikian, siapa pun yang ingin membelinya dapat memverifikasi keasliannya.

Ngeri Banget, Hacker Obral 235 Juta Data User Twitter Secara Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/hacker-Koko.jpeg" alt="Ilustrasi: penjahat siber. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: penjahat siber. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Twitter dikelilingi banyak isu negatif belakangan ini dan hal tersebut masih akan terus berlangsung. Itu setelah seorang hacker mengklaim memiliki data pribadi dari ratusan juta pengguna platform tersebut.  Sebuah laporan baru menyatakan bahwa peretas telah memperoleh informasi sensitif soal para pengguna Twitter. Angkanya juga mengagetkan. Kabarnya hacker tersebut memiliki sebanyak 400 juta data pengguna, yang diambil secara ilegal pada 2021 lalu.  Data tersebut diperoleh dengan menyalahgunakan kerentanan API atau Application Programing Interface yang telah diperbaiki sejak sempat ditemukan adanya celah. Peretas dengan nama anonim 'Ryushi' itu bahkan telah menawarkan Elon Musk dan Twitter untuk membeli data kepadanya dengan harga tinggi yakni sebesar USD 200 ribu atau setara dengan Rp 3,1 milar lebih.  Dilansir dari TechRadar, jika menolak, Twitter kabarnya akan menghadapi denda yang lebih berat dari General Data Protection Regulation (GDPR) atau regulasi terkait data yang terkenal sakti di wilayah Eropa.  "Pilihan terbaik Anda untuk menghindari pembayaran USD 276 juta dalam denda pelanggaran GDPR seperti yang dilakukan facebook (karena 533 juta pengguna dihapus) adalah dengan membeli data ini secara eksklusi. Setelah itu saya akan menghapus utas ini dan akan tidak menjual data ini lagi," ancam Ryushi di forum peretas.  Untuk membuktikannya, ia bahkan membagikan sampel data lebih dari 1.000 pengguna yang mencakup sejumlah selebritas yang juga berhasil dibocorkan. Informasi ini berisi data sensitif seperti alamat email, nama pengguna, jumlah pengikut, tanggal pembuatan, dan beberapa nomor telepon pengguna.  Peretas tersebut menambahkan bahwa jika Twitter melewatkan kesepakatan ini, dia juga terbuka untuk menjual data ini ke banyak pembeli dengan jumlah USD 60 ribu atau berkisar Rp 950 jutaan untuk pihak yang berkepentingan lainnya.  Sayangnya, masih belum jelas keputusan apa yang akan diambil Twitter. Pun demikian terkait apakah data pribadi yang diklaim bocor oleh hacker itu benar-benar akurat atau tidak.

Hacker Klaim Miliki Ratusan Juta Data, Pengguna Twitter dalam Bahaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/tokopedia-zaking.jpg" alt="tokopedia zaking" width="100%">
<figcaption>tokopedia zaking</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bagi masyarakat Tanah Air yang suka berbelanja atau berjualan secara daring perlu lebih hati-hati. Platform e-commerce Tokopedia ditengarai memiliki keamanan data yang lemah. Sebanyak 15 juta data pengguna dikabarkan bocor.  Tidak hanya itu, data 15 juta pengguna Tokopedia itu diduga juga diperjualbelikan di internet. Dugaan kebocoran data Tokopedia itu diungkap oleh warganet di media sosial Twitter dengan nama akun @underthebreach, belum lama ini.  Akun yang mengklaim sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel itu, mengunggah tangkapan layar soal data Tokopedia yang bocor lewat Twitter.  Di dalam tangkapan layar tersebut yang dibuat dalam bentuk database itu menampilkan berbagai informasi penting. Di dalam tabel terdapat nama akun, alamat email, tanggal lahir, waktu login terakhir, nomor telepon, dan data lain dari pengguna.  Dari 15 juta data pengguna yang bocor itu, akun @underthebreach mengklaim masih memiliki banyak data pengguna lain yang disimpan. Data tersebut disimpan dalam sebuah file database dengan format PostgreSQL.  Adapun isinya berupa hash password, nama, dan alamat e-mail, tanggal lahir, kode aktivasi e-mail, kode reset password, detail lokasi, ID messenger, hobi, pendidikan, waktu pembuatan akun, hingga waktu terakhir log-in.  Tak hanya itu, sang hacker juga membagikan informasi melalui forum online bahwa dirinya tengah mencari bantuan dari hacker lainnya untuk dapat membuka data password dari database yang telah ia dapatkan.  VP of Corporate Communications Tokopedia Nuraini langsung menanggapi isu kebocoran data tersebut. Dia mengatakan, Tokopedia memastikan informasi penting dari pengguna tetap terlindungi.  "Kami memastikan informasi penting terkait data pengguna seperti password, tetap berhasil terlindungi," ujar Nuraini melalui pesan singkatnya kepada JawaPos.com, Minggu (3/5).  Sebelumnya, kasus serupa juga dialami platform e-commerce <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/teknologi/18/03/2019/akui-ada-peretasan-bos-bukalapak-pastikan-data-pengguna-masih-aman/">Bukalapak</a>. Dalam kabar itu disebutkan bahwa 13 juta data pengguna Bukalapak dicuri hacker asal Pakistan bernama Gnosticplayers.  Dikutip dari laman TheHackerNews, hacker tersebut mengklaim telah meretas puluhan situs populer dan menjual hasil retasannya di dark web. Nama Bukalapak masuk ke dalam daftar situs yang diretas.  Gnosticplayers mengaku telah meretas 890 juta akun pengguna dari 32 situs populer beberapa waktu lalu. Data yang diperolehnya kemudian dijual kepada enam dark web dalam empat putaran. Tiga putaran di antaranya telah dilakukan ke dark web bernama Dream Market pada bulan lalu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AcM6tkhdp5I  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=v62gOEyiP30  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=wO4kZoxcUT8

