<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sebut-mk-goblok-oso-diingatkan-daryatmo_m_232298.jpg" alt="Mahkamah Konstitusi (MK) melayangkan surat kepada Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) atas pernyataannya yang dinilai merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan lembaga dan hakim pengawal konstitusi tersebut." width="100%">
<figcaption>Mahkamah Konstitusi (MK) melayangkan surat kepada Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) atas pernyataannya yang dinilai merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan lembaga dan hakim pengawal konstitusi tersebut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Hanura versi Munaslub Marsdya (Purn) Daryatmo berharap hubungan antara Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) dengan para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dapat kembali berjalan baik. Hal tersebut menyusul adanya pernyataan OSO yang dinilai telah merendahkan kehormatan hakim dan lembaga pengawal konstitusi itu. "Kalau ditanya bagaimana dampaknya dari pernyataan itu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, pastilah tidak baik," ujar Daryatmo dalam keterangannya, Rabu (1/8). Daryatmo mengatakan, di tengah kondisi bangsa yang 'panas' seperti saat ini, para petinggi negara sebaiknya bertindak dan memberikan pernyataan yang membuat tenang masyarakat. Bukan malah membuat keadaan semakin panas, apalagi ini menjelang Pemilu 2019. "Kalau antarlembaga tinggi negara saja terkesan tidak bisa saling menghargai dan menghormati, bagaimana dengan yang lain? Tapi saya meyakini sebagai tokoh senior berpengalaman, beliau (OSO) sudah tahu kiatnya agar pernyataan itu tidak terlalu berdampak ke kehidupan berbangsa," imbuh Daryatmo. Meski begitu, Daryatmo menyayangkan perkataan tersebut bisa keluar dari mulut OSO. Menurutnya, politikus sekaliber OSO tidak tepat mengatakan 'MK itu goblok'. "Saya menganggap beliau sudah sangat paham akan ketatanegaraan. Bukankah beliau tokoh berpengalaman di bidang politik yang sudah cukup lama, dengan jabatan saat ini sebagai ketua lembaga tinggi negara, DPD RI? Pastilah sudah tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas," kata Daryatmo menjelaskan. Daryatmo berharap, dengan adanya somasi dari para hakim MK kepada OSO, membuat kesalahpahaman ini segera berakhir. "Ya kita tunggu saja bagaimana jawaban atau respons dari pihak beliau (OSO)," imbuhnya. Sementara itu, soal keputusan MK yang melarang pengurus parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD, Daryatmo menyambut baik. Menurut mantan Kepala Staf Umum TNI itu, keputusan MK itu bakal dapat mengembalikan marwah keberadaan DPD sebagai representasi daerah yang dulu pernah dilaksanakan oleh Utusan Daerah sesuai dengan amanat UUD 1945.

Sebut MK Goblok, OSO Diingatkan Daryatmo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gugatan-sudding-diterima-hanura-tetap-jadi-partai-peserta-pemilu-2019_m_225199.jpg" alt="Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) (kemeja putih), bersama Wiranto dan petinggi partai." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) (kemeja putih), bersama Wiranto dan petinggi partai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan, menerima gugatan tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 yang diajukan oleh kubu Daryatmo-Sarifuddin Sudding. Dengan demikian, struktur kepengurusan Partai Hanura yakni Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Hanura kubu OSO, Dodi Abdul Kadir mengatakan, putusan PTUN tersebut hanya mengembalikan kepengurusan yang lama. Putusan PTUN tidak membatalkan hasil verifikasi KPU sebagai peserta Pemilu 2019. "Tidak ada keputusan apapun yang mengubah, membatalkan, keputusan KPU tentang verifikasi. Ini final Hanura sebagai peserta pemilu," ujar Dodi saat jumpa pers di Jalan Karang Asem, Jakarta, Rabu (4/7). Putusan PTUN juga tidak membatalkan SK kepengurusan Hanura yang sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Sehingga menurut dia, kepengurusan Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO&lrm; dan Sekretaris Jenderal Herry Lotung Siregar masih sah. "Jadi, tidak ada yang membatalkan SK dari Kemenkumham," katanya. Dodi menambahkan, permohonan SK yang diajukan oleh kubu Sudding sudah jelas-jelas tidak ditanggapi oleh Menkumham Yasonna H Loly. Dengan demikian apabila kubu Sudding mengatasnamakan Hanura maka adalah ilegal. "Karena Menkumham tidak mengesahkan surat yang dimohonkan oleh Daryatmo dan Sudding," pungkasnya.&lrm; Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim telah memutuskan perkara Gugatan Perselisihan Pattai Politik No. 24/G/2018/PTUN-JKT, Tertanggal 26 Juni 2018. Dalam perkara tersebut, Daryatmo dan Sarifuddin Sudding sebagai penggugat melawan Menteri Hukum dan HAM sebagai tergugat dan DPP Partai Hanura sebagai tergugat intervensi II. Dalam amar putusan, disebutkan, menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020. Selain itu, majelis hakim mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020.

