<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Mensos-Risma-antara.jpeg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kementerian Sosial terus berupaya meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berbagai kebijakan strategis dilakukan untuk memastikan bantuan disalurkan dengan tepat sasaran, tepat nilai, dan tepat jumlah.  Karena itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta Pemerintah Daerah bisa melaksanakan pembaruan data sebulan sekali. Kebijakan ini juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif menyampaikan usulan baru penerima manfaat.  “Sekarang ini perbaikan data penerima manfaat dilakukan setiap bulan. Hal ini menjadi kesempatan daerah mengusulkan data baru. Pemerintah daerah saya minta lebih aktif lagi memverifikasi data bansos. Karena data verifikasi data kemiskinan memang menjadi kewenangan daerah,” kata Risma dalam keterangannya, Rabu (23/11).  Selain dengan pembaruan data setiap bulan, Kemensos juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah penerima manfaat.  Risma menekankan, dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit, dapat difoto tampak depan dari rumah penerima bantuan. “Penerapan teknologi geo-tagging ini untuk sementara masih berjalan di wilayah perkotaan,” ujar Risma.  Dengan menggunakan citra satelit, Kemensos dapat mengidentifikasi kelayakan penerima manfaat. Dari hasil geo-tagging, terdapat 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bansos.  Hasil dari pengecekan data tersebut, perlu ditindaklanjuti pemerintah untuk diverifikasi lebih lanjut sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Risma menyatakan, data penerima bantuan terdapat dua jenis yaitu primer dan sekunder, di mana data sekunder yang memiliki Kementerian Sosial.  “Data primer dimiliki oleh daerah. Ketika terdapat aparatur sipil negara (ASN) yang mendapat bantuan, kami perlu mendapatkan masukan dari daerah,” tegas Risma.  Dalam kesempatan sesi pemadanan data, Risma juga menyoroti adanya bantuan yang belum terdistribusi. Di Kabupaten Majalengka, misalnya, terdapat 6.015 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi pada periode Juli-Oktober. Di Kabupaten Majalengka pula, pada periode Juli-Agustus terdapat 4.784 KKS.  Risma menyatakan, pola sama hampir semua daerah, KKS yang belum terdistribusi terjadi pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako. Risma meminta Pemkab Majalengka memastikan penerima manfaat menerima bantuan minggu ini.  “Saya minta minggu ini clear . Penyaluran bantuan pusatkan di kecamatan dalam waktu 3 hari. Lansia yang tidak bisa jalan atau yang sakit itu saya minta diantar,” ujar Risma.  Risma meminta pembayaran bantuan dilakukan secara sekaligus dan dengan uang cash. “Ini sudah bulan November. Tidak ada waktu lagi bila dibayarkan dengan komoditas. Jadi bayar cash . Asal ada KK dan KTP itu sudah cukup,” pungkas Risma.

