<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/asosiasi-fintech-siap-bekukan-anggotanya-yang-langgar-aturan_m_.jpg" alt="ilustrasi fintech" width="100%">
<figcaption>ilustrasi fintech</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perekonomian Indonesia tahun depan diprediksi bisa tumbuh dengan stabil. Daya tahan ekonomi yang ditopang konsumsi masyarakat serta efek kebijakan makro seperti penurunan suku bunga dan reformasi struktural diproyeksikan mampu menopang pertumbuhan ekonomi.  "Pertumbuhan Indonesia 2020 bisa mencapai 5,0–5,2 persen," jelas ekonom BCA David Sumual, Jumat (18/10).  Dia mengungkapkan, pada 2008, ekonomi tidak hanya melambat, tapi juga ada ancaman resesi. Meski begitu, ekonomi tetap bisa tumbuh 4,6 persen karena cukup kuatnya konsumsi masyarakat.  Berbeda dengan Singapura yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, ketergantungan Indonesia terhadap ekspor hanya 12 persen. "Jadi, kami tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi global. Ini modal, tinggal bagaimana bisa menarik sektor riil masuk ke sini," tuturnya.  Dia menyatakan, ada beberapa katalis yang bisa mendorong ekonomi tahun depan. Di antaranya, kelanjutan proyek infrastruktur dan rencana pemindahan ibu kota yang akan mendorong kinerja sektor konstruksi dan properti.  "Reformasi struktural juga penting untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi di tengah disrupsi," lanjutnya.  David menuturkan, penetrasi teknologi dan ponsel pintar telah memunculkan kekuatan baru ekonomi dalam negeri yang bertumpu pada digitalisasi. Riset yang dirilis Google, Temasek, dan Bain menyebutkan bahwa Indonesia berkontribusi USD 40 miliar atau Rp 567,49 triliun dari total nilai ekonomi digital di Asia Tenggara yang diproyeksikan menembus USD 100 miliar pada 2019.  Nilai ekonomi berasal dari lima sektor ekonomi berbasis internet. Yakni, e-commerce, media daring, ride-hailing, wisata atau travel, dan layanan finansial.  "Pada 2025, ekonomi digital Indonesia bakal bertumbuh menjadi USD 133 miliar," imbuhnya.  Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution berbagi kisah saat menjadi menteri pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK). Dia mengungkapkan, menjadi menteri ekonomi memang bukan pekerjaan yang mudah. Dinamika ekonomi global menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang terus terdampak sentimen eksternal.  "Harga komoditas turun cukup signifikan. Padahal, pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk membiayai pembangunan. Waktu itu, sampai 2010–2011, harga hasil sumber daya alam (SDA) menanjak. Namun, harga itu mulai turun pada 2012 sehingga pemerintah ini dimulai dari periode mengarah ke perlambatan," ujar Darmin, Jumat.  Kondisi perlambatan ekonomi juga terjadi menjelang pemerintahan Jokowi jilid II bersama Ma’ruf Amin. Ditambah, beberapa waktu belakangan, lembaga dunia beramai-ramai memprediksi terjadinya perlambatan ekonomi yang mengarah pada resesi.  Bedanya, lanjut Darmin, pemerintahan Jokowi jilid I dimulai dengan langkah radikal menaikkan harga BBM. "Penghematannya dipakai untuk membangun infrastruktur. Juga dipakai untuk pendidikan dan bantuan sosial. Itu alur besarnya," tuturnya.  PERTUMBUHAN EKONOMI 2014–2019  2014 5,01 persen  2015 4,88 persen  2016 5,03 persen  2017 5,07 persen  2018 5,17 persen  2019* 5,08 persen  2020* 5,0–5,2 persen  Keterangan: *Proyeksi