Gugatan Sudding Diterima, Hanura Tetap jadi Partai Peserta Pemilu 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hanura-kubu-oso-nilai-majelis-hakim-ptun-buat-keputusan-janggal_m_225027.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) (kemeja putih), bersama Wiranto dan petinggi partai." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) (kemeja putih), bersama Wiranto dan petinggi partai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum DPP Hanura Petrus Selestinus menilai ada yang janggal dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal gugatan kubu Daryatmo-Sarifuddin Sudding. Sebagaimana diketahui, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Daryatmo-Sudding atas SK Menkumham tentang Restrukturisasi, Revitalisasi dan Reposisi Kepengurusan DPP Partai Hanura. "Kami menilai ada beberapa kejanggalan dalam Putusan PTUN Jakarta tersebut," ujar Petrus dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (4/7).&lrm; Menurut Petrus, dalam pertimbangan hukum, majelis hakim mengatakan pihaknya tidak berhak menentukan keabsahan kepengurusan partai politik. Menurut Majelis, keabsahan kepengurusan parpol ditentukan oleh mahkamah partai dan/atau peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Partai Politik (Parpol). "Namun, anehnya, di amar putusan majelis hakim PTUN, justru mengabulkan gugatan penggugat. Itu artinya, Majelis Hakim PTUN ikut menentukan keabsahan kepengurusan parpol yang sebenarnya menjadi wewenang mahkamah partai politik menurut UU Parpol," katanya. Kejanggalan lain, kata Petrus, Majelis Hakim PTUN menempatkan Keputusan Hanura melakukan restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi terhadap posisi Sarifuddin Sudding sebagai Sekjen, sebagai produk dari Keputusan Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Partai Politik (FTPKPP) Hanura. Padahal, menurut Petrus, restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi hanyalah perubahan pengurus pada tataran sekjen yang menurut AD, ART dan PO cukup dilakukan dengan rapat pleno atau oleh ketua umum berdasarkan mandat rapimnas. "Jadi sekali lagi SK Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi bukanlah produk yang mengubah hal-hal pokok sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (4) UU Parpol, seperti mengubah AD-ART, mengganti ketua umum, mengganti asas partai dan lainnya yang harus dilakukan melalui Munas/Munaslub sebagai FTPKPP," jelas dia. Dia juga mengatakan, dengan melakukan restrukturisasi, revitalisasi dan reposisi, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) tidak melakukan perubahan kepengurusan. OSO hanya mengubah personalia pengurus secara orang perorang di dalam partai saja. Perubahan tersebut hanya sifatnya insidentil, bukan perubahan mendasar yang harus diputuskan lewat forum tertinggi partai atau munas. "Dan kalau ada penolakan dari sekurang-kurangnya 2/3 peserta Munas/Munaslub barulah Menkumham terkendala untuk memberikan pengesahan dan menunggu penyelesaian di Mahkamah Partai," ungkapnya. Petrus juga kecewa lantaran SK yang digugat merupakan SK yang bersifat deklaratif absolut. Pasalnya, perubahan pengurus partai politik di tingkat pusat dilakukan pada jabatan Sekjen yang menurut AD/ART Partai Hanura hanya cukup dengan Rapat Pleno DPP atau di Hanura cukup dilakukan oleh ketua umum berdasarkan mandat rapimnas. Dengan demikian, cukup didaftarkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri. "Perubahan tersebut tidak memerlukan verifikasi sebagaimana dalam pengesahan kepengurusan hasil FTPKPP karena menyangkut apakah ada penolakan dari 2/3 peserta FTPKPP, Akta Notaris dan lain-lain," katabyat. "Majelis hakim tidak bisa membedakan antara pergantian pengurus berdasarkan Keputusan Parpol yang bersumber dari FTPKPP dan mana yang merupakan Keputusan Parpol bersumber dari keputusan parpol yang bersifat insidentil melalui rapat pleno atau mandat ketua umum," tuturnya.