<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/IMG-20250314-WA0013-1016886914.jpg" alt="Kejari Jakarta Pusat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kejari Jakarta Pusat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com - Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) mengungkap kasus dugaan korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang diduga menjadi pemicu bocornya data pribadi masyarakat Indonesia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting menyatakan, kasus korupsi ini terkait pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang berlangsung pada periode 2020-2024. Dugaan praktik curang ini melibatkan sejumlah pejabat Kominfo yang bekerja sama dengan pihak swasta.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Bani mengungkap bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, Kominfo telah mengalokasikan dana sebesar Rp958 miliar untuk proyek PDNS. Namun, sejak awal, proyek ini sudah diduga dikondisikan agar dimenangkan oleh pihak tertentu.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015762211/harga-emas-antam-hari-ini-jadi-termahal-sepanjang-masa-tembus-rp-1742000-per-gram">Harga Emas Antam Hari Ini Jadi Termahal Sepanjang Masa Tembus Rp 1.742.000 Per Gram</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/015763990/biar-nggak-boros-ini-tips-agar-smart-home-kamu-berjalan-efisien">Biar Nggak Boros, Ini Tips Agar Smart Home Kamu Berjalan Efisien</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015763922/panen-cibiran-netizen-gara-gara-review-bika-ambon-hingga-sirop-rasa-bensin-tasyi-athasyia-pamit-dari-media-sosial">Panen Cibiran Netizen Gara-gara Review Bika Ambon hingga Sirop Rasa Bensin, Tasyi Athasyia Pamit dari Media Sosial</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Pada tahun 2020, pejabat Kominfo diduga mengatur agar PT. AL memenangkan kontrak senilai Rp60,3 miliar. Pada 2021, perusahaan yang sama kembali mendapatkan proyek dengan nilai Rp102,6 miliar.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pengkondisian terus berlanjut hingga pada tahun 2022. Di tahun itu, pengkondisian kembali dilakukan oleh pejabat di Kominfo dengan perusahaan swasta tersebut untuk memenangkan perusahaan yang sama dengan cara menghilangkan persyaratan tertentu.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Sehingga perusahaan tersebut dapat terpilih sebagai pelaksana kegiatan tersebut dengan nilai kontrak Rp188.900.000.000," terangnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tahun 2023 dan 2024, perusahaan yang sama kembali meraih kontrak layanan komputasi awan dengan nilai Rp350,9 miliar di 2023 dan Rp256,5 miliar di 2024.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Bani menjelaskan bahwa perusahaan tersebut bermitra dengan pihak yang tidak memiliki sertifikasi ISO 22301. Hal ini mengakibatkan serangan ransomware pada Juni 2024 yang menyebabkan gangguan layanan serta kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Akibat dari tidak dimasukkannya pertimbangan kelaikan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai syarat penawaran, sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposenya data diri penduduk Indonesia," ungkap Bani.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Meskipun proyek ini menyerap anggaran lebih dari Rp959 miliar, implementasinya tidak sesuai dengan regulasi dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemerintah seharusnya membangun Pusat Data Nasional (PDN) yang memiliki perlindungan ketat, bukan PDNS yang rentan terhadap serangan siber.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Untuk menindaklanjuti dugaan korupsi ini, Kepala Kejari Jakpus Safrianto Zuriat Putra mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 pada 13 Maret 2025. Sejumlah Jaksa Penyidik telah diperintahkan untuk mengusut tuntas kasus ini.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Pada hari yang sama, diterbitkan juga Surat Perintah Penggeledahan dan Surat Perintah Penyitaan. Jaksa Penyidik segera melakukan penggeledahan di berbagai lokasi, termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang Selatan," jelas Bani.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen penting, uang tunai, kendaraan, properti, serta perangkat elektronik yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi ini.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Atas dugaan korupsi ini, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai ratusan miliar rupiah," pungkasnya.</div>

Dugaan korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang diduga menjadi pemicu bocornya data pribadi masyarakat Indonesia.