Didorong Ekonomi Digital, Yakin Pertumbuhan PDB 2020 Capai 5,2 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/darmin-nasution-dok-kemenko.jpg" alt="Darmin Nasution menjabat Plt Menko PMK, jabatan yang ditinggal Puan Maharani karena dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Darmin Nasution menjabat Plt Menko PMK, jabatan yang ditinggal Puan Maharani karena dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah tak ambil pusing melihat laporan terbaru Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi (PE) Indonesia tahun ini dari 5,1 persen menjadi 5 persen, dan tahun depan dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen. Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menganggap, penurunan proyeksi dari sebuah lembaga merupakan hal yang wajar.  "Dia (Bank Dunia) menurunkan (proyeksi pertumbuhan ekonomi) kemudian kenapa kita jadi pusing. Itungan biasa saja," katanya di Jakarta, Selasa (15/10).  Darmin menuturkan, strategi pemerintah dalam mengerek pertumbuhan ekonomi pada 2020 masih sesuai rencana semula (on the track). Tidak ada perubahan rencana atau strategi, apalagi hanya karena Bank Dunia menurunkan proyeksinya.  Strategi tersebut, kata Darmin, meliputi optimalisasi infrastruktur, pengembangan dan penguatan infrastruktur, insentif bagi investor dan penciptaan lapangan kerja.  "Jangan tanya kita mengubah strategi kalau IMF dan World Bank mengubah (proyeksi mereka) itu. Nanti pusing lagi kita (berubah-ubah)," tegas Darmin.  Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga tidak khawatir dengan pemangkasan proyeksi itu. Menurut Wakil Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, pemangkasan proyeksi tersebut tidak terlalu signifikan.  "Itu tidak terlalu dratis, (kisaran) lima persen masih sesuai dengan angka kita. Bandingkan ke pertumbuhan ekonomi dunia saat ini, rata-rata tiga persen kan," kata Shinta.

Bank Dunia Pangkas Proyeksi PE, Pemerintah Tak Mau Ikut-ikutan Galau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/BPDLH.jpg" alt="Peresmian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah), Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan), dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (kiri), di Jakarta, Rabu (9/10). (Zaki/Humas Kemenko Perekonomian)" width="100%">
<figcaption>Peresmian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah), Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan), dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (kiri), di Jakarta, Rabu (9/10). (Zaki/Humas Kemenko Perekonomian)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses penggabungan beberapa aturan ke dalam satu aturan atau omnibus law masuk tahap akhir. Omnibus law ini tinggal menunggu persetujuan dari DPR RI.  Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, secara substansi penyusunan omnibus law telah selesai. Masalah yang menghambat perizinan pada 72 peraturan sudah teridentifikasi.  "(Omnibus law) sudah praktis selesai, tinggal rapat satu, maksimal dua kali. Gongnya nanti sampai Presiden bilang 'go'. Secara subtansi sudah selesai," ungkap Darmin kepada wartawan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).  Darmin mengatakan, salah satu poin omnibus law adalah perizinan di bawah kewengan Presiden. Semula kewenangan perizinan tersebut ada di tingkat menteri.  Meski telah selesai, Darmin tidak bisa memastikan kapan omnibus law akan diserahkan kepada DPR. Dipastikan juga omnibus law ini berlanjut pada pemerintahan yang baru.  "Jangan lupa omnibus law itu undang-undang, harus maju ke DPR mengegolkan itu. Belum (bisa pekan ini)," tegas Darmin.  Sementara itu, pelaku usaha mengapresiasi upaya pemerintah menerbitkan omnibus law. Aturan ini akan melengkapi One Single Submission (OSS) yang dinilai belum berjalan secara maksimal.  "Pada implementaisnya OSS ini enggak bisa karena daerah belum bisa terintegrasi. Makanya omnibus law agar perizinan itu dijadikan satu. Baru bisa OSS-nya jalan," ungkap Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani.

