<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/rapat-tanggap-darurat-karhutla-kalteng-pos.jpeg" alt="Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran pimpin rapat penanggulangan bencana asap. (Arjoni/Kalteng Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran pimpin rapat penanggulangan bencana asap. (Arjoni/Kalteng Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selama tanggap darurat itu, Sugianto Sabran meminta para bupati dan wali kota se-Kalteng untuk tidak meninggalkan daerah.  Permintaan itu agar para bupati/wali kota dan pejabat di daerah fokus menangani bencana karhutla selama tanggap darurat. Apalagi warga sangat merasakan dampak kesehatan dari kabut asap.  "Saya meminta kepada bupati/wali kota dan pejabat tidak meninggalkan Kalteng selama status tanggap darurat bencana. Saya sendiri tidak ada keluar daerah, kecuali memang dipanggil pemerintah pusat dalam kaitan penanganan karhutla," tegas Gubernur Sugianto Sabran, Kamis (19/9).  Pernyataan itu dikemukakan Sugianto saat memimpin rapat Satgas Tanggap Darurat Bencana Karhutla. Rapat tersebut dihadiri seluruh unsur terkait. Mulai baik dari TNI/Polri, BIN, Kejati, Angkasa Pura, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, BPBD Kalteng, dan seluruh Kepala Dinas di Provinsi Kalteng.  Sugianto Sabran mengatakan, penetapan status tanggap darurat bencana diberlakukan sejak 18 - 30 September 2019. Selama status tersebut, Pemprov Kalteng menggencarkan penanganan karhutla.  "Selama tanggap darurat bencana ini komando penanganan karhutla langsung saya pimpin. Kita akan bergerak satu komando dan satu gerakan untuk penanganan karhutla di Kalteng."

Kalteng Darurat Karhutla, Bupati-Wali Kota Dilarang Tinggalkan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/okee-A-BESAR-ASAP-KALTENG_AGUS-PRAMONO3_Kalteng-Pos.jpg" alt="AGUS PRAMONO/KALTENG POS DARURAT: Kabut asap di Kota Palangka Raya sudah mencapai level berbahaya. Pemerintah Kota Palangka Raya menaikkan status tanggap darurat, kemarin (15/9). Lokasi: Bundaran Besar patung Tjilik Riwut/" width="100%">
<figcaption>AGUS PRAMONO/KALTENG POS DARURAT: Kabut asap di Kota Palangka Raya sudah mencapai level berbahaya. Pemerintah Kota Palangka Raya menaikkan status tanggap darurat, kemarin (15/9). Lokasi: Bundaran Besar patung Tjilik Riwut/</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin meresahkan. Selain mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi tidak bisa berjalan normal.  Kemarin (15/9) empat bandar udara di Kalimantan ditutup karena jarak pandang yang terbatas. Antara lain, Bandara Kalimarau, Berau, dan Bandara APT Pranoto, Samarinda, Kaltim. Juga Bandara Juwata, Tarakan, Kaltara, dan Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalsel.  Kepala Bandara Kalimarau Bambang Hartato menjelaskan, penutupan bandara dilakukan setelah mendapat Notice to Airmen (notam) Nomor C8334/19 yang dikeluarkan oleh AirNav Indonesia. Isi notam itu menyebutkan perubahan jarak pandang bandara sehingga layanan penerbangan harus ditutup.  ”Sampai hari ini (kemarin, Red) visibility 500 meter. Sementara standar instrument approach procedure, minimal jarak pandangnya 3.500 meter,” ungkapnya.  Awalnya, sejumlah maskapai menunggu kondisi cuaca membaik. Penerbangan beberapa maskapai seperti Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan Xpress Air delayed. Namun, akhirnya diputuskan batal terbang. ”Kami sampaikan permohonan maaf kepada pengguna jasa transportasi udara. Kami berharap masyarakat bisa memaklumi kondisi ini,” tutur Bambang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KABUT-ASAP-KALTARA_IFRANSYAHRADAR-TARAKAN_Radar-Tarakan-e1568541168479.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> KABUT ASAP SEMAKIN PARAH: Kabut asap semakin parah di Kota Tarakan mengakibatkan sejumlah penerbangan tertunda, kemarin (14/9). (Ifransyah/Radar Tarakan).  