&lrm; Namun demikian meskipun PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Daryatmo-Sudding, Petrus menilai kepengurusan di bawah pimpinan OSO dan Herry Lontung Siregar tetap sah. Pasalnya, Menkumham dan DPP Hanura telah mengajukan banding atas putusan PTUN tersebut. Sehingga konsekuensinya Menkum HAM RI dan KPU RI harus terikat kepada status belum adanya kekuatan hukum tetap dari putusan PTUN Jakarta dengan segala akibat hukumnya. "Nah, dengan adanya banding dari Menkumham dan DPP Hanura atas putusan PTUN, maka kepengurusan yang sah dan bisa mewakili DPP Partai Hanura ke dalam dan ke luar adalah DPP Hanura kepengurusan OSO-Herry," ungkap dia. Konsekuensinya, kata dia, yang berhak mewakili Partai Hanura di Pileg dan Pilpres 2019 adalah DPP Hanura kepengurusan OSO-Herry. Oleh karena itu, dia mengimbau agar KPU RI dan Menkumham harus patuh pada posisi hukum Partai Hanura karena adanya banding dimaksud. "Begitu pula kader-kader Hanura yang ingin menjadi caleg segera mendaftar di DPP Hanura kepengurusan OSO-Herry," kata dia. Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim telah memutuskan perkara Gugatan Perselisihan Partai Politik No. 24/G/2018/PTUN-JKT, tertanggal 26 Juni 2018. Dalam perkara tersebut, Daryatmo dan Sarifuddin Sudding sebagai pengugat melawan Menteri Hukum dan HAM sebagai tergugat dan DPP Partai Hanura sebagai tergugat intervensi II. Dalam amar putusan, disebutkan, menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020. Selain itu, majelis hakim mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020.

Hanura Kubu OSO Nilai Majelis Hakim PTUN Buat Keputusan Janggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anak-buah-oso-dorong-kader-yang-dirugikan-kubu-sudding-lapor-polisi_m_220127.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Hanura yang juga Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang saat berkunjung ke Pasar Tengah, Pontianak, Selasa (12/6)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura yang juga Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang saat berkunjung ke Pasar Tengah, Pontianak, Selasa (12/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum DPP Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) Petrus Selestinus mengingatkan para kader Partai Hanura di Indonesia agar tidak tertipu oleh manuver kubu Sarifuddin Sudding. Petrus menjelaskan, kader Hanura yang ingin mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) baik di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, harus mendaftar di kepengurusan Hanura pimpinan OSO dan Herry Lontung Siregar. "Karena Partai Hanura yang sah dan legal sampai saat ini adalah Partai Hanura yang diketuai Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung Siregar. Kepengurusan ini diakui oleh Kememenkumhan dan KPU," ujar Petrus dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (13/6). Hal ini, kata Petrus, sudah merujuk dari surat resmi yang ditujukan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KIP Aceh di seluruh Indonesia. Di dalamnya tertulis kepengurusan pimpinan OSO-Lontung merupakan kepengurusan sah dan berhak ikut Pemilu 2019. Ini juga merujuk pada surat KPU RI tertanggal 12 Juni 2018 dengan Nomor: 578/PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018, yang memuat perihal Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani. "Kami apresiasi langkah KPU yang terus memantau aktivitas Partai Hanura dan menemukan adanya aktivitas pendaftaran Caleg 2019 yang dilakukan oleh organ dan/atau oknum-oknum mengatasnamakan Partai Hanura yang sah," katanya.