Risma Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos Setiap Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/jokowi-twk_bukan_dasar.jpg" alt="Presiden Jokowi (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo mengakui akurasi data pemerintah masih rendah sehingga perlu ada perbaikan dan sinkronisasi basis data. Hal ini membuat beberapa kegiatan seperti penyaluran bansos menjadi terhambat.  "Contohnya data bansos tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5), dikutip dari Antara.  "Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sering tidak nyambung. Ini harus diperbaiki dan BPKP harus membantu peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah," ungkap Jokowi.  Jokowi juga memerintahkan agar BPKP dapat mengawal integrasi, sinkronisasi basis data antar-program untuk meningkatkan keandalan data. "Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitis yang dimiliki, BPKP kan punya ini gunakan, manfaatkan," ucap Jokowi.  Jokowi pun menyebut efektifiktas pengawasan interen membutuh komitmen dan manajemen yang baik.  "Karena semua rekomendasi harus ditindaklanjuti, jangan berhenti di rekomendasi, tuntaskan sampai akar masalah sehingga tidak terulang lagi di tahun berikutnya," ujarnya.  Presiden menilai masih ada kesalahan-kesalahan yang terus diulang dari tahun ke tahun karena tidak mengikuti rekomendasi dari BPKP dan APIP.  "Saya tekankan kepada bapak, ibu menteri, kepala lembaga, kepala daerah agar menindaklanjuti dengan serius rekomendasi dari BPKP dan APIP, jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan dan akhirnya bisa menjadi masalah hukum," tuturnya.  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).  APIP merupakan unit organisasi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dengan cara melakukan audit, revisi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Penyaluran Bansos Lambat, Jokowi Akui Akurasi Data Pemerintah Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Gubernur-DKI-Anies-Baswedan-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah berupaya memperbaharui data penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19. Hal ini menyusul masih ditemukan penerima tidak tepat sasaran pada pembagian tahap awal.  Anies mengatakan, pembaharuan data ini melibatkan jajaran di tingkat RW. Data milik Pemprov DKI nantinya akan diberikan kepada RW untuk diverifikasi ulang kepada warganya. Setelah itu, data akan kembali diolah oleh Pemprov.  "Kita kirimkan data-data kepada Ketua-ketua RW, daftarnya. Lalu Ketua RW melakukan verifikasi, lalu dikembalikan lagi ke kita," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/5).  Namun, saat disinggung jumlah penerima bansos tahap kedua, Anies belum memberi kepastian. Dia menyebut semuanya masih dibahas bersama dengan pemerintah pusat. "Nanti sesudah selesai dengan Kemensos, kita umumkan jumlahnya. Tapi ya jumlahnya jadi lebih banyak," ucapnya.  Begitu pula dengan nilai paket sembako yang diberikan. Apakah mengalami perubahan atau tetap seperti pada tahap awal, Anies belum memberikan jawaban. "Nanti diumumkan bareng dengan Kemensos, biar tidak sepihak saya. Begitu ya," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1pxCF-lRa9U  https://www.youtube.com/watch?v=FwZZ0oibQEg  https://www.youtube.com/watch?v=UszCDXFPpSo

Anies: Pemprov DKI Kirim Data Bansos ke Ketua RW Untuk Diverifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menkeu-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) terdapat data tumpang tumpang tindih atau overlapping. Hal itu membuat banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut.  Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal tersebut bisa saja terjard. Penyaluran bansos oleh pemerintah pusat sendiri selama pandemi Covid-19 sudah mencakup sekitar 55 persen penduduk di Indonesia.  "Apakah (data Bansos) mungkin ada tumpang tindih? Ada, tapi lebih baik daripada tidak dapat," ujarnya dalam video conference, Jakarta, Jumat (8/5).  Bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos dana desa, subsidi dan diskon tarif listrik, hingga program Kartu Prakerja.  "Perluasan bansos Covid-19 berdampak ke masyarakat masif, dan terjadi overlapping dan sistem penjaminan sosial harus lebih baik dan harus realible dari pendataannya," ucapnya.  Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penyaluran bansos per 6 Mei 2020 antara lain seperti PKH mencapai Rp 16,56 triliun, Kartu Sembako atau BNPT sebesar Rp 14,1 triliun, lalu untuk bansos sembako di DKI Jakarta Rp 284,1 miliar, sedangkan bansos tunai, realisasinya mencapai Rp 3,489 triliun. Bansos dana desa sebesar Rp 63,25 miliar, dan Kartu Prakerja sebesar Rp 1,62 triliun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=B-KBX0ecQqU  https://www.youtube.com/watch?v=DGOLx3aTY6g  https://www.youtube.com/watch?v=xzG3Tuhs3Bk

