<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/12/IMG-20250711-WA0074-1768199896.jpg" alt="TPAS Basirih Banjarmasin ditutup Kementerian Lingkungan Hidup. (Humas Pemkot Banjarmasin)" width="100%">
<figcaption>TPAS Basirih Banjarmasin ditutup Kementerian Lingkungan Hidup. (Humas Pemkot Banjarmasin)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Banjarmasin mengalokasikan anggaran puluhan miliar untuk menangani darurat sampah. Hal itu akibat ditutupnya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin H Edy Wibowo menyampaikan, anggaran penanganan sampah pada APBD Perubahan 2025 meningkatkan signifikan. &rdquo;Kita alokasikan anggaran pada rancangan perubahan anggaran 2025 sebesar Rp 38 miliar untuk penanganan sampah ini,&rdquo; ujar Edy Wibowo seperti diansir dari Antara. Menurut Edy, puluhan miliar yang dialokasikan tersebut karena Kota Banjarmasin sedang darurat sampah. Hal itu akibat ditutupnya TPAS Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak 1 Februari 2025. Pembuangan akhir sampah dialihkan ke TPAS Banjabakula di Kota Banjarbaru, milik Pemprov Kalsel. Selain untuk biaya pengangkutan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi atau sudah dipilih maksimal, lanjut Edy, anggaran tersebut juga untuk perbaikan TPAS Basirih. &rdquo;Ada beberapa perbaikan yang akan dikerjakan seperti perbaikan tanggul dan sanitasi di TPAS Basirih,&rdquo; ujar Edy Wibowo. Menurut dia, pengajuan anggaran untuk persampahan ini juga tengah minta persetujuan legislatif dalam pembahasan rancangan peraturan APBD 2025, yakni untuk belanja daerah sebesar Rp 2,4 triliun. &rdquo;Kita optimistis disetujui dewan, sebab kondisi kita memang darurat sampah,&rdquo; tandas Edy Wibowo. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin Alive Yoesfah Love menyampaikan, fokus utama penggunaan anggaran adalah untuk kegiatan pengurangan dan pengolahan sampah. Hal itu sejalan dengan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dia menyatakan, DLH telah bergerak cepat dalam menindaklanjuti sanksi yang diberikan. &rdquo;Dari 22 sanksi yang ditetapkan KLH, 19 sudah kita laksanakan dan 3 lainnya sedang dalam proses penyelesaian,&rdquo; ungkap Alive Yoesfah Love. Salah satu prioritas utama adalah menonaktifkan dua zona di TPAS Basirih yang sudah penuh, dengan luas mencapai hampir 8 hektare. Proses penonaktifan ini memerlukan pengurukan tanah dalam jumlah besar, baik untuk penutupan akhir maupun penutupan harian menuju sistem sanitary landfill. &rdquo;Hal Itu sesuai arahan dari Kementerian PU, kita lakukan,&rdquo; ujar Alive Yoesfah Love. Selain TPAS Basirih, anggaran perubahan ini juga dialokasikan untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas di 14 titik Tempat Pengolahan Sampah, Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS-3R). Mayoritas sarana di TPS3R sudah rusak, sehingga penambahan alat untuk pemilahan dan pengolahan sampah sangat dibutuhkan agar lebih optimal. &rdquo;Dari 14 titik tersebut, 5 titik sudah mendapatkan bantuan alat dan akan menambah peralatan untuk sembilan titik lainnya,&rdquo; terang Alive Yoesfah Love. Alive menyebut, perencanaan jangka menengah juga telah disusun hingga 2027 akan datang. Rencana ini mencakup perbaikan sistem landfill, pemisahan air lindi dan air hujan, serta pengembangan pengolahan sanitasi limbah di TPAS Basirih. Pengolahan sanitasi ini akan dikerjasamakan secara khusus dan akan dianggarkan pada tahap murni. &rdquo;Jadi ada pergeseran anggaran dan penambahan untuk perubahan ini,&rdquo; papar Alive Yoesfah Love.

Pemkot Banjarmasin mengalokasikan anggaran puluhan miliar untuk menangani darurat sampah akibat ditutupnya TPA Sampah Basirih

