<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/spklu2-3693800734.jpg" alt="PT PLN tambah 1.000 unit SPKLU di jalur mudik Trans Jawa-Sumatra. (Humas PLN UID Jatim)" width="100%">
<figcaption>PT PLN tambah 1.000 unit SPKLU di jalur mudik Trans Jawa-Sumatra. (Humas PLN UID Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selama periode siaga Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H, PT PLN (Persero) mencatatkan peningkatan jumlah transaksi pengisian daya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebesar 4,9 kali lipat dan konsumsi listrik (kWh) di SPKLU sebesar 5,8 kali lipat dibandingkan tahun 2024. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memerinci, transaksi pengisian daya di SPKLU selama masa siaga Idul Fitri 2025 sampai dengan 8 April 2025 sebanyak 80.970 transaksi. Jumlah itu meningkat 4,9 kali lipat dari 16.513 transaksi pada Idul Fitri 2024. Sedangkan konsumsi listrik di SPKLU tercatat sebesar 1.950 Megawatt Hour (MWh) pada Idul Fitri tahun 2025, meningkat 5,8 kali lipat dari konsumsi 334 MWh pada Idul Fitri tahun 2024. Darmawan menyebut, PLN terus melakukan langkah strategis dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Penyediaan SPKLU menjadi salah satu fokus utama yang diperhatikan PLN dalam perayaan Idul Fitri tahun ini. Terlebih, animo penggunaan kendaraan listrik yang semakin meningkat. "Minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik semakin meningkat. PLN menjawab kebutuhan itu dengan menyediakan fasilitas SPKLU di setiap titik strategis dan seluruh rest area tol di jalur mudik. Kita ingin masyarakat merasakan pengalaman mudik yang aman dan nyaman menggunakan kendaraan listrik," kata Darmawan di Jakarta, Kamis (10/4). Dalam mengakomodasi minat masyarakat terhadap kendaraan listrik yang semakin tinggi, PLN bersama para mitra telah menyediakan 3.558 unit SPKLU yang tersebar di 2.412 titik strategis di seluruh Tanah Air. Khusus pada jalur mudik dengan okupansi tinggi seperti Trans Sumatra&ndash;Jawa, PLN menghadirkan 1.000 unit SPKLU di 615 lokasi, jumlah ini meningkat signifikan hingga 7,5 kali lipat dibandingkan periode Idul Fitri tahun sebelumnya. Rata-rata jarak antar SPKLU di jalur tersebut pun dipadatkan menjadi sekitar 22 kilometer. Sehingga memberikan kenyamanan lebih bagi para pengguna kendaraan listrik. "PLN akan terus mengakselerasi pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di tanah air, sejalan dengan target Pemerintah untuk mendukung transisi dari energi fosil khususnya di sektor transportasi," imbuh Darmawan. Selain ketersediaan SPKLU, para pengguna kendaraan listrik juga dimanjakan oleh fitur Trip Planner pada aplikasi PLN Mobile yang akan membantu pengguna kendaraan listrik saat mudik. Dengan fitur ini, pengguna mobil listrik dapat mengetahui lokasi dan status ketersediaan SPKLU secara langsung. Asti, seorang pemudik asal Tangerang yang mudik ke Semarang menggunakan mobil listrik, mengaku sangat terbantu dengan adanya fitur Trip Planner. Kini, ia merasa lebih tenang dan percaya diri dalam perjalanan. "Fitur Trip Planner sangat membantu saya. Saat berangkat ke Semarang, saya bisa merencanakan titik-titik pengisian daya dengan mudah, dan saat arus balik ke Tangerang, saya merasa jauh lebih tenang karena sudah tahu di mana saja harus berhenti. Terima kasih PLN atas inovasi dan pelayanannya," ujar Asti.

PLN mencatat kenaikan transaksi SPKLU dan konsumsi listrik selama arus mudik Idul Fitri 2025. Tembus 80.970 transaksi.

PLN Catatkan Kenaikan Transaksi SPKLU Hampir 5 Kali Lipat selama Arus Mudik, Tembus 80.970 Transaksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Darmawan-Prasojo-1-Saifan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran belum mereda. Imbasnya harga minyak dunia melonjak. Minyak dunia merupakan faktor penting terkait penentuan tarif listrik. Pertanyaannya, apakah PT PLN (Persero) selaku pemasok listrik di Indonesia akan menaikkan tarif?  Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat memutuskan apakah akan menaikkan tarif listrik atau tidak. Sebab, tanggung jawab itu berada dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).  "Itu dari Kementerian ESDM yang akan memutuskan, dari PLN sendiri itu kan pelaksana ya, bukan yang memutuskan," sebut Darmawan di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (17/1).  Seperti diketahui, harga minyak mentah jenis Brent sempat menyentuh angka lebih dari USD 70 per barel pada Selasa (7/1) lalu akibat konflik AS-Iran. Padahal, sebelum konflik pecah, harganya berkisaran diharga USD 60 per barel. Kenaikan itu merupakan yang tertinggi jika dibandingkan pada September 2019.  Iran diketahui tercatat sebagai negara keempat pemilik cadangan minyak terbesar dunia setelah Venezuela, Arab Saudi, dan Kanada. Bahkan, Iran diperkirakan memiliki cadangan minyak hingga 155,6 miliar barel.

