<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/rizallll-2073133511.jpeg" alt="Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rizal Bawazier, menegaskan bahwa wajib pajak tidak perlu merasa takut terhadap Account Representative (AR), pemeriksa, maupun penyidik pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai meningkatkan fungsi Account Representative (AR) hingga menyerupai pemeriksa pajak. &ldquo;Saat ini Dirjen Pajak meningkatkan fungsi Account Representative (AR) menjadi pemeriksa pajak. Tidak ada dasar hukumnya dalam Undang-Undang Perpajakan,&rdquo; kata Rizal kepada wartawan, Jumat (27/2). Ia mengingatkan, agar tidak terjadi pergeseran fungsi yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan kewenangan di lapangan. Menurutnya, fungsi penelitian dan fungsi pemeriksaan merupakan dua hal berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan. &ldquo;Fungsi penelitian menjadi bias dengan fungsi pemeriksaan. Ini jangan sampai dijadikan alat pemaksaan oleh AR kepada wajib pajak. Jangan sampai seperti berburu di kebun binatang,&rdquo; tegasnya. Legislator Fraksi PKS itu juga mendorong wajib pajak untuk berani menyampaikan kebenaran dan tidak tunduk pada tekanan yang tidak sesuai ketentuan. Ia meminta agar setiap tindakan yang dinilai arogan atau mengandung unsur ancaman segera dilaporkan. &ldquo;Wajib pajak harus berani mengatakan yang sebenarnya. Bukan zamannya lagi wajib pajak takut kepada AR, pemeriksa, dan penyidik pajak. Laporkan saja jika ada tindakan arogan dan ancaman,&rdquo; ujarnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewajiban membayar pajak tetap merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Namun, penagihan pajak harus dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas. &ldquo;Setiap warga negara memang diwajibkan membayar pajak, tetapi penagihan pajak tanpa dasar hukum yang jelas atau berada di wilayah abu-abu, itu namanya perampokan (robbery),&rdquo; ucap Rizal. Dalam konteks penerimaan negara yang tengah mengalami shortfall, Rizal menilai pemerintah seharusnya mendorong optimalisasi penerimaan pajak yang cepat dan berkelanjutan, bukan sekadar menghasilkan angka koreksi besar dari hasil pemeriksaan yang pada akhirnya berujung pada sengketa. &ldquo;Dalam kondisi shortfall penerimaan pajak saat ini, yang dibutuhkan pemerintah adalah penerimaan yang cepat, bukan hasil pemeriksaan dengan koreksi besar tetapi akhirnya wajib pajak mengajukan keberatan dan banding,&rdquo; pungkasnya.

DPR ingatkan potensi abuse of power dalam fungsi AR pajak. Dasar hukum harus jelas supaya penagihan pajak adil dan sesuai aturan.

DPR Ingatkan Potensi Abuse of Power dalam Fungsi AR Pajak, Dasar Hukumnya Harus Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/19/O7yzhcBBOeJG7aJELTWcdCyBWwcicUafUHTiNAQE-123958794.jpg" alt="Irjen Pol Mohammad Iqbal resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Irjen Pol Mohammad Iqbal resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyoroti pelantikan Irjen Pol. Mohammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI. Ia meyakini, penempatan Iqbal tersebut merujuk pada filosofi konstitusional Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai sesuai mandat reformasi Polri dalam TAP MPR No. 7 Tahun 2000. "Secara khusus Memorie Van Teolichting TAP MPR tersebut, memberikan moral call pentingnya Polri melakukan peran pelayanan Publik pada masyarakat dengan karakter sipil secara profesional dan sesuai kebutuhan masyarakat," kata Rudianto Lallo kepada wartawan, Jumat (23/5). "Hal ini semakin dipertegas pada kewajiban konstitusional Polri pada Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan tugas dan fungsi kepolisian sebagai pengayom, pelindung, pelayan masyarakat serta penegakan hukum. Semangat inilah yang mengilhami karakter hukum lahirnya UU Polri," sambungnya. Ia menambahkan, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juga memberikan legitimasi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi kepolisian. "Pasal 28 Ayat (3) UU Kepolisian menyatakan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Namun, penugasan aktif juga dimungkinkan jika relevan dengan fungsi kepolisian dan berdasarkan perintah Kapolri," paparnya. Legislator yang akrab disapa Rudal itu juga menyoroti Pasal 28 Ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang berbunyi, Anggota Kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Menurutnya, berdasarkan tafsir autentik ketentuan Pasal 28 (3) UU tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan, jabatan di luar Kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak penugasan dari Kapolri. "Artinya berdasarkan tafsir otentik dengan logika hukum acontrario jika jabatan tersebut memiliki sangkut paut dengan tugas dan fungsi Kepolisian dan/atau dengan berdasarkan penugasan Kapolri hal tersebut dapat dilakukan terhadap perwira tinggi polisi aktif selama berdasarkan penugasan Kapolri dan relevan dengan tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana mandat Konstitusi Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang didasarkan pada kebutuhan lembaga dan semangat sinergi antarinstitusi untuk meningkatkan pencapaian tujuan bernegara," jelas dia. Anggota Fraksi Partai NasDem itu menegaskan, penempatan Irjen Iqbal sebagai Sekjen DPD harus dilihat secara utuh, baik dari aspek filosofis maupun regulasi. "Ini bukan hal baru. Selama penugasan tersebut sesuai dengan kebutuhan lembaga dan mendukung sinergi antar-institusi, maka secara hukum sah dilakukan," pungkasnya. &nbsp;