Pengusaha Tak Sabar Menanti Omnibus Law, Darmin: Tinggal Maju ke DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/darmin-nasution-dok-kemenko.jpg" alt="Darmin Nasution menjabat Plt Menko PMK, jabatan yang ditinggal Puan Maharani karena dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Darmin Nasution menjabat Plt Menko PMK, jabatan yang ditinggal Puan Maharani karena dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan infrastruktur tetap akan dilakukan pemerintah dalam lima tahun ke depan. Namun pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ini, pemerintah akan lebih selektif mana infrastruktur yang akan dibangun.  Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam perhelatan Indonesia Trade and Investment Summit 2019 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (15/10).  "Pemerintah akan tetap membangun infrastruktur dengan beberapa catatan serta prioritas. Ke depan tidak terlalu fokus backbone infrastruktur," ungkap Darmin.  Infrastruktur prioritas yang akan dibangun lima tahun ke depan adalah infrastruktur penguhubung antarsentra ekonomi dan produksi. Kemudian, infrastruktur penghubung di kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri (KI), serta kawasan pariwisata nasional.  "Kami sedang siapkan itu, sudah ada di Jawa Timur. Beberapa kawasan sudah kami identifikasi. Maksimum tujuh daerah seperti ini menjadi modal bagi daerah lain di Indonesia," kata Darmin.  Terkait progres Proyek Startegis Nasional (PSN) bidang infrastruktur, sebanyak 103 proyek ditargetkan selesai pada akhir 2019 ini. PSN ini ditetapkan dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018 atau Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.  "Dari 226 proyek sudah selesai adalah 83 proyek sampai akhir bulan September. Pada akhir tahun ini, akan selesai jadi 103 dalam lima tahun," pungkas Darmin.

Infrastruktur Penghubung jadi Prioritas Lima Tahun ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pertumbuhan-ekonomi-gagal-capai-target-tapi-tertinggi-sejak-2014_c_281842.jpg" alt="Ilustrasi pertumbuhan ekonomi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pertumbuhan ekonomi tahun ini diyakini masih berada di atas 5 persen. Meski berbagai tantangan dari sentimen eksternal harus terus membayangi ekonomi dalam negeri.  "Perkiraan kami 5,08 persen. Ya sama dengan pertimbangan kami yang lalu, melihat kondisi ekonomi dunia yang sedang turun," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara akhir pekan lalu.  Proyeksi itu juga tak jauh dari level yang dipatok Bank Dunia. Menurut laporan East Asia and Pacific Economic Update October 2019: Weathering Growing Risk, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 tetap berada di angka 5 persen.  Level tersebut turun dari proyeksi sebelumnya 5,1 persen. Suahasil melanjutkan, proyeksi itu sejalan dengan aktivitas perdagangan yang mengalami kontraksi. Nilai ekspor disebutnya masih menurun.  "Penurunan ekspor akan memengaruhi sektor-sektor lain seperti manufaktur. Perkiraan yang dikeluarkan Bank Dunia tidak berbeda jauh dengan angka kami," tambahnya.  Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor Indonesia sepanjang periode Januari–Agustus 2019 hanya USD 110,07 miliar atau merosot 8,28 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Padahal, ekspor merupakan salah satu komponen penyokong pertumbuhan ekonomi selain konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, impor, dan penanaman modal tetap bruto (PMTB).  Perang dagang AS-Tiongkok memang berdampak pada permintaan dan penawaran di pasar global. Dampaknya, hal itu ikut memukul kinerja ekspor dan impor Indonesia karena Tiongkok merupakan pasar ekspor utama Indonesia.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pihaknya terus mencermati kinerja ekspor. Terutama dampak kinerja ekspor pada pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun ini.  "Kami menganggap ada beberapa faktor yang masih jadi perhatian, terutama dari sisi ekspor. Kami akan lihat apakah investasi juga bisa distimulasi dari berbagai kebijakan maupun dunia usaha," jelasnya.  Menko Perekonomian Darmin Nasution juga optimistis kondisi ekonomi di Indonesia masih bisa tumbuh. Darmin mengakui, ketidakpastian global berupa perang dagang memang akan menekan ekspor.  Namun, kondisi tersebut disebutnya tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. "Karena memang kita bergantung pada demand dalam negeri daripada ekspor".

