<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/25/646b6fb7-1a32-423b-ace5-81612be077df-1758894188.jpg" alt="Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi menetapkan status darurat bencana. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi menetapkan status darurat bencana. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi menetapkan status darurat bencana, menyusul besarnya jumlah korban dalam bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.</p> <p>Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyatakan, penetapan status darurat dilakukan untuk mempercepat seluruh proses penanganan di lapangan, terutama upaya pencarian 82 warga yang hingga kini masih dinyatakan hilang.</p> <p>&ldquo;Saya tetapkan status darurat bencana, karena korban cukup banyak dan membutuhkan penanganan segera,&rdquo; ujar Jeje seperti dikutip <em>Radar Bogor (Jawa Pos Group)</em>, Minggu (25/1).</p> <p>Dengan status tersebut, Jeje memastikan seluruh sumber daya pemerintah daerah akan dimaksimalkan. Mulai dari personel, logistik, hingga alat berat, dikerahkan untuk mendukung pencarian korban dan penanganan dampak bencana.</p> <p>Tak hanya fokus pada evakuasi, Pemkab Bandung Barat juga menyiapkan langkah antisipasi ke depan. Jeje menegaskan penguatan mitigasi bencana menjadi prioritas, mengingat wilayah Bandung Barat dan sebagian besar Jawa Barat merupakan kawasan rawan longsor.</p> <p>&ldquo;Kami akan memperkuat koordinasi dan mitigasi, terutama di wilayah perbukitan dan tanah miring yang tingkat risikonya tinggi,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, tim SAR gabungan masih terus berjibaku melakukan pencarian korban yang tertimbun material longsor. Proses pencarian dilakukan secara manual dengan melibatkan personel gabungan serta bantuan anjing pelacak K9.</p> <p>Menurut Herman, seluruh proses pencarian dan evakuasi dikoordinasikan langsung oleh Bupati Bandung Barat dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, hingga Basarnas.</p> <p>&ldquo;Total ada 113 warga yang terdampak langsung. Sebanyak 23 orang berhasil selamat dan sudah diamankan, delapan orang ditemukan meninggal dunia, dan 82 warga lainnya masih dalam proses pencarian,&rdquo; jelas Herman.</p> <p>&nbsp;</p>

Pemkab Bandung Barat tetapkan status darurat bencana longsor di Cisarua. Tim gabungan cari 82 warga hilang dengan maksimalkan personel.

Longsor di Cisarua Telan Banyak Korban, Pemkab Bandung Barat Tetapkan Status Darurat Bencana

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/PRABOWO-07-E-1011953674.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto/(Dok. Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto/(Dok. Jawapos.com).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan darurat bencana sebesar Rp 53-60 triliun dalam APBN 2026. Dana ini dapat digunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat bencana.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berkenaan dengan masalah bencana, sedang dihitung final dan diperkirakan akan mencapai angka Rp 53-60 triliun dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dana sebesar Rp 53-60 triliun tersebut dialokasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Ada dana siap pakai, dana siap pakai itu adalah dana yang dialokasikan ke BNPB yang akan dipergunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat atau keadaan bencana," Prasetyo menjelaskan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk proses pemulihan pascabencana. "Berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas-fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai. Artinya ada alokasi dari APBN tersendiri," ujar Prasetyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017040580/prabowo-dorong-percepatan-kampung-nelayan-dan-kapal-tangkap-demi-ketahanan-protein">Prabowo Dorong Percepatan Kampung Nelayan dan Kapal Tangkap Demi Ketahanan Protein</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menambahkan, pemerintah memiliki ruang untuk penyesuaian APBN. Mekanisme perubahan APBN sudah diatur sedemikian rupa. Apabila diperlukan, pemerintah bisa melakukan penyesuaian anggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau pun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya, mungkin terjadi penyesuaian-penyesuaian," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan Rp 3.842,7 triliun, pendapatan negara diperkirakan mencapai sebesar Rp 3.153,6 triliun, dan defisit 2,68 persen PDB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">APBN tahun 2026 diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan darurat bencana sebesar Rp 53-60 triliun dalam APBN 2026.