Banjarmasin Darurat Sampah, Pemkot Alokasikan Rp 38 Miliar untuk Penanganan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/malambe-pulau-tumpukan-sampah-laut-yang-terkirim-dari-negara-tetangga_m_192691.jpeg" alt="Tumpukan sampah laut yang memadati sepanjang pantai Desa Malambe, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Gorontalo Utara." width="100%">
<figcaption>Tumpukan sampah laut yang memadati sepanjang pantai Desa Malambe, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Gorontalo Utara.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Belakang ini warga Indonesia dibuat geram dengan skandal korupsi PT Timah yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 271 triliun. Masyarakat semakin murka, karena para koruptor tersebut hanya mendapatkan hukuman yang relatif ringan jika dibandingkan dengan kerugiannya. Namun, sejatinya, kerugian yang negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi tersebut bisa tampak seperti uang receh belaka jika dibandingkan kerugian yang terjadi karena sampah plastik yang mengotori lautan Indonesia. Peneliti dengan kepakaran pencemaran laut dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Muhammad Reza Cordova, M.Si, Ph.D, memaparkan, dalam tujuh tahun terakhir kerugian yang diakibatkan karena pencemaran sampah plastik di lautan Indonesia mencapai sekitar Rp 2.000 triliun, &rsquo;&rsquo;Kami melakukan riset dari 2018 sampai 2023, itu per tahun kerugiannya sekitar Rp 225 triliun per tahun. Jadi, masuk ke tahun ke tujuh pada 2024, kerugiannya bisa mencapai sekitar Rp 2.000 triliun. Ini bukan proyeksi semata, tapi sudah terjadi,&rsquo;&rsquo; ucap profesor termuda BRIN tersebut saat ditemui di Gedung Pusat Penelitian Oseanografi BRIN di kawasan Ancol, Jakarta Utara, itu. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/Prof-Reza-Cordova-125037590.jpg" alt="Peneliti dengan kepakaran pencemaran laut dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Muhammad Reza Cordova, M.Si, Ph.D." width="100%">
<figcaption>Peneliti dengan kepakaran pencemaran laut dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Muhammad Reza Cordova, M.Si, Ph.D.</figcaption>
</figure> Peneliti kelahiran 3 November 1986 itu menyatakan, munculnya kerugian tersebut berasal dari beragam sektor. Di antaranya adalah dari aspek kesehatan yang turut memengaruhi manusia juga hewan dan tumbuhan, secara ekonomi, pariwisata, hingga turunnya reproduksi ikan. Reza menambahkan, kerugian yang sangat masif itu muncul karena sampah plastik yang ada di lautan Indonesia volumenya juga sangat besar. &rsquo;&rsquo;Pada 2017-2018 kami memulai perhitungan tersebut untuk data nasional, Dari penelitian itu, ditemukan ada 249 ribu sampai 500 ribu ton sampah plastik yang bocor ke wilayah laut Indonesia per tahun,&rsquo;&rsquo; urai Peneliti Utama BRIN tersebut. Secara global, Indonesia pun sudah terlanjur mendapatkan predikat sebagai salah satu negara pencemar lautan terbesar di dunia. Data itu didasarkan pada penelitan dari Jenna Jambeck dari University of Georgia yang menyatakan bahwa plastik dari Indonesia yang bocor ke laut adalah 1,29 juta ton per tahun. Sedangkan di urutan pertama adalah Tiongkok yang menghasilkan sampah plastik sebanyak 3,53 juta ton per tahun yang bocor ke laut. Reza mengatakan, istilah kebocoran digunakan, karena seharusnya sampah yang masuk ke laut itu seharusnya bisa didaur ulang agar tidak sampai mengotori lautan. Penyebab kebocoran sampah plastik ke laut itu sendiri adalah dari kegiatan manusia. Seperti kegiatan rumah tangga, industri, dan pasar. Termasuk kegiatan yang ada di laut seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, transportasi laut, atau budidaya laut. Tapi, sebagian besar adalah sampah yang berasal dari darat yang terbawa atau bocor masuk ke laut. Persentasenya mencapai 80 persen. &rsquo;&rsquo;Jadi kan sampah plastik atau jenis apapun sebenarnya bisa ditangani dulu dari sumbernya, kemudian, residunya baru dibawa ke TPA. Tapi sayanganya, pengelolaan sampah yang ada di Indonesia kan tidak optimal,&rsquo;&rsquo; paparnya. Doktor bidang polusi lingkungan dari Tokyo University of Agriculture itu menuturkan, sampah yang berasal dari domestik seharusnya bisa ditahan dulu. Dari rumah dipilah dulu yang organik sama nonorganik. Organiknya seharusnya ditahan. Jadi pupuk misalnya, kemudian yang plastik didaur ulang. Sayangnya, yang sudah dikelola, berdasarkan data terakhir pada 2023, baru kurang dari 50 persen, sekitar 40 persen saja seluruh sampah yang terkelola. Dia bilang, performa pengelolaan sampah yang ada di Indonesia memang rendah. Dia berkata, kalau lihat dari Jakarta saja relatif bagus. Lebih dari 90 persen sampah yang terkelola. Tapi di daerah lain bagaimana? Misalnya di Bogor. Di Kota Bogor tak lebih dari 50 persen, sedangkan di Kabupaten Bogor hanya 30&ndash;40 persen. &rsquo;&rsquo;Itu daerah yang dekat dengan ibu kota padahal. Bagaimana dengan daerah yang jauh dari ibu kota? Itu lebih parah. Ujung tombak pengelolaan sampah itu adalah di pemda setempat. Nah, pemdanya ini tergantung dari anggarannya. Kalau anggaran Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, besar, walaupun nggak optimal juga. Kalau di kota-kota kecil, dananya relatif kecil. Hanya sekitar Rp 150 juta per tahun. Apa yang mau dilakukan?,&rsquo;&rsquo; serunya. Lalu, setelah ditelisik lebih lanjut, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak turun langsung ke peraturan teknis. Terutama, ditambah dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan sampah menjadi tidak terlalu penting bagi daerah bersangkutan. Nah, ketika pengelolaan sampah oleh pemda tidak optimal yang dilakukan masyarakat adalah mengubur dan membakar sampah. Sisanya baru dibuang. Reza mengatakan, berdasarkan hasil riset yang sudah dilakukan timnya, tidak terlalu banyak sampah yang langsung dibuang ke badan air (sungai, danau, atau laut) antara 2-6 persen. Lebih dari 30 persen dibakar, lebih dari 20 persen dikubur. Kemudian, dari sampah yang dibuang langsung ke badan air itu tidak langsung bocor ke laut dalam waktu yang cepat. Dia akan nyangkut di infrastruktur bangunan, gedung, jembatan, terkena akar tumbuhan. Yang bocor ke laut mungkin 2-4&nbsp; persen saja. &rsquo;&rsquo;Jangankan yang ada di daerah rendah. Yang di hulu sungainya saja, itu sudah penuh duluan sungainya karena tidak ada penjemputan sampah 100 persen ke sana (permukiman di hulu sungai),&rsquo;&rsquo; terangnya. Dia menemukan fakta di lapangan bahwa, banyak orang berpikir: Out of Sight, Out of Mind. Apa yang tidak saya lihat, berarti bersih. Akhirnya mereka lakukan membuang atau membakar atau mengubur saja, asalkan sudah tidak terlihat mata lagi, tanpa mereka tahu itu menimbulkan bahaya. Lain halnya jika fasilitas pengelolaan sampahnya mumpuni, penjemputannya ada. &rsquo;&rsquo;Nah, itu yang membuat kita sudah penduduknya banyak, pengelolaannya nggak optimal, garis pantainya banyak, sampah ini akhirnya menjadi masalah serius,&rsquo;&rsquo; kata dia. &rsquo;&rsquo;Memang benar kalau