<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Agus-Harimurti-Yudhoyono-Dery-Ridwansah-10-2.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat melakukan konfrensi pers di DPP Demokrat Jakarta, Rabu (31/3/2021). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat hasil KLB dengan Ketua Umum Moeldoko. P" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat melakukan konfrensi pers di DPP Demokrat Jakarta, Rabu (31/3/2021). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat hasil KLB dengan Ketua Umum Moeldoko. P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan somasi terhadap kubu Moeldoko untuk melarang memakai logo, simbol dan atribut Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Darmizal mengaku heran atas somasi yang dilayangkan oleh Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. “Bukankah Kubu SBY (Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), AHY dan kaum musketir di sekitarnya sudah melakukan aduan ke PN dalam dugaan perbuatan melawan hukum. Kalau sudah di pengadilan, kenapa sekarang di somasi? Layaknya, somasi dilakukan sebelum satu masalah dilaporkan. Tapi, itulah SBY yang lagi dikejar KLB (Karma Luar Biasa),” ujar Darmizal kepada wartawan, Selasa (20/4). Menurut Darmizal, SBY dan AHY sedang mencari sipamti masyarakat terkait polemik Partai Demokrat. Harusnya somasi terbuka ini dilayangkan sebelum mereka mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri. "Kini SBY bersama kroninya senang sekali memanipulasi opini agar rakyat simpati, bahwa mereka adalah pihak yang dizalimi. Jadi sejatinya, somasi dilayangkan sebelum ada gugatan,” katanya. Darmizal berujar, somasi terbuka yang disampaikannya ke Moeldoko dan teman-teman yang pernah mengikuti KLB Partai Demokrat di Sibolangit, hanyalah intrik provokasi terbaru yang hanya ingin mengganggu harmonisasi di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kami sangat yakin dan percaya, tak ada lagi masyarakat yang percaya dengan intrik atau model drakor ala kubu SBY,” ungkapnya. Oleh sebab itu, Darmizal berpesan agar kubu SBY dan AHY tidak lagi membuat dagelan konyol dan hanya menjadi bahan tertawaan bagi masyarakat. Apalagi somasi tersebut menurutnya tak memiliki dasar hukum. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/04/2021/sekjen-fkpd-berang-sby-daftarkan-lambang-demokrat-atas-nama-pribadi/">Sekjen FKPD Berang SBY Daftarkan Lambang Demokrat Atas Nama Pribadi</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">“Sengketa Partai Demokrat kedua belah pihak masih berlangsung, dan belum memiliki keputusan inkrach dari pengadilan. Karena itu, kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tutupnya.</div> </div> </div> </div> Diketahui, DPP Partai Demokrat kubu AHY melakukan somasi terbuka kepada kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun sejumlah nama disomasi seperti Moeldoko hingga Jhoni Allen Marbun. Dalam somasi tersebut, salah satu poinnya adalah kubu Moeldoko dilarang menggunakan lambang, logo, simbol serta atribut Partai Demokrat.

Kubu Moeldoko Anggap Aneh Somasi yang Dilayangkan AHY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/razif-rahman.jpg" alt="Razman Airf Nasution" width="100%">
<figcaption>Razman Airf Nasution</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengacara Razman Arif Nasution mengaku kecewa dengan koleganya di Partai Demokrat kubu Moeldoko yakni Darmizal dan M Nazaruddin.  Hal ini karena menurut Razman, mereka berdua bukan orang yang mengerti hukum. Tapi banyak melakukan intervensi terkait gugatan-gugatan Partai Demokrat. ’’Melakukan intervensi terhadap saya, padahal dia nggak mengerti hukum. Karena itu saya merasa sangat tidak sejalan dengan Darmizal dan Nazaruddin,’’ ujar Razman dalam jumpa pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (2/4).  Razman mengaku tidak nyaman dengan dua koleganya tersebut. Karena banyak urusan yang berkaitan dengan hukum yang semestinya tidak dicampuri oleh Darmizal dan Nazaruddin. ’’Saya merasa enggak nyaman saja. Banyak hal hukum yang menurut saya dia (Darmizal dan Nazaruddin, Red) tidak perlu dicampuri,’’ katanya.  Bahkan Razman mengaku sudah mengadukan hal tersebut Ketua Umum Partai Demokrat Moeldoko mengenai ulah Darmizal dan Nazaruddin tersebut. ’’Saya sudah beritaku ke pimpinan (Moeldoko, Red),’’ ungkapnya.  Oleh sebab itu dirinya merasa sudah tidak dibutuhkan lagi di dalam Partai Demokrat. Sehingga memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Advokasi dan Hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko. ’’Jadi kalau pikiran saya sebagai penegak hukum tidak didengar, buat apa saya masih berada di dalam grup (Partai Demokrat, Red). Saya punya cara sendiri," tuturnya.  Sebelumnya, Razman Arif Nasution mengaku mundur dari jabatannya sebagai Ketua Advokasi dan Hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko.  Razman menjelaskan alasannya mengundurkan diri lantaran adanya ketidak cocokan dengan para koleganya di Partai Demokrat. Apalagi dalam menangani kasus hukum dirinya merasa tidak dlilibatkan. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1Z0N-JKM9oI  &nbsp;