Pemerintah Anggarkan Rp 60 T untuk Darurat Bencana di 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/01/bbm-2744327732.jpg" alt="Warga antre beli bbm. (Diskominfotik Kabupaten Aceh Tengah)" width="100%">
<figcaption>Warga antre beli bbm. (Diskominfotik Kabupaten Aceh Tengah)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Masyarakat Aceh Tengah dilaporkan melakukan pembelian panik atau panic buying BBM hingga stok habis total. Kondisi ini membuat penanganan korban banjir bandang dan longsor semakin lumpuh, terutama karena energi menjadi faktor vital bagi evakuasi, komunikasi, hingga layanan kesehatan.</p> <p>Hal itu menyusul Surat Pernyataan ketidakmampuan Bupati Aceh Tengah dalam menangani darurat bencana hidrometeorologi di lokasi tersebut.&nbsp;</p> <p>Aksi panic buying terjadi sejak Minggu (30/11) ketika informasi darurat bencana meluas dan akses Aceh Tengah masih terputus dari luar daerah. Antrean kendaraan mengular hingga tiga kilometer di sejumlah SPBU, sementara masyarakat berebut membeli sisa BBM karena khawatir pasokan benar-benar terhenti.</p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Aceh Tengah, Jauhari, menyebut bahwa aksi pembelian panik ini membuat energi kritis kini masuk tahap kosong total.</p> <p>&ldquo;Stok BBM untuk genset evakuasi korban dan operasional RSUD Datu Beru sudah habis total,&rdquo; ujarnya, dikutip JawaPos.com dari laman resmi Kabupaten Aceh Tengah, Senin (1/12).</p> <p>Menurut Jauhari, kekosongan BBM ini memicu efek berantai yang mengancam keselamatan warga. Unit lapangan yang mengandalkan generator listrik di desa-desa terisolir tak lagi bisa beroperasi, memperlambat pencarian korban, dan pendistribusian bantuan.</p> <p>RSUD Datu Beru yang menangani pasien luka, ibu hamil, hingga warga dari lokasi bencana berada dalam kondisi paling rentan. Tanpa pasokan BBM, layanan medis kritis terancam berhenti dalam hitungan jam.</p> <p>Pemerintah Kabupaten mendesak bantuan BBM dikirim lewat jalur udara karena darat masih lumpuh total. Status darurat energi dan pangan kini menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk mencegah krisis kemanusiaan meluas.</p> <p>Pernyataan Ketidakmampuan Bupati Aceh Tengah</p> <p>Sebelumnya, beredar resmi Surat Pernyataan Ketidakmampuan Upaya Penanganan Darurat Bencana dengan nomor 360/565/BPBD/2025 yang ditandatangani Bupati Aceh Tengah Haili Yoga pada 27 November 2025.</p> <p>Dalam surat itu dijelaskan bahwa bencana hidrometeorologi berupa banjir luapan, banjir bandang, dan tanah longsor telah menelan 15 korban jiwa dan menyebabkan 3.123 KK mengungsi, dengan angka yang terus bertambah.</p> <p>Melihat skala bencana yang kian membesar, pemerintah kabupaten menyatakan tidak mampu lagi menangani darurat bencana secara mandiri.</p> <p class="class-paragraph">Sementara data terbaru yang disampaikan Bupati Haili Yoga pada Minggu (30/11) menunjukkan kondisi yang jauh lebih berat: 54.199 jiwa mengungsi, 21 meninggal dunia, dan 24 orang masih hilang. Sebanyak 14 kecamatan terputus aksesnya, dan 779 rumah mengalami rusak berat.</p> <p>Meski distribusi bantuan udara sudah mulai masuk, jumlahnya masih sangat kurang. Minimnya BBM, kerusakan 59 ruas jalan, serta terbatasnya layanan kesehatan membuat situasi di Aceh Tengah berada pada titik darurat.</p> <p>&ldquo;Kami mohon dukungan dari seluruh pihak. Kami yakin, dengan kerja sama, Aceh Tengah akan segera pulih,&rdquo; ujar Bupati Haili Yoga.</p>

Masyarakat Aceh Tengah panic buying BBM, mengancam penanganan bencana akibat banjir bandang dan longsor.