&lrm; Surat resmi KPU tersebut, kata Petrus, telah melindungi masyarakat pemegang hak pilih dan mencegah kerugian yang akan diderita oleh KPU dan Partai Hanura. Pasalnya, surat KPU tersebut telah menutup pintu rapat-rapat bagi DPD/DPW dan DPC Partai Hanura yang dibentuk secara ilegal oleh Daryatmo-Sudding. Sehingga, dengan adanya surat KPU, masyarakat tidak terjebak dalam tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu mengatasnamakan Partai Hanura. Seperti meminta uang dan syarat lain-lain dalam proses pencalegan. "Jadi, kami berterima kasih setinggi-tingginya atas sikap KPU RI yang tetap kosisten pada aspek legal demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPU RI dan Partai Hanura," katanya. Apalagi, kata dia, akhir-akhir ini, kubu Daryatmo-Sudding gencar menamakan diri DPP Partai Hanura dan menyelenggarakan penerimaan pendaftaran bacaleg baik di tingkat pusat maupun daerah. Petrus pun minta masyarakat agar tidak melakukan hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan organ dan oknum-oknum yang mengatasnamakan diri DPP Hanura Pimpinan Daryatmo-Sudding. "Bagi anggota masyarakat yang terlanjur melakukan hubungan hukum dengan kegiatan yang bersifat ilegal yang diselenggarakan kubu Daryatmo-Sudding, diminta agar segera manarik diri, mengurungkan niat untuk mendaftar sebagai caleg dan membatalkan hubungan yang terlanjur terjadi," katanya. Bahkan Petrus menganjurkan agar masyarakat yang dirugikan bisa melakukan tuntutan hukum terhadap Daryatmo-Sudding kepada pihak yang berwajib. Pasalnya, Daryatmo-Sudding telah melakukan kegiatan ilegal dan telah merugikan masyarakat. "Kami dorong masyarakat atau kader Hanura yang dirugikan atas kegiatan ilegal Daryatmo-Sudding untuk melakukan tuntutan hukum," pungkasnya.

Anak Buah OSO Dorong Kader yang Dirugikan Kubu Sudding Lapor Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pesan-daryatmo-untuk-kader-hanura-tetap-beretika-dan-jangan-nyinyir_m_201927.jpeg" alt="Wakil Ketua DPP Partai Hanura kubu Daryatmo, Sudewo di Bareskrim Polri" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPP Partai Hanura kubu Daryatmo, Sudewo di Bareskrim Polri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding, Marsekal Madya TNI Daryatmo mengajak seluruh kadernya untuk tetap bersabar menghadapi permasalahan internal partainya. Sebab, saat ini partai Hanura kubu Oesman Sapta Oedang (OSO) dinilainya terus melakukan pemecatan. "Kita sepakat apapun yang dilakukan di koridor hukum dan etika. Hanya dengan itu segala upaya perjuangan akan membuahkan hasil," kata Daryatmo dalam pembukaan Rapimnas I Partai Hanura 2018 di Kantor DPP Partai Hanura, Bambu Apus, Jakarta, Kamis (5/4). Lebih lanjut, Daryatmo mengimbau seluruh kader untuk merespons permasalahan ini dengan cara yang beradab. Dirinya pun mengapresiasi para kader yang bisa menanggapi permasalahan ini dengan beretika. "Ingat, kita manusia beradab dan budaya yang tidak terbiasa mem-bully dan tidak berbiasa nyinyir. Saya bangga sama kalian semua," ucapnya. Karena itu, Daryatmo pun berjanji akan menyelesaikan permasalahan internal partainya paling lambat April 