<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/TNb3ecr2FBnKiF2nLiTmfU0owewbcmDCqmmwin3I-2278515705.jpg" alt="Polres Gresik mengamankan 4 orang terkait dugaan penyalahgunaan data pribadi. (Ludry Prayoga/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Polres Gresik mengamankan 4 orang terkait dugaan penyalahgunaan data pribadi. (Ludry Prayoga/JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik mengamankan 4 orang buntut penyalahgunaan data pribadi. Seluruhnya merupakan operator perusahaan aplikasi Go Matel - Data R4 Telat Bayar. Sebuah fitur digital yang bergerak di bidang penyedia data nasabah. Polisi menangkap FE, 39, selaku komisaris; dan DA, 31, selaku direktur utama. Keduanya diamankan pada Rabu (17/12) lalu di wilayah Kecamatan Manyar Gresik. Penyelidikan pun terus berlanjut. Pada Kamis (18/12), tim penyidik juga meringkus direktur berinisial RZ, 51, di wilayah Semampir Kota Surabaya. Serta JK, 35, selaku Tim IT di wilayah Desa Sugihwaras Kecamatan Tuban. "Seluruhnya masih kami lakukan pemeriksaan. Yang pasti ada indikasi penyalahgunaan data pribadi untuk diperjualbelikan secara ilegal," jelas Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya.&nbsp; Aplikasi tersebut berisikan data pribadi para nasabah. Mulai dari identitas, nomor pelat dan jenis kendaraan, hingga tanggal jatuh tempo pembayaran. "Rawan disalahgunakan. Salah satunya memicu maraknya perampasan kendaraan milik debitur oleh pihak tak bertanggungjawab," ujar Arya. Meski demikian, Alumunus Akpol 2015 itu menyebut FE dan DA sebagai otak pelaku. Lantaran menginisiasi pembuatan aplikasi hingga bisa diakses secara umum. "Ada indikasi diperjualbelikan, perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan," papar Arya. Sebelumnya, media sosial sedang dihebohkan dengan aplikasi Go Matel - Data R4 Telat Bayar. Dalam aplikasi tersebut, tertera data nama nasabah yang menunggak, nopol, jenis, hingga warna kendaraan. Aplikasi tersebut dibuat dengan sistem berlangganan, artinya siapa yang mau masuk atau mengakses harus membayar.&nbsp;Aplikasi tersebut mencuat dan viral setelah adanya unggahan Kombespol Manang Soebeti dalam akun Instagram pada Senin (15/12).&nbsp; "Halo @kemkomdigi apakah aplikasi MATEL ini legal? Modus yang digunakan para matel ilegal, dengan menggunakan data nasabah dari aplikasi terbuka di playstore. Tolong dicek," tulis Alumnus Akpol 2001 itu.&nbsp;

Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik mengamankan empat orang Operator Aplikasi Matel terkait penyalahgunaan data pribadi nasabah

Polres Gresik Tangkap Komisaris, Direktur, dan IT, Operator Aplikasi Matel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/Y70NXALRL2jAUY6f6gxo8I3RStyaKaXdHb085rb3-629923967.jpg" alt="Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik tengah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang yang diduga jaringan dept collector ilegal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik tengah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang yang diduga jaringan dept collector ilegal. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik tengah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang yang diduga jaringan dept collector ilegal. Mereka merupakan karyawan perusahaan aplikasi Go Matel R4, sebuah fitur digital yang bergerak di bidang penyedia data nasabah. Sayangnya, data tersebut kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut berawal dari informasi masyarakat. Tentang maraknya praktek dept collector alias mata elang (matel) di beberapa daerah. "Kerap merampas kendaraan milik debitur tanpa prosedur," ujarnya. Setelah ditelusuri, para matel menggunakan aplikasi khusus untuk mendeteksi kendaraan, salah satunya Go Matel R4. Rupanya, aplikasi tersebut dijalankan di wilayah hukum Kota Pudak. &nbsp;"Kami tengah memeriksa 2 orang, mereka diduga terlibat dalam pengoperasian aplikasi," beber Arya. Mereka adalah FE selaku komisaris dan DA selaku direktur utama. Kuat dugaan, mereka mendapatkan data nasabah dari perusahaan pembiayaan (leasing, red). "Mohon waktu untuk penyelidikan lebih lanjut, namun ada indikasi penyalahgunaan data pribadi untuk diperjualbelikan secara ilegal," tandasnya. Sebelumnya, media sosial sedang dihebohkan dengan aplikasi Go Matel R4 yang diduga menyebar nasabah. Dalam aplikasi tersebut, tertera data nama nasabah yang menunggak, nopol, jenis, hingga warna kendaraan. Aplikasi tersebut dibuat dengan sistem berlangganan, artinya siapa yang mau masuk atau mengakses harus membayar. Aplikasi tersebut mencuat dan viral setelah adanya postingan Kombes Pol Manang Soebeti dengan nama akun Instagram @manangsoebati_official. Dalam postingannya, Akademi Kepolisian (Akpol) lulusan tahun 2001 itu, menuliskan caption di postingan Ig, Senin (15/12/2025).&nbsp; "Halo @kemkomdigi apakah aplikasi MATEL ini legal? Modus yang digunakan oleh para matel ilegal, dengan menggunakan data nasabah dari aplikasi terbuka di playstore. Tolong dicek," ucapnya dalam caption instagram.&nbsp; &nbsp; ***

Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik memeriksa dua orang karyawan Go Matel R4 terkait dugaan penyalahgunaan data nasabah.

Periksa Dua Orang Debt Collector, Buntut Penyalahgunaan Data Nasabah Secara Ilegal di Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/YT3VeYmQe4HI7QcgmQyyYCqE6pGLdt8PDGC2s1Ba-1-1792348847.jpg" alt="Polda Metro Jaya ringkus pemilik akun Bjorka yang mengaku meretas data nasabah bank swasta. (Polda Metro Jaya)" width="100%">
<figcaption>Polda Metro Jaya ringkus pemilik akun Bjorka yang mengaku meretas data nasabah bank swasta. (Polda Metro Jaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menangkap seorang pria asal Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) berinisial WFT, 22. Pria itu ditangkap karena diduga melakukan akses ilegal dan mengaku sebagai hacker 'Bjorka'.&nbsp; "Peran dari tersangka, yang bersangkutan adalah pemilik akun media sosial X, yang dulu kita kenal dengan nama Twitter, media sosial X dengan nama akun Bjorka dan @bjorkanesiaa," kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak kepada wartawan, kemarin (3/10).&nbsp; Wakil Direktur Siber Direktorat Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus, mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan selama 6 bulan. WFT ditangkap di Desa Totolan, Kakas Barat, Minahasa pada Selasa (23/9).&nbsp; "Selama ini pelaku itu sudah memiliki akun di beberapa, biasanya kita kenal dengan istilah&nbsp;dark web. Jadi kalau kita lihat lapisan daripada web yang ada saat ini kita ada surface web, kemudian ada deep web, kemudian ada dark web. Nah, pelaku kita ini bermain di dark web tersebut, di mana di dark web tersebut yang bersangkutan sudah mulai mengeksplor sejak tahun 2020," terang Fian. Pelaku, lanjut Fian, sudah memiliki akun sejak tahun 2020. Hanya karena beberapa platform di&nbsp;dark web tersebut dilakukan penutupan secara bersama-sama oleh law enforcement dari sejumlah negara, dalam hal ini interpol, FBI, kepolisian Prancis, Inggris, hingga Amerika Serikat, dia lalu berpindah-pindah. "Akibatnya si pelaku ini akan lompat dari satu aplikasi&nbsp;dark web ke aplikasi dark web yang lain, " paparnya. Kendati demikian, bukti digital yang polisi temukan masih tersimpan di dalam perangkat-perangkat tersebut dalam bentuk jejak digital. "Nah untuk yang sekarang kita bisa lihat secara kasat mata, pelaku ini aktif di dark forum, namanya&nbsp;darkforum.st itu sejak Desember 2024 dengan nama Bjorka, " ujarnya. Pelaku terus melakukan perubahan nama. Bahkan di bulan yang sama, pelaku mengubah nama lagi menjadi SkyWave, kemudian mengubah lagi namanya pada bulan Maret 2025 menjadi Shint Hunter. Kemudian pada bulan Agustus 2025 berubah nama lagi menjadi Oposite 6890.&nbsp; "Jadi tujuan pelaku melakukan perubahan nama-perubahan nama ini adalah untuk menyamarkan dirinya, untuk menyamarkan dirinya dengan membuat menggunakan berbagai macam, tentunya email atau nomor telepon atau apapun itu. Sehingga yang bersangkutan sangat susah untuk dilacak oleh aparat penegak hukum, " ungkapnya.&nbsp; Fian menyebut pelaku-pelaku cyber seperti ini merupakan&nbsp;Common Enemy atau musuh bersama dari berbagai penyidik cyber di seluruh dunia. "Jadi mungkin yang bersangkutan saat ini lagi dicari oleh penyidik-penyidik cyber di negara lain sehingga tidak menutup kemungkinan kita akan membuka ruang untuk adanya sharing informasi dengan kepolisian negara lain, " ujarnya.&nbsp; Kasubdit IV AKBP Herman Edco menjelaskan, kasus bermula dari adanya laporan salah satu bank terkait akses ilegal. Pelaku yang menggunakan akun X @bjorkanesiaa mengklaim telah meretas akun nasabah bank tersebut.&nbsp; "Itu memposting dengan tampilan salah satu akun nasabah bank swasta dan mengirimkan pesan juga ke akun resmi bank tersebut dan mengklaim bahwa sudah melakukan hack kepada 4,9 juta akun data kepada nasabah," jelasnya.&nbsp;

Seorang pria asal Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara ditangkap karena mengaku sebagai hacker Bjorka.