Skandal Korupsi Kominfo Diduga Jadi Penyebab Kebocoran Data Penduduk Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/mantan-pimpinan-banggar-dpr-ungkap-fakta-terbaru-kasus-korupsi-e-ktp_m_181061.jpeg" alt="Ilustrasi e-KTP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi e-KTP</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya berupaya meningkatkan akurasi data penduduk. Karena itu, warga yang sudah pindah keluar kota diminta segera melaporkan ke kelurahan atau kecamatan setempat. Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, setelah memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 470/7256/SJ tanggal 27 Desember 2021 tentang Pindah Datang Penduduk, diminta agar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 harus dilaksanakan dengan baik. Hal itu tercantum dalam pasal 1 ayat (11) di mana peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan. Sebab, membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lain meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. ”Lalu pasal 14 ayat (1) dalam hal terjadinya perubahan alamat penduduk, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk. Kemudian, pasal 15 ayat (1) penduduk warga negara Indonesia yang pindah dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah,” ujar Agus Imam Sonhaji. Dia menjelaskan, Pemkot Surabaya memandang penting ketentuan tersebut. Sebab, sebagaimana diatur juga pada pasal 101 pada huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen. Menurut dia, penggunaan NIK yang di dalamnya terdapat informasi nama dan alamat penduduk, sangat tepat untuk menjaga ketepatan sasaran program-program intervensi Pemkot Surabaya. Termasuk program bansos. ”Bahkan, persoalan ini juga menjadi perhatian Wali Kota Surabaya beserta jajarannya,” ucap Agus Imam Sonhaji. Nah, untuk menjamin keakuratan data penduduk tersebut, Pemkot Surabaya melalui jajarannya di kelurahan telah melakukan pengecekan keberadaan data penduduk Surabaya pada akhir 2022 melalui aplikasi Cek-in Warga. Hasilnya, didapatkan data kependudukan bahwa data penduduk KTP-el Kota Surabaya (de jure), namun secara de facto sudah pindah keluar kota, tetapi belum pernah melaporkan kepindahannya secara administratif. ”Mencermati temuan data tersebut, Pemkot Surabaya memberikan waktu selama 30 hari ke depan sejak 27 Februari kepada penduduk yang termasuk kategori temuan sudah pindah keluar kota atau tidak diketahui keberadaannya, dengan status alamat tetap di Surabaya untuk melaporkan alamat eksisting domisili,” tutur Agus Imam Sonhaji. Agus menjelaskan, laporan tersebut dilakukan melalui layanan administrasi kependudukan di kelurahan atau kecamatan, supaya dibantu diterbitkan surat keterangan pindah (SKP)-WNI dari Dispendukcapil Surabaya ke Dispendukcapil Kota/Kabupaten alamat eksisting domisili. Apabila penduduk yang data de facto dan de jure tidak sesuai tersebut sampai dengan 30 hari ke depan tidak segera melaporkan posisi alamat tempat terkini, data kependudukannya akan diajukan ke Kemendagri guna ditindaklanjuti sesuai ketentuan. ”Selanjutnya, Pemkot Surabaya tidak akan menggunakan data penduduk yang diketahui tidak sesuai antara kondisi faktual (de facto) dengan data administratif (de jure) ketika menjalankan program-program intervensinya,” terang Agus Imam Sonhaji. Selain itu, dia menambahkan, apabila penduduk tersebut ingin mengklarifikasi keberadaannya atau domisili eksisting setelah masa 30 hari ke depan, dapat datang ke kantor layanan adminduk di kelurahan atau kecamatan guna dibantu untuk meng-up date alamat terkini melalui proses pindah ke alamat domisili tersebut. ”Jadi, silakan melaporkan sebelum 30 hari ke depan,” jelas Agus Imam Sonhaji.