2019. Ia pun berharap, rencana yang disusun dapat berjalan lancar mencapai hasil. "Kita harap segala permasalahan ini akan selesai sebelum April 2019. Kita boleh berharap dan sembari berdoa Insya Allah Tuhan mendengar," pungkasnya. Sebagai informasi, konflik internal di Partai Hanura kembali meruncing. Pasalnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah mengabulkan penundaan SK Kumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 tertanggal 17 Januari 2018 oleh Partai Hanura Kubu OSO. Putusan sela itu berakibat ditundanya rencana reposisi fraksi dan alat kelengkapan dewan oleh Ketua DPR RI. Selain itu, putusan sela itu membuka peluang Partai Hanura kubu Sudding untuk kembali ditetapkan sebagai partai yang sah oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pesan Daryatmo untuk Kader Hanura: Tetap Beretika dan Jangan Nyinyir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hanura-jatim-pecah-kubu-daryatmo-ingin-alihkan-dukungan-di-pilgub_m_187950.jpeg" alt="Ketua DPD Hanura Jatim Kubu Daryatmo, Soejatmiko, (tiga dari kanan) saat press conference di Amboja Resto Surabaya, Minggu (11/2)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Hanura Jatim Kubu Daryatmo, Soejatmiko, (tiga dari kanan) saat press conference di Amboja Resto Surabaya, Minggu (11/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Konflik dualisme kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura antara kubu Oesman Sapta Odang (OSO) dengan kubu Daryatmo merembet ke DPD Hanura Jawa Timur yang saat ini dikomandoi oleh Kelana Aprilianto. Hari ini, Minggu, (11/2) Hanura Jatim disibukkan dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) bernomor: SKEP/011/DPP-HANURA/I/2018 dari Hanura kubu Daryatmo yang telah menunjuk Soedjatmiko menggantikan Kelana. Atas SK tersebut, Soejatmiko berencana akan mengalihkan dukungan di Pilgub Jatim 2018 dari Khofifah Indar Parawansa&ndash;Emil Elestianto Dardak ke Saifullah Yusuf (Gus Ipul)&ndash;Puti Guntur Soekarno.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Hanya Gus Ipul yang mendaftar di Hanura Jatim dan menyampaikan visi misi di depan pengurus,&rdquo; kata Soedjatmiko saat press conference di Amboja Resto Surabaya, Minggu (11/2). Bahkan, Hanura Jatim kubu&nbsp;Soedjatmiko telah menunjuk Reny Widya Lestari selaku Ketua Tim Pemenangan Pilkada Jatim. Atas keputusan tersebut, Reny bakal me-review kembali semua keputusan tim pilkada daerah di bawah komando Kelana. "Pendaftaran bakal calon di KPU Jatim memang sudah selesai, tapi pelaksanaan Pilgub kan masih belum. Dalam waktu dekat akan ada keputusan DPP,&rdquo; kata Reny. Kendati demikian, Reny belum berani memastikan apakah DPP Hanura Kubu Daryatmo nantinya akan merestui rencana peralihan dukungan tersebut atau tetap utuh menddukunga Khofifah-Emil, Sebab, menurut Reny, proses tersebut hanya berupa usulan. &ldquo;Belum (ada kepastian), karena ini tahapannya masih banyak. Doakan saja segera turun keputusan DPP mendukung Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno untuk Pilgub Jatim," pungkas Reny. Terpisah, Ketua DPD Hanura Jatim kubu OSO, Kelana Aprilianto, tidak ambil pusing atas terjadinya dualisme tersebut. Menurutnya, semua keputusan harus menunggu menunggu hasil dari PTUN. Sebab, sampai saat ini yang diakui Kemenkum HAM adalah kepengursan versi OSO. Pun, dengan verifikasi faktual yang sudah dilakukan. "Ini, dinamika biasa, tidak usah dibuat repot. Karena, (dualisme) itu konflik di DPP,&rdquo; kata Kelana saat dikonfirmasi&nbsp;JawaPos.com, Minggu, (11/2).

