<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/I58ptrYZo35sjOS1icPhlWUbDCaKXOEm4vtbuYX3-1733025711.jpg" alt="Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra menunjukkan barang bukti kebakaran gedung PT Terra Drone Indonesia." width="100%">
<figcaption>Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra menunjukkan barang bukti kebakaran gedung PT Terra Drone Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polisi akhirnya buka suara menanggapi berbagai spekulasi liar di media sosial yang menghubungkan insiden kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan isu bencana alam seperti banjir dan longsor di Sumatera. Beredar luas isu di kalangan publik bahwa kebakaran yang melanda gedung PT Terra Drone Indonesia itu sengaja dilakukan untuk menghilangkan data pemetaan, terutama yang berkaitan dengan bencana alam di Sumatera.&nbsp; Isu ini mencuat lantaran PT Terra Drone Indonesia pernah melakukan pemetaan terhadap lahan sawit di Sumatera. Saat ini, Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnu Wardhana (MWM), telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran maut ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro membantah isu tersebut. Menurutnya, tidak ada korelasi antara peristiwa nahas yang menewaskan 22 korban jiwa tersebut dengan aktivitas pemetaan (mapping) yang dilakukan terkait bencana alam. "Jadi terkait dengan isu-isu viral, saya juga menerima berbagai isu viral, apakah dikaitkan dengan pencana alam, dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan mapping. Karena memang kan drone ini kan untuk mapping," ujar Susatyo di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Jumat (12/12). Ia menegaskan fokus utama penyidikan kepolisian adalah pengusutan penyebab timbulnya korban jiwa dalam insiden tersebut. Menurutnya, jika terdapat hubungan antara PT Terra Drone dengan bencana banjir di Sumatera, akam terdapat petugas yang langsung berkoordinasi dengannya. "Kalau terkait dengan hubungannya dengan ini tentunya mapping, bila memang ada pun pasti penyidik daripada yang sedang merasakan kegiatan, penyidikan bencana alam di Sumatera tentunya juga akan beroperasi dengan kami. Tapi sejauh ini tidak ada permintaan dari tim penyidik bencana alam di Sumatera," jelasnya. <h2>Bantah Adanya Isu Sabotase</h2> Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra juga menepis isu tersebut. Ia menegaskan, pihaknya dalam melakukan penyelidikan hanya fokus terhadap fakta-fakta di lapangan. "Sampai dengan saat ini, tidak ada korelasinya atau indikasi-indikasi terkait sabotase, maupun tidak ada korelasinya dengan apa yang disampaikan terkait penghilangan data, penghilangan apa, tidak ada," tegasnya. Menurutnya, penghilangan dokumen ataupun data dengan membakar sebuah tempat sudah tidak relevan di era sekarang. Sebab, data saat ini tidak hanya berbentuk fisik, tapi juga soft copy. "Karena kan logikanya data zaman sekarang itu tidak hilang daripada hardcopynya saja, gitu kan," katanya. Diketahui, Kantor penyedia layanan drone, Terra Drone Indonesia, mengalami insiden kebakaran hebat yang merenggut nyawa 22 pegawainya. Tragedi memilukan terjadi pada Selasa (9/12).&nbsp;Sumber api berasal dari ledakan baterai drone atau pesawat tanpa awak di dalam gedung.

Polisi menanggapi spekulasi liar tentang kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang menewaskan 22 orang.

Polisi Bantah Isu Sabotase dan Hilangkan Data Bencana Alam Sumatera Jadi Motif Kebakaran Gedung Terra Drone

