<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/06/IMG-20251206-WA0003-2318573696.jpg" alt="Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengejar para pihak yang diduga bertanggung jawab atas kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengejar para pihak yang diduga bertanggung jawab atas kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bergerak cepat menindaklanjuti instruksi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan membentuk tim gabungan untuk mengejar para pihak yang diduga bertanggung jawab atas kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Berdasarkan temuan awal, terdapat 12 subjek hukum&mdash;baik perusahaan maupun perseorangan&mdash;yang disinyalir terlibat dalam kerusakan lingkungan tersebut. Langkah ini diambil menyusul bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Dirjen Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan komitmen penegakan hukum meski kondisi lapangan sangat menantang. "Meski terkendala cuaca ekstrem dan kondisi jalan yang sulit diakses, bahkan kami mendapatkan laporan bahwa mobil tim lapangan terperosok dan peralatan sebagian hilang, Tim Gabungan secara simultan terus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan penyegelan terhadap 12 subjek hukum yang telah teridentifikasi. Ini adalah bukti komitmen tanpa kompromi kami dalam menegakkan hukum di bidang kehutanan dan melindungi keselamatan publik," ujarnya. Sejak Jumat, 4 Desember 2025, Ditjen Gakkum telah memasang papan peringatan di lima titik: dua lokasi berada dalam konsesi PT TPL dan tiga titik lainnya di lahan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) atas nama JAM, AR, dan DP. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah aktivitas lanjutan yang berpotensi memperburuk kondisi sekaligus mengamankan bukti bagi proses hukum berikutnya. Sementara itu, PPNS Balai Gakkum Sumatera tengah melakukan penyidikan terhadap pemilik PHAT bernama JAM. Kasus ini mencuat setelah ditemukan empat truk pengangkut kayu dari kawasan tersebut tanpa dilengkapi dokumen resmi SKSHH-KB. Penyelidik kini mendalami kemungkinan pola serupa pada pemilik PHAT lainnya. &ldquo;Sejalan dengan tindakan di lapangan, Ditjen Gakkum Kehutanan melalui Balai Gakkumhut Sumatera telah melakukan pemanggilan terhadap ke-12 subjek hukum tersebut untuk dimintai keterangan yang dijadwalkan pada hari Selasa, 9 Desember 2025,&rdquo; ujar Dwi. PPNS menetapkan JAM sebagai terduga pelanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU 18/2013 tentang P3H, dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp 2,5 miliar. Dari analisis awal, kerusakan hulu DAS&mdash;khususnya di Batang Toru dan Sibuluan&mdash;diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama banjir besar selain curah hujan ekstrem. Aktivitas pembukaan lahan ilegal dan dugaan praktik pembalakan liar melalui penyalahgunaan izin PHAT diduga kuat memperparah kondisi. "Kami melihat pola yang jelas: di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal, di situ potensi bencana di hilir meningkat drastis. Aktivitas di PHAT yang seharusnya legal, terindikasi disalahgunakan menjadi kedok untuk pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan negara di sekitarnya. Ini adalah kejahatan luar biasa yang mengorbankan keselamatan rakyat," tutur Dwi. Ia menegaskan bahwa langkah penyegelan merupakan bagian dari penegakan hukum yang lebih luas untuk memastikan bencana tak berulang. &ldquo;Ditjen Gakkum Kehutanan hadir untuk memastikan bahwa pemulihan pasca banjir tidak hanya bersifat reaktif. Kami menegakkan hukum kepada pihak-pihak yang merusak hulu DAS sehingga bencana serupa tidak terulang. Kami juga akan berkoordinasi erat dengan instansi terkait untuk memastikan adanya upaya restorasi hulu DAS dan perlindungan bagi komunitas terdampak,&rdquo; tegas Dwi. <h3 style="text-align: left;">Gunakan UU TPPU untuk Memiskinkan Pelaku</h3> Kemenhut memastikan bahwa penindakan tidak hanya berhenti pada kasus pidana kehutanan. Ditjen Gakkum akan mengaplikasikan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010) untukmenelusuri dan menyita aset yang berasal dari aktivitas kejahatan kehutanan. Langkah ini diharapkan memberi efek jera yang maksimal. Selain itu, Ditjen Gakkum juga tengah mengkaji kemungkinan menempuh gugatan perdata untuk memulihkan ekosistem hutan yang rusak. &ldquo;Kami akan mengupayakan penyelesaian hukum melalui gugatan perdata merujuk pada Pasal 72 jo. Pasal 76 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan guna memaksimalkan pemulihan fungsi ekosistem hutan,&rdquo; jelas Dwi. Kerja sama dengan Polri dan instansi teknis lain turut menjadi bagian dari strategi terpadu ini. Langkah rehabilitasi DAS, penanganan erosi, hingga perbaikan alur sungai yang tersumbat juga akan melibatkan Ditjen PDASRH, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap perusak lingkungan bukan sekadar sanksi administratif, tetapi upaya melindungi keselamatan masyarakat dan memastikan keberlanjutan ekosistem hutan di Indonesia.