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengimbau seluruh stakeholder penerbangan untuk tetap mengutamakan keselamatan pengguna jasa. Menurut Dirjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesti, pihaknya selalu memantau dan terus berkoordinasi melalui kantor otoritas bandar udara (OBU) di Kalimantan dan Sumatera. ”Kami meminta operator penerbangan, terutama yang menutup pelayanan penerbangan ataupun delayed akibat karhutla, untuk sigap membantu mengomunikasikannya kepada para penumpang,” ujarnya.  Bukan hanya transportasi udara, atensi juga diberikan untuk transportasi laut. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub mengimbau nakhoda kapal untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kabut asap yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran.  Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad menginstruksikan kepala unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang terpapar kabut asap untuk meningkatkan pengawasan serta memperhatikan kondisi cuaca dan lingkungan sebelum menerbitkan surat persetujuan berlayar (SPB). ”Tunda penerbitan SPB bila kondisi kabut asap sangat tebal sehingga mengganggu jarak pandang,” tegas Ahmad.  Sementara itu, penanganan karhutla terus dilakukan. Selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI dan Polri terlibat aktif dalam upaya itu. Sejak Sabtu (14/9), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto turun langsung ke lokasi terdampak karhutla di Sumatera. Kemarin dia bertolak ke Kabupaten Pelalawan, Riau.  TNI akan mengerahkan drone untuk memantau titik api. Terutama saat malam. Hadi optimistis pemantauan titik api semakin optimal dengan drone. ”Menggunakan drone akan mempermudah proses mitigasi lokasi kebakaran hutan karena lokasi yang tidak terpantau pada siang dan sore hari dapat terlihat dengan jelas pada malam hari,” beber Hadi. Selain itu, drone efektif untuk melihat titik-titik yang baru terbakar.  Hadi menjelaskan, pihaknya sudah melakukan banyak upaya untuk memadamkan api dan mencegah karhutla. Termasuk dengan modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan buatan. Helikopter dan pesawat juga dikerahkan. ”TNI dan Polri beserta seluruh stakeholder tidak akan tinggal diam untuk membantu mencegah terjadinya karhutla,” tegasnya.  Berdasar laporan yang diterima, modifikasi cuaca termasuk efektif untuk memadamkan api dan mengurangi asap. Buktinya, jumlah titik api di Riau turun signifikan. Hingga kemarin, menurut Hadi, tinggal 44 titik api yang terpantau di sana. ”Kalau kami mengukur hasilnya, hot spot sudah mulai turun. Kalau kami lihat juga, secara visual asap yang ada di Pekanbaru saat ini sudah menurun,” jelas Hadi.  Sementara itu, pemerintah Malaysia terpaksa meliburkan 300 sekolah di Negara Bagian Johor kemarin (15/9). Kepala Departemen Pendidikan Negara Bagian Johor Azman Adnan menyatakan, aktivitas belajar sekitar 90 ribu siswa di wilayah Muar, Tangkak, dan Pontian terganggu karena asap dari kebakaran hutan dan lahan.  ’’Berdasar API (air pollutants index) yang sudah menembus 200, sesi belajar di beberapa sekolah dibatalkan,’’ ungkapnya Sabtu (14/9) menurut The Strait Times. Di Johor, sekolah libur pada Jumat dan Sabtu serta masuk kembali pada Minggu.  Wakil Menteri Energi, Sains, Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim (MESTECC) Isnaraissah Munirah Majilis mengatakan bahwa Malaysia bakal memulai program hujan buatan sebagai solusi jangka pendek. Dia berharap kondisi awan mendukung upaya tersebut. ’’Penyemaian awan hanya bisa dilakukan jika memang kondisi awan memenuhi persyaratan. Semoga besok suasana mendukung,’’ ujarnya kepada Channel News Asia.  Hingga kemarin pukul 15.00 waktu setempat, API di Johor mencapai 258 alias sangat berbahaya. Tolok ukur Malaysia memang berbeda dengan Indonesia yang menggunakan pollutants standards index (PSI).  Isnaraissah menyatakan, pemerintah Malaysia sudah menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk memadamkan kebakaran hutan. Namun, tawaran itu belum mendapat respons. ’’Kami perlu menangani akar masalah asap ini. Hujan buatan hanya akan mengurangi, tapi asap akan kembali,’’ ungkapnya.