Pertumbuhan Ekonomi RI Diprediksi di Atas 5 Persen Tipis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/BPDLH.jpg" alt="Peresmian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah), Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan), dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (kiri), di Jakarta, Rabu (9/10). (Zaki/Humas Kemenko Perekonomian)" width="100%">
<figcaption>Peresmian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah), Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan), dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (kiri), di Jakarta, Rabu (9/10). (Zaki/Humas Kemenko Perekonomian)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah meresmikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Badan Layanan Umum (BLU) ini memiliki tugas dan fungsi menampung, mengelola, dan menyalurkan dana lingkungan hidup yang berasal dari APBN dan non-APBN.  Peresmian BPDLH dilakukan di halaman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (8/10) pagi. Acara dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.  "LH Fund (BPDLH) ini menjadi wahana penting untuk konsolidasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Sekaligus sebagai langkah konkret Indonesia dalam Paris Agreement untuk perubahan iklim," kata Siti Nurbaya.  Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dan 41 persen apabila mendapat dukungan dan kerja sama dari komunitas internasional. Selain itu, dana ini akan diperuntukkan bagi perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.  Siti Nurbaya menyebut dana yang dibutuhkan untuk adaptasi target tersebut mencapai Rp 840 triliun selama 2016-2020. Sementara untuk mitigasi sebesar Rp 270 triliun atau USD 17 miliar.  "Oleh karenanya dibutuhkan berbagai inovasi pendanaan di tengah anggaran yang terbatas. Salah satunya membentuk BPDLH atau LH Fund," kata dia.  BPDLH berada di bawah Kementerian Keuangan. Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati menegaskan BPDLH ini bukan bertugas untuk mengambilalih tugas dan wewenang KLHK dalam pelestarian dan pengendalian lingkungan.  Sri Mulyani menambahkan masalah lingkungan hidup sudah menjadi prioritas di dalam penganggaran. Anggaran untuk program yang berkolerasi ke lingkungan hidup sebesar Rp 104,7 triliun di 2018 yang tersebar di kementerian dan lembaga.  "LH Fund ini untuk pengelolaan dana lingkungan hidup agar lebih optimal. Baik itu dana dari APBN dan non-APN dalam dan luar negeri," ujar Sri Mulyani.

Konsolidasikan Dana Lingkungan Hidup, Pemerintah Resmikan LH Fund

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/darmin-nasution-dok-kemenko.jpg" alt="Darmin Nasution menjabat Plt Menko PMK, jabatan yang ditinggal Puan Maharani karena dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Darmin Nasution menjabat Plt Menko PMK, jabatan yang ditinggal Puan Maharani karena dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dilantiknya Puan Maharani dan Yasonna Laoly sebagai anggota DPR mengharuskan mereka meninggalkan kursi menteri lebih cepat. Untuk menghindari kekosongan kepemimpinan di kementerian yang mereka pimpin itu, presiden menunjuk pelaksana tugas (Plt).  Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati menyatakan, untuk posisi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Menko PMK) yang sebelumnya dijabat Puan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Perekonomian sebagai Plt. ”Pak Darmin Nasution,” ujarnya kemarin (1/10).  Sementara untuk posisi menteri hukum dan HAM (Menkum ham) yang ditinggalkan Yasonna, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.  ”Saya ditunjuk sebagai pelaksana tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai menteri hukum dan hak asasi manusia sampai berakhirnya masa jabatan kabinet,” ujar Tjahjo.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT2-Komisi-II-Mendagri-eca5-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mendagri Tjahjo Kumolo kini merangkap jabatan sebagai Plt Menkumham. Jabatan itu ditinggal Yasonna H Laoly karena dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024. (Hendra Eka/Jawa Pos)  Penunjukan mantan Sekjen PDIP tersebut dilakukan melalui Keppres Nomor 99/P/2019 tertanggal 30 September 2019.  Masa jabatan Kabinet Kerja periode pertama berakhir pada 26 Oktober mendatang. Selama lima tahun, hanya separo dari 34 menteri Jokowi yang jabatannya bertahan dari awal hingga hari ini. Selain Tjahjo, ada Menlu Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Kemudian Menhan Ryamizard Ryacudu, Menkominfo Rudiantara, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Menkes Nila F. Moeloek, Menteri PPPA Yohana Yembise, Menristekdikti M. Nasir, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.  Ada pula Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Menkop UMKM AAGN Puspayoga, Mentan Amran Sulaiman, dan Menaker Hanif Dhakiri dari tim ekonomi. Puan dan Yasonna juga menjabat sejak awal pemerintahan Jokowi hingga akhirnya mereka mundur karena menjadi anggota DPR periode 2019–2024.