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyoroti pelantikan Irjen Pol. Mohammad Iqbal sebagai Sekjen DPD RI.

Komentari Penempatan Irjen Iqbal jadi Sekjen DPD RI, Komisi III DPR Beberkan Dasar Hukumnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/03/menaruh_segitiga_pengaman__1_-3304306267.jpg" alt="Ilustrasi memasang segitiga pengaman saat kendaraan dalam keadaan darurat. (Freepik)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memasang segitiga pengaman saat kendaraan dalam keadaan darurat. (Freepik).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Segitiga pengaman atau segitiga berwarna merah adalah alat yang biasa ada di mobil dan sangat vital dalam memastikan keselamatan anda di jalan. Alat ini bukan hiasan, tetapi memiliki fungsi krusial dalam situasi darurat.&nbsp; Contohnya seperti kecelakaan atau kerusakan kendaraan di jalan. Saat sedang berhenti di area berbahaya seperti bahu jalan tol, pengendara mobil wajib memasang segitiga pengaman ini. Segitiga pengaman untuk mobil adalah alat keamanan yang sangat penting dan harus selalu ada dalam setiap kendaraan. Alat ini memiliki bentuk segitiga dengan panjang sisi sekitar 40 cm dan lebar 5 cm. Segitiga ini biasanya berwarna merah dan memiliki fungsi khusus untuk memantulkan cahaya saat terkena sinar lampu. Sehingga mudah terlihat oleh pengendara lain, terutama di malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk. Penanda segitiga biasanya disimpan di bagian belakang mobil, seringkali di dalam kotak alat bersama dengan peralatan lain seperti dongkrak dan ban serep. Dengan memasang segitiga ini, pengendara lain dapat mengantisipasi dan memperlambat laju kendaraan mereka, sehingga mencegah kecelakaan. Dalam situasi darurat, segitiga ini dapat diletakkan di belakang mobil untuk memberitahu pengendara lain bahwa ada kendala di depan, seperti ketika mobil mogok di tengah jalan. Dengan demikian, mereka dapat mengurangi kecepatan atau mengganti jalur untuk menghindari tabrakan.&nbsp; Penanda segitiga juga berfungsi untuk melindungi pengendara yang sedang memperbaiki mobil mereka di jalan. Yang perlu diketahui juga, penggunaan segitiga pengaman ini juga ternyata ada dasar hukumnya, lho. Nggak banyak orang tahu, di Indonesia, peraturan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 57 ayat 3C dan Pasal 121 dari Undang-undang ini secara spesifik mengatur tentang penggunaan penanda segitiga. Pasal 57 ayat 3C menyatakan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir dalam kondisi darurat di jalan harus memasang segitiga keselamatan, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lainnya. Pasal 121 dari Undang-undang yang sama juga menegaskan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga ini dalam kondisi darurat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu, seperti yang diatur dalam Pasal 298. Selain itu, jika kendaraan tidak dilengkapi dengan segitiga pengaman mobil, pengemudi juga dapat dikenai hukuman berupa pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda sebesar Rp 250 ribu. Sanksi itu diatur dalam Pasal 278. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993, penanda segitiga harus ditempatkan di permukaan jalan, baik di bagian depan maupun belakang kendaraan yang berhenti. Untuk jarak minimal antara posisi mobil yang berhenti dengan segitiga ini adalah 4 meter, dan jarak dari samping mobil tidak boleh melebihi 40 cm.