ada yang bilang Indonesia ini darurat sampah plastik, karena memang nggak ada yang peduli,&rsquo;&rsquo; lanjutnya. Reza menyatakan, ada tiga pihak yang harus bertangguung jawab. Pertama adalah pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan daerah. Kemudian adalah industri, lalu masyarakat secara luas. &nbsp; Pemerintah pusat ingin sampah itu dikelola dengan baik. Tapi di daerah tidak bisa optimal karena anggarannya minim. Padahal idealnya harus sinkron secara keseluruhan karena adanya otonomi daerah. &rsquo;&rsquo;Saya pernah menulis di Science Popular, saya bilang pelayanan dasar di Pemda itu kan ada pendidikan, kesehatan. Seharusnya, urusan pengelolaan sampah itu masuk ke situ juga (pelayanan dasar Pemda, Red),&rsquo;&rsquo; terangnya. Sampah juga berkaitan dengan kesehatan. Kalau sampah tidak dikelola dengan baik. Minimal ada banyak tikus. Tikus sudah jelas membawa berbagai macam penyakit. Belum kemudian jika berbicara dampak dari mikroplastik dan nanoplastik untuk makhluk hidup. &rsquo;&rsquo;Peneliti juga bisa memberikan policy brief kepada pemerintah, tapi balik lagi, keinginan dari pemerintah maunya seperti apa? Apakah cuma ngomong saja tanpa dilaksanakan atau sebaliknya,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Salah satu materi dalam policy brief kepada pemerintah itu adalah kajian yang menyatakan bahwa ada minimal 11 titik kebocoran sampah dari sungai utama yang ada di Jawa dan Bali. Kalau itu bisa ditutup, 30 persen sampah plastik Indonesia itu berkurang yang bocor ke laut. Itu karena penduduk Jawa dan Bali lebih dari 160 juta orang. Kajian itu juga menemukan fakta bahwa 7 sungai yang ada di Jakarta, sampahnya lebih kecil 10 kali lipat dibandingkan 1 sungai di Bekasi dan 1 sungai di Tangerang, karena Pemprov DKI punya jaring sampah per 5 sampai 10 km. Tapi itu anggarannya besar. Tidak semua Kabupaten/Kota bisa melakukan itu. Jaring sampah belum cukup menahan kebocoran sampah ke laut. Harus dari sumbernya. Pemerintahnya harus punya regulasi yang diimplementasikan dengan baik, industrinya mau mendaur ulang sampah, masyarakat harus lebih sadar dalam melakukan pengolahan sampah, seperti melakukan pemilahan dan lebih bijak dalam konsumsi penggunaan plastik dalam kegiatan mereka. Minimal tiga sektor itu dilakukan. Kemudian menjemput sampah dan membuat RDF (refused derived fuel/tempat pengelolaan sampah terpadu) buat sarana daur ulang yang nanti dikerjasamakan dengan industri. Jika berbagai itu dilakukan, dia yakin dalam waktu dua tahun, sesuai dengan Rencana Aksi Penanganan Sampah Laut, sampah akan dikelola dengan baik. RDF di Indonesia tidak bisa mengolah semua jenis plastik. Jumlahnya lebih dari 100 tapi belum cukup, karena hanya terfokus di Jawa dan Bali. Dia pun menyatakan keprihatinannya, karena rendahnya pengelolaan sampah di dalam negeri sampai mendapatkan atensi dari orang-orang di luar Indonesia. Nah, salah satu dari warga asing yang peduli dengan lingkungan hidup di Indonesia adalah Benedict Wermter atau biasa dikenal dengan nama Bule Sampah. Sejak awal kedatangannya ke Indonesia sebagai turis pada 2017 silam, pria yang biasa disapa Beni itu segera mendapati salah satu masalah yang dihadapi negeri yang telah menawan hatinya ini: sampah. Itulah yang kemudian mendorong peneliti, penulis, dan jurnalis investigatif asal Jerman tersebut membuat platform yang menyediakan informasi dan edukasi, khususnya terkait sampah plastik. Sejak tahun lalu, dia aktif mengedukasi masyarakat Indonesia melalui media sosial dengan nama akun Bule Sampah. Kemudian, dia terjun dalam dunia pengelolaan sampah di Indonesia dengan menjadi co-founder Veritas Indonesia Lingkungan (VEL) bersama Recovered Indonesia (RECO), perusahaan pengolahaan sampah plastik yang fokus di pesisir dan daerah terpencil di Indonesia. &rsquo;&rsquo;Saya ikut terpanggil karena negara-negara barat juga ikut andil membanjiri Indonesia dengan sampah plastik. Jadi saya juga harus ikut peduli,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Jurnalis investigatif yang fokus mengangkat isu-isu lingkungan hidup itu menyatakan, kalau pada dasarnya ada overproduksi plastik sekali pakai yang dibuang ke lingkungan, karena sebagian besar yang bocor ke lautan adalah sampah plastik sekali pakai seperti sachet atau botol plastik. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/sampah-laut-670596235.jpg" alt="Sebagian dari sampah laut yang berhasil diangkat ke ataas kapal pada South Java Deep Sea Expedition (SJADES). Sebagian besar di antaranya adalah plastik sekali pakai. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sebagian dari sampah laut yang berhasil diangkat ke ataas kapal pada South Java Deep Sea Expedition (SJADES). Sebagian besar di antaranya adalah plastik sekali pakai. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &rsquo;&rsquo;Ada juga fenomena yang disebut sebagai musim sampah yang sedang kita hadapi sekarang, karena saat musim hujan seperti saat ini, semakin banyak sampah plastik yang mengalir ke laut, seperti di Bali. Sampah-sampah itu bisa jadi berasal dari berbagai pulau di Indonesia atau bahkan berasal dari negara lain yang masuk ke wilayah laut Indonesia kemudian terdampar di pantai-pantai,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Kemudian mengenai upaya untuk menanggulangi sampah plastik, Beni pun memberikan pernyataan senada dengan Reza. Bahwa tanggung jawab ada pada tiga sektor yaitu pemerintah, industri, serta masyarakat luas. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/bule-sampah-3248046199.png" alt="Benedict Wermter alias Bule Sampah turun ke lapangan melihat salah satu daerah di Bali yang dipenuhi sampah plastik." width="100%">
<figcaption>Benedict Wermter alias Bule Sampah turun ke lapangan melihat salah satu daerah di Bali yang dipenuhi sampah plastik.</figcaption>
</figure> &rsquo;&rsquo;Ini adalah masalah masyarakat yang menggunakan plastik kemudian tidak membuangnya dengan layak. Pada akhirnya, tanggung jawab terbesar ada pada kita, ada pada individual yang menggunakan plastik sekali pakai tersebut,&rsquo;&rsquo; terang pria yang menikahi perempuan Indonesia itu. &rsquo;&rsquo;Tapi pemerintah juga harus menyediakan sarana pengolahan sampah, kita juga butuh mekanisme kontrol dan pada dasarnya juga butuh penegakan hukum. Terakhir, pelaku industri juga harus mengurusi sampah plastik dengan melaksanakan extended producer responsibility (EPR),&rsquo;&rsquo; lanjutnya. EPR sendiri adaah sebuah mekanisme yang membuat produsen (sektor industri) ikut bertanggung jawab atas sampah yang sudah mereka hasilkan. Termasuk sampah plastik. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah sampah dari produk terkait, meningkatkan daur ulang dari produk, dan memastikan sampah dikelola dengan cara yang ramah lingkungan. Di Indonesia, EPR turut diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 75, Tahun 2019 atau yang disebut dengan Peta Jalan Pengurangan Sampah. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 317px; top: 1923.13px;">&nbsp;</div>