Bupati Aceh Tengah Terbitkan Surat Tak Mampu Tangani Darurat Bencana, Warga Panic Buying BBM hingga Ludes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/28/3C05FECB-6D38-440A-AEDD-598099A4146F-4280223182.jpeg" alt="Warga Takengon berdiri di antara kayu-kayu yang terbawa banjir dan longsor. (Jurnalisa untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga Takengon berdiri di antara kayu-kayu yang terbawa banjir dan longsor. (Jurnalisa untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Situasi di Kabupaten Aceh Tengah kini berada dalam kondisi kritis. Pasalnya beredar surat resmi Bupati Aceh Tengah Haili Yoga di media sosial. Surat itu menyatakan ketidakmampuan daerah dalam menangani darurat bencana.</p> <p>Surat itu bernomor 360/565/BPBD/2025 dan menyatakan bahwa dampak bencana hidrometeorologi telah melampaui kapasitas penanganan pemerintah kabupaten.&nbsp;Dalam surat itu Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menuliskan bahwa banjir luapan, banjir bandang, dan tanah longsor yang terjadi pada 26 November 2025 telah menelan 15 korban jiwa dan 3.123 kepala keluarga (KK). Angka itu diperkirakan terus bertambah.</p> <p>Melihat eskalasi bencana yang makin meluas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah menyatakan tidak mampu melaksanakan upaya penanganan darurat sebagaimana mestinya. Pemkab Aceh Tengah membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat.</p> <p>"Mengingat kondisi dampak bencana ini, kami selaku Bupati Aceh Tengah menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana sebagaimana mestinya," tulis Haili dalam surat yang ditandatangi tanggal 27 November 2025 tersebut.&nbsp;</p> <p>Belum ada konfirmasi lebih lanjut terkait keabsahan surat itu. Hanya saja, surat itu telah beredar di media sosial Instagram pada akun @infobandaaceh.</p> <h3>Kondisi Terbaru Aceh Tengah: 24 Orang Hilang, Puluhan Ribu Mengungsi</h3> <p>Mengutip laporan resmi BPBD Aceh Tengah dan keterangan Bupati Haili Yoga dalam siaran langsung pada Minggu (30/11), situasi di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh lebih berat daripada laporan awal. Bencana hidrometeorologi yang melanda 14 kecamatan membuat akses vital terputus. Masih ada 24 warga yang dinyatakan hilang.</p> <p>Data terbaru mencatat 54.199 jiwa mengungsi, sementara korban meninggal dunia bertambah menjadi 21 orang.&nbsp;"Prioritas pertama kami adalah mencari 24 saudara kita yang hilang dan memastikan semua pengungsi mendapatkan kebutuhan dasar,&rdquo; ujar Haili Yoga dikutip dari laman resmi Kabupaten Aceh Tengah, Minggu (30/11).</p> <p>Haili menyampaikan, distribusi bantuan mulai menggeliat setelah logistik dari Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat masuk melalui jalur udara untuk menjangkau desa yang terisolasi. Beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya sudah dikirimkan. Namun jumlahnya masih jauh dari cukup.</p> <p>"Bantuan yang masuk masih sangat kurang. Di lapangan, kami terkendala minimnya BBM dan 59 ruas jalan yang masih sulit dilalui,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Kondisi ini membuat mobilisasi relawan, distribusi logistik, dan evakuasi warga berjalan sangat lambat.&nbsp;Dia menerangkan, sebanyak 779 rumah warga rusak berat, sementara jaringan listrik dan telekomunikasi sempat lumpuh di 14 kecamatan. Sebagian sudah mulai pulih berkat pemasangan internet satelit, tetapi kualitas jaringan masih terbatas.</p> <p>Krisis sembako juga terjadi. Air bersih tidak tersedia, stok BBM sangat minim, dan prioritas penggunaan hanya untuk evakuasi serta pengiriman logistik.</p> <p class="class-paragraph">Adapun layanan kesehatan bergerak baru menjangkau 402 pengungsi. Di antara puluhan ribu warga terdampak terdapat 1.230 balita, ratusan ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan pelayanan medis khusus.</p> <p>Stok obat-obatan sangat kritis karena antibiotik dan analgesik hanya tersisa 300 unit, sementara perlengkapan untuk pasien cuci darah (BHP) hanya cukup hingga 3 Desember.&nbsp;&ldquo;Kami butuh pasokan obat-obatan standar sesegera mungkin,&rdquo; kata Haili Yoga.</p>

Surat Bupati Aceh Tengah menyatakan ketidakmampuan daerah dalam menangani bencana hidrometeorologi, 21 orang meninggal, 54 ribu mengungsi.

