<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/16/V4OB74qOYy1EzoPpt5mlezgFX5USnXumPSQoqT6j-1-1355212203.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meninjau pembongkaran bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung di kawasan Puncak, Kab. Bogor (14/7). (Humas Kemen-LH)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meninjau pembongkaran bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung di kawasan Puncak, Kab. Bogor (14/7). (Humas Kemen-LH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen-LH) menyampaikan ultimatum kepada 33 unit usaha yang melanggar aturan di Puncak, Bogor. Usaha-usaha yang menyalahi aturan lingkungan hidup itu, wajib membongkar sendiri bangunannya. Batasnya sampai sebelum Agustus depan.&nbsp; Ultimatum itu disampaikan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq saat melakukan inspeksi ke kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, Puncak, Bogor. Dia mengatakan sebanyak 33 unit usaha atau kegiatan komersial yang terbukti melanggar tata kelola lingkungan. Ironisnya mereka belum menindaklanjuti sanksi administratif yang dijatuhkan Kemen-LH. Diantara yang dijatuhi sanksi itu adalah 13 unit usaha kemitraan berupa Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah. Perintahnya kewajiban pembongkaran bangunan dan penanaman pohon.&nbsp; Kemudian ada sembilan unit 9 usaha lainnya telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Lingkungan. Sanksi ini merupakan hukuman lapis kedua, karena pemerintah daerah yang menerbitkan izin tidak menjalankan kewajiban pencabutan tersebut. "Dari tinjauan hari ini, saya pastikan bahwa beberapa unit usaha yang menjadi bagian kemitraan KSO dengan PTPN I Regional 2 telah memulai pembongkaran," kata Hanif dalam keterangannya (28/7). Dia mencontohkan ada delapan gazebo dan satu restoran yang sudah dibongkar. Pembongkaran mandiri oleh pelaku usaha itu, menurut Hanif patut diapresiasi.&nbsp; Sayangnya dari pantauan Kemen-LH unit usaha yang patuh dengan menjalankan pembongkaran mandiri tidak sampai separuh. Sisanya belum menunjukkan langkah nyata pembongkaran. Hanif menyampaikan ultimatum bahwa seluruh pembongkaran wajib rampung paling lambat akhir Agustus. "Jika tidak, negara akan turun tangan secara paksa sesuai hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup," tandasnya.&nbsp; Dalam sidak itu, Kemen-LH menyoroti penginapan Bobocabin di Agrowisata Gunung Mas yang tetap beroperasi meski telah dikenai sanksi. Hanif sempat menemui langsung pengelola dan menegaskan bahwa pembongkaran harus segera dilakukan. "Kalau ini belum dilakukan pembongkaran, kami akan kenakan Pasal 114. Tidak apa-apa, Bapak punya pengacara. Kita bertemu saja di pengadilan,&rdquo; ujar Hanif. &nbsp; Lain kasus di CV Mega Karya Nugraha yang berlokasi di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Mereka sudah melakukan pembongkaran mandiri. Perusahaan tersebut telah menerima Sanksi Administratif 776/2025 dari Menteri LH/Kepala BPLH pada 8 Mei lalu. CV Mega Karya Nugraha mengoperasikan wisata agro seperti pemandian dari mata air Ciburial, kedai kopi, gazebo, glamping, dan area perkemahan. &nbsp; CV Mega Karya Nugraha telah menghentikan kegiatan operasional dan mulai melakukan pembongkaran mandiri. Termasuk membongkar delapan unit gazebo dan satu bangunan restoran atau kafe. Proses pembongkaran ini diharapkan tuntas sebelum batas waktu Agustus depan.&nbsp;

Kemen-LH berikan ultimatum kepada 33 unit usaha di Puncak untuk bongkar bangunan ilegal sebelum Agustus. Sanksi tegas menanti yang tak patuh