kerugian yang negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi tersebut bisa tampak seperti uang receh belaka jika dibandingkan kerugian

Lautan Indonesia Darurat Sampah Plastik! Akibatkan Kerugian hingga Rp 2.000 Triliun, Peneliti BRIN Minta Semua Pihak segera Lakukan Aksi Nyata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/19/lhk-2268240843.jpeg" alt="KLHK dan ASPADIN menggelar seminar bertajuk Seminar Diseminasi Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen." width="100%">
<figcaption>KLHK dan ASPADIN menggelar seminar bertajuk Seminar Diseminasi Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penanganan sampah dan tanggung jawab produsen menjadi perhatian serius bagi Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin). Hal tersebut mengingat saat ini Indonesia berada dalam tahap darurat sampah. "Sebagai upaya pengurangan sampah dibutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk produsen," kata Ketua Umum Aspadin, Rachmat Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima. Rachmat menyampaikan hal tersebut&nbsp;dalam Seminar Diseminasi Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang masih dalam suasana memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN 2024). Dalam kegiatan itu, Aspadin memperdalam pemahaman para anggota tentang roadmap pengurangan sampah. Serta bagaimana rencana peta jalan pengurangan sampah oleh produsen ini dapat diimplementasi. Termasuk apa saja pertimbangan dan tantangan yang dihadapi oleh industri AMDK dan industri makanan-minuman lainnya. Rachmat mengatakan, produsen memiliki tanggung jawab untuk membantu memenuhi target pengurangan sampah pemerintah sebagai bagian menjaga kelestarian lingkungan. Karena pengurangan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja namun membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk produsen. "Acara ini merupakan salah satu upaya kami dari asosiasi dan pelaku usaha untuk membantu pemerintah," katanya. Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 dilaksanakan untuk mencapai target pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30 persen dibandingkan jumlah timbulan sampah di tahun 2029. Peraturan ditujukan kepada pelaku usaha dari 3 sektor, yaitu manufaktur, ritel dan jasa serta makanan dan minuman. "Semoga dengan terlaksananya acara ini, kita semua dapat lebih memahami isi dari Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 baik itu kewajiban perusahaan termasuk didalamnya inisiatif pengelolaan sisa kemasan dan pelaporan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen," katanya. Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Vinda Damayanti Ansjar mengatakan bahwa penerapan sustainability bisnis di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan. Hal ini dikarenakan praktek bisnis berkelanjutan bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan masa kini dan masa depan. "Bisnis berkelanjutan pada prinsipnya adalah menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup," katanya. Dia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam fase darurat sampah. Data KLHK tahun 2023 mencatat bahwa timbunan sampah di Indonesia telah mencapai 36 juta ton, dimana 36 persen masih belum bisa dikelola. Dari jumlah itu, sampah plastik berkontribusi 18,1 persen dan karton 11,3 persen. "Kita berada dalam keadaan darurat sampah sehingga harus melakukan upaya ekstra yang melahirkan solusi," katanya. Dia melanjutkan, Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 ini menjadi kerangka hukum dalam circular economy pengolahan sampah. Dengan melaksanakan Permen maka perusahaan dapat memberikan kontribusi sekaligus menghemat emisi karbon dan menangani dampak polusi limbah plastik. Pemerintah masih membutuhkan peran serta produsen untuk menyusun peta jalan pengurangan sampah agar target pengurangan sampah bisa tercapai. Saat ini dunia mengalami pencemaran plastik yang bersifat lintas batas dan negara. "Kami mengapresiasi Aspadin yang telah menjadi bagian dalam pengurangan peta jalan sampah," katanya. Kasubdit Tata Laksana Produsen Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ujang Solihin Sidik mengingatkan kewajiban produsen dalam mengelola sampah yang berasal dari hasil produk mereka. Saat dunia tengah menghadapi tiga krisis yakni ancaman kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan polusi, termasuk yang dihasilkan plastik. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah keberadaan kemasan AMDK di bawah 1 liter. Namun, Ujang memastikan bahwa permen tersebut tidak memuat klausul terkait pelarangan peredaran kemasan AMDK di bawah 1 liter. Dia melanjutkan, keberadaan kemasan tersebut tidak dihilangkan mengingat kemasan tersebut lebih efektif bagi masyarakat untuk dikonsumsi. Dia melanjutkan, publik juga tidak mungkin membawa AMDK di atas 1 liter. &ldquo;Orang, dia tidak bisa juga bawa 1 liter, lebih mungkin 600 mililiter itu yang yang selama ini yang optimum untuk kontek konsumsi. Di dalam konteks daur ulang ya itu dua hal yang berbeda,&rdquo; katanya. Namun, dia melanjutkan, tentu harus ada penyelarasan antara konteks daur ulang dan konsumsi dalam hal kemasan pangan di masa depan. Dia menambahkan, saat ini pemerintah fokus pada tingkat daur ulang di kemasan pangan yang besar terlebih dahulu. Ujang melanjutkan, kabar baiknya, mayoritas anggota ASPADIN menggunakan kemasan AMDK guna ulang. Dia menilai pemakaian galon guna ulang dapat mengurangi jumlah sampah secara signifikan karena kemasan yang bisa dipakai berulang kali. &ldquo;Galon guna ulang itu tidak langsung menjadi sampah, tapi ditarik kembali, dibersihkan sampai murni dan layak, diisi lagi dan didistribusikan kembali. Galon itu dari awal sudah dirancang di daur ulang. Galon guna ulang ini betul-betul bisa mengurangi sampah,&rdquo;&nbsp;tutupnya.

Penanganan sampah dan tanggung jawab produsen menjadi perhatian serius bagi Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin).