Asap Makin Pekat, Empat Bandara Tutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/asap_saidmufti_Riau-Pos.jpg" alt="Kondisi bandara Sultan Syarif Kasim II diliputi asap saat pagi, beberapa penerbangan ditunda karena buruknya cuaca, Jumat (13/9). (Said Mufti/Riau Pos)" width="100%">
<figcaption>Kondisi bandara Sultan Syarif Kasim II diliputi asap saat pagi, beberapa penerbangan ditunda karena buruknya cuaca, Jumat (13/9). (Said Mufti/Riau Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persebaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah merata di sebagian besar wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wilayah udara Pekanbaru dan sekitarnya dinyatakan berbahaya bagi pernapasan.  Berdasar citra satelit Himawari pada pukul 14.00 WIB kemarin (13/9), asap telah menutupi Riau, Sumatera Barat, Jambi, terus memanjang ke selatan hingga perbatasan Sumatera Selatan dan Lampung. Asap juga tersebar merata di hampir seluruh Semenanjung Malaya.  Sementara itu, di Pulau Kalimantan, persebaran asap memanjang hingga Kalimantan Timur. Di Jawa, lima jalur pendakian Gunung Merbabu ditutup sementara sejak Kamis (12/9). Penutupan jalur pendakian disebabkan adanya kebakaran hutan di sekitar puncak gunung yang berlangsung sejak Rabu (11/9).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/NUS-KABUT-ASAP-KARHUTLA_DENARKALTENG-POS_Kalteng-Pos3.jpg" alt="DENAR/KALTENG POS KEMBALI PEKAT: Kabut asap pekat kembali menyelimuti kota Palangka Raya sepekan terakhir, tampak kondisi kabut di kawasan bundaran besar, kemarin (6/9) sekitar pukul 11.22 wib." width="100%">
<figcaption>DENAR/KALTENG POS KEMBALI PEKAT: Kabut asap pekat kembali menyelimuti kota Palangka Raya sepekan terakhir, tampak kondisi kabut di kawasan bundaran besar, kemarin (6/9) sekitar pukul 11.22 wib.</figcaption>
</figure> KEMBALI PEKAT: Kabut asap pekat kembali menyelimuti Kota Palangka Raya sepekan terakhir. Tampak kondisi kabut di kawasan bundaran besar, Jumat (6/9) sekitar pukul 11.22 WIB. (DENAR/KALTENG POS)  Akibat kebakaran tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang melaporkan jalur pendakian yang ditutup melalui wilayah Wekas, Getasan, Salatiga, Magelang, dan Boyolali. BPBD setempat mencatat bahwa lokasi kebakaran berada di wilayah hutan Gunung Merbabu, tepatnya di Dusun Malang, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Magelang.  Kepala BMKG Dwikorita Karnawati meminta masyarakat untuk terus mewaspadai persebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan.  Berdasar hasil pemantauan citra satelit Himawari-8 dan analisis Geohotspot BMKG, akumulasi jumlah titik panas pada 12 September yang dirilis 13 September di wilayah Sumatera terpantau 1.231 titik, Kalimantan (1.865), Semenanjung Malaysia (412), serta Serawak-Sabah (216).  Hasil pemantauan kondisi kualitas udara wilayah karhutla yang dilakukan BMKG, titik pemantauan partikel pencemar udara ukuran 10 mikron (PM10) di wilayah Pekanbaru, Riau berada dalam kategori berbahaya dengan menyentuh angka 404,71 µg/m3 pada pukul 12.00. ’’Sedangkan di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat, dikategorikan dalam kondisi sedang dengan besaran konsentrasi 95,89 µg/m3 pada saat yang sama,’’ jelas Dwikorita.  Sementara itu kabut asap di Kota Dumai semakin parah. Bahkan, jarak pandang hanya berkisar 400 meter saat pagi dan 800 meter ketika sore. Kualitas udara juga semakin turun. Pukul 07.00 WIB kemarin udara di Dumai berada di level berbahaya dengan angka di atas 300. Lalu, saat sore berada di level sangat tidak sehat dengan angka 251.  Kepala BPBD Kota Dumai Afri Lagan mengatakan kepada Riau Pos, berdasar analisis BMKG Riau, wilayah sebagian besar Riau –terutama wilayah pesisir, yakni Dumai, Duri, dan Rohil– mendapat asap kiriman dari Inhil, Pelalawan, serta Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.  Sementara itu, tim Satgas Karhutla Dumai melakukan upaya pendinginan di sejumlah hot spot dan daerah yang berpeluang terbakar. ”Sekitar 150 personel gabungan terus bekerja melakukan pemadaman di sejumlah titik. Bahkan, ada beberapa petugas yang tidur di lokasi guna memastikan hot spot benar-benar padam,” ujarnya.  Asap tebal di Kota Dumai melumpuhkan aktivitas di Bandara Pinang Kampai. Dia mengatakan, jarak pandang yang terbatas membuat pesawat tidak bisa landing di Bandara Pinang Kampai. ”Hari ini (kemarin, Red) paling parah, jarak pandang hingga sore di bawah 1 km,” terangnya.