Kementerian Lingkungan Hidup: Deadline Pembongkaran Bangunan di DAS Ciliwung Sebelum Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/16/V4OB74qOYy1EzoPpt5mlezgFX5USnXumPSQoqT6j-1-1355212203.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meninjau pembongkaran bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung di kawasan Puncak, Kab. Bogor (14/7). (Humas Kemen-LH)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meninjau pembongkaran bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung di kawasan Puncak, Kab. Bogor (14/7). (Humas Kemen-LH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setiap kali hujan lebat, sebagian kawasan di Jakarta dan sekitarnya langsung banjir. Di antara penyebabnya adalah daerah aliran sungai (DAS) di hulunya menciut akibat pemanfaatan komersial. Sejumlah bangunan yang berdiri di DAS terus ditertibkan oleh pemerintah. Salah satu yang ditertibkan lewat pembongkaran adalah Nuansa Senja Cafe dan Cabin milik PT Sakawayana, yang berdiri di Jalan Citeko Panjang, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua. Hasil analisis Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen-LH) menunjukkan bangunan ini berada dalam kawasan hulu DAS Ciliwung. Zona penting ini masuk dalam prioritas nasional pemulihan lingkungan akibat kerusakan ekologis dan tingginya risiko bencana hidrologis di wilayah hilir. Pembongkaran bangunan tersebut ditinjau langsung oleh Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq. &ldquo;Hari ini, sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, pihak pengelola telah memulai proses pembongkaran,&rdquo; katanya saat melakukan peninjauan (14/7). Hanif mengatakan, dalam beberapa minggu ke depan, seluruh bangunan akan dirobohkan secara bertahap. Hanif mengapresiasi itikad baik PT Sakawayana yang telah menaati sanksi administratif dengan pembongkaran mandiri. Pemantauan pembongkaran dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, dan jajaran direksi PTPN. Dalam kesempatan itu, Hanif mengingatkan bahwa masih ada 13 usaha atau entitas kerja sama operasi (KSO) lainnya di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN yang belum menjalankan kewajiban pembongkaran. "Kami tidak akan ragu untuk menaikkan statusnya menjadi pidana," katanya. Apabila tidak ada kepatuhan terhadap sanksi administratif yang telah dikeluarkan. Hanif menjelaskan pemerintah menargetkan seluruh bangunan tanpa izin di area KSO PTPN harus dibongkar paling lambat Agustus 2025. Jika tidak dilakukan secara sukarela, pembongkaran akan dilakukan secara paksa oleh pemerintah. Kemudian disertai penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hanif juga menyampaikan mereka akan kembali melakukan penyegelan terhadap vila dan tempat wisata yang dibangun di atas lahan HGU PTPN tanpa izin. Dengan luas okupasi ilegal yang diperkirakan mencapai lebih dari 400 hektar. Seluruh bangunan akan ditertibkan sebagai bagian dari langkah tegas pemulihan ekosistem. "Yang diduduki tanpa izin seluas 400 hektar lebih. Penertiban dan penyegelan serta pembongkaran tempat wisata akan dilakukan menyeluruh pada HGU PTPN," kata Hanif. Dia menyebutkan kawasan hulu DAS Ciliwung memiliki luas tangkapan air sekitar 39 ribu hektare. Keberadaannya memberikan kontribusi besar terhadap banjir di wilayah hilir seperti Jakarta. (wan)

Zona penting ini masuk dalam prioritas nasional pemulihan lingkungan akibat kerusakan ekologis dan tingginya risiko bencana hidrologis.