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/233-kali-bencana-melanda-kota-malang-sepanjang-tahun-ini_m_.jpg" alt="Salah satu bencana banjir yang melanda rumah makan Ringin Asri beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Salah satu bencana banjir yang melanda rumah makan Ringin Asri beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang mencatat, 223 kali bencana melanda Malang sepanjang tahun ini. Akibat seluruh bencana&nbsp;tersebut, kerugian masyarakat&nbsp;mencapai Rp 6,6 miliar. Selain kerugian secara material, bencana yang terjadi juga berakibat pada rusaknya fasilitas umum, perumahan warga, hingga jatuhnya korban jiwa. Sekretaris BPBD Kota Malang Tri Oky Rudianto mengatakan, bencana yang paling mendominasi terjadi di Kota malang antara lain kebakaran, pohon tumbang, dan tanah longsor. (selengkapnya lihat grafis di bawah) Dia menyampaikan, jumlah kejadian bencana sedikit mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. "Ada kenaikan sekitar 16 persen. Menurut data 2015 hanya 100an (bencana) yang masuk catatan kami. Kemudian tahun 2016 lalu ada 108 kejadian. Sementara 2017 ada 192 kejadian," terangnya, Senin (31/12). Januari hingga Februari 2018 merupakan bulan-bulan yang dipenuhi kejadian bencana. Tercatat, ada 35 kejadian pada bulan Januari dan 25 kejadian pada bulan Februari. Sementara kerugian pada dua bulan tersebut sebesar Rp 4 miliar, dengan rincian masing-masing Rp 2,5 miliar pada Januari, serta Rp 1,5 miliar pada Februari. "Awal tahun biasanya awal musim hujan. Kejadian paling banyak tanah longsor, pohon tumbang, dan kebakaran," kata pria asli Purworejo ini. Berdasarkan catatan BPBD, sepanjang tahun ini kejadian kebakaran, pohon tumbang, dan tanah longsor adalah bencana yang paling mendominasi. Pohon tumbang mengalami kenaikan 28 persen. Sedangkan tanah longsor turun 32 persen dibanding tahun 2017 lalu. "Hampir sebagian besar kejadian merupakan bencana hidrometereologi atau dipengaruhi oleh cuaca," paparnya. Selanjutnya, untuk kecamatan, daerah yang paling banyak terjadi bencana adalah Kecamatan Kedungkandang yakni 54 bencana. Menyusul kemudian Lowokwaru, 51 bencana; Blimbing, 47; Sukun, 36; dan Klojen, 32. Sedangkan kerugian yang diderita mencapai Rp 6,66 miliar. Oky mengungkapkan, pengaruh manusia sangat dominan dalam kerusakan alam. Mulai meningkatnya kerusakan hutan, degradasi lahan, kerusakan lingkungan, dan DAS kritis telas memicu terjadinya bencana. "Untuk itu, pengurangan risiko bencana harus menjadi perhatian dalam pembangunan di semua sektor. Kami berharap bencana di 2019 bisa ditekan dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada seluruh warga," pungkasnya. Bencana yang terjadi di Kota Malang selama 2018:* - Kebakaran: 69 kejadian - Pohon tumbang: 54 kejadian - Tanah Longsor: 50 kejadian - Banjir: 14 kejadian - Angin kencang: 12 kejadian - Bencana lainnya: 21 kejadian Jumlah korban dan kerugian akibat bencana yang melanda Kota Malang selama 2018 - Meninggal dunia: 3 orang - Luka-luka: 10 orang - Mengungsi: 65 orang - Rumah rusak atau terbakar: 122 unit - Rumah terendam banjir: 8 unit - Bangunan fasilitas umum yang rusak: 138 unit *&nbsp;Sumber Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang

223 Kali Bencana Melanda Kota Malang Sepanjang Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/selama-jokowi-jadi-presiden-terjadi-9957-bencana_m_.jpg" alt="Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho." width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)&nbsp;memastikan jumlah bencana di Indonesia tidak ada kaitannya dengan jabatan presiden. Ini menjadi polemik usai&nbsp;tsunami Selat Sunda, karena beredar informasi di media sosial bahwa jumlah bencana di era Presiden Joko Widodo merupakan yang tertinggi, dibandingkan era presiden sebelumnya. "Jadi saya sampaikan biar tidak digoreng kemana-mana. Tidak ada kaitan jumlah kejadian bencana, dengan kepala posisi kepala pemerintahan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, di Graha BNPB, Jakarta Timur, Jumat (28/12). Dalam catatan BNPB, jumlah bencana pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat selama 10 tahun, sejak 2004 hingga 2014 atau dua periode mencapai 12.820 bencana. Sedangkan pada era Jokowi dalam satu periode sejak 2014-2018 tercatat 9.957 bencana. Sutopo menjelaskan, sebelum era Presiden Jokowi, sebenarnya banyak bencana yang terjadi di Indonesia. Namun jumlah bencana dan korban jiwa banyak yang tidak terdata. Apalagi sebelum era Presiden Jokowi, BNPB&nbsp; sebagai badan penanggulangan bencana&nbsp; di Indonesia belumlah terbentuk. Dia menyebut BNPB baru didirikan pada 2008. "Paling banyak zaman SBY bencana, saat itu belum terbentuk BNPB dan BPBD otomatis pendataan bencana belum baik," ujarnya. Selain itu, kemajuan teknologi informasi yang terkait dengan pendataan sebelum era Presiden Jokowi, belumlah secanggih dan secepat sekarang. "Belum semaju dulu. Sehingga kalau kita lihat data bencana memang selalu meningkat. Ini faktanya," pungkasnya.

Selama Jokowi Jadi Presiden Terjadi 9.957 Bencana