Bjorka, Pembobol 4,9 Juta Akun Data Nasabah Perbankan Ditangkap Polda Metro Jaya di Minahasa Sulawesi Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/BCA-Mobile-2-3498521857.jpg" alt="ILUSTRASI BCA Mobile." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI BCA Mobile.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Beberapa hari terakhir, beredar informasi di media sosial, mulai dari transfer Rp 0 dari rekening BCA ke rekening bank lain, tampilan pop up peringatan virus di aplikasi BCA mobile, hingga klaim dari pihak yang memiliki data nasabah dan penawaran akses ke sistem finansial BCA. &rdquo;Kabar transfer antar bank Rp 0 adalah informasi yang tidak benar. Adapun informasi yang diklaim sebagai data dari BCA, setelah kami lakukan pengecekan, dapat kami sampaikan bahwa data yang diklaim beredar tersebut berbeda dengan data yang dimiliki BCA,&rdquo; terang EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn. Menurut Hera, aplikasi mobile dan website myBCA hanya dapat diakses nasabah dengan menggunakan BCA ID dan password yang dibuat dan diketahui nasabah sendiri. Untuk melakukan transaksi finansial di aplikasi mobile myBCA, nasabah harus memasukkan PIN yang hanya diketahui nasabah. Kemudian untuk melakukan transaksi finansial di website myBCA, nasabah harus memasukkan One Time Password (OTP) dari token KeyBCA. &rdquo;BCA kembali menegaskan bahwa hingga saat informasi ini kami sampaikan, tidak ada nasabah yang mengalami kerugian finansial di tengah ramainya informasi hoax dan klaim oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,&rdquo; jelas Hera. &rdquo;Mengenai munculnya pop up peringatan virus saat mengakses BCA mobile dapat kami tegaskan bahwa tidak benar BCA mobile terkena virus, tapi pop up tersebut merupakan alert dari sistem smartphone akibat deteksi aplikasi berbahaya yang ada di smartphone,&rdquo; tambah dia. Hera menyatakan, BCA mengimbau nasabah setia untuk selalu melakukan install aplikasi resmi baik di PlayStore, AppStore, atau AppGallery, serta melakukan update software perangkat smartphone terbaru. Dia meminta agar nasabah tidak meng-install dari aplikasi yang tidak resmi. Karena hal itu memiliki risiko perangkat/device bisa terinfeksi virus yang dapat mengancam data dan aktivitas di device tersebut, termasuk aktivitas finansial nasabah. Selain itu, BCA juga mengimbau nasabah setia untuk selalu berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan BCA dan berbagai modus penipuan yang bertujuan untuk mengetahui data nasabah. &rdquo;Jangan pernah bagikan data pribadi perbankan yang bersifat rahasia seperti BCA ID, password, One Time Password (OTP), nomor kartu ATM, Personal Identification Number (PIN), kepada siapapun. Nasabah juga diharapkan mengubah PIN dan password secara berkala,&rdquo; papar Hera F. Haryn. Dia memastikan, BCA senantiasa melakukan pengamanan data dengan menerapkan strategi dan standar keamanan berlapis serta mitigasi risiko yang diperlukan untuk menjaga keamanan data dan transaksi digital nasabah.

BCA mengimbau nasabah untuk selalu melakukan install aplikasi resmi dan meminta nasabah tidak meng-install dari aplikasi yang tidak resmi