Picu Banjir di Jakarta, Bangunan Liar di DAS Ciliwung Mulai Dibongkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/Gubernur-Jawa-Barat-Dedi-Mulyadi-Dery-Ridwansah-1JPG-175640894.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan pers kepada awak media di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan pers kepada awak media di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kantor Kementerian Lingkungan Hidup (LH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Jakarta, Selasa (17/6). Pertemuannya dengan Menteri LH/BPLH Hanif Faisol Nurofiq itu membahas mengenai masalah strategis lingkungan hidup di Jawa Barat dan Jakarta. Di antaranya daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung. Kemudian, pembahasan mengarah kepada pengembalian fungsi hutan, pengelolaan sampah, dan evaluasi tata ruang, khususnya berhubungan dengan penghapusan zona rawan bencana pada dokumen perencanaan sebelumnya. Mendapat kunjungan dari Dedi Mulyadi, Hanif Faisol sangat terima kasih. Dia menekankan pentingnya kerja sama antar lembaga untuk mengatasi sejumlah masalah lingkungan. "Pak Gubernur berkenan berkunjung dan memberikan update tentang beberapa kegiatan yang kita lakukan bersama, termasuk skenario penanganan pemulihan kawasan Puncak. Dia juga memberikan perspektif tentang langkah-langkah kolaboratif yang akan kita ambil bersama," tutur Hanif Faisol seperti dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos Group), Rabu (18/6).&nbsp; Tak hanya itu, dia juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengembangkan sejumlah rencana pemulihan DAS Ciliwung, terutama di sisi hulu. Dia berharap hal ini bisa dilaksanakan dengan segera. Selain pemulihan tersebut, masalah kerusakan lingkungan seperti tambang emas ilegal bisa menjadi perhatian bersama.&nbsp;"DAS-DAS lain juga tentu menjadi perhatian Pak gubernur untuk kita tangani bersama, tidak terkecuali kerusakan lingkungan di tempat lain seperti adanya tambang emas ilegal, yang kita diskusikan untuk kita tangani bersama," tuturnya. Dalam kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi mengungkapkan komitmennya untuk menghidupkan kembali program pemulihan lingkungan yang telah diabaikan sebelumnya. "Pertama, kita ingin menghidupkan air, tidak ada lagi halangan saat ia mengalir. Kedua, kita ingin menghidupkan sumber-sumber air, hutan harus kembali menjalankan fungsinya," katanya. Ketiga, dia menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus diperbaiki untuk mencegah masalah lingkungan. Dan keempat, dia mengatakan bahwa evaluasi tata ruang sangat penting. &ldquo;Karena dari keterangan Pak Menteri, sebelumnya ada penghilangan zona rawan bencana dalam dokumen tata ruang," jelas KDM. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016155653/krisis-lingkungan-mengancam-jakarta-dan-banten-gubernur-dedi-mulyadi-beri-peringatan">Krisis Lingkungan Mengancam Jakarta dan Banten, Gubernur Dedi Mulyadi Beri Peringatan</a> Dia pun berharap agar keputusan yang dicapai selama pertemuan bisa diterapkan dengan segera. Tujuannya untuk mencapai kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. "Jakarta itu keharmonisan lingkungannya dan ketenangan warganya bergantung pada Jawa Barat. Jika hulu di Jawa Barat tertata, maka Jakarta pun akan bahagia," tutupnya.&nbsp;

Gubernur Dedi Mulyadi kunjungi Kementerian Lingkungan Hidup, diskusikan masalah lingkungan, pemulihan DAS Ciliwung, dan kerja sama.

