<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/WhatsApp-Image-2025-05-05-at-114329-AM-3583420431.jpeg" alt="Proses verifikasi identitas seseorang mengunakan Orb pada World. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Proses verifikasi identitas seseorang mengunakan Orb pada World. (Nanda Prayoga/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belakangan viral di masyarakat, banyak orang berbondong-bondong secara suka rela retina matanya dipindai oleh aplikasi bernama World App. Aplikasi yang diketahui masih bagian dari OpenAI itu dikabarkan menawarkan imbalan fantastis hingga Rp 800 ribu kepada para penggunanya yang bersedia melakukan pemindaian retina mata mereka. Tak heran bila banyak orang yang tertarik terhadap janji keuntungan instan itu bahkan sampai rela antre hanya demi memperoleh imbalan. Saat ini sudah ada di berbagai titik lokasi pemindai mata di wilayah Jabodetabek.&nbsp; Akan tetapi, di balik penawaran menggiurkan itu, muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan, terutama tentang isu privasi serta keamanan data biometrik yang ditampung oleh aplikasi tersebut. Apalagi saat ini, dan bahkan di masa depan, data biometrik seperti retina mata akan menjadi krusial untuk akses ke berbagai layanan digital seperti data kependudukan, perbankan, kesehatan dan banyak lagi. Menyusul viralnya aksi scan retina mata oleh World App, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjatuhkan sanksi tegas kepada platform Worldcoin (WorldID). Platform yang belakangan aktif merekam retina masyarakat itu, dibekukan. Tujuannya menghindari potensi kerugian yang dialami masyarakat.&nbsp; Bahaya siber juga diingatkan oleh pakar keamanan siber, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC Pratama Persadha. Pratama menilai, banyak yang tergiur dengan iming-iming mendapatkan Worldcoin, namun di balik fenomena ini, terdapat berbagai isu yang perlu dianalisis. "Terutama yang berhubungan dengan privasi, keamanan data pribadi, dan konsep dasar dari teknologi ini itu sendiri," kata Pratama dihubungi JawaPos.com. WorldID sendiri dikenal sebagai sebuah proyek yang menyatukan dunia digital dan fisik, menonjolkan penggunaan teknologi biometrik, khususnya pemindaian iris mata, untuk memverifikasi identitas manusia. Dengan melakukan pemindaian ini, pengguna akan mendapatkan WorldID yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan digital dan mendapatkan alokasi Worldcoin.&nbsp; Pada pandangan pertama, Pratama menyebut ini memang bisa terlihat seperti sebuah inovasi revolusioner dalam dunia digital, yang memungkinkan verifikasi identitas manusia dengan tingkat keamanan yang tinggi tanpa harus bergantung pada kata sandi atau data pribadi yang lebih mudah terpapar. Namun, inilah titik di mana banyak orang mulai mempertanyakan implikasi dari teknologi ini. "Meskipun teknologi pemindaian iris mata dianggap sebagai metode yang sangat aman untuk verifikasi identitas, namun ada sejumlah kekhawatiran yang muncul mengenai bagaimana data biometrik ini akan dikelola dan diamankan," tegas Pratama.&nbsp; Apalagi, iris atau retina mata, sebagai salah satu data biometrik yang paling unik dan sulit untuk dipalsukan, memang menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan password atau sidik jari.&nbsp; "Namun, pertanyaan yang patut diajukan adalah siapa yang memiliki kendali atas data biometrik ini, dan bagaimana data tersebut akan digunakan atau dibagikan dalam ekosistem yang lebih luas," tanya Pratama. Dia menyebut, ada kekhawatiran besar mengenai potensi kebocoran atau penyalahgunaan data biometrik. Data iris mata yang dikumpulkan selama pemindaian tersebut sangat sensitif dan bersifat permanen.&nbsp; Berbeda dengan data lain seperti password yang bisa diubah, iris mata tidak bisa diganti jika data tersebut bocor atau disalahgunakan. Dengan demikian, jika data biometrik ini jatuh ke tangan yang salah, dampaknya bisa sangat serius dan tidak dapat diperbaiki.&nbsp; "Misalnya, dalam skenario pencurian identitas, seseorang bisa saja menggunakan data biometrik yang terlepas untuk mencuri identitas korban dalam jangka panjang, karena iris mata adalah data yang tetap dan tidak bisa diganti," Pratama mengingatkan. Selain masalah kebocoran data, ada juga potensi eksploitasi data biometrik ini untuk tujuan yang lebih besar, seperti pengawasan massal atau penargetan iklan secara lebih agresif berdasarkan identitas manusia yang lebih detail. Dalam konteks dunia digital yang semakin terkoneksi, masalah ini menjadi lebih kompleks dan membahayakan privasi individu. Namun, perlu dicatat bahwa inti dari proyek WorldID dan Worldcoin bukanlah soal uang kripto itu sendiri, melainkan tentang solusi verifikasi identitas manusia. Dalam konteks ini, Worldcoin berfokus pada penyediaan identitas digital yang bisa digunakan untuk mengakses berbagai layanan tanpa harus mengandalkan data pribadi yang bisa bocor atau dihack, seperti nomor KTP, email, atau nomor telepon.&nbsp; Dengan menggunakan biometrik iris mata, Worldcoin bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih aman dan lebih pribadi untuk setiap individu, di mana identitas manusia dapat diverifikasi secara digital dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Meskipun tujuan tersebut terdengar positif dan menawarkan solusi atas masalah verifikasi identitas di dunia digital, kenyataan bahwa teknologi ini melibatkan pemindaian biometrik dan pengumpulan data sensitif tetap memunculkan tantangan besar dalam hal privasi dan keamanan data.&nbsp; "Sistem ini berpotensi membuka pintu bagi eksploitasi data yang tidak diinginkan, terlebih jika tidak ada kebijakan yang jelas mengenai perlindungan data dan transparansi dalam pengelolaan informasi yang dikumpulkan," tandasnya.