Kemenhut bergerak cepat menindaklanjuti instruksi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan membentuk tim gabungan untuk mengejar mafia.

Kemenhut Bidik 12 Pihak yang Diduga Penyebab Kerusakan Hulu DAS Pemicu Banjir dan Longsor di Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/4nTg3uWuv5DNAA2E2nf6wR758MnwcJrnKYP0Ya7V-2446166115.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq rapat bersama Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar (13/9). (Humas Kemen-LH)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq rapat bersama Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar (13/9). (Humas Kemen-LH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banjir besar yang melanda Denpasar 10 September lalu, tidak semata karena hujan ekstrem. Tetapi juga dampak dari krisis daerah aliran sungai (DAS) Ayung. Saat ini tutupan hutan di DAS Ayung tinggal 3 persen. Tutupan hutan pada DAS sangat penting. Yaitu untuk serapan air hujan. Sehingga air ujan tidak sepenuhnya meluber atau mengalir ke hilir. Kasus serupa terjadi di Bekasi beberapa bulan lalu. Hujan lebat ditambah rusaknya ekosistem DAS Bekasi di hulunya, memicu banjir besar. Setelah terjadi banjir besar di Denpasar, Menteri Lingkungan Hidup (Men-LH) Hanif Faisol Nurofiq menggelar rapat bersama Gubernur Bali Wayan Koster (13/9). Data dari Kemen-LH menyebut, krisis tutupan hutan di DAS Ayung memperburuk kondisi saat terjadi banjir Denpasar.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016576786/wn-pakistan-dan-nigeria-jadi-sindikat-pemalsuan-dokumen-dan-overstay-di-indonesia">WN Pakistan dan Nigeria Jadi Sindikat Pemalsuan Dokumen dan Overstay di Indonesia</a>&nbsp; Dari total 49.500 hektare luas kawasan, hanya sekitar 1.500 hektare atau 3 persen yang masih berhutan. "Padahal secara ekologis minimal dibutuhkan 30 persen agar ekosistem tetap berfungsi optimal," kata Hanif. Dia menegaskan arah kebijakan nasional di sektor lingkungan hidup. Yaitu pengawasan ketat termasuk upaya untuk menghindari sejauh mungkin terjadinya konversi-konversi lahan yang tidak diperlukan. "Jadi kita mengharapkan tidak ada lagi konversi-konversi lahan untuk kegiatan terbangun seperti pembangunan villa, cottage dan lain sebagainya yang akan mengganggu serapan air," jelas Hanif. Selain mencegah alih fungsi lahan, persoalan sampah juga menjadi sorotan serius di pulau Dewata. Hanif mengatakan persoalan sampah harus ditangani di sumbernya. Tidak boleh lagi hanya dipindah dari satu titik ke titik lain. Karena sudah memperparah bencana banjir, sampai dengan membawa korban jiwa. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memperkuat pengawasan lingkungan, rehabilitasi kawasan hulu sungai, evaluasi tata ruang, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. &ldquo;Momentum ini harus menjadi pengingat bagaimana kita menjaga alam Bali agar tetap lestari dan tangguh menghadapi bencana,&rdquo; pungkas Hanif.&nbsp; Dalam rapat tersebut, dijelaskan bahwa curah hujan ekstrem pada 9 September mencapai 245,75 milimeter dalam sehari. Setara 121 juta meter kubik air di DAS Ayung.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/016576760/kemenangan-dramatis-perraud-dan-ethan-mbappe-bawa-lille-menang-atas-toulouse-calvin-verdonk-di-bangku-cadangan">Kemenangan Dramatis, Perraud dan Ethan Mbappe Bawa Lille Menang Atas Toulouse, Calvin Verdonk di Bangku Cadangan</a>&nbsp; Bencana banjir itu menelan 17 korban jiwa dengan lima orang lainnya masih hilang. Selain menghantam pemukiman dan infrastruktur, banjir diperparah oleh timbunan sampah yang menutup aliran sungai. &ldquo;Ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman perubahan iklim bagi Bali,&rdquo; tegas Wayan Koster.&nbsp; Dia juga menekankan pentingnya investigasi dari hulu hingga hilir untuk mencegah banjir berulang. Penelusuran pertama dari Tukad Badung dari hulu sampai hilir. Untuk mengetahui apakah terjadi penggundulan hutan. Sehingga mengurangi serapan air sehingga pada saat hujan lebat potensi banjirnya menjadi sangat besar.&nbsp;