Beredar Surat Bupati Aceh Tengah, Pemda Mengaku Tak Mampu Tangani Darurat Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/29/1MbXdvJO3XcDPlOGQtBgu1VUWfaU9FNDnSRcPhZA-1-3777108249.jpg" alt="BGN mengubah dapur MBG dan SPPG di Sumut menjadi dapur umum. Keputusan itu diambil menyusul situasi darurat pasca bencana alam yang terjadi di Aceh dan sebagian Sumatera. (BGN)" width="100%">
<figcaption>BGN mengubah dapur MBG dan SPPG di Sumut menjadi dapur umum. Keputusan itu diambil menyusul situasi darurat pasca bencana alam yang terjadi di Aceh dan sebagian Sumatera. (BGN)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk mengubah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) menjadi dapur umum.</p> <p>Keputusan itu diambil menyikapi situasi darurat yang terjadi pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda daerah tersebut.&nbsp;</p> <p>Langkah cepat diambil oleh BGN lantaran saat ini sekolah-sekolah di Sumut terdampak bencana. Sehingga para pelajar libur untuk sementara waktu.</p> <p>Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejauh ini Sumut merupakan daerah terdampak paling parah. Jumlah korban jiwa mencapai 116 orang.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Karena bencana banjir, maka sekolah di wilayah yang terdampak kemudian diliburkan, karena itu penerima manfaat MBG kemudian dialihkan kepada masyarakat terdampak,&rdquo; ungkap Kepala Kantor Regional BGN Sumut KR Agung Kurniawan dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu (29/11).</p> <p>Menurut Agung, secara keseluruhan ada 38 SPPG di Kota Medan. Dari 48 SPPG tersebut, sudah terdistribusi 55 ribu paket makanan. Kemudian di Kota Padangsidimpuan terdapat 4 SPPG yang sudah mendistribusikan 10 ribu paket makanan.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Kota Tebing Tinggi dengan 13 SPPG mendistribusikan 45 ribu paket makanan,&rdquo; terang dia.</p> <p>Lebih lanjut, Agung menyampaikan bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara ada 5 SPPG yang mendistribusikan 9 ribu paket makanan.</p> <p>Lalu ada 28 SPPG di ⁠Kabupaten Serdang Bedagai mendistribusikan 12 ribu paket makanan, 11 SPPG di Kabupaten Langkat mendistribusikan 32 ribu paket makanan, dan 3 SPPG di Kota Sibolga mendistribusikan 7.000 paket makanan.</p> <p>Di Kabupaten ⁠Tapanuli Selatan, 3 SPPG mendistribusikan 7 ribu paket makanan. Di Kabupaten Mandailing Natal, 10 SPPG mengirimkan 13 ribu paket menu kering dan menu basah untuk wilayah terdampak banjir.</p> <p>&rdquo;Sementara di Kabupaten Deli Serdang, dengan 54 SPPG yang telah beroperasi, mendistribusikan 100 ribu porsi paket menu basah dan menu kering,&rdquo; jelas Agung.</p> <p class="class-paragraph">Secara keseluruhan, di 10 kabupaten dan kota di Sumut ada 179 SPPG di wilayah terdampak banjir yang mendistribusikan 290 ribu porsi makanan.</p> <p>Agung memastikan seluruh koordinator wilayah SPPG yang membawahi kabupaten dan kota hadir di garda terdepan dalam membantu penanggulangan bencana di Sumut.&nbsp;</p> <p>Menurut Agung, tantangan yang dihadapi hanya distribusi bantuan ke lokasi terdampak bencana. Sebab, ada beberapa lokasi yang sulit diakses.</p> <p>Selain itu, akses terhadap bahan baku, listrik, dan jaringan internet untuk berkomunikasi juga turut menjadi kendala.&nbsp;</p> <p>Bahkan di Kepulauan Nias yang terdiri atas 4 Kabupaten dan 1 Kota juga terdampak bencana. Sehingga operasional beberapa SPPG berhenti karena Pelabuhan Sibolga tutup.</p> <p>Dalam kondisi bencana yang melanda Aceh dan Sumut, SPPG dituntut untuk dapat beroperasi pada hari Sabtu dan Minggu. Padahal, belum ada mekanisme operasi SPPG pada akhir pekan.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Namun kami telah mendapat petunjuk dari pimpinan BGN untuk tetap beroperasi pada hari libur,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Badan Gizi Nasional mengubah dapur Makan Bergizi Gratis menjadi dapur umum untuk membantu korban bencana banjir di Sumatera Utara.