Indonesia Darurat Sampah, Gelar Seminar Diseminasi Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/D653CC3D-32EA-4CFF-B0F3-35F5858B2FEB-2305126149.jpeg" alt="Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna (kiri) bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Dudy Prayudi meninjau TPS organik di Lapang Tegallega Bandung, Rabu (1/11)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna (kiri) bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Dudy Prayudi meninjau TPS organik di Lapang Tegallega Bandung, Rabu (1/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota&nbsp;Bandung menyatakan memperpanjang masa darurat sampah hingga 26 Desember. Sebab, kota itu masih memenuhi kriteria untuk masa kedaruratan. &rdquo;Kami&nbsp;menetapkan bahwa Kota Bandung masih dalam kondisi situasi darurat sampah. SKL-nya sudah ada dari 26 Oktober hingga 26 Desember,&rdquo; kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Dudy Prayudi seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (1/11). Penetapan perpanjangan masa darurat sampah itu berdasar Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 658.1/Kep.2523-DLH/2023 tentang Penetapan Situasi Darurat Pengelolaan Sampah. Dudy mengatakan, alasan perpanjangan darurat sampah karena masih terdapat puluhan tempat penampungan sampah (TPS) di Kota Bandung yang belum tertangani secara maksimal. Sebab, tempat pengolahan akhir (TPA) Sarimukti belum beroperasi normal. &rdquo;Kota Bandung hanya diperbolehkan mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti berkisar 628 ton sampah per hari atau sekitar 150 ritase. Jadi ritase sampah sesuai dengan rapat yang waktu itu disepakati saat keadaan darurat, pengiriman sampah ke TPA Sarimukti hanya diperbolehkan 50 persen saja,&rdquo; terang Dudy Prayudi. Dia menambahkan, pihaknya berencana untuk membuat TPS Gedebage sebagai pusat pengolahan sampah organik yang bertujuan untuk menekan angka ritase sampah ke TPA Sarimukti. &rdquo;Desember ini kita berharap rencana ini bisa dioperasionalkan, sehingga proses penormalannya bisa lebih cepat. Jadi nanti kami&nbsp;membuat pengolahan organik di situ, dengan menempatkan mesin gibrik yang sudah dibeli,&rdquo; tutur Dudy Prayudi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna berharap pada pelaksanaan status tanggap darurat sampah di Kota Bandung menjadi momentum masyarakat untuk sadar dan membiasakan diri memilah sampah. Hal itu agar persoalan sampah di Kota Bandung bisa segera teratasi. &rdquo;Siapapun yang melakukan aktivitas harus bisa menjadi bagian dalam menyelesaikan sampah. Ini momentum kedaruratan kita untuk edukasi dan sosialisasi. Mari sama-sama menangani masalah sampah,&rdquo; tutur Ema Sumarna. Selain itu, Ema mengatakan, saat ini Pemkot Bandung telah menjajaki bantuan di wilayah Cijeruk, Kabupaten Sumedang, untuk dijadikan tempat pembuangan akhir sementara (TPAS) sebagai alternatif tempat penampungan sampah selama TPA Sarimukti belum normal digunakan. &rdquo;Tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Pj Bupati Sumedang mudah-mudahan ini ada progres yang baik ya,&rdquo; ucap Ema Sumarna.

Pemkot Bandung memperpanjang masa darurat sampah hingga 26 Desember karena masih memenuhi kriteria untuk masa kedaruratan

Status Darurat Sampah Kota Bandung Diperpanjang hingga Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/12/IMG-20230912-WA0001_1-2136269214.jpg" alt="Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (12/9)." width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (12/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyampaikan, pembukaan zona darurat pembuangan sampah baru dengan daya tampung 23 ribu ton sampah di kawasan TPA Sarimukti&nbsp;dilakukan secara hati-hati. &rdquo;Betul ada kekhawatiran akan terjadi kebakaran di (hutan) sebelahnya. Karena itu, kita asesmen dulu sebelum memutuskan akan dibuka. Insya Allah kita lebih berhati-hati dalam memilih lahan-lahan baru ini,&rdquo; kata Bey seperti dilansir dari Antara di TPA Sarimukti, Kecamatan&nbsp;Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (12/9). Bey mengatakan, pembukaan zona darurat pembuangan sampah dilakukan untuk mengatasi masalah sampah di Bandung Raya. Sebab, pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti&nbsp;menjadi terbatas akibat kebakaran. Dia menjelaskan, zona darurat pembuangan sampah kapasitasnya hanya 23 ribu ton. Sehingga, pemanfaatannya&nbsp;bagi empat wilayah di Bandung Raya mesti diatur. &rdquo;Mohon masyarakat bersama-sama mengurangi sampah dari rumah, mulai memilah-milah sampah dari rumah. Kita biasakan, untuk yang organik juga dipisahkan,&rdquo; ujar Bey Triadi Machmudin. Kkebakaran di TPA Sarimukti&nbsp;belum juga padam.&nbsp;Pemprov Jabar berlakukan status tanggap darurat bencana kebakaran TPA Sarimukti dan mengambil alih penanganan kebakaran di fasilitas tersebut dari 12 sampai 25 September. &rdquo;Bukan berarti dengan dua minggu nanti tinggal perpanjang, tidak. Yang pasti kita ingin (kebakaran) padam dalam dua minggu ini, tentunya dengan upaya kita bersama,&rdquo; terang Bey Triadi Machmudin. Menurut Bey, tidak mudah memadamkan kebakaran sampah di&nbsp;TPA Sarimukti.&nbsp;Sebab, tumpukan sampah di fasilitas tersebut sudah sangat tinggi.&nbsp; &rdquo;Ketika dipadamkan di atasnya terlihat sudah padam, tapi ternyata belum tentu, karena kan tinggi sekali tumpukan sampahnya, sehingga harus dipastikan betul sudah padam,&rdquo; terang Bey Triadi Machmudin. Pemprov Jabar akan menggandeng instansi pemerintah terkait untuk menggunakan teknologi modifikasi cuaca. Hal itu guna mempercepat pemadaman kebakaran di TPA&nbsp;Sarimukti. Selain itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan&nbsp;TNI, Polri, dan instansi pemerintah lain, membuat jalur jalan menuju ke titik api serta melakukan pengeboman air ke lokasi kebakaran jika memungkinkan. &rdquo;Saya optimistis kebakaran akan teratasi. Ada strategi pemadaman yang kami siapkan, akan dibuat klaster jalan untuk memudahkan lagi menuju titik apinya, rekayasa cuaca, dan lainnya,&rdquo; papar Bey Triadi Machmudin. Pemerintah juga berupaya mengatasi dampak kebakaran di TPA&nbsp;Sarimukti&nbsp;terhadap kondisi kesehatan dan perekonomian warga sekitar. &rdquo;Kesehatan sejauh ini sudah ditangani dengan bantuan. Untuk yang terdampak ekonomi, ini kan sementara, karena posisi darurat tentunya keselamatan lebih kita utamakan,&rdquo; ucap Bey Triadi Machmudin. Sebelum penanganannya diambil alih Pemprov Jabar, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menjalankan berbagai upaya dan mengeluarkan dana sekitar Rp 1 miliar untuk mengatasi kebakaran di TPA&nbsp;Sarimukti. Kebakaran itu menimbulkan masalah penanganan sampah di wilayah Bandung Raya, yang mencakup&nbsp;Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang​​​​​​​. Dengan kewenangan di Pemprov Jabar, Bey mengungkapkan, pihaknya akan mengucurkan dana kedaruratan sampai Rp 5,8 miliar. &rdquo;Untuk dana sebesar Rp 5,8 miliar sebagai usaha pemadaman,&rdquo; tutur dia. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat Prima Mayaningtias menjelaskan, zona darurat yang baru itu berada satu kawasan dengan TPA Sarimukti eksisting. &rdquo;Zona darurat pertama itu kan (kapasitas) 8.000 ton, ditambah lagi sama kami sebanyak 23.000 ton di atas lahan yang totalnya 0,9 hektare,&rdquo; kata Prima di TPA Sarimukti.