Dispendukcapil Temukan Warga KTP Surabaya Tinggal di Luar Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/GadiZ_CISSReC.jpg" alt="Tangkap layar file yang sudah diunduh (download). CISSReC/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkap layar file yang sudah diunduh (download). CISSReC/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC mengungkapkan klaim akun GadiZ yang mengaku menjual 8.797.669 data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dari empat daerah ke RaidForums dengan harga mulai 169 dolar sampai 300 dolar Amerika Serikat.  Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadhaseperti dilansir dari Antara di Semarang menyebutkan, penjualan data secara terpisah itu berasal dari Kabupaten Malang, Kota Bogor, Subang, dan Kabupaten Bekasi. Data dari Kabupaten Malang terbanyak dengan jumlah 3.165.815, disusul Kabupaten Bekasi 2.339.060, Subang 1.989.263, dan Kota Bogor 1.303.531 data.  ”Harga data di forum peretas itu, masing-masing daerah berbeda. Misalnya, untuk data dukcapil Kota Bogor dan Subang mematok harga masing-masing sebesar 169 dolar AS, sedangkan data berasal dari Kabupaten Bekasi sebesar 300 dolar AS,” tutur Pratama Persadha.  Pratama yang pernah sebagai pejabat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang kini menjadi BSSN menegaskan, pemerintah punya kewajiban melindungi data pribadi masyarakat sebagai data penting, bukan rahasia. ”Namun, jika data sudah diperjualbelikan seperti ini, akan ada berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi masyarakat, terutama di empat daerah tersebut,” tambah Pratama Persadha, pria kelahiran Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.  Data tersebut, misalnya sebagai bahan untuk membuat rekening atas nama orang lain, meminjam uang di pinjaman online (pinjol) ilegal yang bunganya ratusan kali lipat, atau sebagai bahan penipuan. Apalagi, lanjut Pratama, data itu cukup lengkap jika dilihat dari sampelnya. Bahkan ada nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK).  Dari sample data yang diberikan, format data yang ada, yaitu NAMA_LGKP, TMPT_LHR, TGL_LHR, JENIS_KLMIN, NIK, NO_KK, NAMA_KEP, NAMA_PROP, NAMA_KAB, NAMA_KEC, NAMA_KEL, ALAMAT, KODE_POS, AGAMA, GOL_DRH, JENIS_PKRJN, STAT_KWN, PDDK_AKH, NAMA_LGKP_AYAH, NAMA_LGKP_IBU, NO_RW, NO_RT.  Pratama mencontohkan kasus penjebolan rekening milik wartawan senior Ilham Bintang. Kasus itu berawal dari pemalsuan kartu tanda penduduk (KTP) yang datanya bisa didapatkan dari mana saja, termasuk internet. Pelaku kejahatan dapat menggabungkan informasi yang bocor dengan pelanggaran data lain untuk membuat profil terperinci dari calon korban mereka, seperti data dari kebocoran BPJS, Tokopedia, Bhinneka, dan Bukalapak.  ”Dengan informasi seperti itu, pelaku kejahatan dapat melakukan serangan phishing dan social engineering yang jauh lebih meyakinkan bagi para korban,” terang Pratama Persadha.  Pratama menegaskan, tidak ada sistem yang 100 persen aman dari ancaman peretasan maupun bentuk serangan siber lain. Oleh karena itu, perlu dibuat sistem yang terbaik dan dijalankan orang-orang terbaik dan berkompeten agar selalu bisa melakukan pengamanan dengan standar yang tinggi.  Dia menyarankan agar seluruh instansi pemerintah wajib bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan audit digital forensic dan mengetahui lubang-lubang keamanan mana saja yang ada.  ”Langkah ini sangat perlu untuk menghindari pencurian data pada masa yang akan datang,” kata Pratama Persadha yang juga pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC).

CISSReC Ungkap Penjualan Jutaan Data Dukcapil Empat Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/agus-imam-sonhaji.jpg" alt="Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Sonhaji. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Sonhaji. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya membantah ada penyusutan atau berkurangnya penduduk Surabaya. Penyusutan itu disampaikan dalam pembahasan pemekaran daerah pemilihan pada Pemilu 2024.  ”Selama ini, kami memakai DKB (data kependudukan bersih). Data itu yang sudah diakui Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Sedangkan data di laman Dispendukcapil itu belum terupdate,” kata Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Sonhaji seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Kamis (27/5).  Pernyataan Agus Sonhaji tersebut menanggapi pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kota Surabaya Muh Kholid A.S. yang menyebut, dalam setahun terakhir setidaknya ada 218.762 penduduk yang hilang dari peredaran berdasar laman https://dispendukcapil.surabaya.go.id.  Pada laman itu disebutkan, jumlah penduduk Surabaya per-31 Desember 2020 turun 188.213 dari tahun 2019. Dari 3.158.943 pada 2019 menjadi 2.970.730 pada 2020. Padahal, pada 2020 itu terdapat 56.394 kelahiran serta 25.845 kematian. Artinya surplus 30.549 jiwa.  Menurut Agus, DKB tersebut biasanya dimunculkan di laman Dispendukcapil Surabaya per semester. Sedangkan untuk 2021 belum muncul di laman. Sehingga, data yang ada merupakan data lama 2020.  ”Jadi data Dispendukcapil saat masih dalam proses pembersihan. Data itu data lama. Bahkan dulu sempat jumlah penduduk Surabaya mencapai 3 juta lebih. Tapi kemudian setelah diverifikasi ada banyak data ganda, sehingga dihapus dan jumlah penduduknya turun,” ujar Agus Sonhaji.  Saat ditanya berapa jumlah penduduk Surabaya pada 2021, Agus mengatakan, ada sekitar 2.970.730 jiwa berdasar data dari DKB semester kedua pada 2020.  Begitu juga saat ditanya mengenai ada potensi kenaikan jumlah penduduk Surabaya pada 2021 mencapai 3 juta lebih, Agus mengatakan, jumlah penduduk bisa saja bertambah. Hal itu juga tergantung dengan kegiatan pembaharuan data penduduk di kelurahan bisa dimaksimalkan.  ”Kami sekarang buka pelayanan di kelurahan. Nanti dibantu kelompok masyarakat saat meng-update data penduduk,” terang Agus Sonhaji.