Darurat Bencana di Sumut, Badan Gizi Nasional Ubah Dapur MBG Jadi Dapur Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/13/Waspada-Potensi-Cuaca-Ekstrem-Di-Jakarta-Hingga-14-Maret-Dery-Ridwansah-4-3820199472.jpg" alt="Cuaca mendung  di Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mewaspadai cuaca ekstrem hingga 14 Maret 2024. Daerah Jakarta dan sekitarnya berpotensi hujan lebat dan angin kencang sepekan ke depan yang dipicu oleh aktivitas Madden Jul" width="100%">
<figcaption>Cuaca mendung  di Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mewaspadai cuaca ekstrem hingga 14 Maret 2024. Daerah Jakarta dan sekitarnya berpotensi hujan lebat dan angin kencang sepekan ke depan yang dipicu oleh aktivitas Madden Jul</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pemprov DKI Jakarta berencana menggunakan biaya tidak terduga (BTT) APBD 2024 untuk pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) guna mencegah cuaca ekstrem yang terjadi pada 6-9 Desember 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menuturkan, untuk menggunakan BTT, diperlukan adanya penetapan Status Keadaan Darurat Bencana. Saat ini, kata Teguh, pihaknya masih menjajaki kemungkinan agar ditetapkannya status tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi karena menggunakan dana BTT, maka kita harus ada pernyataan status darurat. Nah ini sedang kita jajaki dan kita koordinasikan," ujar Teguh.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015394395/kisah-menegangkan-kiper-persebaya-andhika-ramadhani-saat-hadapi-arema-fc-di-2022-hampir-kena-lemparan-paving-berujung-tragedi-kanjuruhan">Kisah Menegangkan Kiper Persebaya Andhika Ramadhani saat Hadapi Arema FC di 2022: Hampir Kena Lemparan Paving, Berujung Tragedi Kanjuruhan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, sejatinya Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah antisipasi terjadinya banjir di Jakarta. Baik dari pompa air, pendangkalan sungai dan hingga infrastruktur penunjang lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, jika curah hujan terlalu tinggi dan berlangsung berhari-hari, diperlukan upaya adanya antisipasi lainnya, yakni TMC.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi kalau hujannya itu juga katakanlah misalnya 10 hari berturut-turut, itu kondisi tanah akan jenuh. Ini juga akan memperlambat aliran. Ini yang juga harus kita lakukan antisipasinya," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015394383/miftah-maulana-mundur-dari-jabatan-utusan-khusus-presiden-ini-3-candaan-gus-miftah-yang-tuai-protes-keras-dari-netizen">Miftah Maulana Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden, Ini 3 Candaan Gus Miftah yang Tuai Protes Keras dari Netizen &nbsp;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, Ketua Subkelompok Urusan Pengendalian dan Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Muhamad Thoufiq Hidayatuloh menjelaskan, TMC rencananya akan mulai dilakukan selama tiga hari. Mulai sejak Sabtu (7/12/2025) hingga Senin (9/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita lakukan rekayasa cuaca sejak tanggal 7, 8, dan 9 Desember sesuai arahan Pak Gubernur," ujar Thoufiq kepada JawaPos.com, Jumat (6/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, pelaksanaan modifikasi cuaca nantinya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anggarannya sekitar Rp 1,4 Miliar sampai Rp 1,5 Miliar. Tapi Itu masih (anggaran) kasar ya," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Thoufiq menjelaskan, selain melakukan koordinasi dengan BMKG sebagai supervisi, Pemprov juga akan berkoordinasi dengan daerah penyangga melalui Biro Kerjasama Daerah DKI Jakarta. Sehingga, dapat dipastikan modifikasi cuaca yang dilakukan tidak akan berdampak pada daerah sekitar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015394392/remaja-14-tahun-yang-bantai-keluarganya-di-lebak-bulus-tulis-surat-isinya-bikin-terenyuh">Remaja 14 Tahun yang Bantai Keluarganya di Lebak Bulus Tulis Surat, Isinya Bikin Terenyuh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya diberitakan, BMKG meminta warga Jakarta mengantisipasi terjadinya hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari ke depan, tepatnya 6-9 Desember 2024. Plt Kepala BMKG RI Dwikorita Karnawati menuturkan, fenomena La Nina dan pergerakan awan hujan dari Samudra Hindia akan memperparah kondisi cuaca Jakarta beberapa hari ke depan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari perkembangan info cuaca, kami sudah prediksi sejak Oktober, mulai musim hujan pada November, puncak musim hujan diprediksi Januari 2025. Ada beberapa penyebab curah hujan tinggi pada 6-9 Desember, seperti fenomena La Nina serta pergerakan awan-awan hujan dari Samudra Hindia," ujar Dwikorita saat menggelar rapat bersama Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengimbau agar Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan kesiapsiagaan. Sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari cuaca ekstrem tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengimbau DKI Jakarta siaga dalam menghadapi potensi tersebut," ucap Dwikorita.</div>

Pemprov DKI Jakarta berencana menggunakan biaya tidak terduga (BTT) APBD 2024 untuk pelaksanaan TMC untuk mengatasi cuaca ekstrem.

