<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/02/khofifah-hardiknas-3298285995.jpg" alt="Gubernur Khofifah saat memimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (2/5). (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah saat memimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (2/5). (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis target menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 bisa tercapai. Kunci utamanya, kata dia, adalah sinergi kuat antara pemerintah daerah, Kementerian Sosial, dan para pilar sosial di lapangan. Pernyataan itu disampaikan Khofifah saat menghadiri Dialog Pilar Sosial se-Malang Raya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Universitas Negeri Malang (UM), Jumat (2/5). "Ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kita diminta bekerja sama lintas sektor demi menekan kemiskinan ekstrem sampai nol persen di 2026 dan kemiskinan di bawah 5 persen pada 2029," ujar Khofifah. Ia menyebut, salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Jatim adalah memperkuat peran para pilar sosial. Mulai dari SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), hingga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). "Mereka adalah ujung tombak. Kalau mereka sejahtera dan tersenyum, insyaAllah mereka bisa membuat lebih banyak masyarakat ikut tersenyum," ucapnya. Khofifah memaparkan, jumlah pilar sosial di Jatim mencapai ribuan. Antara lain 5.262 SDM PKH, 666 TKSK, dan 1.820 Tagana. Pemprov juga memberikan perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, tali asih, serta penguatan kapasitas dan sarana operasional. Total anggaran dari APBD untuk program tersebut tidak sedikit. Antara lain tali asih TKSK senilai Rp3,96 miliar, tali asih Tagana Rp5,73 miliar, bantuan transport PKH Plus Rp12,1 miliar, dan iuran BPJS untuk Tagana dan TKSK lebih dari Rp426 juta. Selain itu, Khofifah menyoroti program PKH Plus yang ditujukan bagi warga lanjut usia di atas 70 tahun. Sejak 2019 hingga 2025, tercatat ada 354.111 penerima bantuan tersebut di Jatim. Pelaksanaan PKH sendiri telah berlangsung sejak 2007, dan kini menjangkau sekitar 1,6 juta keluarga. &ldquo;Ke depan, kami juga akan meluncurkan Sekolah Rakyat. Sasarannya anak-anak dari keluarga kurang mampu, dari jenjang SD hingga SMA. Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden. Setiap sekolah akan menampung sekitar 1.000 siswa,&rdquo; jelas Khofifah. Untuk memompa semangat peserta dialog, Khofifah menyanyikan lagu &ldquo;Manusia Hebat&rdquo; dan mengajak bersholawat bersama. Menurutnya, keseimbangan antara kerja keras dan kekuatan spiritual perlu dijaga. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya akurasi data. Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan lebih tepat sasaran. Ia juga menjelaskan bahwa anggaran kesejahteraan sosial tahun ini mencapai Rp504,7 triliun. Mulai dari program bansos, subsidi gas 3 kg, listrik, hingga bantuan pendidikan. Bila tepat sasaran, potensi penghematan anggaran bisa mencapai Rp127 triliun. &ldquo;Prinsipnya, bantuan bersifat sementara, tapi pemberdayaan harus bersifat seumur hidup. Tidak boleh ada penyimpangan, apalagi soal Sekolah Rakyat. Itu harus benar-benar untuk warga miskin Desil 1 dan 2,&rdquo; tegasnya. Acara ditutup dengan penyerahan bantuan sepatu kepada 10 calon siswa Sekolah Rakyat. Khofifah bahkan memakaikan langsung sepatu kepada Asila Putri Salsabila, sementara Saifullah Yusuf memakaikan kepada Ganda Rizki Raditya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis target menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 bisa tercapai.