Hanura Jatim Pecah, Kubu Daryatmo Ingin Alihkan Dukungan di Pilgub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beres-pertemuan-kubu-sudding-ungkap-kekecewaan-wiranto-ke-oso_m_182696.jpeg" alt="Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Hanura kubu Sarifuddin Suding melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina Wiranto, di Hotel Sultan, Jumat (19/1). Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura kubu Sarifuddin Suding, Dadang Rusdiana mengatakan dalam pertemuan tersebut, Wiranto mengeluhkan karena tidak diajak bicara pergantian kepenguruan partai oleh kubu Oesman Sapta Odang (OSO). "Pak Wiranto tidak diajak bicara oleh Pak OSO dan ini tidak benar, apalagi menyangkut pengurus," ujar Dadang di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (19/1). Menurut Anggota Komisi X DPR itu, lazimnya pergantian kepengurusan harus ada persetujuan dari semua pihak. Termasuk dengan Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. "Jadi mereka tidak pernah belajar organisasi&lrm;," katanya. Dadang mengungkapkan, SK yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tersebut adalah ilegal. Sebab, tidak ada pengurus termasuk Wiranto yang diajak rapat. "Apakah ada rapat penyusunan pengurus baru, apakah dewan pembina hadir, kalau tidak ada berarti tidak sah dan cacat," pungkasnya. Dadang juga mengklaim&lrm;, Wiranto saat ini berada di pihaknya dan setuju diselenggarakannya munaslub. Sehingga kubu OSO tidak bisa dikatakan Partai Hanura yang sah. "Harus digarisbawahi Pak Wiranto bersama kita," pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura, OSO menegaskan pihaknya pada Rabu (17/1) baru saja mendapat surat keputusan (SK) terkait struktur keanggotaan yang baru dari Menteri Hukum dan Hak Asasi&lrm; Manusia (<a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/19/182566/panas-kubu-sudding-tuding-oso-intervensi-menkumham-yasonna" target="_blank">Menkumham</a>), Yasonna H Laoly. Oleh sebab itu, dengan adanya SK dari Kemenkumham ini telah membuktikan bahwa Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding adalah ilegal, dan cacat di mata hukum. Ketua DPD ini menegaskan apabila kubu Sarifuddin Sudding tetap mengatasnamakan Partai Hanura, sehingga menyelenggarakan kegiatan partai. Maka ditegaskan OSO dirinya akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Karena mereka Partai Hanura 'bodong' alias ilegal.&lrm;

Beres Pertemuan, Kubu Sudding Ungkap Kekecewaan Wiranto ke OSO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/kubu-oso-klaim-munaslub-versi-ambhara-cacat-konstitusi_m_182379.jpeg" alt="Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Hanura dinilai cacat konstitusi. Pasalnya, ada banyak pelanggaran AD/ART yang dilakukan OC (Organizing Commitee) munaslub versi AmbHara. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua DPP Partai Hanura, Inas Zubir ketika menanggapi gelaran munaslub hari ini (18/1). "Bagaimana mungkin sebuah perhelatan sakral seperti munas/Munaslub diselenggarakan hanya berdasarkan kongkow di warung kopi lalu memecat Ketua Umum," ujar dia kepada JawaPos.com. Inas menjelaskan, gelaran munaslub harus melalui sejumlah tahapan. Pertama, syarat mosi berjumlah 2/3 jumlah DPD dan DPC. Selepas itu kemudian diajukan kepada DPP Hanura, untuk dipertimbangkan dan diputuskan ketua dewan pembina serta ketua umum. "Setelah disetujui, munaslub diselenggarakan DPP Partai Hanura dengan mengundang BPH (Badan Pengurus Harian), ketua dewan panasihat, dewan pembina, ketua dewan kehormatan, DPD, dan DPC," beber dia. Atas dasar itu, Inas ragu jika gelaran munaslub versi AmbHara telah memenuhi syarat. Sebab, untuk memperoleh 2/3 DPD dan DPC, sangat muskil karena umumnya pragmatisme di DPC-DPC sangat tinggi. Mereka, diakui Inas, banyak yang bermain di dua kaki. "Apakah dukungan untuk kubu Munaslub Ambara benar-benar sudah clear memenuhi syarat?," jelas dia. Kedua, apabila tahap tersebut menurut ketua dewan pembina dan ketua umum memenuhi syarat munaslub, maka akan diterbitkan surat keputusan penyelenggaraan munaslub yang ditanda tangani keduanya. "Apakah Munaslub Ambara memiliki surat keputusan tersebut? ketiga, Munaslub harus diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura dengan mengundang BPH DPP, Dewan (Pembina, Penasehat, Kehormatan), DPD dan DPC," ungkap dia. "Apakah Munaslub diselenggarakan dan dihadiri oleh DPP Partai Hanura yang memiliki SK Kemenkumham?," tanya Inas. Lanjut Inas, tentunya hal-hal diatas harus menjadi pertimbangan Kemenkumham ketika Munaslub versi Ambhara ingin mendaftar ke Kemenkumham. "Karena Munaslub versi Ambara samasekali belum dapat memenuhi tahapan tersebut, bahkan tahapan 1 pun mereka gagal karena lebih dari 259 DPC dan 19 DPD sudah membuat pernyataan mendukung DPP Hanura pimpinan Oesman Sapta," tutup dia.