Pemprov DKI Jajaki Status Keadaan Darurat Bencana, Sebagai syarat Lakukan Modifikasi Cuaca Pakai BTT APBD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/IMG_20240805_115341-249645190.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X (Luqman Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X (Luqman Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan sejak 1 hingga 31 Agustus menyikapi dampak kekeringan pada musim kemarau.</p> <p>Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Jogjakarta Noviar Rahmad.</p> <p>&rdquo;Surat Keputusan (SK) Gubernur DI Jogjakarta sudah ke luar untuk 1 sampai dengan 31 Agustus, waktunya sebulan,&rdquo; kata Noviar seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Menurut Noviar, status yang ditetapkan Sultan HB X melalui Keputusan Gubernur Nomor 286/KEP/2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di DI Jogjakarta itu dapat diperpanjang manakala bencana kekeringan masih berlanjut.</p> <p>&rdquo;Dapat diperpanjang kalau masalah kekeringan masih tetap berlanjut,&rdquo; kata Noviar Rahmad.</p> <p>Noviar menuturkan, status siaga darurat bencana kekeringan ditetapkan Gubernur DI Jogjakarta mengingat tiga kabupaten yakni Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman, telah berstatus siaga darurat hidrometeorologi.</p> <p>&rdquo;Provinsi bisa melakukan penetapan siaga darurat apabila lebih dari satu kabupaten sudah menetapkan. Sementara yang di kabupaten/kota ini sudah tiga,&rdquo; ujar Noviar Rahmad.</p> <p>Dia menjelaskan penetapan status siaga darurat tersebut bakal menjadi dasar BPBD DI Jogjakarta untuk merealisasikan rencana operasi modifikasi cuaca. Program hujan buatan itu bakal melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).</p> <p>Dengan dasar SK siaga darurat itu pula, lanjut Noviar, BPBD DI Jogjakarta dapat membantu kebutuhan <em>dropping</em> air bersih ke masyarakat kabupaten/kota yang membutuhkan.</p> <p>&rdquo;Dasarnya SK itu. Tapi anggarannya kami mintakan melalui dana siap pakai yang ada di BNPB pusat,&rdquo; ujar Noviar Rahmad.</p> <p class="class-paragraph">Sebelumnya, Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jogjakarta Reni Kraningtyas menyebutkan, puncak musim kemarau 2024 di DI Jogjakarta diprediksi berlangsung antara Juli hingga Agustus. Akhir musim kemarau diprediksi pada September 2024 dasarian pertama yang dimulai Kabupaten Kulon Progo bagian utara.</p> <p>Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DI Jogjakarta Edhy Hartana mengimbau masyarakat di DI Jogjakarta mulai berhemat menggunakan air sehingga tidak sekadar bergantung pada bantuan pemerintah.</p> <p>&rdquo;Kami mengimbau kepada warga yang khususnya terdampak kekeringan, berhematlah menggunakan air. Setelah digunakan air bisa disalurkan ke tanaman jadi jangan terbuang-buang,&rdquo; terang Edhy.</p>

Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X tetapkan status siaga darurat bencana kekeringan hingga 31 Agustus

