<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/Untitled-2325881056.jpg" alt="Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (Partai Nasdem) pimpin Komisi II DPR RI didampingi empat wakil ketua. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (Partai Nasdem) pimpin Komisi II DPR RI didampingi empat wakil ketua. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <h2 class="titletext">&nbsp;</h2> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberi klarifikasi terkait keputusan untuk merahasiakan data diri pada persyaratan&nbsp;calon presiden dan calon wakil presiden.</p> <p>Menurut dia, dokumen persyaratan termasuk ijazah di dalamnya sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik menimbulkan banyak pertanyaan. Terlebih lagi, kata dia, keputusan itu baru dikeluarkan tahun 2025, setelah seluruh tahapan pemilu selesai.</p> <p>"Saya meminta kepada KPU untuk memberikan klarifikasi atas beberapa hal tersebut agar tidak menjadi simpang siur di publik dan tidak menjadikan polemik yang berkepanjangan dan tidak perlu," kata Rifqinizamy di Jakarta, Selasa.</p> <p>Saat ini, kata dia, publik sedang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dari semua lembaga negara yang ada, termasuk dari KPU sebagai kelembagaan demokrasi yang mengurus tentang pemilu.</p> <p>Di sisi lain, dia mengatakan bahwa semestinya aturan itu dibuat sebelum tahapan pemilu berlangsung. Namun, dokumen persyaratan bagi peserta pemilu adalah sesuatu yang harus terbuka dan bisa diakses publik.</p> <p>"Dan itu berdasarkan UU keterbukaan informasi publik, mestinya bukan sebagai informasi yang dikecualikan. Kalau tidak bersifat sebagai kerahasiaan negara, dan tidak juga mengganggu privasi seseorang," katanya.</p> <p>Selama ini, menurut dia, ada beberapa situs kepemiluan yang telah membuka sedemikian rupa jati diri, visi, misi, dan seluruh dokumen para calon anggota, terutama calon anggota legislatif di DPR, termasuk pernyataan surat berkelakuan baik, ijazah, dan lain-lain.</p> <p>"Sudah sewajarnya sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemilu, seluruh tahapan kepemiluan itu bisa diakses oleh publik," kata dia. (*)</p>

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberi klarifikasi terkait keputusan