Gubernur Jabar Pulihkan Kawasan DAS Ciliwung hingga Puncak, Dedi Mulyadi Temui Menteri LH Hanif Faisol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Bogor-Ekspedisi-Ciliwung-08.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya pada Ekspedisi Susur Sungai Ciliwung Bogor-Jakarta, pada November 2020. Pemkot Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya pada Ekspedisi Susur Sungai Ciliwung Bogor-Jakarta, pada November 2020. Pemkot Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya menyebut, wilayah hulu yakni Bogor sering menjadi tertuduh penyebab banjir di Jakarta. Padahal banyak faktor yang menjadi penyebab banjir di ibu kota negara.  ”Aliran air dari hulu memang menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta. Tapi jika tinggi muka air di Bendung Katulampa siaga 1. Pada Sabtu (20/1), tinggi muka air di Bendung Katulampa hanya siaga 3,” kata Bima Arya seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor.  Menurut Bima Arya, sebagian lokasi di Jakarta sudah tergenang banjir. Itu artinya volume air di Jakarta sudah tinggi. Bicara hulu, bukan sekadar bicara kiriman air dari Bogor, tapi juga bicara kondisi daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung dari hulu menuju ke hilir di Jakarta.  ”Penyebab banjir di Jakarta, di antaranya juga dipengaruhi kondisi DAS Ciliwung ke Jakarta. Banyak dibangun rumah liar, banyak sampah dan limbah, dan terjadi pendangkalan,” terang Bima Arya.  Menurut Bima, dari ekspedisi Ciliwung yang dilakukannya mulai dari Kota Bogor sampai ke Pintu Air Manggarai di Jakarta, November 2020, dia telah berkirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.  "Dalam surat tersebut, kami menyampaikan hasil ekspedisi Ciliwung, mengusulkan penanganan DAS Ciliwung tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi harus bersama-sama secara komprehensif dan terintegrasi,” tutur Bima Arya.  Persoalan banjir di Jakarta, kata dia, tidak bisa diselesaikan sepihak dan dalam waktu singkat. Tapi, harus bersama dari hulu sampai hilir dan membutuhkan proses yang tidak sebentar.  ”Penanganan persoalan banjir di Jakarta tidak bisa parsial dan temporer saat musim hujan saja,” ujar Bima Arya.  Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat meninjau Pintu Air Manggarai menyebut, banjir di Jakarta, salah satu penyebabnya adalah limpahan air dari kawasan hulu yakni dari Bogor dan dari kawasan tengah yakni Depok.  Berdasar data laman bpbdjakarta.go.id, pada Sabtu (20/2), tinggi muka air (TMA) di Bendung Katulampa Bogor adalah 60 cm atau siaga 4. Sedangkan, TMA di beberapa pintu air di Jakarta ada yang siaga 1 dan 2. Yakni di Pintu Air Karet, Pintu Air Angke Hulu Siaga, serta di Pintu Air Sunter Siaga I.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/S9c4V1FBhns

Bima Arya Sebut Wilayah Hulu Sering Tertuduh Penyebab Banjir Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/tata-das-ciliwiung-pemerintah-siapkan-rp-257-miliar_m_102082.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Bandung mengganggarkan Rp 257 miliar untuk menata Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan&nbsp;hulu Sungai Cimanuk. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Sofia Nataprawira, pihaknya saat ini tengah fokus&nbsp;terhadap penghijauan di sekitar DAS Citarum.&nbsp; "Tepatnya dari hulu hingga hilir Sungai Citarum," kata Sofian kepada wartawan, Jumat (13/1). Sedangkan untuk anggaran Citarum dirinya belum mengetahui karena masih dalam proses penyusunan Dipa dari kementerian. Dikatakannya, total anggaran yang disediakan Pemerintah Pusat mencapai Rp326 miliar. Dia menuturkan, total lahan kritis di&nbsp;Kabupaten Bandung mencapai 2.500 hektar baik dari kawasan hulu dan hilir. Menurutnya, lahan kritis ini bukan hanya di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut saja, di wilayah Nusa Tenggara&nbsp;Barat juga mengalami. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bersama Direktorat Jendral Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan sejumlah Pemda&nbsp;yang wilayahnya dilintasi Sungai Citarum, melakukan pertemuan untuk membahas penanganan permasalahan yang sudah bertahun-tahun ini.(nif/rmol/mam/JPG)

Tata DAS Ciliwiung, Pemerintah Siapkan Rp 257 Miliar 

das ciliwung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#das ciliwung

Berita Terkini

Kementerian Lingkungan Hidup: Deadline Pembongkaran Bangunan di DAS Ciliwung Sebelum Agustus

Picu Banjir di Jakarta, Bangunan Liar di DAS Ciliwung Mulai Dibongkar

Gubernur Jabar Pulihkan Kawasan DAS Ciliwung hingga Puncak, Dedi Mulyadi Temui Menteri LH Hanif Faisol

Bima Arya Sebut Wilayah Hulu Sering Tertuduh Penyebab Banjir Jakarta

Tata DAS Ciliwiung, Pemerintah Siapkan Rp 257 Miliar

Download Aplikasi JawaPos.com