Kubu OSO Klaim Munaslub Versi Ambhara Cacat Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pengamat-posisi-oso-berpotensi-lemahkan-partai-hanura_m_182289.jpeg" alt="Oesman Sapta Odang" width="100%">
<figcaption>Oesman Sapta Odang</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura yang digelar hari ini (18/1), dinilai sebagai langkah brilian. Sebab, jika Oesman Sapta Odang (OSO) tetap menjadi Ketua Umum, dikhawatirkan bisa melemahkan partai dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Hal tersebut diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. "Kecuali yang dipilih OSO sendiri, jadi dia bisa saja menggerakan daya upaya. Tapi inikan yang harus digerakkan partai politik dengan orang-orangnya, jadi kalau misalnya tidak ada soliditas di partai tersebut maka susah,&rdquo; kata Refly Harun ketika dihubungi, Kamis (18/1) Menurutnya, yang dibutuhkan Partai Hanura saat ini adalah soliditas. Siapapun ketua umumnya jika semuanya solid, maka konflik di partai akan selesai. "Namun, jika partai tidak solid maka Pemilu di 2018 dan 2019 akan lewat," tegas pria yang kini menjabat sebagai Komisaris PT Jasa Marga itu. Diberitakan sebelumnya, Partai Hanura melakukan Munaslub di Bambu Apus untuk meneguhkan pergantian Oesman Sapta Odang dari Ketua Umum Partai Hanura. Hal ini berdasarkan mosi tidak percaya yang dilakukan 27 DPD dan 400an DPC di seluruh kabupaten/kota, dimana mereka menilai banyak pelanggaran serius yang dilakukan OSO ketika masih menjabat sebagai Ketum Hanura. Hasil munaslub kemudian mendapuk Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai ketua umum. Dia terpilih secara aklamasi.

Pengamat: Posisi OSO Berpotensi Lemahkan Partai Hanura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/bukan-wiranto-ini-sosok-ketua-umum-hanura-hasil-munaslub_m_182270.jpeg" alt="Politikus Senior Hanura, Daryatmo (tiga dari kiri) terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum, dalam Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura di kawasan Bambu Apus, Jakarta, Kamis (18/1)" width="100%">
<figcaption>Politikus Senior Hanura, Daryatmo (tiga dari kiri) terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum, dalam Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura di kawasan Bambu Apus, Jakarta, Kamis (18/1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Hanura resmi punya ketua umum baru. Selepas memberhentikan Oesman Sapta Odang (OSO), partai yang didirikan tahun 2006 itu kini bakal dinakhodai Marsekal Madya (Purn) Daryatmo. Dalam Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di kawasan Bambu Apus, Kamis (18/1), para peserta sepakat menunjuk Daryatmo sebagai pengganti OSO. Pengukuhan itu telah disetujui oleh 27 DPD dan 401 DPC yang menghadiri acara munaslub. "Apakah kita setuju menetapkan Bapak Daryatmo sebagai Ketua Umum?" kata Ketua DPP Partai Hanura, Rufinus Hutauruk saat memimpin sidang munaslub di kantor DPP Hanura, Jakarta Timur, Kamis (18/1). Pertanyaan itu pun sontak langsung dijawab oleh seluruh peserta munaslub yang menghadiri sidang itu,"Setuju!," jawab peserta munaslub. Setelah resmi didapuk menjadi pemimpin baru Partai Hanura, Daryatmo langsung turun panggung dan menyalami para pengurus. "Selamatkan Hanura! Hanura terbebas dari jajahan!," ucap beberapa peserta sidang yang hadir saat menyambut Daryatmo. Seperti diberitakan sebelumnya, saat ini internal partai Hanura memang tengah mengalami fase kritis. Sebab, dualisme kepemimpinan antara Kubu Syarifuddin Sudding dan Kubu OSO itu dinilai semakin memanas. Apalagi, Oso tiba-tiba menunjukkan surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasona Laoly, bahwa kepengurusanya yang dinyatakan sah secara hukum. SK itu pun tidak membuat Partai Hanura Kubu Sudding berhenti melawan. Pihaknya langsung bergerak cepat menggelar munaslub dan memutuskan bahwa OSO telah dipecat dan digantikan oleh Daryatmo.

Bukan Wiranto, Ini Sosok Ketua Umum Hanura Hasil Munaslub

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#daryatmo

Berita Terkini