<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Unjuk-Rasa-Sri-Lanka-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi di Sri Lanka semakin semrawut. Usai Presiden Gotabaya Rajapaksa kabur ke Maldives, kini negara tersebut menetapkan status darurat nasional.  Kepolisian setempat juga memberlakukan jam malam tanpa batas di seluruh Provinsi Barat. Yakni meliputi Kolombo yang juga menjadi episentrum. Kebijakan itu diambil untuk menahan protes keras dari rakyat yang sudah hilang kesabaran pasca ditinggal kabur presidennya.  ‘’Rakyat saat ini menguasai kantor perdana menteri. Massa hari ini hampir mirip dengan kondisi Sabtu (9/7) saat situasi memanas,’’ ujar sumber Jawa Pos yang ada di Kolombo, Rabu (13/7).  Massa yang berkumpul di kantor PM Sri Lanka itu juga menjadi sasaran polisi setempat. Mereka menembakkan gas air mata kepada demonstran.  Usai ditinggal kabur presidennya, PM Sri Lanka Ranil Wickremesinghe telah ditunjuk sebagai presiden sementara. Pasca penunjukkan itu, rakyat tak lantas puas. Hingga berita ini ditulis, massa masih menyerbu kantor PM Sri Lanka untuk meluapkan kekesalannya.  Seperti diketahui, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa bersama istri dan pengawalnya kabur ke Maldives. Mereka melarikan diri menggunakan pesawat milik Angkatan Laut Sri Lanka. Ia meninggalkan Sri Lanka beberapa hari usai massa menduduki kantor dan kediaman resminya di ibu kota Kolombo. (*)

Sri Lanka Darurat, Tetapkan Jam Malam, Massa Jadi Sasaran Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/FACHRIZAL-AFANDI.jpg" alt="FACHRIZAL AFANDI" width="100%">
<figcaption>FACHRIZAL AFANDI</figcaption>
</figure>MESKI saat ini Peraturan Pemerintah 21/2020 dan Keputusan Presiden 11/2020 telah menetapkan status kedaruratan kesehatan berdasar UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, kemungkinan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya atau yang biasa disebut SOB (Staat van Oorlog en Beleg) masih sangat terbuka. Kemungkinan itu terlihat jelas dari narasi yang diungkap dan dipromosikan wakil pemerintah dalam beberapa kesempatan. Darurat sipil akan diberlakukan untuk mengatasi kerusuhan dan gejolak sosial yang timbul dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar.  Nalar Keadaan Bahaya  Jika dicermati, kecenderungan pemakaian nalar darurat sipil dalam penanganan Covid-19 bahkan telah tampak dari model penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan. Setidaknya itu terlihat dari tindakan kepolisian akhir-akhir ini yang semakin aktif dan represif melakukan pembubaran paksa massa yang berkerumun serta banyaknya penangkapan terhadap masyarakat yang dianggap menghina dan mengkritik kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19.  Pada Jumat, 3 April 2020, misalnya, Polda Metro Jaya menangkap 18 orang di Jakarta Pusat karena melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan menjerat mereka dengan pasal 93 UU 6/2018 jo pasal 218 KUHP. Sebagaimana diketahui, penentuan Jakarta sebagai daerah yang menerapkan PSBB baru saja disahkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 yang bertanggal 7 April kemarin. Artinya, tindakan polisi sebelum tanggal 7 April 2020 sama sekali tidak memiliki alasan yang sah secara hukum dan berisiko besar digugat ke pengadilan.  Selain itu, jika dicermati, Surat Telegram Kapolri ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 yang menjadi dasar kepolisian untuk menangani tindak pidana selama PSBB juga memiliki masalah. Pencantuman pasal 212 sampai 218 KUHP sebagai dasar pembubaran dicatat ICJR tidak tepat. Sebab, pasal-pasal tersebut hanya dapat digunakan jika ada kerumunan yang melakukan kekacauan (volksoploop) dan perlawanan dengan kekerasan saat dibubarkan.  Nalar keadaan bahaya ala darurat sipil dalam SOB juga muncul dalam Surat Telegram Kapolri ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 perihal penanganan kejahatan di ruang siber. Selain memerintahkan aparatnya untuk melakukan pengintaian/patroli di ruang siber terkait hoaks dan praktik penipuan online, polisi memantau siapa pun yang melakukan penghinaan kepada penguasa dan pejabat pemerintah dengan dasar pasal 207 KUHP pasal 27 ayat (3) UU ITE, pasal 156 KUHP, dan pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pencantuman pasal-pasal itu jauh dari logika darurat kesehatan dan lebih mendekati nalar keadaan bahaya ala SOB yang berisiko membungkam kebebasan berpendapat, juga bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945.  Padahal, pada 2006 Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah membatalkan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP. Selain itu, dalam pertimbangannya disebutkan, delik penghinaan merupakan delik aduan absolut. Artinya, tanpa pengaduan Presiden Joko Widodo secara personal, polisi tidak berhak melakukan penyelidikan, bahkan upaya paksa yang berupa penangkapan atau penahanan.  Nalar Negara Hukum  Selama vaksin dan obat untuk mengatasi Covid-19 belum ditemukan, pemerintah di semua negara di dunia, termasuk Indonesia, berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa seluruh warganya dari terjangan pandemi ini. Karena itu, hampir semua negara menerapkan keadaan darurat sebagai legitimasi untuk membatasi pergerakan warganya dengan melakukan penutupan atau karantina wilayah guna menahan laju pertumbuhan virus dan meminimalkan korban nyawa.  