Gubernur DI Jogjakarta Hamengku Buwono X Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/1000281008-4111533679.jpg" alt="Kepala BNPB Suharyanto didampingi Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (kiri). (Zuhdiar Laeis/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala BNPB Suharyanto didampingi Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (kiri). (Zuhdiar Laeis/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Sebanyak 30 kabupaten/kota di Jawa Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana. Salah satunya terkait siaga bencana kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan.</p> <p>Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyebutkan, saat ini ada 30 kabupaten/kota di Jateng yang telah menetapkan status siaga bencana.</p> <p>&rdquo;Kami berkumpul seluruh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di Jateng. Per hari ini sudah ada 30 kabupaten/kota se-Jateng yang menetapkan status siaga darurat untuk menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan,&rdquo; kata Suharyanto seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Hal tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Penanganan Siaga Darurat Kekeringan di Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang. Suharyanto menyebutkan, beberapa daerah di Jateng yang rawan bencana kekeringan, di antaranya Kabupaten Wonogiri, Klaten, dan Cilacap.</p> <p>Namun, kata dia, pemerintah daerah setempat bersama BPBD telah menyiapkan beberapa solusi, seperti pendistribusian air bersih, antara lain di Wonogiri dan Klaten.</p> <p>&rdquo;BNPB pun akan membantu untuk pendistribusian air hingga ke masyarakat,&rdquo; ujar Suharyanto.</p> <p>Berdasar data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada minggu ketiga Juli curah hujan di Provinsi Jateng hanya 50 milimeter. Sehingga, Jateng sudah akan masuk musim kemarau.</p> <p>&rdquo;Kendati demikian, prediksi BMKG kemarau 2024 tidak akan sebesar 2023. Karena pada 2023 ada El Nino, 2024 tidak ada El Nino,&rdquo; imbuh Suharyanto.</p> <p>Akan tetapi, Suharyanto mengingatkan masyarakat tetap harus waspada. Sebab, bencana kekeringan di Jateng masih berpotensi terjadi meski tidak terdampak El Nino.</p> <p>&rdquo;BNPB mencatat meskipun di awal tahun sampai pertengahan tahun (2024,) Jawa Tengah, bencana tidak banyak, relatif aman, kita tetap harus waspada,&rdquo; tutur Suharyanto.</p> <p class="class-paragraph">Selain itu, kata dia, BNPB juga mengimbau kepada seluruh BPBD kabupaten/kota untuk memantau beberapa gunung serta tempat pembuangan sampah (TPS). Tempat tersebut rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan sehingga kejadian kebakaran di beberapa gunung dan TPS pada 2023 tidak terulang.</p> <p>&rdquo;Kejadian seperti 2023 di Jateng, terjadi kebakaran beberapa gunung dan tempat pembuangan sampah. Kami sudah sepakat seluruh aparat juga tadi Pak Pj (Penjabat) Gubernur Jateng juga memberikan penekanan agar di 2024 tidak terjadi,&rdquo; ucap Suharyanto.</p> <p>Sementara itu, Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan, lima kabupaten/kota belum menetapkan status tanggap darurat karena kondisinya masih aman, terutama dari bencana kekeringan. Sesuai data per 22 Juli, upaya distribusi air bersih sudah dilakukan di 10 kabupaten/kota di 25 kecamatan dan 33 desa terdampak kekeringan.</p> <p>&rdquo;Total penerima air bersih sejumlah 8.637 kepala keluarga (KK)/26.725 jiwa,&rdquo; terang Nana Sudjana.</p> <p>Berdasar prakiraan BMKG, kata dia, musim kemarau tahun ini akan lebih basah dan pendek dibandingkan kemarau 2023. Puncak kemarau pada Juli. Pemprov Jateng tetap mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi bencana kekeringan tersebut, meliputi penerbitan surat edaran tentang antisipasi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), rapat koordinasi, serta melakukan pendataan kesiapan sarana dan prasarana wilayah kabupaten/kota.</p> <p>&rdquo;Tiap tahun menghadapi kekeringan dan musim hujan. Dalam menyikapi ancaman kekeringan, maka kami lakukan rapat koordinasi ini untuk persiapan lebih dini,&rdquo; ucap Nana.</p>

Sebanyak 30 kabupaten/kota di Jateng tetapkan status tanggap darurat bencana. Salah satunya terkait siaga bencana kekeringan dan karhutla