Banjir besar di Denpasar disebabkan oleh krisis DAS Ayung dengan tutupan hutan hanya 3 persen, mengancam ekosistem dan keselamatan warga.

Banjir Denpasar Juga Terkait Krisis DAS Ayung, Tutupan Hutannya Tinggal Tiga Persen

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/menteri-lingkungan-hidup-521199784.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq usai membuka Rakor Teknis Pengembangan SDM Lingkungan Hidup di Serpong (15/4). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq usai membuka Rakor Teknis Pengembangan SDM Lingkungan Hidup di Serpong (15/4). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq prihatin dengan luasan area lindung atau serapan air di Puncak Bogor yang menyusut drastis. Dari 1,6 juta hektar, sekarang tinggal 400 ribuan hektar. Dia meminta pengusaha tidak lagi mendirikan hotel dan restoran di daerah aliran sungai (DAS) di Puncak, Bogor. Pesan tersebut disampaikan Hanif usai membuka Rakor Teknis Pengembangan SDM Lingkungan Hidup di Serpong, Tangerang Selatan kemarin (15/4). Dia mengatakan sekitar 1,2 juta hektar area lindung sudah berubah fungsi jadi perumahan dan tempat komersil lainnya. "Daya tampung atau resapan air berkurang. Kami harus melakukan pemulihan dan penjagaan," katanya. Area lindung berupa hutan yang masih tersisa, harus benar-benar dijaga. Supaya tidak beralih fungsi menjadi area pembangunan komersil. Kemudian area yang sudah terlanjur berubah, dikembalikan fungsinya menjadi area lindung secara bertahap. Hanif menekankan pentingnya peran daerah. Dia meminta daerah ikut menjaga wilayahnya. "Ingatkan para pengusaha-pengusaha itu, tidak lagi mendirikan hotel, restoran, dan lainnya di wilayah DAS di puncak," tandasnya. Pemda memiliki kewenangan pengawasan lingkungan hidup. Namun jika masih ada yang lalai, KLH atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) bisa turun menanganinya. Selain itu Hanif juga menyoroti perlunya menjaga luasan sawah. Dia mengatakan sawah di Jawa memiliki kesuburan yang lebih baik dibandingkan pulau-pulau lainnya. Sehingga perlu dijaga untuk menjaga stok pangan. Pemerintah daerah harus bisa memastikan laju alih fungsi sawah produktif menjadi hunian atau kawasan industri tidak terus terjadi. "Hilang satu hektar sawah di Jawa, perlu ganti lahan berhektar-hektar di pulau lain untuk menghasilkan padi yang sama," jelasnya. Hanif mengatakan lahan prima atau sawah harus terus dijaga keberadaannya. Dia mengatakan untuk menjaga sawah tetap bisa ditanami, atau area DAS di Puncak, Bogor tetap steril dari pembangunan komersil, perlu personel lingkungan hidup. Mulai dari penyuluh, pengawas, sampai dengan pengendali. Sayangnya sampai saat ini belum ada peta SDM lingkungan hidup. Sehingga tidak bisa disebutkan kebutuhan SDM lingkungan hidup yang ideal, untuk tiap-tiap daerah. SDM lingkungan hidup bisa ASN atau non-ASN. Dia berharap lewat rakor teknis itu, bisa dirancang peta kebutuhan SDM lingkungan hidup. Setelah diketahui jumlahnya, baru beranjak ke urusan kapasitas dan kapabilitas. "Seperti serial Avatar. Kita ini pengendali air, udara, tanah juga," katanya disambut meriah peserta rakor. (wan)

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta pengusaha untuk tidak mendirikan hotel dan restoran di daerah aliran sungai di Puncak.