Dalam keadaan darurat, pemerintah diberi kekuasaan yang lebih besar dan longgar demi alasan kepentingan publik. Kewenangan yang sedemikian besar itu, sebagaimana ditakutkan oleh para pengamat hukum dan politik di banyak negara, berpotensi disalahgunakan oleh penguasa untuk menjadi lebih otoriter. Itu, misalnya, dapat dilihat dari pengalaman Indonesia pada akhir 1950-an yang menerapkan keadaan bahaya dan berujung lahirnya rezim pemerintahan otoriter. Sebagaimana diketahui, penetapan keadaan bahaya pada akhirnya juga menjadi legitimasi keterlibatan militer dalam politik sipil dengan pendekatan yang represif dan tidak mengindahkan hak asasi manusia.  Pada 2 April 2020, negara-negara terdampak Covid-19 yang menerapkan keadaan darurat seperti Italia, Belanda, Spanyol, Jerman, Prancis, dan 15 negara Eropa lainnya mengeluarkan pernyataan bersama terkait prinsip negara hukum dalam masa pandemi Covid-19. Meski keadaan darurat memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan luar biasa demi melindungi warga dan menghadapi krisis pandemi Covid-19, tindakan itu harus dibatasi secara ketat dan proporsional. Dalam hal ini, penegasan tentang batas waktu keadaan darurat menjadi penting.  Selain itu, penerapan keadaan darurat harus tetap memperhatikan prinsip negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip hukum internasional. Tindakan pemerintah dalam keadaan darurat ini pun tidak boleh membatasi kebebasan pers dan kebebasan warga dalam mengemukakan pendapat.  Nalar negara hukum menjadi penting saat pelaksanaan keadaan darurat untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dengan tetap melakukan pembatasan kekuasaan negara. Itu mengamanatkan artikulasi pengaturan hukum yang jelas dan dapat dipahami masyarakat secara mudah agar mereka dapat merencanakan prilaku yang sesuai untuk merespons kebijakan negara. Nalar itu membantu masyarakat memiliki gambaran yang benar terkait bagaimana negara bertindak demi kepentingan mereka dan dapat secara aktif mengawasi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh otoritas negara.  Sebagaimana dinyatakan Harari, pilihan sikap pemerintah dalam menghadapi Covid-19 akan berpengaruh besar di masa mendatang. Penggunaan pendekatan keamanan melalui pendisiplinan dan memata-matai kehidupan warga akan berujung katastrofi yang tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya melalui kerja sama dan pemberdayaan warga secara demokratis, negara akan dapat mengatasi krisis akibat pandemi ini. Keterbukaan informasi dan pengambilan kebijakan yang didukung bukti saintifik yang mumpuni menjadi kunci jika pemerintah ingin warga secara sukarela sepenuh hati bekerja sama membantu mengatasi krisis ini.  Selain itu, keterlibatan DPR sebagai salah satu pilar negara hukum semakin penting di masa pandemi ini. Alih-alih membahas RUU kontroversial seperti RUU (Omnibus Law) Cipta Kerja atau RKUHP, DPR seharusnya mengawasi nalar keadaan bahaya dalam kebijakan pemerintah dan memastikan pilihan pemerintah dalam menghadapi Covid-19 tetap sejalan dengan prinsip negara hukum yang tercantum dalam konstitusi. (*)  <hr />  *) Fachrizal Afandi, Dosen dan peneliti hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KVXf0pQEyxk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=H7ZbPGwOVYc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ckdSBd3TtBI

Nalar Negara Hukum saat Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/PSX_20200330_215930.jpg" alt="Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) membahas penanganan pandemi virus korona atau Covid-19 melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 30 Maret 2020. Dalam pengantar ratas tersebut, Presiden Jokowi meminta" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) membahas penanganan pandemi virus korona atau Covid-19 melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 30 Maret 2020. Dalam pengantar ratas tersebut, Presiden Jokowi meminta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melontarkan wacana darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus korona atau Covid-19. Jika darurat sipil harus menggunakan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, maka hal ini dinilai melanggar konstitusi.  "Itu tidak bisa dilakukan jika acuannya Perppu 23/1959. Kalau dilakukan darurat sipil, malah melanggar konstitusi (UUD 1945)," kata praktisi hukum Universitas Jayabaya, Ricky Vinando dalam keterangannya, Jumat (3/4).  Ricky menyampaikan, Perppu Nomor 23 Tahun 1959 nomor 4 paragraf ke-3, disebutkan bahwa menurut undang-undang dasar kekuasaan, Pemerintah dipegang oleh Presiden yang dalam hal ini hanya bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).  Menurut Ricky, jika ditinjau dari segi hukum tata negara, Presiden Jokowi sudah tidak bisa memakai Perppu tersebut, jika mau menetapkan keadaan darurat sipil Covid-19. Namun situasi abnormal terjadi.  "Presiden Jokowi bukan sebagai mandataris MPR. Dengan kata lain tidak lagi diangkat oleh MPR, melainkan terpilih sebagai Presiden melalui mekanisme demokrasi, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu)," beber Ricky.  Ricky memandang, seharusnya Presiden Jokowi tak melontarkan wacana kebijakan darurat sipil yang acuannya Perppu 23 Tahun 1959. Seharusnya memang yang relavan saat ini merupakan karantina wilayah.  "Karena kalau dipaksakan darurat sipil walau ini sebagai opsi terakhir jika kondisi abnormal, tapi melanggar konstitusi. Karena memakai aturan hukum yang sudah tidak berlaku lagi," tukasnya.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Pemerintah menyiapkan skenario penanganan virus korona atau Covid-19 dari yang ringan, moderat hingga yang terburuk. Namun, opsi terburuknya menerapkan darurat sipil.  "Ya semua skenario itu kita siapkan, dari yang ringan, yang moderat, sedang, maupun yang terburuk," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (31/3).  Jokowi menyebut, darurat sipil disiapkan jika ada kondisi upnormal, namun untuk sekarang ini tidak diterapkan. "Darurat sipil itu kita siapkan jika ada kondisi upnormal, sehingga perangkat itu kita siapkan dan sampaikan. Tapi kalau kondisinya kayak sekarang ini ya tentu saja tidak," ujar Jokowi.  Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, saat ini Pemerintah mengharapkan untuk diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB). Menurutnya, aturan ini sudah efektif berlaku setelah penandatanganan Peraturan Pemeritah dan Keputusan Presiden (Kepres).  "Saya harap provinsi, kabupaten dan kota, sesuai UU yang ada silakan koordinasi dengan Ketua Satgas Covid-19 agar semuanya kita memiliki sebuah aturan yang sama. Yaitu UU PP dan Keppres yang telah tadi baru saja saya tanda tangani," pungkasnya.

Darurat Sipil Dinilai Tak Lagi Relevan Jika Merujuk Perppu 23/1959

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Penyemprotan-Disinfektan-Water-Canon-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Kendaraan taktis water canon menyemprotkan cairan disinfektan di Kawasan Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/3/2020). Polda Metro Jaya melakukan penyemprotan disinfektan massal dan serentak di seluruh wilayah Ibukota Jakarta pada Selasa (31/3/2020) mulai puk" width="100%">
<figcaption>Kendaraan taktis water canon menyemprotkan cairan disinfektan di Kawasan Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/3/2020). Polda Metro Jaya melakukan penyemprotan disinfektan massal dan serentak di seluruh wilayah Ibukota Jakarta pada Selasa (31/3/2020) mulai puk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah kalangan mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berencana menerapkan kebijakan darurat sipil untuk mencegah penularan virus korona atau Covid-19 di Indonesia. Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, kebijakan darurat sipil tidak logis untuk menangani wabah Covid-19.  "Ya ada jalan pikiran yang tidak logis, darurat wabah kok dihadapi dengan darurat sipil yang lebih merupakan pendekatan politis," kata Fickar dalam keterangannya, Rabu (1/4).  Akademisi Universitas Trisakti menyebut, untuk mencegah penyebarluasan korona, pemerintah seharusnya bisa menggunakan ketentuan UU Nomor 24/ 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, nyatanya dua instrumen hukum itu tak digunakan. Terlebih soal karantina wilayah, pemerintah tak berani untuk menanggung risiko membiayai masyarakat.  "Nampaknya pemerintah tidak berani menanggung risiko membiayai masyarakat, padahal berapa biaya yang dikeluarkan untuk proyek-proyek ambisius seperti pemindahan ibukota. Ini betul betul melawan akal sehat," urai Fickar.  Fickar khawatir, pemberlakuan darurat sipil bakal mengarah pada pemerintahan yang otoriter. Karena darurat sipil dan darurat militer sangat mengedepankan kekuasaan. Sejumlah aturan yang tercantum dalam darurat sipil memberikan kewenangan kepada penguasa darurat untuk melarang atau memberikan izin digelarnya pertemuan, membatasi atau melarang memasuki atau memakai gedung-gedung.  Padahal, hal tersebut berbeda dengan karantina wilayah yang diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan yang mengedepankan perlindungan pada masyarakat. Dalam aturan itu disebutkan, selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dengan melibatkan Pemerintah Daerah serta pihak terkait.  "Jadi sangat nampak strategi dan paradigma berpikirnya apa yang dihindari dan apa yang dipertahankan. Pemerintahan ini lebih mementingkan ekonomi dan investasi ketimbang keselamatan rakyatnya," sesal Fickar.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Pemerintah menyiapkan skenario penanganan virus corona atau Covid-19 dari yang ringan, moderat hingga yang terburuk. Namun, opsi terburuknya menerapkan darurat sipil.  "Ya semua skenario itu kita siapkan, dari yang ringan, yang moderat, sedang, maupun yang terburuk," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (31/3).  Sebab kini, aturan darurat sipil mulai mendapat kritik oleh masyarakat. Jokowi menyebut, darurat sipil disiapkan jika ada kondisi upnormal, namun untuk sekarang ini tidak diterapkan.  "Darurat sipil itu kita siapkan jika ada kondisi upnormal, sehingga perangkat itu kita siapkan dan sampaikan. Tapi kalau kondisinya kayak sekarang ini ya tentu saja tidak," ujar Jokowi.  Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, saat ini Pemerintah mengharapkan untuk diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB). Menurutnya, aturan ini sudah efektif berlaku setelah penandatanganan Peraturan Pemeritah dan Keputusan Presiden (Kepres).  "Saya harap provinsi, kabupaten dan kota, sesuai UU yang ada silakan koordinasi dengan Ketua Satgas Covid-19 agar semuanya kita memiliki sebuah aturan yang sama. Yaitu UU PP dan Keppres yang telah tadi baru saja saya tanda tangani," pungkasnya.