Karhutla Meluas, Bandara di Riau Lumpuh, Level Udara Kategori Bahaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ditinggal-makan-siang-api-menjalar-hingga-membakar-lahan-orang_m_156397.jpeg" alt="Ilustrasi, petugas berusaha memadamkan api yang membakar lahan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, petugas berusaha memadamkan api yang membakar lahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polsek Jaya Karsa akhirnya berhasil meringkus Sugianoor, 41, terduga pembakar lahan di Desa Lempuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kotawaringin Timur, Kalteng. Akibat perbuatan Sugianoor, sekitar 1 hektare lahan pada Sabtu (9/9) terbakar. Kapolsek Jaya Karsa Ipda Hamdan Samudro menyatakan, penangkapan itu berdasar laporan warga serta anggota TNI. Saat Sugianoor diamankan dan diinterogasi, pembakaran lahan tersebut memang sengaja dilakukan dengan alasan ingin membuka lahan. Juga ingin membersihkan karena melihat rumput kering di sekitar lahan sawit. "Rupanya, setelah melakukan pembakaran, pelaku pulang untuk makan siang. Di saat pergi itulah, api menjalar ke mana-mana hingga mengenai lahan milik warga lain. Pelaku yang datang ke lokasi kejadian tidak bisa berbuat apa-apa karena api sudah membesar dan membakar hingga sekitar 1 hektare," terangnya. Meski begitu, Samudro menambahkan, pihaknya tidak memberikan toleransi kepada pelaku pembakar lahan. Sebab, pihaknya merasa sudah beberapa kali bersosialisasi agar tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan. Tetapi, masih saja ditemukan pelaku yang nekat. "Kami kenakan pasal 52 ayat 1 jo pasal 41 ayat 1 dan atau ayat 2 huruf b dan huruf c Perda Kotim Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan," ungkap Samudro. Sementara itu, cuaca panas di Kabupaten Lamandau menimbulkan adanya titik api yang terdeteksi dari satelit. Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamandau Masdiani membenarkan adanya titik api di wilayah Lamandau pada Sabtu. "Ada dua titik api di Kecamatan Menthobi Raya dan langsung ditindaklanjuti tim," ujarnya kemarin.&nbsp;

Ditinggal Makan Siang, Api Menjalar hingga Membakar Lahan Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/6-provinsi-darurat-kebakaran-hutan-dan-lahan_m_152476.jpeg" alt="Titik api di Jambi terus bertambah." width="100%">
<figcaption>Titik api di Jambi terus bertambah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan terus meningkat memasuki akhir Agustus. Meskipun di beberapa wilayah mengalami hujan di atas normal pada musim kemarau, namun kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di beberapa tempat. Seperti yang dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai pantauan satelit Terra, Aqua dan SNPP pada Selasa (22/8) pukul 08.00 WIB. Di sana terdeteksi 538 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi. Hotspot terus meningkat di Kalimantan Barat dan Papua. Sebanyak 193 hotspot terdeteksi di Kalimantan Barat, dan 143 hotspot di Papua. Sebaran hotspot 24 jam terakhir dengan tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi di antaranya, Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Lampung NTT, Sulawesi Selatan, Papua, dan lainnya. Kemungkinan jumlah hotspot di lapangan lebih banyak daripada 538 hotspot yang terpantau. Sebab beberapa wilayah tidak terlintasi oleh satelit Terra dan Aqua sehingga beberapa wilayah blank spot seperti Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan NTT. 6 provinsi telah menetapkan status darurat kebakaran hutan dan lahan. Yakni, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Selain itu juga terdapat Kabupaten Aceh Barat menetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan hingga akhir September. "Adanya penetapan siaga darurat mekanisme pengerahan bantuan lebih mudah karena ada kemudahan akses. Penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih terkoordinasi," kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB kepada JawaPos.com, Selasa (22/8). Secara umum strategi penanganan kebakaran hutan dilakukan dengan menetapkan lima satgas. Mulai dari Satgas darat yang melakukan penanganan pemadaman di lokasi, Satgas udara dengan melakukan hujan buatan dan pemadaman dari udara (water bombing), Satgas penegakan hukum dari Polri dan KLHK, Satgas pelayanan kesehatan untuk memberikan bantuan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak, serta Satgas sosialisasi yang terus menerus melakukan himbauan, sosialisasi dan patroli. Secara umum penanganan kebakaran hutan dan lahan menunjukkan kemajuan. Meskipun tidak mungkin menihilkan hotspot dari seluruh wilayah Indonesia dalam sepanjang tahun. Luas lahan yang terbakar juga menunjukkan penurunan. Luas hutan dan lahan yang terbakar pada tahun 2015 sebanyak 2,61 juta hektar, pada tahun 2016 sebanyak 438 ribu hektar, dan tahun 2017 sekitar 20 ribuan hektar.