Razman Arif Mengaku Tak Nyaman dengan Nazaruddin dan Darmizal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Darmizal-Gunawan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Demokrat kubu Moeldoko, Darmizal mengungkapkan partainya akan bermarkas di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Darmizal mengatakan kantor tersebut bukan baru, melainkan sudah lama. Kantor tersebut juga sangat bersejarah karena menjadi saksi Partai Demokrat mengalami masa kejayaan pada 2004 dan 2009 silam.  "Kantor DPP Partai Demokrat berada di Jalan Pemuda nomor 712, Rawamangun. Tempat itu bersejarah bagi Partai Demokrat dan tentu saja bagi bangsa Indonesia," ujar Darmizal dalam jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (11/3).  Darmizal menjelaskan bahwa kantor di Rawamangun pada 2004 silam pernah digunakan untuk menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden Indonesa selama dua periode. "Dari tempat itulah SBY dihantarkan selama dua periode menjadi Presiden Republik Indonesia," katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/03/2021/kubu-moeldoko-bakal-polisikan-ahy-karena-ubah-mukadimah-demokrat/">Kubu Moeldoko Bakal Polisikan AHY karena Ubah Mukadimah Demokrat</a>  Darmizal menambahkan, kantor Partai Demokrat tersebut milik Jhoni Allen Marbun selaku Sekretaris Jenderal. Jhoni rela memberikan tempatnya tersebut menjadi kantor Partai Demokrat guna kembali menjemput kemenangan.  "Tempat itu dipinjamkan oleh Bapak Jhoni Allen Marbun yang hari ini menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat hasil KLB," ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/03/2021/terima-jadi-ketum-demokrat-moeldoko-disebut-lakukan-blunder-politik/">Terima jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Disebut Lakukan Blunder Politik</a>  Darmizal juga meralat bahwa kantor Partai Demokrat bukan di jalan Terusan Lembang, Menteng. Itu adalah kediaman sang ketua umumn Moeldoko. Kantor Demokrat adalah di Rawamangun, Jakarta Timur.  "Sekali lagi saya ralat ya, kantor DPP Demokrat di Jalan Pemuda Nomor 712," pungkasnya.  Seperti diketahui, terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Kubu yang kontra terhadap AHY menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil KLB tersebut memilih Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2025.  Sementara AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres tersebut kala itu menetapkan AHY secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025.

Bermarkas di Rawamangun, Demokrat Kubu Moeldoko Siap Jemput Kemenangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Darmizal-Demokrat-fajar.jpg" alt="Darmizal" width="100%">
<figcaption>Darmizal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Darmizal menangis saat menyampaikan alasan digelarnya KLB di Deli Serdang pada Jumat (5/3). Isak tangis itu keluar karena adanya sejumlah peraturan organisasi (PO) yang menguntungkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.  Salah satunya soal dugaan yang setiap bulannya, pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) wajib menyetorkan uang kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang dikomandoi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  "Saya sangat menyesal pernah menjadi aktor tim buru sergap untuk mendatangi ketua-ketua DPD, mengumpulkan ketua-ketua DPC agar mereka berbulat tekad membangun ikata agar pak SBY yang dipilih pada kongres 2015 di Surabaya," kata Darmizal di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (9/3).  "Hari ini saya kepada seluruh DPC seluruh DPD Partai Demokrat minta maaf, saya menyesal, saya enggak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini. Sungguh saya enggak tahu akan ada PO yang memberatkan kalian menyetor setiap bulan. Malu saya, saya malu," sambungnya.  Darmizal mengungkapkan, secara moral hal itu tidak diindahkan. Karena dinilai memberatkan pengurus Partai Demokrat pada tingkat DPC hingga DPD.  "Secara moral tidak baik, secara etika politik tidak baik. Mestinya seorang pemimpin itu harus mendukung agar mendekati rakyat atau konstituen," ujar Darmizal.  Darmizal tak memungkiri, hal ini yang membuat banyak kader Partai Demokrat resah. Tetapi tidak bisa melaporkan itu, karena Ketua Umum, Ketua Fraksi DPR RI hingga Ketua Majelis Tinggi merupakan kolega Yudhoyono.  "Ketum dan ,Waketum serta Ketua Fraksi adalah anak dari Ketua Majelis Tinggi (Susilo Bambang Yudhoyono). Keluhan ini berdatangan secara bergelombang," pungkas Darmizal.  Munculnya dualisme kepemimpinan ini, Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membawa bukti legalitas kepengurusan yang dipimpinnya pada Senin (8/3) kemarin. Menurut AHY, KLB yang mengukuhkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko adalah ilegal. Karena penyelenggaran tersebut mengabaikan AD/ART Partai Demokrat.  "KLB itu sama sekali tidak memenuhi AD/ART konstitusi Demokrat. Mereka yang datang bukanlah pemegang hak suara yang sah. mereka hanya diberikan jaket dan jas Demokrat seolah-olah mewakili suara sah," tegas AHY. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/03/2021/hotma-sitompul-terima-uang-rp-3-miliar-dari-hasil-fee-pengadaan-bansos/">Baca Juga: Hotma Sitompul Terima Uang Rp 3 Miliar dari Hasil Fee Pengadaan Bansos</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/03/2021/anak-muda-demokrat-sebut-jhoni-tinggal-di-planet-mars/">Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars</a> AHY menjelaskan, KLB bisa dilaksanakan sekurang-kurangnya 2/3 DPD Partai Demokrat. Namun dalam penyelenggarakan KLB tersebut sama sekali tidak dihadiri oleh para 34 Ketua DPD.  Kemudian KLB juga bisa dilaksanakan sekurang-kurangnya 1/2 jumlah Ketua DPC seluruh Indonesia. Namun itu juga tidak terpenuhi. Adanya KLB tersebut juga harus mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Tapi KLB tersebut nyatanya tidak mendapatkan izin dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.  "Jadi semua itu menggugurkan hasil dan semua klaim, hasil dan produk yang mereka hasilkan pada saat KLB Deli Serdang tersebut," pungkasnya.