Pemberlakuan Darurat Sipil Dapat Membawa Pemerintahan yang Otoriter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/herlambang-wiratraman.jpg" alt="herlambang wiratraman" width="100%">
<figcaption>herlambang wiratraman</figcaption>
</figure>PERKEMBANGAN pandemi Covid-19 yang memakan banyak korban meninggal akhirnya memaksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kedaruratannya. Jokowi, seusai rapat terbatas (30/3), mengumumkan pilihan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan mempertimbangkan langkah terakhir pemberlakuan darurat sipil supaya PSBB berjalan efektif.  Pengumuman itu langsung direspons dengan kritik oleh masyarakat sipil dari sejumlah organisasi serta koalisi. Sebab, dianggap berpotensi disalahgunakan oleh penyelenggara kekuasaan untuk represif, selain tak terkait dengan problem yang sedang dihadapi, yakni pandemi Covid-19.  Selang sehari (Selasa 31/3/2020), Jokowi menerbitkan 3 produk hukum. Keputusan Presiden No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Covid-19, Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.  Pernyataan kepada publik, tak lagi menyinggung istilah darurat sipil. Sayangnya, tak ada koreksi, atau setidaknya penjelasan, mengapa dalam kurun waktu singkat kebijakan bisa berbeda? Apa sebenarnya konsekuensi hukum sejumlah perundang-undangan tersebut, baik dari sisi ketatanegaraan dan HAM?  Darurat Sipil  Pernyataan darurat sipil memang mengejutkan. Tanpa penjelasan kepada publik, tak mengejutkan bila pemerintah sebenarnya terkesan panik secara hukum, dengan realitas gagalnya mencegah laju meluasnya pandemi Covid-19. Sehingga ketika dipandang sebagai keadaan bahaya (state of emergency), pemerintah terkesan menggunakan jalur pintas ketatanegaraan darurat, yakni melalui muatan yang diatur dalam pasal 12 UUDNRI 1945.  Secara ketatanegaraan, suatu keadaan bahaya diatur melalui 3 (tiga) pintu. Pertama, Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya. Kedua, UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dan ketiga, UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.  Dari ketiganya, yang paling relevan secara hukum adalah pintu kedua. Sebab, pasal 1 angka 3 UU 24/2007 menyatakan bahwa bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang, antara lain, berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.  Mengapa darurat sipil tak relevan? Pertama kali status darurat sipil diatur dalam UU 6/1946 yang substansinya bagian dari staat van oorlog en beleg (SOB), warisan kolonial masa Hindia Belanda (Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg Stbl. 39-582.). UU tersebut dicabut dengan UU 74/1957, dan diubah dengan Perppu 23/1959.  Penjelasan Pasal 1 Perppu 23/1959 menyebutkan lima kondisi yang dikategorikan sebagai dasar Presiden memberlakukan keadaan bahaya, yakni dengan tiga tingkatan keadaan, berupa darurat sipil, darurat militer dan keadaan perang. Lima kondisi sebagai syarat harus terpenuhi, antara lain: pemberontakan (kerusuhan bersenjata), kerusuhan, perang saudara, bencana alam dan perang. Pandemi Covid-19, jelas tak terpenuhi dalam pintu Perppu 23/1959 ini.  Apalagi, wewenang yang diberikan kepada ’’penguasa darurat sipil’’, yakni presiden dengan dibantu ’’menteri pertama, menteri keamanan/pertahanan, menteri dalam negeri dan otonomi daerah, menteri luar negeri, kepala staf Angkatan Darat, kepala staf Angkatan Laut, kepala staf Angkatan Udara, dan kepala kepolisian negara’’. Karena tak mengurus wabah atau penyakit, jelas bahwa keterlibatan pejabat kesehatan justru hilang dalam pengambil kebijakan tersebut.  Sementara dari sudut pandang HAM, status darurat sipil menegaskan karakter represif. Misalnya, dimungkinkannya pembatasan kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul (pasal 13 dan 14 ayat 1), penyitaan barang yang dianggap mengganggu keamanan (pasal 15 ayat 1), pemberedelan pers (pasal 17 ayat 1), serta pemeriksaan badan dan pakaian oleh kepolisian (pasal 20).  Bisa dibayangkan, situasi dalam status darurat sipil sudah kian menguat praktiknya di lapangan dengan keluarnya Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. Kapolri Idham Azis pun mempertegasnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR (Selasa, 31/3), dengan menyatakan kepolisian mendukung rencana pemerintah yang akan menerapkan darurat sipil dalam penanganan pandemi Covid-19.  Darurat Kesehatan Masyarakat  Keluarnya Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM), sekalipun terlambat, patut diapresiasi. Pertama, secara hukum diatur khusus soal perintah pasal 10 ayat 1-3 UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai prasyarat terbitnya PP. Dalam teori perundang-undangan, produk hukumnya harus Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau beschikking.  Kedua, pemaknaan bahaya dalam UU merujuk pada pengertian, ’’KKM adalah kejadian masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara’’ (pasal 1 angka 2).  Masalahnya, selain pemerintah pusat belum berencana membuat peraturan pemerintah (PP) tentang tata cara penetapan dan pencabutan KKM, sebagaimana mandat pasal 10 ayat (4) UU 6/2020, PP yang diterbitkan juga sebatas soal PSBB. Artinya, pemerintah tidak hendak melakukan karantina wilayah. Padahal, lingkup PSBB hanya mengatur libur sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan kegiatan di tempat atau fasum (pasal 59 ayat (3) UU 6/2018).  