Dispendukcapil Surabaya Bantah Ada Penyusutan Penduduk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/pencurian-data.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Indonesia kembali dibuat heboh oleh kabar bocornya data kependudukan mereka di jagat maya. Ini tentunya menambah panjang kasus kebocoran data pribadi masyarakat selama setahun ke belakang yang melibatkan transaksi penjualan data di internet.  Dilaporkan ada sebanyak 279 juta penduduk Indonesia yang telah bocor dan dijual secara online di forum hacker Raid Forums. Informasi pribadi dalam data bocor itu mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon bahkan kabarnya juga jumlah gaji.  Informasi ini mengemuka berdasarkan cuitan akun Twitter @ndagels dan @nuicemedia yang diunggah pada Kamis (20/5). Dalam tangkapan layar yang ditampilkan dan beredar luas, keduanya tampak menampilkan nama penjual yang menggunakan nama akun Kotz.  Parahnya lagi, untuk membuktikan kebenaran data 279 juta penduduk Indonesia yang bocor, hacker tersebut juga memberikan sampel gratis berisi 1 juta data penduduk Indonesia. Si penjual juga mencatumkan alamat kontak Telegram kotz1234567.  Sampel tersebut diunggah ke laman berbagi filebayfiles,anonfiles, dan mega.nz. Sejauh ini belum diketahui dari mana data tersebut bocor. Data tersebut dijual dengan harga 0,15 Bitcoin.  https://twitter.com/ndagels/status/1395205718911819778?s=19  Data BPJS  Kebocoran data disebutkan berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal tersebut merujuk pada cuitan @ndagels yang menyinggung akun resmi Twitter milik BPJS.  “Hayoloh kenapa ga rame ini data 279 juta penduduk indonesia bocor dan dijual dan bahkan data orang yg udah meninggal, kira - kira dari instansi mana?” tulis akun tersebut.  Di utas selanjutnya, ia memberikan balasan untuk akun lain yang menyebutkan bahwa sumber data diduga berasal dari BPJS Kesehatan.  “Source BPJS Kesehatan and they sell it for 0.15 BTC around 6K usd,” tulis akun lain @Br_AM.  Saat dikonfirmasi, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan. "Saat ini kami sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan," ucapnya saat dikonfirmasi.  Dia melanjutkan, pihaknya sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya. "Namun perlu kami tegaskan bahwa BPJS Kesehatan konsisten memastikan keamanan data peserta BPJS Kesehatan dilindungi sebaik-baiknya," lanjut dia.  Terakhir, Iqbal menyampaikan, dengan big data kompleks yang tersimpan di server BPJS, pihaknya memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis sebagai upaya menjamin kerahasiaan data tersebut, termasuk di dalamnya data peserta JKN-KIS.  "Di samping itu, secara rutin kami juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan perlindungan data yang lebih maksimal," tandas Iqbal.