Ingatkan Pentingnya Area Lindung, Menteri Hanif Faisol Nurofiq Minta Pengusaha Tidak Dirikan Hotel dan Restoran di DAS Puncak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/menteri-lh-2327040091.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberikan penjelasan ke wartawan di Jakarta (10/4). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberikan penjelasan ke wartawan di Jakarta (10/4). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Dia menyebutkan hampir seluruh sungai yang melintasi Jakarta, sudah tercemar. Mulai dari tercemar tingkat ringan, sampai tingkat berat.&nbsp; Informasi tersebut disampaikan Hanif dalam pertemuan dengan pelaku usaha kawasan industri Jabodetabek dan Karawang di Jakarta pada Kamis (10/4). Bahasan utama dalam pertemuan itu adalah mitigasi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Khususnya ketika akhir April atau awal Mei nanti sudah masuk musim kemarau.&nbsp; Hanif mengatakan pelaku usaha di kawasan industri harus memperhatikan pengelolaan air limbah. Dia mengatakan masih ditemukan kegiatan pembuangan air limbah secara langsung ke sungai. "Hampir seluruh sungai tercemar dari ringan sampai berat. Terutama 13 sungai utama di Jakarta," katanya.&nbsp; Dia memperingatkan para pelaku usaha di kawasan industri untuk hati-hati dalam membuang limbah. Baginya siapapun yang menyebabkan pencemaran lingkungan, harus bertanggungjawab. Termasuk pencemaran lingkungan sungai atau air.&nbsp; Hanif menjelaskan setiap pelaku usaha perlu memasang alat kontrol limbah. Kemudian juga pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara komunal. Dalam pertemuan itu, Hanif ingin KLH berdiskusi dengan pelaku usaha untuk menekan cemaran limbah di sungai. Sehingga kualitas air di sungai tetap terjaga alias tidak tercemar.&nbsp; Menurut Hanif, bangsa Indonesia masih menjadikan sungai sebagai halaman belakang. Padahal sungai mempunyai peranan yang penting untuk lingkungan. Dia prihatin karena banyak sampah yang masuk ke sungai atau laut. Hanif mengungkapkan sepanjang 2023 produksi sampah di Indonesia mencapai 56,6 juta ton. Sebanyak 60 persen diantaranya tidak masuk ke tempat pengelolaan sampah. "Ada (sampah) yang masuk ke sungai, jurang, pantai, lapangan sepak bola," tandasnya. (wan)&nbsp;

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ungkap hampir semua sungai di Jakarta tercemar, dari ringan hingga berat.