Sedangkan Perppu No. 1/2020, diniatkan untuk penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus belanja kesehatan, jaring pengaman sosial serta pemulihan ekonomi dunia usaha dan masyarakat terdampak. Persoalannya, penegasan perlindungan hak-hak warga, bukan semata soal pemenuhan kebutuhan dasar selama masa darurat, melainkan jaminan keberlangsungan hidup pasca Covid-19. Bagaimana dengan nasib buruh yang sudah dipaksa cuti di luar tanggungan, di-PHK, atau tenaga outsourcing yang rentan perlindungan sosial-ekonominya? Sementara ketentuan pasal 27 ayat (2) Perppu menegaskan pengecualian pertanggungjawaban hukum bagi para pejabat terkait.  Apa artinya karut marut kebijakan hukum penanganan Covid-19 ini dari sisi dampak bagi upaya perlindungan HAM?  Pertama, narasi politik kepresidenan pula melalui jubirnya soal darurat sipil, adalah keliru dan bertentangan dengan kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini berbeda bila Jokowi tegas mengeluarkan penetapan bencana (Pasal 8 UU No. 24/2007) dan penetapan darurat kesehatan masyarakat dengan karantina wilayah (Pasal 55 ayat 1 UU No. 6/2018), di mana negara terikat kewajiban hukum untuk menjamin ketersediaan sumber daya untuk kebutuhan hidup dasar yang diperlukan warga negara.  Kedua, penetapan darurat sipil justru berpotensi kian membahayakan keamanan dan kesehatan warga. Sebab, masuk ke wilayah pembatasan kebebasan sipil berekspresi. Dalam praktik, secara sosiologis dan historis, status tersebut justru mengembangkan sifat represif dan menyuburkan karakter otoritarianisme negara.  Ketiga, terlambat dan abainya antisipasi penanganan Covid-19, apalagi hingga mengakibatkan ribuan orang terpapar dan banyak warga maupun tenaga medis yang meninggal, bukan sekadar maladministrasi, melainkan bentuk pelanggaran HAM. Baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.  Semoga pemerintah lebih sungguh-sungguh bekerja secara konsisten, terukur, dan transparan dalam menyelamatkan dan melindungi warga negaranya. (*)  *) Dosen dan Peneliti Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q_DhjpfSDGc  https://www.youtube.com/watch?v=rnoWc2mY020  https://www.youtube.com/watch?v=JqjJsv7-mxA

Perlindungan HAM dalam Kehidupan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pks-ingin-modertaor-debat-bisa-telanjangi-capres-dan-cawapres_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera mengkritik kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait debat Pilpres." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera mengkritik kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait debat Pilpres.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kembali mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini soal kebijakan darurat sipil ketimbang lockdown parsial atau karantina wilayah.  Menurut Mardani saat ini yang dihadapi Indonesia adalah darurat kesehatan. Sehingga tidak tepat jika pemerintah melakukan darurat sipil untuk mengatasi virus Korona di dalam negeri.  “Kebijakan penerapan darurat sipil adalah logical fallacy atau kesalah logika yang fatal oleh pemerintah. Kita itu sedang dalam keadaan darurat kesehatan nasional dan global, harusnya presiden paham itu," ujar Mardani kepada wartawan, Rabu (1/4).  Menurut Mardani, jika pemerintah menerapkan darurat sipil. Maka itu menunjukan ketidakpekaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan Korona ini.  "Kebijakan menunjukan ketidakpekaan dan keperikemanusiaan pemerintah," katanya.  Menurut Mardani, sedari awal pemerintah sudah abai dan menganggap enteng pandemi global virus Korona ini. Sehingga akhirnya panik dan binggung apa yang mesti dilakukannya.  "Jujur saja, saya betul-betul tidak habis pikir apa yang dipikirkan pemerintah memilih darurat sipil ketimbang karantina wilayah? Apa harga nyawa itu lebih murah," ungkapnya.  Oleh sebab itu Mardani menyarankan supaya Presiden Jokowi bisa memilih kebijakan lain ketimbang darurat sipil tersebut. Hal ini lantaran belum terjadinya penolakan dari banyak pihak tentang darurat sipil tersebut.  "Mumpung belum telat, atas nama rakyat saya mendesak Presiden merivisi kebijakan dengan lebih memilih kebijakan humanis," tuturnya.  Diketahui, darurat sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Perppu tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957. Perppu ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 16 Desember 1959.  Dalam Perppu tersebut dijelaskan 'keadaan darurat sipil' adalah keadaan bahaya yang ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara.  Aturan yang paling dikhawatirkan yakni isi pasal 17 Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang menetapkan keadaan bahaya.  Penguasa Darurat Sipil berhak:  1. Mengetahui,semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada kantor telepon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan telepon atau radio.  2. Membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar, tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain dari pada bahasa Indonesia;  3. Menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi sepertinya telepon, telegrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut.