Optimisme Gubernur Khofifah: Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di Jatim 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/risma-16.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan Kementerian Sosial terus memperkuat upaya perbaikan dan akurasi Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS). Salah satu aspek penting untuk mewujdukan integritas data adalah dengan membuka partisipasi masyarakat. Mensos menyatakan dirinya sangat terbuka dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam perbaikan data. “Bayangkan untuk perbaikan data harus dialokasikan anggaran sangat besar, misalnya. Sementara, di daerah ada perangkat pemerintah mulai dari RT, RW, desa, kelurahan dan seterusnya. Menurut saya, lebih baik kita gerakkan energi dari bawah ini,” kata Mensos saat menjadi narsumber dalam webinar “Political Leadership dalam Perubahan Kebijakan DTKS”, Kamis (15/12).  Sebagai bagian dari prinsip partisipasi tersebut, Kemensos menambahkan fitur “usul” dan “sanggah” pada aplikasi cekbansos. Inovasi teknologi dalam perbaikan data ini untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos. Langkah terobosan ini juga sebagai bentuk transparansi.  “Dengan fitur ini, masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan dengan mengakses fitur “usul”. Atau memberikan informasi bila mengetahui seseorang tidak layak, namun mendapatkan bansos dengan mengakses fitur “sanggah”,” kata Mensos.  Aktivasi dua fitur tersebut membuka akses lebih luas kepada masyarakat ikut mengurangi kekurangakuratan dalam pendataan. Yakni orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak, tapi mendapatkan bantuan (inclusion error).  Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa warga tidak mampu berhak mengusulkan diri untuk mendapatkan bantuan. “Dua fitur tersebut juga sebagai implementasi dari ketentuan dalam UU yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan sosial sejauh memang memenuhi ketentuan,” katanya.  Inovasi juga dilakukan dengan teknologi geotagging, yakni verifikasi penerima manfaat dengan menggunakan citra setelit yang hasilnya adalah foto dan data numerik. “Kami menemukan adanya data KPM yang tidak sesuai. Misalnya, rumahnya cukup bagus dan ada mobilnya. Untuk kasus seperti ini, data tetap kami sampaikan ke daerah untuk ‘ditidaklayakkan’,” kata Mensos.  Pemutakhiran data memang merupakan tugas pemerintah. Namun, akan semakin terbantu dengan partisipasi masyarakat. “Sejalan dengan itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan perannya dalam validasi sesuai amanat undang-undang,” kata Mensos.  Selain itu, Kemensos juga mendorong percepatan penanganan kemiskinan dengan berbagai program pemberdayaan. Kini, penerima bantuan di bawah 40 tahun akan menjadi sasaran program pemberdayaan. “Untuk penerima manfaat di bawah 40 tahun, akan dialihkan ke program pemberdayaan. Kenapa? Karena kita menganggap masih kuat dan mampu,” kata Mensos.  Secara umum, kebijakan Mensos mendapat tanggapan positif dari peserta webinar. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto yang juga bertindak sebagai pembicara, mengakui adanya progress dalam perbaikan data kemiskinan pada DTKS.  Inovasi teknologi membantu meningkatkan akurasi data. “Ke depan, perlu diperkuat komunikasi, koordinasi dan sinergi pemerintah pusat-daerah,” katanya.  Sebagai bentuk pengakuan terhadap kemajuan dalam perbaikan data kemiskinan, Mensos menerima Penghargaan Moeslimchoice Award 2022. Penghargaan disampaikan oleh grup media Moeslimchoice.