30 Daerah di Jateng Tetapkan Siaga Darurat Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/02/IMG_20240228_183401-1993210125.jpg" alt="Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta." width="100%">
<figcaption>Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta&nbsp;memperpanjang status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Sebelumnya diberlakukan hingga 29 Februari&nbsp;menjadi hingga 31 Mei.</p> <p>&rdquo;Siaga darurat kita perpanjang sampai akhir Mei, karena berdasar rilis dari BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) itu sekarang memasuki pancaroba, justru di musim pancaroba itu kita harus waspada,&rdquo; kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bantul Antoni Hutagaol seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Bantul, Sabtu (2/3).</p> <p>Dia mengatakan, Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi tersebut sudah disusun dan diterbitkan per 1 Maret atau setelah SK sebelumnya berakhir. Hingga saat ini, BPBD Bantul menunggu keputusan tersebut ditandatangani Bupati Bantul.</p> <p>&rdquo;SK sudah siap, tapi karena Pak Bupati ada kesibukan sehingga belum ditandatangani, tapi sudah sampai di meja bupati tinggal disahkan, namun yang jelas sudah siap, di daerah-daerah lain juga sama, tetap ada memperpanjang status,&rdquo; ujar Antoni Hutagaol.</p> <p>Dia mengatakan,&nbsp;kewaspadaan bencana atau kejadian pada musim pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke kemarau hampir sama dengan sebelumnya. Yakni kewaspadaan tentang hujan deras yang disertai angin kencang yang berdampak banjir dan pohon tumbang.</p> <p>&rdquo;Pada SK sebelumnya, kewaspadaan juga terkait bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor dan pohon tumbang dampak hujan deras,&rdquo; terang Antoni Hutagaol.</p> <p>Pada Februari, kata dia, merupakan puncak musim hujan&nbsp;sehingga Maret hingga beberapa bulan ke depan masuk peralihan musim.</p> <p>&rdquo;Perpanjangan berdasar dari rilis BMKG dan situasi di lapangan, kami harus ada rilis dari BMKG, kalau tidak ada, tidak ada perpanjangan, jadi perpanjangan sampai Mei harapannya selama masa pancaroba itulah kita waspada,&rdquo; tutur Antoni Hutagaol.</p> <p>Dia mengatakan,&nbsp;pada musim pancaroba saat ini ada kecenderungan cuaca tidak menentu, terkadang hujan namun kemudian kemarau. Akan tetapi ketika turun hujan, intensitas lebat dan tidak jarang disertai angin kencang.</p> <p>&rdquo;Kita selalu memantau kondisi karena dari BMKG selalu <em>update</em> cuaca, situasi, peta wilayah sini hujan ringan, daerah lain deras. Jadi cuaca tidak menentu, seharusnya hujan namun panas dan sebaliknya, dan kejadian yang telah terjadi itu angin kencang, pohon tumbang, genangan air, tapi tidak parah, masih bisa kita atasi,&rdquo; terang Antoni Hutagaol.</p>

BPBD Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta memperpanjang status siaga darurat bencana hidrometeorologi menjadi hingga 31 Mei

BPBD Bantul Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/Screenshot_20231208_181059_Instagram-3651678382.jpg" alt="Ilustrasi bencana longsor di Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bencana longsor di Jawa Barat.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga darurat bencana pada musim hujan. Penetapan status ini sejalan dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 360/Kep.764-BPBD/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor, di Jawa Barat.</p> <p>Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengajak kepada seluruh <em>stakeholders</em> untuk fokus pada upaya antisipasi bencana alam. Hal itu diungkapkan Bey saat menjadi inspektur upacara Apel Kesiapsiagaan Bencana Alam di Makodam III Siliwangi, Kota Bandung, Jumat (8/12).</p> <p>&rdquo;Perlunya pemerintah, TNI/Polri, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, unsur organisasi kemasyarakatan dan semua komponen masyarakat melaksanakan upaya-upaya penanggulangan bencana yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sehingga mampu menghilangkan atau meminimalkan dampak bencana,&rdquo; ujar Bey Machmudin dalam keterangan tertulis.</p> <p>Musim hujan segera tiba dan penetapan status siaga darurat bencana di seluruh wilayah Jawa Barat itu sebagai bentuk antisipasi dalam meminimalisir dampak.</p> <p>Bey mengaku, seluruh pihak sudah siap dalam menghadapi musim hujan yang saat ini sudah mulai dirasakan.</p> <p>&rdquo;Pemprov Jabar dan Forkopimda siaga. Tadi kita lihat bersama semuanya sudah siap dan tentunya kita harap masyarakat kooperatif, artinya mematuhi aturan-aturan di lapangan,&rdquo; ujar Bey.&nbsp;</p> <p>Bey Machmudin juga mengingatkan kepada masyarakat untuk senantiasa memantau prakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai bentuk mitigasi. Merujuk pada data terakhir yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jawa Barat menempati urutan pertama tingginya bencana alam.</p> <p>Sejak awal Januari hingga 10 September, terhitung ada 503 jumlah kejadian bencana alam di Jabar.</p>

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga darurat bencana pada musim hujan berdasar Surat Keputusan (SK) Gubernur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#darurat bencana

Berita Terkini