Negara Pilih Darurat Sipil, Mardani: Apa Harga Nyawa itu Lebih Murah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/fadli-zon-tantang-kubu-01-hadirkan-massa-lebih-banyak-di-gbk_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon mengklaim pihaknya telah menghadirkan lebih dari satu juta orang pada kampanye akbar kali ini. Pekan depan, giliran paslon Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon mengklaim pihaknya telah menghadirkan lebih dari satu juta orang pada kampanye akbar kali ini. Pekan depan, giliran paslon Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengecam keras rencana pemberlakuan darurat sipil oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan itu dianggap aneg dan berbahaya. K‎arena yang sedang dihadapi saat ini adalah krisis kesehatan, bukan kekacauan keamanan.  "Opsi menerapkan darurat sipil tentu saja mengherankan," ujar Fadli kepada wartawan, Rabu (1/4).  Menurut Fadli, Indonesia telah memiliki UU Nomor 6/2018 tentang Karantina Kesehatan yang lebih baru, dan di dalamnya telah memuat berbagai klausul mengenai situasi darurat kesehatan sebagaimana yang tengah dihadapi saat ini.  UU Nomor 6/2018 bahkan ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan DPR RI periode 2014-2019. Kenapa Presiden justru kembali lagi ke UU Nomor 23/1959 tentang darurat keamanan.  "UU itu yang sudah jadul? Selain jadul, UU lahir dalam situasi yang jauh berbeda dengan yang kini sedang kita hadapi," katanya.  UU Nomor 6/2018 tentang Karantina Kesehatan itu adalah inisiatif pemerintahan Presiden Jokowi sendiri. Sehingga untuk apa Presiden Jokowi mengusulkan dan menerima undang-undang itu jika tak mau menerapkannya.  "Padahal situasi saat ini sangat memerlukannya," ungkapnya.  Keputusan Presiden Jokowi untuk menerapkan status darurat sipil juga berbahaya. Karena akan memberi kewenangan lebih kepada aparat keamanan dengan mengesampingkan prosedur hukum standar.  Penguasa Darurat Sipil, sesuai ketentuan tersebut, misalnya, berhak mengadakan sensor terhadap penerbitan, tulisan, percetakan, dan lain-lain. Jadi, Presiden, sebagai Penguasa Darurat Sipil, mendapat kekuasaan ekstra yang sangat besar.  Padahal, yang dibutuhkan saat ini hanyalah Presiden cukup menggunakan kekuasaan sebagaimana telah diberikan oleh UU Nomor 6/2018 tentang Karantina Kesehata.  "Itu sudah lebih dari cukup untuk mengatasi krisis," katanya.  Selain tidak sensitif dengan aspirasi para tenaga medis yang telah disampaikan dalam tiga pekan terakhir, dengan melempar isu darurat sipil Presiden juga tidak sensitif dengan aspirasi masyarakat sipil.  "Karena masyarakat punya trauma dengan UU No. 23/1959 tersebut terakhir kali digunakan oleh Presiden Megawati untuk memberlakukan status darurat militer di Aceh," ungkapnya.  "Mari kita dudukkan kembali persoalan ini pada porsinya. Isu utama dalam mengatasi pandemi Covid-19 adalah menyelamatkan kesehatan masyarakat," pungkasnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, dalam menangani pandemik virus Korona atau Covid-19 di Indonesia, dibutuhkan physical distancing dengan skala lebih besar.  Adanya physical distancing ini juga harus selaras dengan kebijakan darurat sipil. Sehingga penanganan virus Korona di Indonesia bisa berjalan baik.  "Kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif. Bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," ujar Presiden Jokowi.  Oleh sebab itu Jokowi meminta untuk segera dibuatkan payung hukum. Sehingga pembatasan sosial ‎atau physical distancing‎ dengan skala besar bisa dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah.  Diketahui, darurat sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Perppu tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957. Perppu ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 16 Desember 1959.  Dalam Perppu tersebut dijelaskan 'keadaan darurat sipil' adalah keadaan bahaya yang ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara.  Aturan yang paling dikhawatirkan yakni isi pasal 17 Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang menetapkan keadaan bahaya.  Penguasa Darurat Sipil berhak:  1. Mengetahui,semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada kantor telepon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan telepon atau radio.  2. Membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar, tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain dari pada bahasa Indonesia.  3. Menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi sepertinya telepon, telegrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut.