Data Penduduk Indonesia Dilaporkan Bocor Lagi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/KEMENSOS.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini saat memimpin Media Briefing bersama para awak media di Kantor Utama Kemensos di Jakarta, Senin (17/10)." width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini saat memimpin Media Briefing bersama para awak media di Kantor Utama Kemensos di Jakarta, Senin (17/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai bekerja melakukan perekaman data kependudukan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) atau masyarakat marginal. Menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Provinsi DKI Jakarta serta Kementerian Dalam Negeri (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemendagri/">Kemendagri</a>), ditargetkan data kependudukan 1.600 PPKS bisa terekam.  Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menuturkan, program <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemensos/">Kemensos</a> itu tidak terlepas dari amanat konstitusi. Dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 secara jelas disebutkan, fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara negara. Artinya, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negara.  ”Masalahnya, kalau tidak memiliki data kependudukan, tidak bisa diberi bantuan,” ujarnya dalam kegiatan Perekaman Data Kependudukan dan Pembukaan Rekening Atensi bagi Warga Marginal/Telantar di Gedung Aneka Bhakti, kantor Kemensos, Jakarta, kemarin (13/1).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/01/2021/risma-kemensos-fasilitasi-kelompok-marjinal-miliki-ktp-dan-rekening/">Risma: Kemensos Fasilitasi Kelompok Marjinal Miliki KTP dan Rekening</a>  Karena itulah, pihaknya menggandeng dispendukcapil dan Kemendagri untuk membantu masyarakat marginal. Bukan hanya di DKI Jakarta, program tersebut juga akan dimanfaatkan untuk masyarakat marginal di wilayah lain. Terutama di daerah-daerah yang ada balai milik Kemensos seperti Bandung, Papua, dan Sulawesi. Dengan begitu, mereka bisa menerima bantuan sosial dari pemerintah.  Total, 1.600 PPKS bakal dibantu dengan diberi akses untuk bisa keluar dari kemiskinan. Per hari, ditargetkan ada 100 PPKS yang data kependudukannya diproses. ”Penyaluran bantuan sosial kan harus berdasar data penerima yang jelas. Nanti, kalau tidak, saya bisa dituduh mark up atau macam-macam,” katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Pi9BQaiOb9M

Kemensos Target Perekaman Data Kependudkan 100 Orang Per Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-ungkap-261-juta-lebih-penduduk-belum-terekam-e-ktp_m_.jpg" alt="kata Ketua Bawaslu Abhan meminta KPU segera berkoordinasi dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri untuk menuntaskan perekaman KTP elektronik." width="100%">
<figcaption>kata Ketua Bawaslu Abhan meminta KPU segera berkoordinasi dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri untuk menuntaskan perekaman KTP elektronik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berdasar data Badan pengawas pemilu (Bawaslu), jumlah penduduk yang belum terekam di data e-KTP mencapai 2.618.034 jiwa. Jutaan penduduk itu berpotensi masuk kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK). Pasalnya, kata Ketua Bawaslu Abhan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena saat ini telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Namun, hak pilih penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP harus tetap terjamin. "Untuk itu, Bawaslu meminta KPU segera berkoordinasi dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri untuk menuntaskan perekaman KTP elektronik," ujar&nbsp;Abhan pada rapat pleno&nbsp;Rekapitulasi DPT Nasional Pemilu 2019&nbsp;di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (5/9). Abhan juga menyampaikan keluhan tentang KPU provinsi yang tidak langsung memberikan salinan dokumen berdasar nama dan alamat (by name by address) setelah rekapitulasi DPT di tingkat provinsi beberapa waktu lalu.&nbsp; Bahkan, lanjut Abhan, hingga analisis dan penyusunan rekomendasi disampaikan dalam rapat pleno, Bawaslu belum menerima salinan dokumen DPT&nbsp;by name by address&nbsp;di sejumlah provinsi antara lain Maluku, Papua, dan Sulawesi Selatan. "Keterlambatan dalam memberikan salinan dokumen menyebabkan keterbatasan waktu bagi Bawaslu untuk melakukan pencermatan," katanya. Untuk diketahui, jumlah DPT nasional Pemilu 2019 berdasarkan berita acara rekapitulasi DPT di tingkat provinsi mencapai 185.732.093 pemilih. Perinciannya adalah 92.802.671 pemilih laki-laki dan 92.929.422 pemilih perempuan. Selain itu, jumlah TPS pada Pemilu 2019 mencapai 805.075 TPS. Rata-rata pemilih di tiap TPS mencapai 224 pemilih.

Bawaslu Ungkap 2.61 Juta Lebih Penduduk Belum Terekam e-KTP

data penduduk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#data penduduk

Berita Terkini