Kementerian Komunikasi menjatuhkan sanksi kepada World App terkait pemindaian retina mata yang viral di masyarakat.

Viral di Masyarakat, Rela Kasih Data Biometrik Retina Mata Demi Dapat Imbalan, Pakar Ingatkan Bahayanya

<div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bulan-depan-disbudpar-sulsel-buka-layanan-pengurusan-paspor_m_.jpg" alt="Ilustrasi paspor." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi paspor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menyampaikan bahwa data biometrik (sidik jari dan wajah, Red) pemegang paspor RI aman dan tidak ada kebocoran database. Hal ini merespons perbincangan yang sedang ramai di media sosial tentang 34 juta data paspor RI yang diduga bocor dan diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. &ldquo;Tim dari Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian (SISTIK) dan Direktorat Intelijen Keimigrasian Ditjen Imigrasi berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) melakukan investigasi terkait rumor kebocoran data paspor Republik Indonesia yang diduga diperjualbelikan. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan tidak ada data biometrik paspor RI yang bocor. Data biometrik paspor serta data dukung permohonan paspor semua aman,&rdquo; tutur Silmy lewat keterangan resminya. Silmy melanjutkan, data yang diduga bocor yaitu data teks, di mana struktur datanya bukanlah data yang digunakan oleh Ditjen Imigrasi saat ini. &ldquo;Ditjen Imigrasi sedang mengimplementasikan ISO 270001-2022. Sertifikat ISO tersebut akan terbit di bulan Juli (tahun 2023) ini. Ditjen Imigrasi terus meningkatkan keamanan data yang dimiliki,&rdquo; tegasnya. ISO 270001-2022 sendiri adalah standar sistem manajemen keamanan informasi yang menyediakan daftar persyaratan kepatuhan yang dapat disertifikasi oleh organisasi dan profesional. Standar ISO ini membantu organisasi membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi (ISMS). Saat ini, data paspor RI disimpan di Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Untuk itu, Ditjen Imigrasi berkoordinasi dengan pihak Kemenkominfo dan BSSN dalam hal pemeliharaan dan peningkatan keamanan database Imigrasi. &ldquo;Masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir apabila ingin mengajukan permohonan paspor RI dan mengunggah data pribadinya untuk kepentingan tersebut,&rdquo; tandas Silmy. </div> </div> </div> </div>

Silmy Karim menyampaikan bahwa data biometrik (sidik jari dan wajah, Red) pemegang paspor RI aman dan tidak ada kebocoran database