Menkeu Sri Mulyani Sebut Ada Kemungkinan Data Bansos Tumpang Tindih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/daftar-bansos-kelurahan-2.jpg" alt="Warga melihat daftar penerima bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 di kantor kelurahan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga melihat daftar penerima bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 di kantor kelurahan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah warga di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang sudah meninggal dunia diketahui masih masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) berupa sembako maupun bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah selama pandemi Covid-19. Padahal, pihak RW setempat sudah melaporkan pembaharuan data warga yang meninggal ke Pemkot Surabaya pada Februari 2020.  ”Kemarin (7/5), saya dapat pengaduan dari ketua RW di Kecamatan Simokerto bahwa ada 15 nama warga di RW-nya yang sudah meninggal dunia namun nama masih masuk penerima bansos,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti seperti dilansir dari Antara di Surabaya pada Jumat (8/5).  Menurut Reni, RW setempat sudah melaporkan ke Pemkot Surabaya, tapi namanya masih muncul di daftar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai penerima bansos. ”Hari ini, ketua RW itu saya minta ke DPRD Surabaya dengan membawa bukti-bukti data,” ujar Reni.  Reni mengatakan, kejadian tersebut menjadi evaluasi bagi Pemkot Surabaya untuk terus memperbaharui data penerima bansos. Jangan sampai bansos yang disalurkan ke warga Surabaya pada masa pandemi Covid-19 tidak tepat sasaran.  Hal sama juga dikatakan Sekretaris Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Akmarawita Kadir. Dia mengatakan, Pemkot Surabaya harus lebih fokus pada saat mendata penerima bansos Covid-19. ”Banyak laporan warga yang tidak mendapatkan sembako padahal masuk dalam MBR,” kata Akmarawita Kadir.  Menurut dia, pendataan orang yang dulunya tidak MBR sekarang menjadi MBR itu juga penting karena pada saat pandemi pandemi Covid-19 banyak warga yang mendadak jatuh miskin. Tidak hanya, warga luar Surabaya yang mengalami hal sama juga perlu didata untuk mendapatkan bansos. Apalagi saat ini banyak sumbangan dari berbagai pihak yang masuk ke Pemkot Surabaya di antaranya dari pemerintah pusat, Pemprov Jatim, swasta/CSR, kelompok atau komunitas tertentu, dan lainnya.  ”Pendataannya harus tepat sasaran, jangan sampai dobel atau ada yang harusnya dapat tetapi tidak dapat. Malah yang paling disesalkan yang harusnya tidak berhak tetapi malah mendapatkan bantuan,” ujar Akmarawita Kadir.  Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya M. Fikser sebelumnya mengatakan, daftar penerima bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 sudah bisa dicek masyarakat melalui papan pengumuman di kantor kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya. ”Sudah ditempel di kantor kecamatan dan kelurahan. Jadi masyarakat bisa melihat keterbukaan dalam penyaluran,” kata Fikser.  Namun, lanjut dia, bagi warga yang masih belum menerima dan merasa terdampak Covid-19, bisa melaporkan ke RW setempat agar dimasukkan aplikasi terdampak Covid-19. Apabila RW merasa kesulitan bisa langsung ke kelurahan untuk dibantu diinputkan. Hal itu karena data penerima bantuan itu bersifat dinamis.  ”Di sini kita melibatkan masyarakat untuk melakukan pengecekan data, sehingga pengurus dengan masyarakat itu tahu yang pantas menerima bantuan. Tujuannya agar di kemudian hari tidak ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran,” ujar Fikser.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6VGsgsmnK5k  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5lkCM2z31dU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=VbiH2DyjHJQ

Data Bansos Surabaya Kacau, Sudah Meninggal Masuk Daftar Penerima

Data bansos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Data bansos

Berita Terkini

Risma Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos Setiap Bulan

Penyaluran Bansos Lambat, Jokowi Akui Akurasi Data Pemerintah Rendah

Anies: Pemprov DKI Kirim Data Bansos ke Ketua RW Untuk Diverifikasi

Menkeu Sri Mulyani Sebut Ada Kemungkinan Data Bansos Tumpang Tindih

Data Bansos Surabaya Kacau, Sudah Meninggal Masuk Daftar Penerima

Download Aplikasi JawaPos.com