Segitiga pengaman atau segitiga berwarna merah adalah alat yang biasa ada di mobil dan sangat vital dalam memastikan keselamatan anda.

Pengendara Mobil Wajib Tahu, Penggunaan Segitiga Pengaman Berwarna Merah Ternyata Ada Dasar Hukumnya Lho

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/IMG-20240215-WA0014-3664538780.jpg" alt="Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R. Haidar Alwi." width="100%">
<figcaption>Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R. Haidar Alwi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wacana hak angket sebagai respons adanya dugaan pelanggaran dalam Pemilu 2024 terus bergulir. Pihak-pihak yang berniat melakukan hak angket diminta hati-hati. Pasalnya, tanpa dasar atau kerangka representasi yang kuat, hak angket berpotensi memicu kerusuhan di masyarakat. Founder Haidar Alwi Institute (HAI) R. Haidar Alwi menilai, hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu dapat memicu kerusuhan besar, jika mengabaikan kerangka representasi rakyat. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 Ayat 2 UU 13/2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPP (MD3). "Sekiranya hak angket hanya akan merepresentasikan sebagian kecil rakyat yang ada pada posisi kontra hasil pemilu, dikhawatirkan akan timbul gelombang keributan yang lebih besar dari kalangan rakyat," kata Haidar Alwi di Jakarta pada Senin (26/2). Haidar Alwi menegaskan, upaya politik hak angket jangan sampai mengorbankan rakyat. Apalagi demi hasrat elite politik yang haus kekuasaan semata. Dia juga menyinggung hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang merepresentasikan 83,6 persen responden puas terhadap penyelenggaran Pemilu 2024. Serta sebanyak 76,4 persen responden menyatakan pemilu telah berlangsung jurdil. Artinya, kalangan rakyat yang dapat dijadikan representasi hak angket hanya sebagian kecil saja. "Meskipun partai-partai pengusul hak angket jumlah kursinya di DPR besar," ujar Haidar. Hak angket sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR tidak tepat jika ditujukan hanya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres tanpa menyertakan Pileg. "Bilamana hak angket dilakukan secara parsial, Pilpres saja misalnya, maka motifnya patut dipertanyakan," kata dia. Karena Pilpres dan Pileg adalah sepaket dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Menurutnya Pileg memiliki potensi kecurangan yang lebih besar ketimbang Pilpres. Sebab, proses penghitungan suara Pileg biasanya dilakukan pada malam hingga dini hari setelah proses penghitungan suara Pilpres. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 Ayat 2 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur urutan proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan mulai dari Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pada siang hingga sore hari ketika penghitungan suara Pilpres berlangsung, masih banyak masyarakat yang ikut mengawasi. Termasuk menyaksikan dan mendokumentasikan selain para saksi masing-masing calon, pengawas pemilu, aparat bahkan wartawan. "Namun pada malam hingga dini hari saat penghitungan suara Pileg dilakukan, TPS makin sepi dan konsentrasi para pihak mulai menurun karena mengantuk dan kelelahan," jelasnya. Akibatnya dapat membuka celah yang lebih besar untuk terjadinya praktik kecurangan pemilu. Terlebih bila ada partai yang kekurangan saksi kemungkinan besar juga menjadi sasaran untuk dicurangi. Dia mengungkapkan salah satu bentuk kecurangan Pileg yang sering terjadi adalah pencurian atau jual beli suara. Baik antar-caleg maupun antar-partai. Tidak mengherankan bila di satu sisi ada pemberitaan mengenai caleg kehilangan perolehan suara. Sedangkan di sisi lain ada caleg kaya raya atau caleg anak pejabat yang secara mengejutkan mendapat perolehan suara yang fantastis. "Apalagi dengan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen, perolehan suara caleg partai kecil rawan diperjualbelikan," kata Haidar. Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa melapor ke Bawaslu, Gakumdu, DKPP dan Mahkamah Konstitusi. Karena dugaan kecurangan pemilu seharusnya dibawa ke ranah hukum, bukan ditarik ke ranah politik.