Menteri LH Hanif Faisol Sebut Hampir Seluruh Sungai di Jakarta Tercemar, dari Ringan hingga Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/WhatsApp-Image-2025-03-12-at-11654-AM-1399852360.jpeg" alt="Direktur Sustainable Development Danone Indonesia, Karyanto Wibowo saat melakukan pelepasan ikan uceng dan tombro di Sungai Pusur. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)." width="100%">
<figcaption>Direktur Sustainable Development Danone Indonesia, Karyanto Wibowo saat melakukan pelepasan ikan uceng dan tombro di Sungai Pusur. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Daerah Aliran Sungai atau DAS memegang peran penting dalam ekosistem lingkungan kita. Sungai yang baik juga bisa jadi cerminan peradaban yang baik, bagaimana cara kita memperlakukan dan menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Sebab bagaimanapun, air adalah sumber kehidupan. Daerah aliran sungai yang rusak juga akan berdampak pada kehidupan kita. Air tercemar, ekosistem rusak, bencana datang, ketahanan pangan rusak menyebabkan krisis dan kelaparan. Oleh karena itu, menjaga daerah aliran sungai juga berarti menjaga kehidupan. Diperlukan kerja sama untuk menjaga DAS, terintegrasi, mencegah bencana dan menjaga ketahanan pangan. Kontribusi lingkungan tersebut ditunjukkan oleh Danone. Mengambil manfaat dari lingkungan, maka juga harus turut serta menjaga dan merawat lingkungan. Karyanto Wibowo, Senior Director Public Affairs and Sustainability Danone Indonesia menjelaskan, langkah nyata pihaknya menjaga dan melestarikan lingkungan adalah ikut dalam pelestarian daerah aliran sungai. Karyanto menjelaskan inisiatif Danone melalui Aqua pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terintegrasi dari hulu ke hilir memiliki tiga pilar yakni melindungi DAS, meningkatkan efisiensi dan sirkularitas air dalam operasional, serta memperluas akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat. &ldquo;Indonesia sebagai negara agraris, menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan pangan nasional karena menurunnya produktivitas dan hasil panen. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya luas lahan pertanian akibat konversi untuk perumahan, industri, dan infrastruktur, serta bergesernya waktu tanam akibat fenomena cuaca ekstrem," jelas Karyanto baru-baru ini di Jakarta. Selain itu, tata kelola irigasi yang belum optimal dan pengelolaan sumber daya air yang tidak seimbang turut memperburuk masalah ini. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi multipihak, termasuk oleh perusahaan. Di hulu, Aqua mengklaim telah melakukan penanaman 2,5 juta pohon, pembuatan 20 ribu rorak atau lubang resapan air, 2.300 sumur resapan, dan 110 instalasi pemanen air hujan. Sementara di tengah dan hilir, mengembangkan program pertanian regeneratif yang memperhatikan ekosistem alami dan siklus air. Program ini dimulai dengan pelatihan kelompok tani untuk mengelola lahan sesuai prinsip regeneratif, termasuk pembuatan pupuk dan pestisida organik. Langkah selanjutnya adalah membangun tata kelola pertanian yang lebih efisien dalam penggunaan air dan pengurangan bahan kimia, serta memperkuat kelembagaan kelompok tani. "Kami juga mendorong terbentuknya kelompok tani dengan mendukung tersedianya