Tjahjo Gantikan Yasonna, Darmin Isi Jabatan Puan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/darmin-nasution-dok-kemenko.jpg" alt="Darmin Nasution menjabat Plt Menko PMK, jabatan yang ditinggal Puan Maharani karena dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Darmin Nasution menjabat Plt Menko PMK, jabatan yang ditinggal Puan Maharani karena dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah tengah gencar menyedernahakan perizinan untuk mempermudah invetasi masuk. Salah satunya melalui perampingan berbagai undang-undang menjadi satu regulasi baru, atau disebut dengan konsep omnibus law.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah tengah merampingkan 72 undang-undang. Perampingan ini ditargetkan selesai dalam sebulan.  "Kenapa perlu omnibus law? Karena hampir semua UU kita yang menyangkut sektor itu mengatur perizinan. Sehingga enggak bisa kita ubah (satu-satu). Kalau enggak kita buat omnibus law," kata Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/9).  Itulah kenapa, Darmin menyatakan bahwa pemerintah akan mengebut pembahasan regulasi itu bersama Kementerian atau Lembaga (K/L) selama waktu satu bulan. Rencananya, regulasi tersebut membahas khusus mengenai perizinan investasi.  "Semua 72 UU yang menyangkut perizinan. Kalau hanya satu dan dua pasal, kami amandemen di omnibus law. Tapi kalau dia membuat lagi pasal yang terkait dengan perizinannya maka kita terpaksa mengamandemennya lebih dari dua pasal," tuturnya.  Namun demikian, Darmin enggan merinci lebih lanjut UU mana yang akan direduksi oleh pemerintah. Ia hanya bilang, regulasi tersebut nantinya akan mengubah sejumlah aturan mengenai perizinan.  "Pokoknya yang manapun, omnibus law akan mengubah pasal-pasal mengenai perizinan. Kemudian UU Otonomi Daerah akan didudukan hierarki kewenangannya dengan kewenangan Presiden," pungkasnya.

Pemerintah Targetkan 'Omnibus Law' 72 UU Selesai dalam Sebulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/darmin-nasution-dok-kemenko.jpg" alt="Darmin Nasution menjabat Plt Menko PMK, jabatan yang ditinggal Puan Maharani karena dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Darmin Nasution menjabat Plt Menko PMK, jabatan yang ditinggal Puan Maharani karena dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepanjang Januari-Agustus 2019, pemerintah sudah menyelesaikan 19 proyek dengan investasi mencapai Rp 87,7 triliun. Proyek-proyek tersebut terdiri dari tiga bandara, lima jalan, empat kawasan, dua smelter, tiga bendungan, dan dua teknologi.  Ke-19 proyek ini merupakan bagian dari 223 proyek plus tiga program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Dengan tambahan 19 proyek tersebut, maka sejak 2016 hingga Agustus 2019 sudah ada 81 PSN yang rampung dengan total investasi mencapai Rp 390 triliun.  "Hari ini kita akan membahas mengenai kemajuan PSN dan langkah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) ke depan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat memulai Rapat Koordinasi KPPIP, Senin (9/9).  Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo melaporkan, status kemajuan 223 Proyek plus 3 Program PSN sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 hingga Agustus 2019. Sebanyak 51 proyek sudah selesai dengan investasi mencapai Rp 295 triliun.  Kemudian sebanyak 27 proyek, satu program ketenagalistrikan, dan satu program pemerataan ekonomi dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi dengan nilai investasi hingga Rp 1.348 triliun. Wahyu juga melaporkan, 23 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi pada 2019 dengan nilai investasi Rp 154 triliun.  Sementara itu, 78 proyek senilai Rp 1.351 triliun dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019, dan lima proyek senilai Rp 413 triliun dalam tahap transaksi. "39 proyek dan satu program industri pesawat dalam tahap penyiapan dengan nilai investasi senilai Rp 621 triliun," katanya.  Terkait program ketenagalistrikan 35.000 Megawatt (MW), dari Desember 2016 hingga Juli 2019 baru 3.768 MW yang sudah beroperasi. Nilai investasinya mencapai Rp 101,7 triliun.  Sebanyak 21.992,1 MW dalam tahap konstruksi, 7.515,1 MW sudah selesai Power Purchase Agreement (PPA) namun belum financial close, 1.453 MW dalam tahap pengadaan, dan 734 MW dalam tahap perencanaan.