Komisi II DPR Minta KPU Klarifikasi soal Rahasiakan Data Diri Capres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/17/841-1109685746.jpg" alt="Beda paspor biasa dan paspor elektronik. (IST)" width="100%">
<figcaption>Beda paspor biasa dan paspor elektronik. (IST)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri harus memiliki paspor agar dapat masuk ke negara tujuan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Paspor secara garis besar adalah dokumen resmi identitas diri bagi seorang warga dari suatu negara yang sedang berada di negara lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai dokumen identitas diri, paspor memuat data identitas pemilik yang berlaku secara internasional untuk perjalanan antarnegara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fungsinya hampir sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang di dalamnya memuat keterangan nama lengkap, tanggal dan tempat lahir, foto diri, tanda tangan, dan lain-lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dokumen berbentuk buku saku ini terdiri dari dua jenis, yaitu paspor biasa (fisik) dan paspor elektronik (e-paspor). Biaya pengurusannya pun juga berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikutip dari Antara, berdasarkan peraturan terkini terkait Biaya Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Paspor Republik Indonesia yang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, berikut adalah biaya permohonan paspor fisik dan elektronik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014814010/airasia-buka-suara-soal-selebgram-asal-aceh-yang-batal-terbang-ke-thailand-gegara-paspor-lecet-sedikit">AirAsia Buka Suara Soal Selebgram Asal Aceh yang Batal Terbang ke Thailand Gegara Paspor Lecet Sedikit</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>1. Permohonan paspor baru dan penggantiannya</strong></div> <div dir="auto">- Paspor biasa 48 halaman : Rp 350 ribu.</div> <div dir="auto">- Paspor elektronik 48 halaman : Rp 650 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>2. Denda paspor</strong></div> <div dir="auto">- Paspor rusak: Rp 500 ribu.</div> <div dir="auto">- Paspor hilang: Rp 1 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>3. Layanan percepatan paspor selesai di hari yang sama:&nbsp;</strong>Rp 1 juta<strong>.</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir dari laman Indonesia Baik (dikelola Kemenkominfo), masa berlaku paspor Indonesia akan diperpanjang yang dulunya hanya lima tahun, kini menjadi 10 tahun. Pembuatan paspor juga dapat dilakukan secara online maupun offline.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena biaya pembuatan yang berbeda antara paspor elektronik dan paspor fisik, tentu saja kedua jenis paspor tersebut memiliki sejumlah perbedaan meskipun sama-sama berbentuk buku saku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014794593/tak-usah-khawatir-masyarakat-tetap-dilayani-petugas-imigrasi-bila-sudah-terdaftar-di-m-paspor">Tak Usah Khawatir, Masyarakat Tetap Dilayani Petugas Imigrasi Bila Sudah Terdaftar di M-Paspor</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>1. Terdapat Chip Gen</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikutip dari laman Kantor Imigrasi Jogjakarta, perbedaan paspor biasa dan elektronik adalah paspor elektronik memiliki chip gen pada cover atau halaman depannya. Bentuk ini lazim juga pada kartu ATM atau kartu sim telepon genggam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fungsi chip ini adalah menyimpan data keimigrasian berupa identitas pemilik paspor. Sedangkan paspor biasa tidak memilik chip pada halaman depannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>2. Fasilitas Autogate</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena memiliki chip gen, maka pengguna atau pemilik paspor elektronik bisa memanfaatkan layanan Autogate pada bandara-bandara yang sudah menyediakan fasilitas tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fungsi utama dari layanan autogate adalah untuk mengurai antrian. Pada fasilitas Autogate, pemeriksaan keimigrasian penumpang hanya memerlukan waktu sekitar 35 &ndash; 45 detik per penumpang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Itu lebih cepat setengah menit daripada pemeriksaan manual tanpa autogate yang diberlakukan kepada pemilik paspor biasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014676172/portal-nasional-bakal-diluncurkan-oktober-2024-cek-bansos-dan-urus-paspor-bisa-di-satu-aplikasi">Portal Nasional Bakal Diluncurkan Oktober 2024, Cek Bansos dan Urus Paspor Bisa di Satu Aplikasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>3. Fasilitas Visa Gratis</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">WNI pemegang paspor elektronik bisa melakukan wisata, bisnis, kunjungan singkat selama 15 hari dengan masa berlaku 3 tahun atau sampai batas akhir berlaku paspor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika masa berlaku paspor kurang dari 3 tahun, maka akan mengikuti masa berlaku terpendek.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pemilik paspor elektronik bisa mendapatkan fasilitas bebas visa di Jepang, dengan cara melakukan registrasi e-paspor di Kantor Perwakilan Negara Jepang atau JVAC di Indonesia sebelum keberangkatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Itulah kelebihan jika masyarakat menggunakan paspor elektronik. Namun, paspor jenis ini juga diperlukan perawatan terutama menjaga agar chip tidak rusak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena jika rusak, pemilik akan merasakan kerugian antara lain tidak bisa digunakan untuk memanfaatkan fasilitas Autogate.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

Simak, Biaya Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Paspor Republik Indonesia yang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019.