infrastruktur dan akses pemasaran" tambah Karyanto. Untuk memastikan panen terserap dengan baik, Aqua menciptakan merk beras Orisa dan merk lokal seperti Beras Alami di Klaten, Beras Si OM di Subang, Beras Gumiasih di Mambal dan Beras Sun Rice of Java di Banyuwangi. Dikatakan bahwa hingga September 2024, beras sehat Orisa terjual 399 Ton dan merk lokal 64,1 Ton. Program ini juga mengurangi penggunaan pestisida kimiawi sebesar 50 % dan pupuk kimiawi sebesar 70 %. Program ini telah diterapkan di 247 hektare (Ha) lahan di delapan wilayah dan telah melibatkan lebih dari 1.000 petani dan membuat pihaknya diganjar penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Sungai yang baik juga bisa jadi cerminan peradaban yang baik, bagaimana cara kita memperlakukan dan menjaga lingkungan tempat kita tinggal.

Pengelolaan DAS Terintegrasi, Cegah Bencana dan Bangun Ketahanan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/AQUA-3068868551.jpg" alt="Head of Climate and Water Stewardship Danone Indonesia Ratih Anggraini di Taman Kehati, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (23/7)/Dimas Choirul Jawapos.com." width="100%">
<figcaption>Head of Climate and Water Stewardship Danone Indonesia Ratih Anggraini di Taman Kehati, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (23/7)/Dimas Choirul Jawapos.com.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Danone Indonesia melalui produk air minum dalam kemasan AQUA menargetkan efisiensi penggunaan air 50 persen lebih baik pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2020. "Danone atau AQUA itu punya target yang sangat ambisius sebenarnya. Karena tiap tahun selain kita punya target penurunan penggunaan air, kita juga ingin mencapai 50% air yang lebih efisien di tahun 2030 versus di tahun 2020," kata Head of Climate and Water Stewardship Danone Indonesia Ratih Anggraini di Taman Kehati, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (23/7). Guna mencapai target itu, sejumlah hal telah dilakukan seperti penggunaan teknologi rainwater harvesting untuk kebutuhan domestik di pabrik. Selain mengembalikan air ke alam, lanjut Ratih, AQUA juga berkomitmen untuk mengembalikan air ke masyarakat. Di mana perusahaan mendampingi masyarakat untuk memiliki akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai. Program ini, kata Ratih, telah dijalankan di 46 kabupaten. Pihaknya membentuk Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri lain dan petani, untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air di seluruh wilayah operasi. "Pendekatan berbasis daerah DAS juga digunakan untuk memastikan inisiatif konservasi berjalan efektif dari hulu ke hilir," ujarnya. Ratih mengatakan komitmen yang dijalankan AQUA tersebut diaudit oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggunakan standar internasional untuk memastikan akurasi dan keberlanjutan upaya mereka. "Ini untuk memastikan, untuk punya metodologi, dan punya hitungan yang akurat di masing-masing daerah aliran sungai itu sebenarnya berapa banyak air yang sudah dikembalikan, berapa banyak air yang sudah disediakan untuk masyarakat, apakah memang ini sesuai dengan komitmen kita untuk mengembalikan lebih banyak dari yang digunakan atau belum," pungkas Ratih.