Penjabat Gubernur Jabar sampaikan, pembukaan zona darurat pembuangan sampah dengan daya tampung 23 ribu ton sampah di kawasan TPA Sarimukti

Jabar Tambah Zona Darurat Sampah TPA Sarimukti Kapasitas 23.000 Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/IMG-20230826-WA0000_1-4092140663.jpg" alt="Situasi pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti." width="100%">
<figcaption>Situasi pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengungkapkan sampai saat ini ada sekitar 8.000 ton lebih sampah yang belum bisa diangkut dari Kota Bandung. Itu karena belum normalnya TPA Sarimukti, akibat kebakaran. &rdquo;Dari 241 ritasi, Bandung baru 100 ritasi yang diangkut. Kalau tidak ada alternatif ini tentu akan kewalahan. Hitungannya 1.300 ton setiap hari, sekarang sudah 8.000 ton sampah yang tidak bisa kita geser ke TPA," kata Ema seperti dilansir dari Antara di Bandung. Karena itu, kata Ema, Pemerintah Kota Bandung resmi menetapkan status darurat sampah pada Senin (28/8), sebagai landasan untuk melakukan berbagai langkah secepatnya terkait sampah di Kota Bandung. Itu juga sekaligus merespons keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menetapkan Bandung Raya darurat sampah sejak 24 Agustus. Ema menyebut, keputusan Plh Wali Kota Bandung terkait status kedaruratan sampah yang ditandatangani kemarin, untuk mengakselerasi penanganan sampah. Termasuk membentuk Satuan Tugas Kedaruratan Sampah. &rdquo;Kita juga sudah berkoordinasi dengan Forkopimda menyatakan Kota Bandung sedang darurat sampah sehingga di dalamnya, kita bentuk satgas. Saya tanda tangani dan itu melibatkan semua unsur mulai dari kepolisian, TNI, dan sebagainya,&rdquo; ucap Ema. Dengan situasi terkini TPA Sarimukti yang belum normal, Ema menyebutkan, Pemkot Bandung tengah menjajaki kerja sama dengan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) TNI AD. Yakni untuk memanfaatkan lahan di kawasan Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikkav) di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, untuk keperluan penanganan sampah Kota Bandung. Lahan sekitar tiga hektare di Pussenkav, Padalarang tersebut, diperkirakan mampu membantu penanganan sampah di Kota Bandung. &rdquo;Kami akan bertemu Komandan Pusenkav yang punya lahan di Cirata. Kalau diizinkan kita akan bisa manfaatkan,&rdquo; terang Ema. Dia menjelaskan, dengan adanya status kedaruratan tersebut, Pemkot Bandung telah siap untuk memanfaatkan anggaran biaya tak terduga (BTT) untuk mengatasi masalah sampah di Kota Bandung. Sehingga kalau perlu anggaran karena sudah berlakukan kedaruratan, dana BTT bisa dimanfaatkan. &rdquo;Tapi untuk penanganan sampah tergantung izin pusenkav, kalau tidak diizinkan kita tetap mendorong TPA Sarimukti tapi di sana belum normal,&rdquo; papar Ema. Dengan sudah 8.000 ton lebih sampah yang belum terangkut di Kota Bandung dan berpotensi akan meningkat, Ema menambahkan, kerja sama dengan TNI AD yang tengah dijajaki diharapkan bisa terealisasi sebagai satu solusi. &rdquo;Makanya kita benar-benar ingin mendapatkan data dukung untuk memanfaatkan lahan milik Pusenkav. Saya punya keyakinan itu bisa kita manfaatkan,&rdquo; tutur Ema. Terkait dengan kondisi TPA Sarimukti, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, saat ini titik api di fasilitas tersebut 90 persen sudah mampu dikendalikan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, berdasar pengamatan di lokasi terdampak, asap mulai berkurang dan jarak pandang sudah jauh lebih membaik daripada saat pertama kali operasi bom air (water bombing) dilakukan, pada Jumat (25/8). &rdquo;Kini titik api di permukaan sekitar 90 persen sudah berhasil dipadamkan. Namun titik api di dalam tumpukan sampah diperkirakan masih 40 persen yang menyebabkan masih munculnya kepulan asap ke permukaan,&rdquo; kata Muhari dalam keterangan tertulis. Dia menyatakan, operasi pemadaman dengan helikopter water bombing BNPB di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, tetap dilanjutkan.

Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengungkapkan sekitar 8.000 ton lebih sampah belum bisa diangkut dari Kota Bandung

Darurat Sampah, 8.000 Ton Lebih Sampah Belum Terangkut dari Kota Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/28/IMG-20230825-WA0002-1400604127.jpg" alt="Situasi kebakaran TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, yang sudah terjadi beberapa hari terakhir." width="100%">
<figcaption>Situasi kebakaran TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, yang sudah terjadi beberapa hari terakhir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Bandung segera mengeluarkan biaya tak terduga (BTT) untuk penanganan sampah termasuk membentuk Satgas Kedaruratan Sampah. Itu menyikapi kebakaran di TPA Sarimukti yang sudah berlangsung beberapa hari terakhir. Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, hal itu juga sebagai respons atas ketetapan Gubernur Jawa Barat yang menyatakan Bandung Raya dalam kondisi darurat sampah sejak 24 Agustus. &rdquo;Kami akan mengeluarkan Keputusan Plh Wali Kota yang berkaitan dengan penggunaan BTT karena beririsan dengan penggunaan anggaran dan lain sebagainya. Selain itu, kami akan merancang Satgas Kedaruratan Sampah, yang Insya&nbsp;Allah Senin (28/8) sudah selesai,&rdquo; kata Ema seperti dilansir dari Antara dalam keterangan di Bandung. Ema menjelaskan, anggaran BTT itu dikeluarkan dengan keharusan dilakukan dalam kondisi kedaruratan. &rdquo;Seperti saat ini, kita sama-sama tidak menduga bahwa akan terjadi bencana di TPA Sarimukti,&rdquo; ucap Ema. Terkait pembentukan Satgas Penanganan Kedaruratan Sampah, Ema menerangkan, Pemkot Bandung berkaca pada kesuksesan penanganan pandemi Covid-19, di mana pada saat itu juga dibentuk Satgas. "Satgas Penanganan Kedaruratan Sampah akan berisi jajaran dari Pemkot Bandung dan juga Forkopimda Kota Bandung,&rdquo; tutur Ema. Langkah-langkah itu, kata Ema, karena saat ini 95 persen Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Bandung dalam kondisi overload. Pemkot menyikapinya dengan penanganan melalui pola substitusi. Kebakaran TPA Sarimukti dikabarkan masih berlangsung. Upaya penanganan dilakukan dengan rekayasa cuaca dan bom air yang mengakibatkan masih ditutupnya fasilitas itu. Ema mengaku mendapat informasi pengiriman sampah ke TPA Sarimukti bisa dilakukan mulai Senin (28/8) meski belum maksimal. &rdquo;Memang belum bisa digunakan sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Namun, berdasar catatan yang semoga ini akurat, mulai Senin, 98 dari 241 ritase truk sampah dari Kota Bandung bisa mengakses TPA Sarimukti. Nah, tetapi masih ada lebih dari seratus truk yang belum bisa mengangkut sampah ke sana,&rdquo; ujar Ema. Sebanyak 98 ritase truk sampah itu merupakan kuota untuk Pemkot Bandung dapat mengakses pembuangan sampah ke TPA Sarimukti pasca kebakaran. Karena belum maksimal, Ema meminta masyarakat Kota Bandung berkolaborasi menangani masalah sampah bersama-sama. Salah satunya dengan menerapkan program Kang Pisman di rumah masing-masing. &rdquo;Kami mohon kepada masyarakat untuk sama-sama bijak. Kita tahan dulu sampah. Semoga ini bisa perlahan normal kembali,&rdquo; kata Ema. Dengan berbagai upaya optimalisasi, Ema memastikan sampah-sampah yang menumpuk di TPS tidak sampai berserakan di jalan raya yang menjadi pemandangan tidak mengenakan.

Pemkot Bandung segera mengeluarkan biaya tak terduga (BTT) untuk penanganan sampah dan membentuk Satgas Kedaruratan Sampah

TPA Sarimukti Kebakaran, Bandung Raya Darurat Sampah, Pemkot Bandung Keluarkan BTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/WhatsApp-Image-2023-05-13-at-1822211-3059984833.jpg" alt="DLH Surabaya akan menata pengangkutan sampah di tempat pembuangan sampah." width="100%">
<figcaption>DLH Surabaya akan menata pengangkutan sampah di tempat pembuangan sampah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023, ada satu refleksi yang patut disimak warga Surabaya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Agus Hebby Djuniantoro menyatakan, saat ini, Surabaya sedang dalam fase darurat sampah. Hebby mengatakan, pernyataannya bukan sekadar menakut-nakuti. Sebab, berdasar data evaluasi dari DLH, jumlah sampah plastik dari masyarakat Surabaya yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo di Pakal ada peningkatan sebesar 0,1 persen. &rdquo;Tahun sebelumnya, pada 2022, jumlah sampah plastik yang masuk hanya 21 persen. Namun, hingga pertengahan 2023, ada peningkatan yang masuk ke TPA Benowo Surabaya,&rdquo; terang Hebby saat dihubungi JawaPos.com. Menurut Hebby, butuh kerja keras lebih ekstra lagi untuk menekan penggunaan sampah plastik sekali pakai di Surabaya. Dia menyebutkan, bank sampah di Surabaya tidak bisa membendung sampah plastik dengan kapasitas yang besar. Butuh perubahan perilaku masyarakat Kota Surabaya. Per hari, lanjut Hebby, bank sampah hanya bisa mengurangi sampah sejumlah 4 ton termasuk sampah plastik. Sementara itu, sampah yang masuk ke TPA Benowo Surabaya capai 1.600 ton per hari. Dia mengajak para produsen yang membuat produk dengan kemasan plastik sekali pakai untuk ikut andil. &rdquo;Kami Pemkot Surabaya juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan termasuk dengan Komisi VIII. Ini perlu berkolaborasi satu dan lain,&rdquo; imbuh Hebby. Selain permasalahan sampah plastik, Hebby mengungkapkan, tantangan yang dihadapi Pemkot Surabaya pada Hari Lingkungan Hidup 2023 adalah bagaimana Surabaya menjawab tantangan perubahan iklim yang ekstrem. Hebby mengimbau kepada masyarakat untuk bisa melakukan tindakan kecil tapi berdampak besar, terutama terhadap iklim. Salah satunya mematikan AC supaya tidak menimbulkan penipisan lapisan ozon. &rdquo;Perlahan beralih menggunakan transportasi umum. Mengurangi karbon di udara dari kendaraan pribadi, bisa pasti. Pak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran berupaya terus mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan,&rdquo; ucap Hebby.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya mengajak warga dan produsen mengurangi sampah agar Surabaya terhindar dari darurat sampah