Fadli Zon: Kita Sedang Krisis Kesehatan, Bukan Kekacauan Keamanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/HIDAYAT.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid. MPR" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid. MPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik rencana Presiden Joko Widodo yang ingin menerapkan darurat sipil. Kebijakan itu dinilai sangat tidak tepat dalam mengatasi wabah virus Korona atau Covid-19.  "Darurat sipil itu sebagai kebijakan yang tidak proporsional dan harusnya dibatalkan," kata HNW dalam keterangan tertulis pada JawaPos.com, Rabu (1/4).  HNW menyebut bahwa salah satu asas yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) adalah asas proporsionalitas. Di mana kebijakan pemerintah harus sesuai dengan ekskalasi dan spektrum ancaman yang ada.  Apabila tidak proprosional, maka efek rusaknya bisa lebih parah dan berimbas ke yang lain. Ini ibarat membunuh nyamuk dengan basoka, bukan dengan semprotan nyamuk.  "Akibatnya hancur semuanya. Sudah jelas ada bahaya besar di balik darurat sipil," ujarnya.  HNW menambahkan, analogi ini relevan, karena mungkin saja Jokowi mengancam rakyat karena dinilai tak laksanakan ketentuan terkait dengan social distancing sehingga korban Korona terus berjatuhan. Namun, dengan ancaman rencana penerapan Darurat Sipil bisa meredam atau menakut-nakuti orang untuk berdiam diri di rumah, tetapi ada bahaya yang lebih besar, yakni ancaman terhadap kehidupan berdemokrasi.  Elite politikus PKS ini juga menerangkan, beberapa ketentuan dalam Perpu No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang menjadi dasar pemberlakuan Darurat Sipil pada masanya sudah terbukti mengancam demokrasi, dan potensi itu harus dihindari.  Apalagi, lanjut HNW, di antara ketentuan-ketentuan Perpu tersebut juga tidak relevan dengan era demokrasi dan pandemi korona. Salah satunya adalah Pasal 17 yang memberi kewenangan kepada penguasa darurat sipil untuk mengetahui percakapan-percakapan kantor telepon atau kantor radio, hingga membatasi pemakaian bahasa lain selain bahasa Indonesia.  “Itu jelas tidak ada hubungannya dengan wabah virus Korona,” ujarnya.  HNW juga menambahkan, penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang kemudian ditetapkan menjadi UU melalui UU No. 1 Tahun 1961 juga sangat kental nuansa mengarahkan keadaan bahaya berkaitan dengan bahaya fisik, seperti bahaya militer atau kerusuhan, bukan berkaitan dengan wabah penyakit.  “Bila dilihat penjelasannya, teori yang digunakan saja adalah teori ilmu perang. Ini jelas tidak relevan,” tukasnya.  Atas hal itu, HNW meminta agar Presiden Jokowi untuk tidak mengambil darurat sipil sebagai opsi terakhir untuk penanganan wabah virus Covid 19. Harusnya, kata HNW Presiden Jokowi lebih fokus dan lebih serius kepada penggunaan UU yang sesuai dengan era Reformasi yaitu UU Penanggulangan Bencana (UU no 24/2007) dan UU yangg beliau tandatangani sendiri, yaitu UU Kekarantina Kesehatan (UU No 6/2018).  Pihaknya di Fraksi PKS juga menegaskan sudah siap mendukung Presiden Jokowi untuk mendukung pelaksanaan kedua UU itu, bahkan bila konsekuensi adalah terkait dengan APBN yang harus disediakan oleh negara.  "Fraksi PKS siap mendukung untuk mengalokasikan anggaran dengan merevisi UU APBN, apabila opsi Karantina Wilayah yang diambil karena memang ada keharusan pemerintah pusat untuk menjamin kebutuhan dasar WNI di wilayah karantina,” katanya.  HNW juga menilai, dengan adanya keseriusan melaksanakan UU Penanggulangan Bencana dan UU Karantina Kesehatan, disertai koordinsasi yang maksimal antara Aparatur Pemerintahan di Pusat dan Daerah, hingga sosialisasi yang maksimal kepada rakyat, dan dukungan penuh kepada tenaga kesehatan, ditambah lagi dengan realokasi anggaran yang terukur, maka sudah cukup untuk mengatasi permasalahan Covid-19 ini.  “Jadi tidak perlu mewacanakan darurat sipil yang belum tentu bisa atasi Covid-19, tapi malah bisa jadi ‘teror’ terhadap kehidupan demokrasi,” tandas HNW yang juga salah satu anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan kebencanaan ini.