Pendekatan berbasis daerah DAS digunakan AQUA untuk memastikan inisiatif konservasi berjalan efektif dari hulu ke hilir.

AQUA Targetkan Penggunaan Efisiensi Air 50 Persen pada 2030

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/14/Foto-1d-2469579024.jpg" alt="Danone Indonesia bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lokal melestarikan DAS Ayung dalam wadah Forum DAS." width="100%">
<figcaption>Danone Indonesia bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lokal melestarikan DAS Ayung dalam wadah Forum DAS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Status air di Bali akan menjadi defisit pada 2025. Data mencatat, kebutuhan air di Bali pada 2021 mencapai 5.951,92 liter per detik dan akan menjadi 7.991,29 liter per detik pada 2025. Direktur Sustainable Development Danone Indonesia Karyanto Wibowo mengatakan, pihaknya sadar bahwa mendorong upaya keberlanjutan merupakan langkah penting untuk memberikan dampak nyata bagi kelestarian lingkungan dan masyarakat. Hal itu sejalan dengan komitmen perusahaan yang tertuang dalam pilar kedua Danone Impact Journey, melestarikan alam. &rdquo;Danone Indonesia turut aktif dalam upaya pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dari hulu hingga hilir di sejumlah daerah aliran sungai (DAS) di wilayah kami melakukan kegiatan operasional, termasuk di DAS Ayung, Bali,&rdquo; ujar Karyanto Wibowo. DAS Ayung merupakan sungai terbesar di Bali dengan luas 109,30 km persegi. Sedangkan anak-anak sungainya memiliki panjang 300,84 km. DAS itu mengalir melewati enam kabupaten dan kota di Bali. Kabupaten Badung, Gianyar, Bangli, Tabanan, Buleleng, dan Kota Denpasar. Dia mengatakan, sejak Juli 2013, telah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lokal. Terdiri atas pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, kelompok petani, relawan serta tokoh masyarakat untuk melestarikan DAS Ayung. &rdquo;Forum ini menjadi motor penggerak yang melakukan serangkaian program pengelolaan sumber daya air yang komprehensif dan terintegrasi dari hulu hingga hilir di DAS Ayung,&rdquo; terang Karyanto Wibowo. Forum DAS Ayung telah membangun lebih dari 2.600 rorak (saluran/parit buntu), melakukan kegiatan penanaman dan pemeliharaan 4.000 pohon. Dalam pengembangan ekonomi masyarakat, Danone Indonesia bersama Forum DAS Ayung melakukan pendampingan masyarakat dalam mengembangkan Program Desa Wisata berbasis konservasi dan budaya. Pendampingan yang dilakukan telah membuahkan hasil, dengan Wana Wisata Hutan Pinus Glagalinggah menjadi salah satu tujuan wisata yang populer. Danone Indonesia bersama masyarakat adat telah merancang lokasi wisata. Termasuk melakukan pembukaan jalur trekking dan area camping, pembangunan amphitheatre, serta pengayaan jenis tanaman budaya dan adat Bali seperti Taru Pramana untuk keperluan upacara, tanaman kopi, dan tanaman obat-obatan tradisional. Menurut Karyanto Wibowo, Danone Indonesia bersama mitra mengembangkan konsep Agromina sebagai upaya untuk mengatasi polusi amonia di Danau Batur. Konsep itu menggabungkan pertanian dan perikanan. &rdquo;Pada praktik perikanan, Danone Indonesia mengembangkan proses budi daya ikan menggunakan air yang diperkaya nutrisi. Penggunaan air bernutrisi ini memperpanjang pemanfaatan air untuk praktik pertanian, yaitu penggunaan air kaya nutrisi untuk irigasi dan pemupukan tanaman,&rdquo; terang Karyanto Wibowo. Program Desa Wisata Hutan Pinus Glagalinggah serta inisiatif Agromina di wilayah Danau Batur turut menjadi bagian dari rangkaian agenda World Water Forum 2024 yang dikunjungi para delegasi. Program itu dipaparkan sebagai contoh pengelolaan sumber daya air berbasis masyarakat. Pada kawasan tengah, Danone Indonesia bersama mitra mendampingi masyarakat Desa Bongkasa Pertiwi, yang dikenal sebagai desa mandiri, maju, dan sejahtera berdasar prinsip Tri Hita Karana. Desa itu kaya akan keanekaragaman hayati dan mandiri dalam hal energi. &rdquo;Kerja sama BUMDes dan Danone Indonesia telah mendorong Desa Bongkasa Pertiwi menjadi Kampung Mandiri sejak 2018. Awalnya, kolaborasi dimulai dengan pengembangan energi terbarukan biogas dari limbah ternak. Saat ini warga telah memiliki dan memanfaatkan 44 reaktor biogas,&rdquo; ujar Kepala Desa Bongkasa Pertiwi. I Gusti Agung Rai Astawa, Ketua Kelompok Kehati Pertiwi Lestari, penangkar Jalak Bali di Desa Bongkasa Pertiwi, mengatakan, Jalak Bali memiliki nilai jual yang tinggi. Sehingga ramai menjadi incaran pemburu. &rdquo;Dulu, saya merupakan salah satu pemburu Jalak Bali. Namun, saya dan teman-teman di desa ini tergerak untuk melestarikan dan mengembangbiakkan Jalak Bali,&rdquo; ujar I Gusti Agung Rai Astawa. &rdquo;Kami diberikan pelatihan dan pembangunan kandang. Hingga saat ini, sudah terdapat 50 Jalak Bali dan 56 Jalak Putih yang kami budi dayakan. Harapan kami, jumlah dan kualitas Jalak Bali terus meningkat dan terhindar dari kepunahan,&rdquo; ujar I Gusti Agung Rai Astawa.