Ramai 34 Juta Data Paspor RI Bocor, Dirjen Imigrasi Pastikan Data Biometrik Pemegang Paspor RI Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Pelayanan-Paspor-Baru-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Pelayanan paspor baru di Unit Layanan Paspor (ULP) di mal WTC Matahari Serpong, Banten, Selasa (20/10/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pelayanan paspor baru di Unit Layanan Paspor (ULP) di mal WTC Matahari Serpong, Banten, Selasa (20/10/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dugaan kebocoran data paspor warga negara Indonesia (WNI) memantik reaksi keras berbagai pihak. Anggota Komisi I DPR Sukamta salah satunya. Dia menyesalkan kembali berulangnya kasus kebocoran data itu. Menurut Sukamta, hal tersebut menunjukkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tidak belajar dari kasus sebelumnya. &rdquo;Seperti tidak ada pencegahan dan tindakan hukum yang bisa mencegah kejadian berulang,&rdquo; ujarnya kemarin (9/7). Dia menyebutkan, kasus bocornya data imigrasi justru lebih parah dan mencoreng Kemenkominfo. Sebab, server imigrasi ada di Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kemenkominfo. Pada bagian lain, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel A. Pangerapan menuturkan, upaya investigasi awal sudah dilakukan Tim Investigasi PDP. Hasil sementara menunjukkan fakta adanya kemiripan data paspor antara yang dijual dan data aslinya. &rdquo;Berdasar hasil sampling memang terdapat kemiripan,&rdquo; katanya. Tetapi, Semuel menegaskan, belum dapat dipastikan apakah data paspor hasil pembobolan yang dijual itu 100 persen valid atau tidak. Dari detail yang diperiksa, data paspor beredar sebelum ada aturan baru. Yaitu, aturan masa berlaku paspor bertambah dari lima menjadi sepuluh tahun. &rdquo;Karena terlihat masa berlakunya masih lima tahun,&rdquo; tuturnya. Semuel mengatakan, tim belum bisa menyimpulkan data apa, kapan, dan dari mana titik terjadinya kebocoran. Kemenkominfo terus berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Di sisi lain, Kemenkum HAM memastikan 34 juta data paspor yang diduga bocor bukan data terbaru tahun ini. Data yang diduga bocor juga bukan data biometrik yang meliputi data bentuk wajah dan sidik jari pemilik paspor yang terdapat pada paspor elektronik. Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim pun meminta masyarakat tidak khawatir mengenai isu kebocoran data tersebut. &rdquo;Data mengenai biometrik itu aman. Tidak ada yang bocor,&rdquo; ujarnya saat dikonfirmasi. Silmy menyebutkan, pihaknya telah menggunakan ISO 27001-2022 tentang sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) untuk mengamankan data paspor. SMKI dijamin memiliki tingkat keamanan yang kuat. &rdquo;Datanya (yang diduga bocor, Red) itu bukan data 2023. Kita pakai namanya SMKI 2. Artinya, seandainya bocor, terjadinya dulu 2021 atau 2022,&rdquo; ungkapnya. (far/wan/tyo/c19/oni)

Kemenkum HAM memastikan 34 juta data paspor yang diduga bocor bukan data terbaru tahun ini. Data yang diduga bocor juga bukan data biometrik