6 Provinsi Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/darurat-karhutla-282-hotspot-terdeteksi-paling-banyak-di-kalbar_m_149133.jpeg" alt="Karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar) baru-baru ini." width="100%">
<figcaption>Karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar) baru-baru ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) masih berlangsung meski upaya pemadaman terus dilakukan. Hingga saat ini jumlah hotspot (titik panas) masih cukup tinggi. Berdasarkan pantauan satelit Aqua, Terra, SNNP pada catalog modis LAPAN pada Minggu (6/8) pagi, terdeteksi 150 hotspot di Kalbar. Rinciannya, 109 hotspot kategori sedang (tingkat kepercayaan 30-79 persen) dan 41 hotspot kategori tinggi (tingkat kepercayaa tinggi lebih dari 80 persen). Jumlah hotspot di Kalbar jauh lebih banyak daripada daerah lainnya. Secara nasional hingga saat ini terdeteksi ada 282 hotspot. Sebaran hotspot adalah Papua 7 hotspot, NTT 12, Kalimantan Barat 150, Lampung 9, Jawa Timur 5, Jawa Tengah 6, Jawa Barat 5, Papua Barat 2, NTB 3, Babel 11, Kepri 4, Maluku 2, Sulteng 1, Gorontalo 1, Sumsel 23, Kalteng 1, Riau 16, Sumut 9, Jambi 2, Sumbar 2, Sulsel 18, Malut 1. "Di lapangan jumlah hotspot ini kemungkinan lebih banyak karena adanya daerah-daerah yang tidak terlintasi satelit saat ada kebakaran hutan dan lahan," kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu (6/8). Sampai saat ini lima provinsi telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Yakni, Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Di Kalbar terdapat 5 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan yaitu Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, Sekadau, Melawi, dan Bengkayang. Namun justru daerah yang banyak hotspotnya, seperti Kapuas Hulu, Sanggau, Sintang dan Landak, belum menetapkan siaga darurat saat ini. Sebaran hotspot kebakaran hutan dan lahan di Kalbar pada Minggu (6/8) pagi adalah Bengkayang 1, Kapuas Hulu 23, Ketapang 10, Kubu Raya 19, Landak 13, Melawi 7, Pontianak 8, Sanggau 45, Sekadau 2, dan Sintang 22. Lokasi hotspot kebakaran hutan dan lahan berada pada lahan perkebunan swasta, lahan milik masyarakat dan di taman nasional. Plotting lokasi hotspot tahun 2015, 2016 dan 2017 menunjukkan lokasi kebakaran hutan dan lahan ada yang selalu berulang setiap tahun seperti di Taman Nasional Tesso Nelo, OKI, daerah perbatasan antara Riau dan Jambi, dan beberapa daerah lainnya. Ada juga daerah-daerah yang baru yang sebelumnya tidak terbakar. Kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bukit Tigapuluh Jambi makin ke arah timur atau makin mendesak ke hutan untuk perluasan kebun. Daerah-daerah yang banyak terdapat Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Desa Tangguh Bencana jumlah hotspot sedikit selama tahun 2017. Sebaliknya pada daerah-daerah yang sedikit MPA dan Desa Tangguh Bencana jumlah hotspot banyak. Ini menunjukkan bahwa daerah-daerah yang kurang pengawasannya adalah daerah yang banyak dibakar. Daerah yang dibakar umumnya adalah daerah yang sulit diakses dan jauh dari permukiman sehingga saat terbakar sulit dipadamkan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan oleh satgas terpadu dari TNI, Polri, BNPB, KLHK, BPPT, Manggala Agni, BPBD, Dinas Damkar, SKPD, Masyarakat Peduli Api, dan masyarakat terus memadamkan api. Beberapa petugas dari perusahaan perkebunan juga memberikan bantuan pemadaman. "BNPB mengerahkan 18 helikopter pemboman air. Jutaan meter kubik air telah dijatuhkan di hotspot. Siang malam petugas satgas darat memadamkan api, bahkan berkemah di hutan untuk memadamkan api," jelas Sutopo Purwo Nugroho.

Darurat Karhutla, 282 Hotspot Terdeteksi, Paling Banyak di Kalbar