Banyak Fasilitas Unggul? Biaya Pembuatan Paspor Elektronik, Lebih Mahal dari Paspor Biasa

<div id="m#msg-f:1787242752192551830" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/05/Screenshot_2024-01-05-16-41-20-563_comgoogleandroidgm-edit-2774357458.jpg" alt="Ilustrasi galon elpiji 3 kilogram" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi galon elpiji 3 kilogram</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah mulai&nbsp; memberlakukan aturan harus membawa atau menyertakan KTP ketika ingin membeli gas LPG 3 kg. Diharapkan implementasi aturan ini dapat membuat LPG 3 kg jadi tepat sasaran yakni digunakan oleh masyarakat miskin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013700272/ma-menangkan-antam-lawan-adiyanto-atas-sengketa-43-kg-emas-batangan">MA Menangkan Antam Lawan Adiyanto atas Sengketa 43 Kg Emas Batangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji menyebut, dengan diberlakukannya kewajiban pembelian LPG 3 Kg menggunakan KTP yang dilaksanakan secara nasional, maka konsumsi LPG 3 kg di tahun 2024 akan mampu ditekan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, konsumsi tabung LPG 3 kg melonjak hingga mencapai 8,07 juta ton atau melampaui kuota yang ditetapkan sebesar 8 juta ton selama 2023. "Jadi, saat ini yang bisa membeli LPG 3 kg yang sudah mendaftar saja. Bagi yang belum mendaftar, masih kita perbolehkan, namun menyertakan KTP dan KK untuk mendaftar ke pangkalan,&rdquo; jelas Tutuka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tutuka menjelaskan, kebijakan itu diambil pemerintah karena setiap tahun penjualan LPG subsidi semakin naik. Bahkan mencapai 8 juta ton. Padahal, jumlah rakyat miskin justru berkurang. &rdquo;Ini yang membuat kami berpikir keras kenapa ini terjadi. Kita juga tidak mau sampai ada oplosan di lapangan. Untuk itu, konsekuensinya kami harus lakukan transformasi subsidi ini,&rdquo; paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan tersebut tampaknya membuat ibu-ibu rumah tangga menjadi resah. Khawatir, beli LPG 3 kg wajib KTP akan membuat mereka semakin repot. Belum lagi, banyak masyarakat yang saat ini mulai menyadari pentingnya menjaga data diri termasuk KTP mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau pakai KTP takut juga. Nanti kalau KTP kita disalahgunakan bagaimana," jelas Sri Rahajeng, ibu-ibu pengunjung pasar Kelapa Dua, Tangerang saat ditemui JawaPos.com kala sedang berbelanja di toko kelontong yang mengecer gas LPG 3 kg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masyarakat lainnya juga menyampaikan keresahan yang sama. Abdillah, pedagang nasi goreng yang sehari-hari butuh setidaknya dua tabung LPG 3 kg untuk berjualan juga mengaku takut kalau harus melampirkan KTP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biar kita orang kecil, ya takut juga. Kan banyak tuh sekarang kasus pinjol-pinjol itu. Kalau KTP kita dipakai pinjol gimana," katanya ditemui di tempat yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/all-sports/013700270/jadi-official-medical-partner-indonesia-open-aquatic-championship-2023-mayapada-hospital-berbagi-tips-bebas-cedera-saat-berenang">Jadi Official Medical Partner Indonesia Open Aquatic Championship 2023, Mayapada Hospital Berbagi Tips Bebas Cedera Saat Berenang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian, seperti sudah diberitakan sebelumnya, perlu dicatat bahwa melampirkan KTP untuk membeli LPG 3 kg saat ini hanya berlaku di sub penyalur atau pangkalan resmi saja. Pembeli rumah tangga yang hanya perlu membeli satu atau dua buah LPG 3 kg di warung pengecer tidak perlu melampirkan KTP. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pemerintah mulai  memberlakukan aturan harus membawa atau menyertakan KTP ketika ingin membeli gas LPG 3 kg

Beli LPG 3 Kilogram Harus Pakai KTP, Warga Ada yang Khawatir Data Dirinya Disalahgunakan

Data Diri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Data Diri

Berita Terkini

Komisi II DPR Minta KPU Klarifikasi soal Rahasiakan Data Diri Capres

Banyak Fasilitas Unggul? Biaya Pembuatan Paspor Elektronik, Lebih Mahal dari Paspor Biasa

Beli LPG 3 Kilogram Harus Pakai KTP, Warga Ada yang Khawatir Data Dirinya Disalahgunakan

Download Aplikasi JawaPos.com