Hak angket tanpa dasar atau kerangka representasi yang kuat bisa berpotensi memicu kerusuhan di masyarakat. Makanya, elite perlu hati-hati.

Hak Angket Tanpa Dasar Yang Kuat Bisa Picu Kerusuhan di Tengah Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/39.jpg" alt="Pebola voli Kudus Sukun Badak Aji Maulana (kiri) menahan smash dari pebola voli Bogor Lavani Hendra Kurniawan (kanan) pada laga Proliga 2022 di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/1/2022). ANTARA FOTO/Yuli" width="100%">
<figcaption>Pebola voli Kudus Sukun Badak Aji Maulana (kiri) menahan smash dari pebola voli Bogor Lavani Hendra Kurniawan (kanan) pada laga Proliga 2022 di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/1/2022). ANTARA FOTO/Yuli</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Jogjakarta berencana mengusulkan revisi Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Wilayah. Hal itu sebagai salah satu upaya menyamakan dasar hukum pembentukan kelembagaan di wilayah. Mulai dari RT, RW, pengurus kampung, termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.  ”Saat ini, dasar hukum pembentukan kelembagaan di wilayah masih berbeda-beda. Ada yang sudah didasarkan pada peraturan daerah tetapi ada juga yang masih didasarkan pada peraturan wali kota,” kata Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Jumat (20/5).  Menurut dia, Pemerintah Kota Jogjakarta memandang perlu dilakukan revisi terhadap peraturan daerah yang mengatur pembentukan kelembagaan di wilayah. Sehingga, nanti lebih tertata dan memudahkan koordinasi serta fasilitasi.  ”Jika aturan pembentukannya dijadikan satu, dasarnya akan menjadi sama sehingga lebih memudahkan koordinasi. Termasuk untuk penyaluran dana hibah dan lainnya,” ujar Heroe.  Selain itu, lanjut Heroe, ada usul dari masyarakat agar pemilihan pengurus RT, RW, kampung, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dapat digelar serentak. Saat ini, pemilihan pengurus RT, RW, kampung, dan LPMK tidak dapat digelar serentak karena masa jabatannya berbeda-beda.  Pengurus RT dan RW memiliki masa jabatan 3 tahun, sedangkan kampung dan LPMK memiliki masa jabatan 5 tahun. ”Apakah nanti masa jabatan RT atau RW yang ditambah atau pengurus kampung dan LPKM yang dipercepat, itu semua tergantung dari hasil pembahasan,” terang Heroe.  Dia mengatakan, penyusunan naskah akademik untuk kepentingan revisi peraturan daerah sudah selesai dilakukan. Pemerintah Kota Jogjakarta menggandeng akademisi dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menyusun naskah akademik tersebut.  ”Akan dilakukan pembahasan secara internal di pemerintah kota terlebih dulu sebelum diajukan ke DPRD Kota Jogjakarta untuk diusulkan masuk ke Propemperda,” papar Heroe.  Heroe berharap usul revisi perda tersebut bisa diajukan melalui APBD Perubahan 2022. Apabila tidak memungkinkan akan diajukan untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2023.

Pemkot Jogjakarta Usulkan Revisi Perda Kelembagaan Wilayah

dasar hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dasar hukum

Berita Terkini

DPR Ingatkan Potensi Abuse of Power dalam Fungsi AR Pajak, Dasar Hukumnya Harus Jelas

Komentari Penempatan Irjen Iqbal jadi Sekjen DPD RI, Komisi III DPR Beberkan Dasar Hukumnya

Pengendara Mobil Wajib Tahu, Penggunaan Segitiga Pengaman Berwarna Merah Ternyata Ada Dasar Hukumnya Lho

Hak Angket Tanpa Dasar Yang Kuat Bisa Picu Kerusuhan di Tengah Masyarakat

Pemkot Jogjakarta Usulkan Revisi Perda Kelembagaan Wilayah

Download Aplikasi JawaPos.com