Mensos Dorong Partisipasi Masyarakat Kawal Akurasi Data Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/DPRD-SURABAYA-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- DPRD Surabaya sejauh ini masih dibuat bingung dengan angka kemiskinan di Kota Pahlawan. Sebab, data yang dimiliki pemkot berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya. Legislatif meminta dua instansi tersebut segera melakukan sinkronisasi.  Perbedaan data kemiskinan itu disampaikan Wakil Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Surabaya Aning Rahmawati kemarin (21/3). Dia menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya mendata sebanyak 900.126 warga miskin di metropolis. Sementara itu, BPS Surabaya menemukan 152,49 ribu jiwa warga yang tidak mampu.  Menurut Aning, perbedaan data itu disebabkan bappedalitbang dan BPS Surabaya memakai indikator yang berbeda dalam menilai kemiskinan. Pemakaian parameter yang berlainan memicu hasil data kemiskinan yang tidak sama. ”Seharusnya, perbedaan itu disinkronkan agar warga mendapatkan intervensi dari pemkot,’’ ujarnya.  Selain beda data kemiskinan, Aning menyinggung data kawasan kumuh. Total luas kawasan permukiman Surabaya mencapai 17.062,69 hektare (ha). Nah, di dalam LKPj, pemkot menyampaikan total luas kawasan kumuh nol persen.  Angka itu, kata Aning, perlu dikoreksi karena tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Dia menyebutkan, jumlah yang antre flat mencapai 11.500, yang antre jamban 12.500, dan 3.500 program rutilahu. ’’Bisa jadi antrean-antrean itu merepresentasikan kondisi rumah yang kumuh atau memprihatinkan,’’ ujar politikus PKS itu.  Dalam menentukan luas kawasan kumuh, Aning mendorong pemkot melihat fakta di wilayah. Selain itu, pemkot bisa membuat surat keputusan baru. ’’Kami meminta kriteria kemiskinan segera dievaluasi,’’ ucapnya.  Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Surabaya Febriana Kusumawati akan mengkaji dan mengevaluasi kembali angka MBR serta kawasan kumuh. ’’Kami akomodasi semua masukan dari dewan dalam LKPj 2021,’’ ucapnya.

Bingung, BPS dan Pemkot Berbeda soal Data Warga Miskin di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/bansos-surabaya.jpg" alt="PRIORITASKAN YANG BERHAK: Petugas menyiapkan paket-paket bantuan sembako yang akan disalurkan kepada warga di Kelurahan Kalijudan Jumat (8/5). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PRIORITASKAN YANG BERHAK: Petugas menyiapkan paket-paket bantuan sembako yang akan disalurkan kepada warga di Kelurahan Kalijudan Jumat (8/5). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Teknis penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 menuai sejumlah persoalan di lapangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyaknya bantuan ke masyarakat yang tidak tepat sasaran karena dipicu data yang tidak akurat. ”Bansos tidak tepat sasaran karena data kita lemah,” kata anggota BPK Achsanul Qosasi.  Disampaikan, data kemiskinan yang dipakai untuk memberikan bansos adalah data lama. Bersumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2014. Padahal, pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sangat penting. Ironisnya, mayoritas daerah tidak pernah melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin. ”Seharusnya dilakukan enam bulan sekali,” imbuh Achsanul.  Berdasar temuan BPK, dari 514 kabupaten/kota, hanya ada 29 daerah yang tertib melakukan pembaruan data setiap enam bulan. Salah satu daerah yang dinilai lembaga auditor negara itu cukup berhasil melakukan updating data warga miskin adalah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Di sana data warga penerima bansos dipampang di kantor bupati tiga bulan sekali.  Sisanya, 485 kabupaten/kota hanya mendaur ulang data-data lama. Tidak heran jika kemudian banyak bansos di masa pandemi ini yang tidak tepat sasaran. Warga yang seharusnya tidak layak mendapat bantuan karena mampu justru digerojok bantuan. Sebaliknya, warga miskin yang butuh sokongan justru terlewatkan begitu saja.  Bahkan, bukan rahasia lagi, unsur politik di daerah sangat dominan. ”Yang dapat bantuan biasanya tim sukses bupati atau tim sukses kepala desa,” beber pria asal Madura itu. BPK berharap DTKS sebagai basis data penerima bansos mutlak harus diperbaiki. Jika tidak, temuan berulang akan terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JGLAdBfhFB4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=38_uIvhYvWI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FsTSOwLrVx8  &nbsp;