Cegah Darurat Sampah, Kadis LH Surabaya Ajak Warga dan Produsen Kurangi Sampah Plastik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/tps-bekasi.jpg" alt="Kondisi gunungan sampah di area TPA Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)." width="100%">
<figcaption>Kondisi gunungan sampah di area TPA Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendesak pemerintah segera mengatasi persoalan sampah melalui upaya nyata guna mencegah masalah darurat sampah di daerah itu.  "Butuh keseriusan pemerintah daerah agar masalah ini tidak semakin berlarut-larut karena banyak aspek yang harus dipenuhi," kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Helmi di Cikarang, Sabtu (4/1).  Pihaknya meminta pemerintah daerah (pemda) segera mencari solusi secara simultan, terlebih Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Burangkeng, Kecamatan Setu, sudah tidak representatif sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA).  "Penambahan area TPA Burangkeng seluas 2,1 hektare hanya akan mampu menampung sampah setahun ini, belum bisa jadi solusi permanen. Harus ada keseriusan khususnya terkait teknologi olah sampah," katanya.  Menurut dia, penanganan sampah dapat dimulai dengan pemetaan tata ruang yang jelas terhadap TPA Burangkeng untuk keberlanjutan pembangunan maupun penambahan di area seluas belasan hektare tersebut.  Kemudian dari aspek pengolahan mulai dari level terendah masyarakat dengan pilah sampah di setiap desa maupun kecamatan hingga memanfaatkan investasi pihak ketiga melalui skema kerja sama daur ulang sampah.  "Ekspos dulu ke kita, apa yang dibutuhkan TPA Burangkeng, teknologi, output, sistematis, budgeting, hingga tahan berapa lama. Kalau menghasilkan solusi, kenapa tidak, kita pasti dukung. Butuh keseriusan, sampah soal urgent, semua rencana bagus tapi harus segera direalisasikan, cepat dijalankan agar tidak darurat sampah," ujarnya.  Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan perlu strategi khusus untuk penanganan sampah mengingat secara geografis Kabupaten Bekasi merupakan wilayah hilir dengan total 600 ton sampah per hari yang masuk ke TPA Burangkeng.  Dani menyebutkan sejauh ini strategi penanganan sampah dilakukan dengan menggenjot petugas persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.  "Petugas kita itu Senin sampai Jumat mengangkut sampah dari rumah warga, dari pasar dan dari pabrik. Sedangkan Sabtu dan Minggu mereka mengangkut sampah dari sungai, terus begitu. Karena seminggu terlewat saja, sampah sudah penuh," katanya.  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tahun ini mencanangkan pembangunan instalasi pengolah dan pengumpul sampah di 16 aliran sungai yang terindikasi kerap dijadikan TPS.  Pihaknya sedang menyiapkan tanah dua hektare lebih untuk perluasan lahan TPA Burangkeng agar mampu menampung sampah sementara, setidaknya dalam setahun ke depan sambil menyiapkan konsep secara mendasar dengan strategi pengolahan dari sumber.  "Tahun 2024 kita harus sudah punya solusi lebih mendasar karena kalau hanya menambah luas, tidak menyelesaikan secara fundamental. Kita akan buat dengan dua strategi, sampah di TPA Burangkeng diolah, sampah dari sumber (rumah) juga dikurangi," katanya.  &nbsp;

DPRD Desak Pemkab Bekasi Atasi Darurat Sampah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/SANITARY-LANDFILL.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Peningkatan volume sampah, membuat Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon, Sidoarjo, sudah overload. TPA itupun sementara ditutup. Kini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo mulai mengoperasikan sanitary landfill.  Langkah tersebut diambil setelah izin dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk kondisi darurat sudah dikantongi. Kemarin (1/11), sanitary landfill itu untuk kali pertama beroperasi untuk uji coba.  Yang diuji coba pertama adalah mesin sorting. Sebab, pengelolaan sampah awal di sanitary landfill adalah pemilahan sampah. Dalam uji coba kemarin, sampah yang ditangani belum banyak. Biasanya, rata-rata ada 460 ton sampah yang dibawa ke TPA Jabon. Nah, karena masih uji coba, hanya sekitar 20 truk sampah yang datang ke sana. Jumlahnya sekitar 35–40 ton.  ”Kami jalankan sesuai SOP, sambil terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR,” ujar Kepala DLHK Pemkab Sidoarjo M. Bahrul Amig.  Pada uji coba itu, DLHK melibatkan 25 pemulung sebagai tenaga pemilah. Para pemulung itu diberi keleluasaan mengambil sampah yang sudah dipilah untuk dijual lagi. Misalnya, plastik, botol, dan lainnya. Sampah organik hasil memilah dibuat menjadi kompos.  Menurut Amig, nanti para pemulung tersebut dijadikan pekerja formal di sanitary landfill sehingga tidak lagi menjadi pemulung. Apalagi, kebutuhan tenaga di sanitary landfill mencapai 94 orang. Tenaga itu belum tercukupi sampai saat ini. ”Jadi, nanti para pemulung ini bisa diberdayakan,” kata mantan Kadishub tersebut.  Selain di TPA Jabon, lanjut dia, pemilahan sampah harus dilakukan di tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) di tingkat desa. Dengan demikian, tidak sampai ada penumpukan sampah meski sampah yang dikirimkan ke TPA dibatasi.  Selain uji coba sanitary landfill, upaya penanganan sampah lainnya juga disiapkan. Yakni, mengubah sampah menjadi briket sebagai pengganti batu bara. ”Sampah di TPA Jabon yang sekarang penuh ini nanti bisa habis karena akan ditambang,” ungkap Amig.  Mesin dan alatnya saat ini disiapkan. Mesin itu sebelumnya dipakai di TPST Banjarbendo. Kini tinggal menduplikasi untuk diletakkan di TPA Jabon dan TPST kawasan, bahkan ke TPST tingkat desa.  Banyak pelaku industri maupun usaha kecil dan menengah yang mulai tertarik dengan briket tersebut. Di Banjarbendo, misalnya, ada satu perusahaan yang meminta sampai 40 ton briket hasil pengolahan sampah dalam sehari. Belum industri lain seperti kerupuk dan lainnya.  Harga briket tersebut jauh lebih murah daripada kayu bakar maupun batu bara. Sayangnya, belum semua permintaan terpenuhi akibat terbatasnya mesin di sana.

Darurat Sampah, Sidoarjo Mulai Uji Coba Sanitary Landfill

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#darurat sampah

Berita Terkini