<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/Wakil-Ketua-DPR-Sufmi-Dasco-Dery-Ridwansah-1JPG-3260585872.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim, tiga Rancangan Undang-undang (RUU), yaitu Perampasan Aset, Hukum Adat, dan Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2024-2029.</p> <p>Menurutnya, tiga RUU itu selama ini telah menjadi&nbsp;<em>concern</em>&nbsp;(kepedulian)&nbsp;masyarakat, sehingga DPR akan segera merampungkan&nbsp;di periode berikutnya.</p> <div>"Jadi kami sudah bahas bahwa dua rancangan undang-undang yaitu Perampasan Aset dan Hukum Adat memang belum pernah dibahas periode lalu, maka akan kami masukkan ke prolegnas untuk periode depan," kata Dasco di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (30/9).<br />&nbsp;</div> <div>Untuk RUU PPRT, kata Dasco, DPR sudah pernah membahas sebelumnya sehingga sudah dalam tahap yang sedang berjalan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Dalam rangka menindaklanjuti kami akan&nbsp;<em>carry over</em>&nbsp;(membawa) pada periode depan, karena itu sudah ada tahapan selanjutnya untuk kemudian masuk ke dalam tahap pembahasan," ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dasco menambahkan, DPR akan melakukan rapat paripurna pada hari ini (31/9).</div> <div>Rapat paripurna itu merupakan penutupan terakhir masa periode anggota DPR 2019-2024, sehingga para anggota dewan akan menuntaskan beberapa agenda yang masih belum tuntas.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kami akan paripurna 'kan dan kemudian pidato terakhir penutupan dari ibu Ketua DPR sebagai penutup akhir periode 2019-2024," ujar dia.</div>

Jadi kami sudah bahas bahwa dua rancangan undang-undang yaitu Perampasan Aset dan Hukum Adat memang belum pernah dibahas periode lalu

Dasco: RUU Perampasan Aset, Hukum Adat, dan PPRT Sudah Masuk Prolegnas, Segera Dirampung DPR Periode Berikutnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/20/TKN-Terima-Kasih-ke-Pendukung-Tak-Gelar-Aksi-Depan-MK-Dery-Ridwansah-4JPG-695491883.jpg" alt="Ketua Harian Partai Gerindra dan Ketua Strategis TKN Prabowo-Gibran Prof Sufmi Dasco Ahmad didampingi oleh Ketua Relawan Prabowo-Gibran Haris Rusli Moti saat konfrensi Pers di Sekretariat Bersama Prabowo-Gibran, Slipi, Jakarta, Jumat (19 April 2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Harian Partai Gerindra dan Ketua Strategis TKN Prabowo-Gibran Prof Sufmi Dasco Ahmad didampingi oleh Ketua Relawan Prabowo-Gibran Haris Rusli Moti saat konfrensi Pers di Sekretariat Bersama Prabowo-Gibran, Slipi, Jakarta, Jumat (19 April 2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali telah bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Meski disebut tak ada kesepakatan yang dibuat, namun kubu Prabowo menilai akan ada hal baik dalam waktu dekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Makanya nanti tunggu sehari, dua hari ya. Pasti gembira lah," kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (24/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco mengatakan, pertemuan Ahmad dan Prabowo terjadi dadakan. Namun, saat dipertegas kabar baik yang akan tersiar adalah masuknya NasDem ke pemerintahan Prabowo-Gibran, Dasco tak mau menjawabnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014571295/kpu-jakpus-buka-pendaftaran-ppk-pilgub-dki-tetapkan-kuota-40-orang">KPU Jakpus Buka Pendaftaran PPK Pilgub DKI, Tetapkan Kuota 40 Orang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam satu dua hari ini akan banyak pertemuan pertemuan, akan ada pertemuan pertemuan nanti teman-teman media mulai besok, lusa akan bisa terlihat ya tujuannya pasti untuk persatuan dan kesatuan bangaimana membangun bangsa ini ke depan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MK menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024, yang diajukan oleh pemohon satu yakni pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hal ini setelah MK membacakan pertimbangan permohonan yang dimohonkan pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK menyebut permohonan gugatan Anies-Muhaimin tidak beralasan hukum. Sehingga MK menolak permohonan sengketa Pilpres, yang diajukan Anies-Muhaimin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014571279/raih-popularitas-dalam-waktu-singkat-illit-sapu-bersih-chart-musik-korea-dengan-lagu-debut-mereka">Raih Popularitas Dalam Waktu Singkat, ILLIT Sapu Bersih Chart Musik Korea Dengan Lagu Debut Mereka!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam pengambilan putusan delapan hakim MK. Mereka yang menyatakan dissenting opinion yakni hakim konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga menolak seluruh permohonan PHPU yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. "Dalam pokok permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam persidangan ini, majelis hakim MK hanya membacakan poin-poin penting pertimbangan dan putusan. Hal ini mengingat, dalil-dalil yang disampaikan&nbsp;Ganjar-Mahfud&nbsp;<wbr />hampir sama dengan dalil-dalil yang disampaikan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.</div>

Dasco mengatakan, pertemuan Ahmad dan Prabowo terjadi dadakan. Namun, saat dipertegas kabar baik yang akan tersiar.