HNW: Ada Bahaya Besar di Balik Darurat Sipil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah pusat belum berencana menerapkan darurat sipil di tengah pandemi Covid-19. Dia menyebut pemerintah baru sebatas menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  "Pemerintah juga sama sekali tidak merencanakan untuk memberlakukan darurat sipil dalam konteks Covid-19," kata Mahfud kepada wartawan, Rabu (1/4).  Mahfud menerangkan, darurat sipil sudah diatur dalam Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Bomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan darurat. Namun, opsi tersebut belum menjadi pilihan pemerintah.  "Undang-undang itu sudah stand by, tapi hanya diberlakukan nanti kalau diperlukan. Kalau keadaan ini menghendaki darurat sipil baru itu diberlakukan. Sekrang itu tidak, tidak untuk menghadapi Covid-19," jelas Mahfud.  Dia memberikan pengecualian apabila nanti kondisi Covid-19 semakin memburuk, baru opsi darurat sipil bisa dipertimbangkan. Sejauh ini pemerintah baru mengambil opsi PSBB.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah (PP) kebijakan PSBB dan juga Keputusan Presiden (Keppres) Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Hal ini guna menyikapi pandemi Covid-19.  "Pemerintah juga sudah menerbitkan PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat," ujar Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3).  Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, dengan adanya PP dan Keppres tersebut maka kepala daerah akan sejalan dengan yang diinginkan pemerintah pusat dalam menangani pandemi virus Korona ini. Sehingga semuanya tertangani dengan baik.  "Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi," katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q_DhjpfSDGc  https://www.youtube.com/watch?v=rnoWc2mY020  https://www.youtube.com/watch?v=JqjJsv7-mxA

Mahfud MD: Pemerintah Sama Sekali Tidak Rencanakan Darurat Sipil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/permudah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan darurat sipil yang diumumkan untuk mendampingi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuai sejumlah kritik. Pemerintah pun mengklarifikasi bahwa darurat sipil belum akan diterapkan saat ini.  Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah menyiapkan semua opsi dalam mitigasi Covid-19. Mulai yang ringan, sedang, hingga berat.  ’’Darurat sipil itu kita siapkan bila memang terjadi keadaan yang abnormal,’’ terang Jokowi dari Istana Bogor kemarin (31/3).  Dalam kondisi saat ini, pemerintah masih mengimplementasikan PSBB yang kini sudah dibuatkan peraturan pemerintah (PP) berikut keppres terkait. PP tersebut bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan di daerah masing-masing. ’’Agar semuanya kita memiliki sebuah aturan main yang sama, yaitu UU, PP, dan keppres yang tadi baru saya tanda tangani,’’ lanjut Jokowi.  PP itu adalah turunan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sementara keppresnya berjudul Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. ’’Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi,’’ tegasnya.  Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan dan berada dalam koridor perundang-undangan. Lewat PP itu pula, Polri bisa mengambil langkah terukur dan sesuai dengan UU agar PSBB bisa berlaku efektif.  Jokowi mengingatkan, Indonesia memang harus belajar dari pengalaman negara lain. Namun, tidak bisa meniru begitu saja karena tiap negara punya karakteristik sendiri. Mulai luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kedisiplinan, kondisi geografis, budaya, ekonomi masyarakat, hingga kemampuan fiskal.  Yang terpenting, kata Jokowi, Indonesia tetap dalam koridor mengendalikan persebaran virus dan mengobati pasien yang terpapar. Juga, menyiapkan jaring pengaman sosial serta menjaga keberlangsungan dunia usaha, terutama di level mikro.  Dari naskah rancangan PP, PSBB sedikitnya mencakup tiga hal. Yakni, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat umum. Pemberlakuannya diusulkan oleh kepala daerah kepada presiden melalui kepala Gugus Tugas Covid-19.  Sementara itu, Minggu lalu (29/3) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan permintaan karantina wilayah kepada pemerintah pusat. Terkait dengan hal itu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan belum ada keputusan. Masih ada beberapa hal yang dipertimbangkan, terutama menyangkut kepentingan masyarakat.  Dari sisi anggaran, menurut dia, kebijakan itu tak menemui kendala. ’’Dari Pak Gubernur dan Bu Sri Mulyani tadi malam sudah hitung (anggaran), tidak ada masalah,’’ ungkapnya.  Luhut juga meminta agar masyarakat tak lagi menggunakan kata lockdown. ’’Nanti terminologinya dicari juga. Kita tidak kenal lockdown. Kita kenalnya dikarantina,’’ tegasnya.  Dia menyebutkan, skema lockdown tidak seluruhnya bisa berhasil digunakan di seluruh negara. Dia mengungkapkan, yang berhasil hanya Tiongkok. ’’Jadi, setiap negara itu mencari model masing-masing yang cocok,’’ ungkapnya.  Dalam sepekan ini, Luhut berjanji akan ada pengumuman tentang peraturan pemerintah mengenai karantina wilayah. Saat ini tim masih mengkaji seluruh aspek yang berkaitan.  Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti setuju opsi darurat sipil tidak diberlakukan. ’’Yang kita butuhkan darurat kesehatan masyarakat,’’ ujarnya.  Darurat sipil tidak tepat diterapkan karena pendekatannya adalah keamanan. Karena itu, Bivitri menegaskan bahwa salah kaprah jika pemerintah nanti mengeksekusi opsi darurat sipil. Pembatasan aktivitas masyarakat bakal sangat ketat. Termasuk terhadap media. ’’Pers nggak boleh bebas lagi,’’ ucapnya.

Pemerintah Klarifikasi Status Darurat Sipil

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Darurat Sipil

Berita Terkini