15 Juta Data Pengguna Tokopedia Dikabarkan Bocor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/curi-data-sensitif-pengguna-iphone-google-dituding-langgar-privasi_m_214745.jpeg" alt="Logo Google di kantor perwakilannya di London, Inggris." width="100%">
<figcaption>Logo Google di kantor perwakilannya di London, Inggris.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Google dikabarkan mengumpulkan data pribadi yang sensitif dari jutaan pengguna iPhone. Hal ini tentu sudah melewati batas kebijakan privasi pengguna. Data tersebut dikumpulkan sekitar Agustus 2011 dan Februari 2012 silam. Sebagaimana JawaPos.com lansir dari laman Mirror, Selasa (22/5), Google mengumpulkan data pribadi yang sensitif dari 4,4 juta pengguna iPhone dan menggunakannya untuk membagi orang ke dalam kategori untuk pengiklan. Saat ini, raksasa teknologi itu tengah menghadapi klaim hukum massal atas kasus melanggar batas pengaturan privasi terhadap penggunanya yang berjalan di atas sistem opeasi iOS di iPhone. Litigasi juga sedang diajukan grup kampanye bernama Google You Owe Us, yang dipimpin salah satu mantan pekerja di Google bernama Richard Lloyd. Sidang pertama kasus ini digelar di London, Inggris pada Senin (21/5). Pengacara untuk Lloyd mengatakan kepada pengadilan, informasi yang dikumpulkan Google ini di antaranya, asal-usul ras atau etnis, kesehatan fisik dan mental, afiliasi politik atau pendapat, seksualitas dan minat seksual dan kelas sosial. Lainnya, ada juga yang mengatakan informasi tentang situasi keuangan individu, kebiasaan berbelanja, bahkan lokasi geografis dari pengguna iPhone turut diambil oleh pemilik sistem operasi Android itu. Informasi kemudian &lsquo;dikumpulkan&rsquo; dan pengguna dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok seperti pecinta sepak bola, fashion, dan beberapa urusan penting lainnya. Hugh Tomlinson yang juga mewakili Richard Lloyd menyebut, data dikumpulkan melalui pelacakan dan pengumpulan rahasia dari informasi yang berkaitan dengan penggunaan internet pada Safari Browser. Ini memang tersedia untuk pengguna iPhone yang dikenal sebagai &lsquo;Safari Workaround&rsquo;. Kemudian kegiatan itu diekspos oleh seorang peneliti PhD pada tahun 2012 dan Google telah membayar 39,5 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk menyelesaikan klaim di AS. "Tindakan mereka telah memengaruhi jutaan orang di Inggris dan Wales dan kami akan meminta hakim untuk memastikan mereka dimintai pertanggungjawaban pada pengadilan ini," kata Lloyd. Kelompok kampanye tersebut berharap untuk memenangkan setidaknya EUR 1 milyar sebagai kompensasi untuk sekitar 4,4 juta pengguna perangkat. Kendati mendapat tuntutan ganti rugi dari kelompok kampanye tersebut, Google menyatakan jenis &lsquo;tindakan perwakilan&rsquo; yang diajukan terhadapnya oleh Richard Lloyd tidak sesuai dan tidak boleh dilanjutkan. Pengacara untuk perusahaan yang berbasis di California mengatakan, tidak ada saran bahwa Solusi Safari menghasilkan informasi yang diungkapkan kepada pihak ketiga. Google juga mengatakan bahwa tujuan dari klaim Richard Lloyd lebih mengarah kepada mengejar kampanye untuk akuntabilitas dan retribusi terhadap perusahaan, daripada mencari kompensasi untuk individu yang terkena dampak langsung. "Pengadilan seharusnya tidak mengizinkan satu orang untuk mengkooptasi hak perlindungan data jutaan individu untuk tujuan memajukan agenda kampanye pribadi. Pengadilan tidak boleh membiarkan mereka untuk menempatkan tanggung jawab pada individu yang tidak ingin untuk dikaitkan dengan kampanye tersebut,&rdquo; jelas Google melalui perwakilannya Anthony White.

Curi Data Sensitif Pengguna iPhone, Google Dituding Langgar Privasi

data pengguna

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#data pengguna