Usai Ditemui Waketum NasDem, Dasco Ungkap Akan Ada Kabar Bahagia

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyayangkan pernyataan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian yang mengaku sulit meminta sarung ke PT. Pertamina. Sebab, pernyataan Ramson saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati itu menuai perhatian publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/legalisasi_ganja.jpg" alt="Sufmi Dasco Ahmad (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Sufmi Dasco Ahmad (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sarung minta saya aja bilang, berapa dia minta?," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco berkelakar, akan mengirimkan 2.000 sarung ke rekannya itu. "Saya kasih 2000 (sarung)," tegas Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461726/gubernur-papua-nonaktif-lukas-enembe-ditetapkan-sebagai-tersangka-kasus-pencucian-uang">Gubernur Papua Nonaktif Lukas Enembe Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Pencucian Uang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ramson Siagian dalam RDP dengan PT Pertamina menyoroti penyebab kilang dan depo Pertamina terbakar berkali-kali. Ia menyebut, salah satu penyebabnya, karena Pertamina kurang bersedekah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Ramson saat Komisi VII DPR RI rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina, Selasa (4/4) kemarin. Ia menyebut, Pertamina kurang bersedekah sehingga perusahaan pelat merah itu kerap mendapatkan musibah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ramson yang merupakan anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah 10 itu menuturkan, sarung yang diminta dari Pertamina dibagi-bagikan kepada warga di dapilnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ngomong soal amal. Periode kemarin pas dapil saya butuh sarung, saya WA (Whatsapp) Bu Dirut (Nicke Widyawati) dan langsung dikirim 2.000 sarung," ungkap Ramson.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461723/kpk-yakin-dewas-akan-profesional-tangani-laporan-mantan-dirlidik-kpk-brigjen-pol-endar-priantoro">KPK yakin Dewas Akan Profesional Tangani Laporan mantan Dirlidik KPK Brigjen Pol Endar Priantoro</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Ramson menuturkan sarung tersebut tak didapat di periode saat ini, karena harus mengantongi izin dari Menteri BUMN Erick Thohir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sekarang satu sarung enggak bisa, katanya harus Pak Erick semua gitu,&rdquo; keluh Ramson.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Sarung minta saya aja bilang, berapa dia minta?," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).

Legislator Gerindra Mengeluh Tak Lagi Dapat Jatah Sarung dari Pertamina, Dasco: Minta Saya Aja!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Dasco-dpr-goid.jpg" alt="Dasco" width="100%">
<figcaption>Dasco</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons masalah pelanggaran lalu lintas yang kerap dilakukan Warga Negara Asing (WNA) di Bali. Dasco meminta aparat penegak hukum (APH) untuk memberikan tindakan tegas, karena merugikan pengguna jalan lain termasuk masyarakat setempat.<br /> <br /> “Tentunya soal WNA di Bali itu kita akan sampaikan kepada penegak hukum dan diharapkan masalah pelanggaran lalu lintas, akan juga ditegakkan di sana sesuai dengan peraturan dan juga sesuai dengan kearifan lokal,” kata Dasco kepada wartawan, Rabu (15/3).<br /> <br /> Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menyampaikan, pihaknya sudah melakukan kunjungan kerja ke Bali pada saat reses. Ia menyebut,sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, seorang WNA tidak bisa mendapatkan e-KTP pada umumnya.<br /> <br /> Namun, hanya bisa mendapatkan KTP khusus, dengan syarat memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.<br /> <br /> “Untuk kasus itu, saat ini sedang diproses oleh penegak hukum, karena itu adalah semacam modus dari sindikat yang baru mulai di Bali. Sehingga kita harapkan dengan adanya penegakan hukum dan pendidikan yang meluas dari penegak hukum itu tidak akan menjadi satu preseden yang akan terjadi berulang kali di Bali,” tegas Dasco.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, dalam sepekan terakhir ada 171 WNA di Pulau Bali, yang ditindak karena melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud tidak menggunakan helm saat berkendara, tidak memiliki pelat nomor polisi dan juga menggunakan pelat palsu.<br /> <br /> Menyikapi hal ini, Gubernur Bali memutuskan melarang turis asing atau WNA yang melakukan perjalanan wisata untuk menyewa atau rental motor.

Dasco Minta Aparat Tindak Tegas WNA Pelanggar Lalu Lintas di Bali

Dasco Ahmad

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dasco Ahmad

Berita Terkini

Dasco: RUU Perampasan Aset, Hukum Adat, dan PPRT Sudah Masuk Prolegnas, Segera Dirampung DPR Periode Berikutnya

Usai Ditemui Waketum NasDem, Dasco Ungkap Akan Ada Kabar Bahagia

Legislator Gerindra Mengeluh Tak Lagi Dapat Jatah Sarung dari Pertamina, Dasco: Minta Saya Aja!

Dasco Minta Aparat Tindak Tegas WNA Pelanggar Lalu Lintas di Bali

Download Aplikasi JawaPos.com