Imigrasi Klaim Paspor Bocor Bukan Data Baru, Identitas Biometrik Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2019-kemenag-terapkan-rekaman-biometrik-untuk-seluruh-embakarksi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Tahun depan Kemenag menerapkan layanan biometrik untuk seluruh embarkasi haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Tahun depan Kemenag menerapkan layanan biometrik untuk seluruh embarkasi haji.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) sedang membahas evaluasi haji 2018. Kementerian pimpinan Lukman Hakim Saifuddin itu juga menyiapkan inovasi untuk diterapkan pada musim haji 2019. Di antaranya adalah perekaman biometrik untuk kepentingan imigrasi Arab Saudi yang dilakukan di tanah air. Rencana Kemenag memperluas layanan perekaman biometrik tersebut disambut baik Komisi VIII DPR. "Kita dukung," tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid kemarin (6/10). Dia menjelaskan, tahun ini layanan biometrik imigrasi Saudi baru diterapkan untuk pemberangkatan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sodik melihat sendiri dampak perekaman biometrik di tanah air itu. Di antaranya, masa tunggu jamaah di bandara kedatangan di Saudi menjadi lebih cepat. "Jamaah tinggal mengikuti brifing sebentar, kemudian naik bus menuju hotel," ujarnya. Politikus Gerindra tersebut menuturkan, Kemenag harus bisa meyakinkan pemerintah Saudi supaya bersedia membuka layanan perekaman biometrik di seluruh embarkasi haji. Menurut Sodik, pemerintah Saudi sudah pasti ingin meminta jaminan keamanan dari pemerintah Indonesia. "Jangan sampai sudah perekaman biometrik dan dapat visa, tetapi kabur tidak jadi terbang haji," ucapnya. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, tahun ini ada sepuluh inovasi layanan haji. Tahun depan dia menargetkan ada delapan inovasi haji yang baru. Di antaranya adalah layanan biometrik di seluruh embarkasi. "(Biometrik di dalam negeri, Red) terkait fast track," ujarnya. Lukman menerangkan, tantangan Kemenag ialah meyakinkan pemerintah Saudi supaya bersedia membuka layanan tersebut tidak hanya di Soekarno-Hatta, tetapi juga di embarkasi lain. Inovasi lain yang dipersiapkan ialah memberikan nomor di setiap tenda di Arafah dan Mina. Tujuannya adalah memberikan kepastian tenda bagi setiap jamaah dan menjaga ketertiban.

2019, Kemenag Terapkan Rekaman Biometrik untuk Seluruh Embarkasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ppih-sayangkan-adanya-pemindaian-ulang-biometrik-di-saudi_m_229238.jpg" alt="SAMBUTAN KHUSUS: Jamaah kloter pertama dari Embarkasi Padang disambut perwakilan Bandara Amir Muhammad bin Abdulaziz, Madinah." width="100%">
<figcaption>SAMBUTAN KHUSUS: Jamaah kloter pertama dari Embarkasi Padang disambut perwakilan Bandara Amir Muhammad bin Abdulaziz, Madinah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jamaah haji asal Indonesia seharusnya tak perlu lagi mengikuti perekaman biometrik di bandara Arab Saudi. Sebab, proses tersebut sudah dilakukan di Indonesia. Faktanya, masih banyak jamaah haji yang harus antre berjam-jam di bandara Jeddah dan Madinah untuk proses biometrik. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mengakui masih dilakukannya pemindaian biometrik di Bandara Amir Abdullah bin Abdulaziz (AMA) Madinah. "Iya, kami memang mendapat laporan dari jamaah dan maskapai,&rdquo; kata Kepala Daker Bandara Arsyad Hidayat di Bandara Madinah, Kamis (19/7). Laporan tersebut datang dari jamaah Embarkasi Solo (SOC) dan Makassar (UPG). Di Bandara AMA Madinah, jamaah melaporkan masih dipindai empat jari tangan kanan serta difoto wajah. Meski lebih singkat dari proses di Tanah Air yang memindai empat jari masing-masing tangan serta kedua jempol dan foto wajah, Arsyad mengkhawatirkan hal itu membuat kecewa jamaah haji Indonesia yang mengharapkan tak lagi dilakukan pemindaian serupa di Tanah Suci. Arsyad menyatakan telah mengomunikasikan hal itu dengan Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuf Abegebriel sebagai koordinator PPIH Arab Saudi. Menurut Arsyad, Dubes RI untuk Arab Saudi bersedia melayangkan permintaan ke pihak Arab Saudi guna menyikapi pemindaian ulang di bandara Madinah tersebut. "Kami berupaya agar tidak ada lagi pemindaian ulang di Bandara Madinah," kata Arsyad menegaskan.