Pemerintah Rampungkan 81 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp 390 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/ekonomi-digital-ali.jpg" alt="EKONOMI DIGITAL: Dari kiri, Sekretaris Umum Kafegama Friderica Widyasari Dewi, Ketua AFPI Adrian Gunadi, Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, dan Perry Warjiyo dalam pembukaan IFF 2019 kemarin (4/9). (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>EKONOMI DIGITAL: Dari kiri, Sekretaris Umum Kafegama Friderica Widyasari Dewi, Ketua AFPI Adrian Gunadi, Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, dan Perry Warjiyo dalam pembukaan IFF 2019 kemarin (4/9). (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkembangan ekonomi digital membawa banyak dampak positif. Financial technology (fintech), metode pembiayaan digital, juga ikut menumbuhkan perekonomian dalam negeri. Salah satunya lewat penciptaan lapangan kerja baru.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, kontribusi sektor ekonomi digital terhadap perekonomian global mencapai 22 persen sampai 2016. Di Asia Tenggara, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB terus menunjukkan tren positif. Tahun lalu kontribusinya berkisar 2,8 persen. Pada 2025, angkanya diproyeksikan mencapai 8 persen.  "Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan meningkat pesat pada 2025. Nilai pasarnya akan mencapai USD 100 miliar (sekitar Rp 1.425 triliun)," ujarnya saat membuka Indonesia Fintech Forum (IFF) 2019 di Jakarta, Rabu (4/9).  Perkembangan ekonomi digital, menurut Darmin, sangat pesat. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna smartphone dan pengakses internet bertambah. Pada 2018, ada 133 persen pengguna smartphone dari total populasi. Jumlah pengakses internet berkisar 56 persen dari populasi.  Fakta itu menjadi katalis bertumbuhnya produk dan layanan fintech. Bahkan, fintech lebih ampuh mendorong inklusi keuangan ketimbang perbankan.  Namun, tantangan fintech juga besar. Salah satunya adalah fenomena winner takes all seperti dalam dunia e-commerce. Selain itu, ada ancaman penyalahgunaan data nasabah fintech dan risiko pencucian uang.  "Diperlukan ekosistem yang baik antara lembaga keuangan dan regulator," kata Darmin.  Regulator harus memahami lanskap, ekosistem, dan dinamika industri fintech sebelum mengeluarkan kebijakan dan peraturan. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus Ketua Umum Kafegama Perry Warjiyo menyatakan bahwa fintech mengubah cara masyarakat mengakses layanan dalam jaringan (daring).  "Kalau dulu makan harus ke restoran, sekarang tinggal klik di HP. Yang perlu duit investasi dulu harus ke investor, sekarang tinggal klik. Yang dulu mau selesaikan pembayaran harus ke bank, sekarang tinggal klik. Bahkan, yang mau pijat tinggal klik di HP," terang Perry.  Menurut dia, berbagai kemudahan itu hanyalah permulaan. Dia optimistis fintech bakal mendatangkan lebih banyak lagi kemudahan.  Perry menargetkan, inklusi keuangan pada 2019 mencapai 60 persen. Penopang kenaikan inklusi keuangan tahun ini adalah program bantuan sosial (bansos) yang disiapkan untuk 10 juta keluarga penerima.

Fintech Lebih Ampuh Dorong Inklusi Keuangan Ketimbang Perbankan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#darmin nasution

Berita Terkini