Darmizal: Saya Enggak Tahu Kalau akan Lahir Rezim Diktator ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/AHY-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan saat akan memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa," width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan saat akan memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pengurus dan kader-kader Partai Demokrat di Jawa Barat dan Banten mendesak Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk segera memecat Darmizal dan kader-kader yang berkhianat. Para kader di daerah itu, ingin isu pengambilalihan kepemimpinan ini segera diakhiri.  "Kader-kader yang berkhianat dengan berupaya melakukan Kongres Luar Biasa (KLB), harus segera dipecat," kata Ketua DPD Parati Demokrat, Jawa Barat, Irfan Suryanagara dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin (22/2).  Irfan yang membawahi 27 DPC Partai Demokrat itu juga menegaskan, kepemimpinan PD saat ini merupakan hasil Kongres V yang sah, yang disepakati seluruh pemilik suara, secara aklamasi. Karena itu, jangan coba-coba mengganggu kedaulatan dan kehormatan partai.  "Jangan sampai fokus kerja-kerja politik PD teralihkan oleh ulah petualang-petualang seperti Darmizal. Sebab, isu-isu seperti KLB hanyalah kedok untuk mengambil alih kepemimpinan dengan cara yang ilegal dan konstitusional. Kami, kader Demokrat Jawa Barat, siap mempertahankan kehormatan partai,” tegas Irfan.  Seruan senada juga diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Banten Iti Octavia Jayabaya, ia memperingatkan agar kader-kader pengkhianat tidak coba-coba mengatasnamakan DPD Banten.  “Jika tidak sanggup membesarkan partai, jangan merusak partai. Kesetiaan DPD Banten pada Ketum dan DPP tidak perlu diragukan lagi,” ujar Iti. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/02/2021/menag-beri-tanggapan-soal-pelaporan-terhadap-din-syamsuddin/">Baca Juga: Menag Beri Tanggapan Soal Pelaporan Terhadap Din Syamsuddin</a> Dengan gaya khasnya yang berapi-api, Iti juga menegaskan, tiap orang punya hak berpolitik, selama tidak dicabut oleh pengadilan. Tapi jangan membuat keruh. Kalau tidak sepakat dengan pilihan dan strategi politik Demokrat.  "Jika tak sesuai, silakan berpolitik di tempat lain. Buktikan kalau memang jago,” ujarnya.  Diketahui, pada 2018, Darmizal mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi Pengawas DPP Partai Demokrat dan kemudian bergabung dalam kelompok Relawan Jokowi (Rejo) dalam Pilpres 2019. Setelah itu kiprahnya di PD tak terdengar lagi.

Elite Demokrat Daerah Desak AHY Pecat Kader-Kader Pengkhianat

Darmizal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Darmizal

Berita Terkini

Kubu Moeldoko Anggap Aneh Somasi yang Dilayangkan AHY

Razman Arif Mengaku Tak Nyaman dengan Nazaruddin dan Darmizal

Bermarkas di Rawamangun, Demokrat Kubu Moeldoko Siap Jemput Kemenangan

Darmizal: Saya Enggak Tahu Kalau akan Lahir Rezim Diktator ini

Elite Demokrat Daerah Desak AHY Pecat Kader-Kader Pengkhianat

Download Aplikasi JawaPos.com