PPIH Sayangkan Adanya Pemindaian Ulang Biometrik di Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perekaman-biometrik-bermasalah-antrean-haji-di-makassar-menumpuk_m_228260.jpg" alt="Kondisi calon jamaah haji yang mengantri di sela-sela aktifitas perekaman biometrik di Asrama Haji Sudiang, Senin (16/7)." width="100%">
<figcaption>Kondisi calon jamaah haji yang mengantri di sela-sela aktifitas perekaman biometrik di Asrama Haji Sudiang, Senin (16/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perekaman <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/16/07/2018/pilot-project-nasional-jamaah-haji-donohudan-jalani-rekam-biometric" target="_blank">biometrik</a>&nbsp;455 Calon Jamaah Haji kloter pertama di embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami gangguan. Akibatnya, puluhan jamaah harus antre lama, menunggu giliran perekaman.&nbsp; Kepala Adiminsitrasi Embarkasi Makassar, Iqbal Ismail mengungkapkan, dari total keseluruhan 12 unit komputer yang telah disiapkan panitia penyelenggara, hanya 3 unit saja yang berfungsi untuk melayani jamaah yang telah menunggu di luar ruangan.&nbsp; "Ini kan baru pertama kali kita laksanakan, makanya ada gangguan. Saat ini baru tiga unit yang bisa digunakan oleh operator, selainnya masih belum terkoneksi," ujarnya di sela-sela perekaman biometrik calon jamaah haji di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/16/07/2018/60-persen-calon-haji-di-embarkasi-donohudan-masuk-risiko-tinggi" target="_blank">Asrama Haji</a>, Sudiang, Makassar, Senin (16/7).&nbsp; Gangguan jaringan ini diakuinya terjadi dari server atau peladen dari Arab Saudi dan bukan karena jaringan internet yang ada di Asrama. Gangguan ini, terjadi di seluruh embarkasi yang ada di Indonesia.&nbsp; "Gangguannya itu dari Arab Saudi makanya gangguan ini terjadi di seluruh embarkasi. Kita doakan saja biar bisa ada solusinya, karena tim kita sudah berkomunikasi sampai ke Arab Saudi sana," terangnya.&nbsp; Meski begitu, petugas hingga saat ini masih terus berusaha untuk mengoptimalkan pelayanan perekaman yang sementara berjalan. Selang proses perekaman biometrik, jamaah lain yang telah dibagi dalam berbagai kelompok ini, juga mengikuti pemeriksaan kesehatan di klinik haji. Dijadwalkan, kloter pertama asal kota Makassar ini akan diberangkatkan pada Selasa (17/7) besok sore.

Perekaman Biometrik Bermasalah, Antrean Haji di Makassar Menumpuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/embarkasi-makassar-jadi-pilot-project-program-biometrik-jamaah-haji_m_228214.jpg" alt="Ratusan jamaah haji Embarkasi Makassar mulai memadati asrama Haji Sudiang Makassar, Senin (16/7) untuk diberangkatkan pada kloter awal pada Selasa (17/7)." width="100%">
<figcaption>Ratusan jamaah haji Embarkasi Makassar mulai memadati asrama Haji Sudiang Makassar, Senin (16/7) untuk diberangkatkan pada kloter awal pada Selasa (17/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia mendapat pilot project dari Pemerintah Arab Saudi untuk penggunaan program data Biometrik. Program ini diklaim pertama di dunia. Sekretaris Panitia Penyelenggaran Ibadah Haji (PPIH) Makassar, Kaswad Sartono menuturkan, penunjukan program data Biometrik itu sebagai salah satu reward untuk Makassar. Selama ini Indonesia melalui embarkasi Makassar terpilih sebagai negara terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji. Untuk Makassar mengalami terbaik pada 2016 dan 2017. Kaswad menyebut, penggunaan program data Biometrik bertujuan untuk menvalidasi data jamaah calon haji (JCH) yang akan berangkat ke tanah suci. "JCH yang telah masuk ke embarkasi Makassar akan diambil <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/08/07/2018/3-jenis-penyakit-berat-yang-jadi-pemicu-jamaah-haji-batal-berangkat" target="_blank">data jati diri</a> mereka dengan menggunakan program data Biometrik. Data yang telah terinput tersebut akan ditampung Pemerintah Arab Saudi sebagai informasi peserta ibadah haji selama berada di Makkah dan Madinah," jelasnya saat ditemui di sela-sela kedatangan 455 jamaah haji di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Senin (16/7). Untuk diketahui, tahun ini Embarkasi Makassar memberangkatkan 15.721 JCH. Semua itu berasal dari 7 provinsi khusus kawasan timur Indonesia. Provinsi itu meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Ribuan jamaah itu nantinya akan mengikuti semua proses perekaman data menggunakan 12 alat Biometrik yang telah disediakan. "Perekaman Biometrik akan memakan waktu empat menit untuk masing-masing JCH. Setiap mereka akan kembali menjalani scan mata, wajah serta sidik jari," jelasnya. Tujuan lain dari perekaman Biometrik, imbuh Kaswad, mempersingkat waktu tunggu JCH saat berada di Bandar Udara Internasional King Abdul Azis, Arab Saudi. "Jadi setibanya mereka di sana sisa <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/08/07/2018/47-ribu-visa-untuk-118-kloter-jamaah-haji-indonesia-sudah-beres" target="_blank">menstempel paspor</a> yang mereka miliki," terangnya. Pemerintah Indonesia, lanjutnya, juga terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat selama menjalani ibadah haji. Segala kekurangan yang dirasakan CJH asal Indonesia terus dibenahi dan dilengkapi. "Segala permasalahan sarana dan prasarana yang dikeluhkan CJH terus dibenahi, salah satunya yakni masalah makan. Pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, pemerintah juga memberi jaminan makan JCH selama berada di sana sebanyak 40 kali," tuturnya. Keberhasilan PPIH Indonesia dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji, tidak terlepas dari kepatuhan CJH asal Indonesia mengikuti instruksi petugas haji. "CJH asal Indonesia yang jumlahnya sekitar ratusan ribu, termasuk jamaah terbanyak yang mengikuti ibadah haji. Mereka disiplin dan mengikuti intruksi yang diberikan petugas haji, sehingga selama berada di sana tidak ada muncul permasalahan menimpa para jamaah," tambahnya. Diharapkan pada pelaksanaan haji 2018, predikat yang telah diberikan Pemerintah Arab Saudi sebagai negara terbaik pelaksanaan ibadah haji bisa dipertahankan dan bisa diterapkan JCH seluruh nusantara, khususnya JCH Embarkasi Makassar.