Danone Indonesia Dorong Kolaborasi untuk Wujudkan Pelestarian Sumber Daya Air Terintegrasi di DAS Ayung Bali

Danone Indonesia Dorong Kolaborasi Wujudkan Pelestarian Sumber Daya Air Terintegrasi di DAS Ayung Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/09/IMG_20240209_175739-615757843.jpg" alt="Pintu air Daerah Irigasi (DI) Pondok Baru mengalami rusak akibat diterjang banjir pada 2016-2017. 120 Ha sawah terbengkalai." width="100%">
<figcaption>Pintu air Daerah Irigasi (DI) Pondok Baru mengalami rusak akibat diterjang banjir pada 2016-2017. 120 Ha sawah terbengkalai.</figcaption>
</figure> <div>JawaPos.com - Sekitar 120 hektare (Ha)&nbsp; sawah di Desa Pondok Baru, Kabupeten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sejak enam tahun terakhir terbengkalai karena ketiadaan air irigasi. Kepala Desa Pondok Baru, Kecamatan Selagan Raya Suswandi mengatakan, sekitar 120&nbsp;Ha sawah di wilayah itu terbengkalai sejak pintu air Daerah Irigasi (DI) Pondok Baru mengalami rusak akibat diterjang banjir pada 2016-2017.&nbsp;</div> "Setelah kejadian banjir tersebut, sampai sekarang sawah tersebut tidak mendapatkan air dari irigasi DI Pondok Baru," ujarnya, Jumat (9/2). Desa Pondok Baru, Kecamatan Selagan Raya memiliki 172 kepala keluarga dan 700 jiwa. Desa ini berbatasan langsung dengan hutan produksi dan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Ia mengatakan, desanya hampir setiap tahun mengusulkan pembangunan pintu air yang rusak kepada instansi terkait Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Namun, sampai sekarang usulan tersebut belum diakomodasi. Padahal, katanya, pembangunan pintu air yang rusak akibat banjir tersebut menjadi prioritas utama desanya pada setiap musyawarah rencana desa, kecamatan, hingga kabupaten. Ia mengatakan, karena tidak ada kepastian lahan persawahan tersebut mendapatkan pengairan dari irigasi sehingga pemilik sawah itu terpaksa menanam tanaman sawit di sawahnya. "Warga awalnya menanam palawija di sawahnya, lalu pada 2022 warga menanam sawit di sawahnya itu, dan sampai sekarang dari seluas 120&nbsp;Ha sawah di wilayah ini, hampir sebagian ditanami sawit," ujarnya. Ia mengatakan, sebenarnya warga di wilayah ini lebih memilih bersawah dibandingkan sawit. Karena tidak ada pilihan lain sehingga warga menanam tanaman keras. Sementara itu, ia menyebutkan, saat ini masih ada sekitar 110 hektare sawah di desa ini yang masih berfungsi dan mendapatkan air dari irigasi. Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Fitriani Ilyas mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan pencegahan terhadap petani yang mengalihfungsikan lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit. Ia menjelaskan, salah satu dasar hukum tentang larangan melakukan alih fungsi lahan pertanian diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan peraturan lainnya. "Dalam surat imbauan itu bahwa alih fungsi lahan itu tidak dibenarkan, dan desa harus paham itu, selanjutnya desa menyampaikan kepada kelompok tani," ujarnya.

Desa ini berbatasan langsung dengan hutan produksi dan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Sudah enam tahun pintu air rusak.

Selalu Disebut Prioritas saat Musrenbang Desa, Pintu Air Irigasi di Pondok Baru Tak Kunjung Diperbaiki, 120 Ha Sawah Terbengkalai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pemulihan-2-das-di-sulsel-libatkan-13-upt-kehutanan_m_.jpg" alt="Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (kanan) mendampingi Wapres Jusuf Kalla saat meninjau Bendungan Bili-bili, Gowa, Sulsel, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (kanan) mendampingi Wapres Jusuf Kalla saat meninjau Bendungan Bili-bili, Gowa, Sulsel, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) berupaya memulihkan dua Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar. Yakni, DAS Jeneberang dan Sadang. Sebanyak 13 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kehutanan dilibatkan dalam proses pemulihan tersebut. "Kalau 13 UPT bisa berkolaborasi dan pemerintah hadir, semua akan mudah dan ringan," kata Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (19/3). Percepatan pemulihan DAS dilakukan untuk mengatasi kondisi yang dinilai sangat kritis. Apalagi peralihan musim dari penghujan ke kemarau sebentar lagi bakal terjadi di Sulsel. Artinya, pemerintah mau tidak mau harus bekerja ekstra untuk menyiapkan seluruh kondisi teknis terkait potensi kekeringan yang suatu waktu bisa terjadi. Nurdin Abdullah meminta kepada 13 UPT Kehutanan untuk berkolaborasi dengan instansi terkait guna mempercepat proses pemulihan DAS. "Saat ini sudah ada kajian awal tentang DAS Jeneberang, dan sudah diserahkan kepada presiden," ujar mantan Bupati Kabupaten Bantaeng itu. Nurdin yakin kolaborasi pihak-pihak yang memahami tentang hutan akan mempercepat penanganan lahan kritis di Sulsel. "Kalau ahlinya yang membuat grand design pengembangan dan pembangunan kembali hutan, pasti berhasil dan lebih cepat," terangnya. Lebih lanjut, Nurdin menekankan bahwa konservasi lahan kritis harus melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan. "Jangan lagi kembangkan tanaman tahunan. Harus ditanam pohon yang bernilai ekonomi," imbuh Nurdi. Upaya rehabilitasi dan normalisasi DAS memang menjadi salah satu agenda prioritas Pemprov Sulsel. Situasi itu berangkat dari hasil evaluasi usai bencana banjir bandang hingga tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah di Sulsel pada pertengahan Januari 2019.

Pemulihan 2 DAS di Sulsel Libatkan 13 UPT Kehutanan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#das

Berita Terkini