Perhatian, Ada Pesan untuk Nasabah BCA Install Aplikasi Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/Pelayanan-BSI-Gangguan-Dery-Ridwansah-5-375125711.jpg" alt="Bank BSI" width="100%">
<figcaption>Bank BSI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Layanan perbankan Bank Syariah Indonesia (BSI) sempat terhenti beberapa hari yang lalu. Disinyalir kendala itu dipicu gangguan siber. Bahkan data 15 juta nasabah bank syariah terbesar di Indonesia itu disebut telah diretas. Direktur Utama BSI Hery Gunardi memastikan gangguan yang dialami nasabah sudah teratasi sejak Kamis (11/5). Tim teknis dari BSI terus berusaha melakukan pemulihan. "Prioritas utama kami menjaga data dan dana nasabah," kata Hery saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (13/5). Hery mengatakan, BSI akan melakukan penguatan keamanan teknologi. Hal ini dikerjakan oleh divisi khusus di bawah Chief Information and Security Officer (CISO). "CISO ini kerjanya sama seperti satpam fisiK, melakukan "ronda", tapi ronda dari sisi teknologi," jelasnya. Hery menyampaikan CISO akan memetakan sektor-sektor lemah. Lalu dilakukan penutupan agar tidak ada celah untuk pengambilan data nasabah. Diketahui, beberapa hari lalu sejumlah nasabah BSI mengeluhkan tidak bisa mengakses layanan perbankan via aplikasi BSI Mobile, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tidak bisa digunakan alias offline. Hal itu diduga bahwa BSI tengah menjadi korban peretasan oleh kelompok peretas alias hacker. Hal ini menyusul beberapa tangkapan layar yang bededar di media sosial (medsos) yang menampilkan bahwa benar BSI telah menjadi korban hacker dalam hal ini kelompok peretas LockBit ransomware. Geng LockBit sebelumnya mengaku sebagai aktor di balik gangguan layanan BSI sejak Senin (8/5). LockBit juga mengaku telah mencuri sebanyak 15 juta catatan pelanggan, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 TB data internal. Mereka selanjutnya mengancam akan merilis semua data di web gelap jika negosiasi gagal. Negosiasi di sini adalah permintaan tebusan.

Layanan perbankan Bank Syariah Indonesia (BSI) sempat terhenti beberapa hari yang lalu. Disinyalir kendala itu dipicu gangguan siber.

Soal 15 Juta Data Nasabah Diretas, Dirut BSI Klaim Jajarannya Terus "Ronda"

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/belum-semua-warga-paham-kemudahan-akses-kredit-lewat-fintech_m_228952.jpg" alt="Ilustrasi: Lembaga keuangan Fintech didorong memberikan edukasi finansial yang baik ke publik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Lembaga keuangan Fintech didorong memberikan edukasi finansial yang baik ke publik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun panduan pengaturan manajemen risiko keamanan siber. Itu seiring dengan maraknya kasus perusahaan teknologi finansial (fintech) peer-to-peer lending alias pinjaman online (pinjol) ilegal.  Sebagaimana diwartakan, dalam sepekan lalu, Polri menangkap 45 pelaku pinjol ilegal di berbagai lokasi di Indonesia. Yang ditangkap pun memiliki posisi tinggi, mulai pemilik hingga direktur pinjol ilegal. Bahkan, warga negara asing asal Tiongkok terlibat.  Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam Lumban Tobing mencatat, per 6 Oktober, perusahaan pinjol yang terdaftar dan berizin OJK berjumlah 106 entitas. Perinciannya, 98 entitas pinjol yang berizin usaha dan 8 pinjol yang terdaftar. Sejak 2018, terdapat 3.516 aplikasi atau situs pinjol ilegal yang diblokir.  Tongam mengatakan, pinjol yang terdaftar dan berizin memang bisa mengakses data pribadi nasabah. Tapi secara terbatas. Hanya tiga yang boleh diakses, yakni kamera, mikrofon, dan lokasi.  Akses tersebut hanya digunakan untuk verifikasi pengenalan nasabah, credit scoring, dan mitigasi risiko. Perusahaan pinjol wajib menjaga kerahasiaan data tersebut. ”Jika ada yang meminta daftar kontak pribadi, dipastikan adalah pinjol ilegal. Segera tolak dan abaikan,” kata Tongam kepada Jawa Pos kemarin (23/10).  Dia mengimbau masyarakat tidak sembarangan menekan link yang mencurigakan. Juga menghindari menekan menu yang memberikan izin akses data pribadi. Misalnya, kontak, galeri foto, atau video.  Tongam menekankan, penawaran pinjaman yang dikirim melalui SMS atau WhatsApp sudah pasti berasal dari pinjol ilegal. Sebab, sesuai dengan aturan OJK, perusahaan pinjol legal tidak boleh menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi jika tidak diminta konsumen. ”Abaikan dan hapus segera!” tegasnya.  Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) OJK Riswinandi menuturkan, pihaknya akan menerbitkan aturan baru untuk menertibkan perusahaan pinjol ilegal. Rencananya, Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 disempurnakan. Meski demikian, harus diakui sulit mencegah SMS berantai pinjol ilegal.  OJK terus meninjau melalui moratorium pendaftaran perusahaan fintech baru sejak Februari 2020. Momen tersebut digunakan untuk memastikan status izin dan menelaah kembali perkembangan bisnis fintech. Meneliti platform-platform yang belum memenuhi regulasi maupun tidak memiliki kapasitas SDM (sumber daya manusia) dan operasional yang memadai untuk menjalankan bisnis. ”Kami juga sedang menyelesaikan status 60 perusahaan fintech yang terdaftar menjadi berizin,” jelas Riswinandi.

OJK Batasi Akses Data Nasabah bagi Pinjol Berizin

data nasabah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#data nasabah