Embarkasi Makassar Jadi Pilot Project Program Biometrik Jamaah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/permudah-jamaah-haji-proses-imigrasi-saudi-dilaksanakan-di-tanah-air_m_213849.jpeg" alt="Jamaah haji periode 2017" width="100%">
<figcaption>Jamaah haji periode 2017</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada kabar baik jamaah haji Indonesia yang berangkat pada 2018 ini. Mereka tidak lagi harus mengantre lama-lama di Arab Saudi setiba dari Tanah Air untuk mengikuti proses imigrasi. Untuk tahun ini, pemerintah Saudi menawarkan layanan imigrasi Saudi dilakukan di Indonesia. Tawaran dari pemerintah Saudi itu disampaikan langsung kepada <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/05/210060/pelunasan-onh-tahap-1-ditutup-kuota-haji-reguler-tersisa-15044-kursi" target="_blank">Kementerian Agama</a> (Kemenag) kemarin (18/7). Rombongan delegasi dari Saudi dipimpin Dirjen Keimigrasian Arab Saudi Sulaiman Al Yahya. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Saudi mengatakan bahwa proses imigrasi sejak di negara asal sudah dilakukan di 45 negara. "Peraturan ini sudah berjalan di Malaysia tahun lalu. Kami ingin kali ini diterapkan di Indonesia dengan jamaah yang sangat banyak," kata Abdul Aziz, salah seorang perwakilan delegasi pemerintah Saudi. Aziz menjelaskan, dengan sistem pengambilan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/04/209816/hari-ini-terakhir-pelunasan-ongkos-haji-ada-16470-kursi-yang-tersisa" target="_blank">data biometrik</a> imigrasi sejak di Indonesia, tidak dibutuhkan waktu lama untuk bisa keluar dari bandara di Saudi. Nanti otoritas Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah yang sudah menerapkan sistem pengambilan data biometrik sejak di negara asal. Dengan demikian, setiba di bandara Saudi, jamaah tidak harus menunggu lama untuk masuk ke bus dan menuju hotel. Dirjen Penyelenggaraan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/01/208804/mui-tolak-alasan-larangan-berhaji-versi-kemenkes" target="_blank">Haji</a> dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar menyambut baik tawaran dari Saudi tersebut. "Mereka menawarkan untuk 20 persen jamaah haji. Tetapi, kami berharap bisa diterapkan untuk seluruh jamaah haji," ungkapnya.

Permudah Jamaah Haji, Proses Imigrasi Saudi Dilaksanakan di Tanah Air

data biometrik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#data biometrik

Berita Terkini