BPK: Bansos Tidak Tepat Sasaran karena Data Kita Lemah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Suharso-Manoarfa-Raka-Denny-2.jpg" alt="Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa sistem ketahanan perlindungan sosial Indonesia tidak baik. Pasalnya, data penduduk miskin yang disampaikan di bebeeapa daerah saja tidak disampaikan dengan benar.  Kata dia, banyak daerah yang memalsukan data kemiskinan di daerahnya. Hal itu di maksudkan agar daerah yang di maksud tidak terlihat menjadi penyumbang penduduk miskin terbesar di Indonesia.  "Soal data sistem perlindungan sosial, banyak daerah yang ditanya jumlah orang miskin ya, karena ingin daerahnya didata telah sukses menurunkan jumlah orang miskin maka jumlah itu pun dikurang," ujarnya dalam video conference, Selasa (12/5).  Akan tetapi, ketika ada pembagian bantuan sosial (bansos) di daerah-daerah yang disebabkan oleh bencana, seperti pandemi global Covid-19, banyak daerah yang mengklaim bahwa kawasannya memiliki jumlah penduduk miskin yang banyak. Hal tersebut, agar bansos yang dikirimkan lebih banyak.  "Di daerah jumlah orang miskin yang bertambah, itu bukan pada masa sebelum pandemi ini saja, sebelum ini pun itu pernah terjadi," jelasnya.  Padahal akurasi, kelengkapan dan pembaharuan data itu merupakan hal yang penting. Namun, seringkali data itu dikembalikan agar mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, bahkan hingga tiga kali.  Ia pun menegaskan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengawasi data penduduk miskin secara ketat. Tentunya agar Indonesia bisa mengurangi tingkat kemiskinan, dan ketika ada bencana seperti ini, bansos bisa tersalurkan dengan tepat.  "Kita harus secara bersama-sama membasmi kemiskinan absolut dan extreme poverty (kemiskinan ekstrim) itu harus mendekati 0 persen pada tahun 2024, terjadi sekarang kenaikan merambat dan ini yang harus kita tekan bahkan sampai dengan 0," tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1pxCF-lRa9U  https://www.youtube.com/watch?v=FwZZ0oibQEg  https://www.youtube.com/watch?v=UszCDXFPpSo

Menteri PPN Ungkap Banyak Pemalsuan Data Penduduk Miskin di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/ini-daerah-yang-mengalami-penurunan-angka-kemiskinan-di-indonesia_m_178856.jpeg" alt="Kepala BPS, Suhariyanto (dua dari kanan)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPS, Suhariyanto (dua dari kanan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2017 turun 1,19 juta orang menjadi 26,58 juta orang. Pada Maret 2017, angka kemiskinan masih tercatat sebesar 27,77 juta orang. <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/02/178756/bps-catat-inflasi-sepanjang-2017-sebesar-361-persen" target="_blank">Kepala BPS, Suhariyanto</a> mengatakan, ada 8 dari 26 provinsi yang mengalami penurunan angka kemiskinan tertinggi, diantaranya Papua Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Bengkulu, Sulawesi Utara dan Jawa Tengah. "Sementara yang mengalami kenaikan, Banten dan Papua, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta," ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (2/1). Lanjutnya, ada beberapa hal yang perlu dijaga agar angka kemiskinan bisa terus ditekan. Salah satu penekanannya adalah harga kebutuhan bahan makanan yang harus dijaga tetap stabil. "Garis kemiskinan pada September 2017 itu Rp 387.160 per kapita per bulan. Dari angka tersebut, komposisinya bahwa kontribusi utama adalah garis kemiskinan makanan yaitu 73,35 persen. Ini memberikan pesan bahwa supaya tidak terjadi gejolak penduduk miskin, stabilitas bahan makanan harus dijaga," jelas dia. Selain itu, harga beras, rokok dan daging sapi juga perlu dijaga agar angka kemiskinan tidak bergejolak. Pasalnya, masing-masiang komoditi tersebut memberi kontribusi yang cukup signifikan. "Komoditas penting yang perlu dijaga, yaitu beras sumbangannya terhadap garis kemiskinan di kota 18,80 persen, rokok 9,98 persen, daging sapi ini agak unusual karena di September 2017 itu ada di idul adha yaitu share nya sekita 5,71 persen. Kalau komoditas bukan makanan itu perumahan dengan sumbangannya 8,79 persen dan listrik 3,85 persen," tandasnya.

Ini Daerah yang Mengalami Penurunan Angka Kemiskinan di Indonesia

data kemiskinan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#data kemiskinan