Penjelasan PLN Terkait Pengaruh Konflik AS-Iran Terhadap Tarif Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Darmawan-Prasojo-1-Saifan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) mengungkapkan bahwa pada saat banjir pihaknya menjaga keamanan dengan mematikan beberapa gardu distribusi. Saat ini, beberapa gardu tersebut telah aktif dan tersisa 26 yang masih belum dapat beroperasi.  "Jadi saat banjir itu ada 6.327 gardu distribusi yang terdampak. Alhamdulillah sekarang 99,58 persen sudah hidup, yang tertinggal hanya 26 gardu," kata Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (17/1).  Pada musibah banjir di Jabodetabek yang mulai dari 1 hingga 3 Januari tersebut, dia menyebutkan bahwa hal itu adalah pengalaman yang mengerikan. Pasalnya, banyak gardu yang dinonaktifkan agar kejadian tersengat arus listrik tidak terjadi.  "Jadi ini horor story juga, kami dapat laporan awal-awalnya 2.000 gardu distribusi (dimatikan), 3.000, 4.000, 5.000 masih belum (berhenti) juga (banjir), terus pokoknya begitu daerah itu kena banjir matikan dulu gardu distribusi," tuturnya.  Darmawan pun meminta agar masyarakat memahami kondisi itu. "Mohon pengertiannya, bahwa ada tegangan 500 kilovolt (KV) itu ekstratinggi. Nah, gardu induk itu yang 500-150 KV itu gardu induk. Tapi yang turun ke 220 volt itu gardu distribusi. Itu banyak sekali. Itu (gardu distribusi) yang kita matikan yang disambung ke rumah-rumah," terang Darmawan.  Adanya korban jiwa akibat tersengat aliran arus listrik, pihaknya turut berduka cita atas insiden itu. Darmawan meyakinkan, ke depannya PLN akan terus meningkatkan performanya untuk kepentingan masyarakat.  "Saat banjir kami bergerak cepat tangani itu. Kami cek gardu distribusi kami, instalasi kami, tapi kami sedih tetap ada korban jiwa karena tersengat listrik. Mungkin responsnya masih kurang cepat, kami sangat berduka dengan adanya itu (korban jiwa)," pungkas Darmawan.

Saat Banjir Banyak Gardu PLN yang Dimatikan, Wadirut: Pengalaman Horor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Darmawan-Prasojo-Saifan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) menyebutkan bahwa saat ini pasokan listrik sudah mulai terdistribusi secara baik. Termasuk di wilayah yang sebelumnya masih defisit listrik, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB).  Defisit tersebut pun berdampak pada perekonomian daerah yang menjadi sulit berkembang. Padahal beberapa wilayah yang defisit itu memiliki potensi pariwisata yang baik.  "5 tahun lalu, kalau dilihat pasokan listrik kita masih defisit, kalau dilihat yang surplus itu cuma di Jawa dan Bali, daerah yang lain banyak defisit," terang Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (17/1).  Salah satu kawasan yang mulai membaik pasokan listriknya adalah Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Pasalnya, daerah tersebut juga akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan rencananya akan menggelar event MotoGP.  "Itu daerah-daerah yang tadinya masih terkunci, yang tadinya investasi sulit, membangun objek pariwisata sulit, bisa ada investasi baru, ada titik-titik ekonomi baru," sebutnya.  Menurutnya, pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dengan yang dimiliki Malaysia berbeda. Sebab, lokasi sirkuit yang dibangun di Mandalika berada di lokasi wisata yang mampu menarik para wisatawan.  "Ini beda dengan (sirkuit) Sepang, itu di tengah kebun sawit. Waktu MotoGP ramai, setelah itu sepi. Pada saat ada event lagi, mereka membersihkan sampai 200 ekor ular karena di tengah kebun sawit. Tapi di Mandalika ini adalah tempat yang bagus, MotoGP hanya menjadi event, tapi setelah itu akan ada pariwisata yang luar biasa bermanfaat bagi ekonomi kerakyatan di sekitar sana," tambah Darmawan.  Saat ini, PLN juga sedang menambah kapasitas listrik yang berada di kawasan Lombok. Dari yang awalnya 290 MegaWatt (MW) menjadi 350 MW.  "Saat ini daya mampu pasokan di sana 290 MW. Untuk MotoGP ini perlu adanya suatu keandalan sistem yang luar biasa, untuk itu kita saat ini tengah menambahkan kapasitas pembangkit sekitar 60 MW yang akan commisioning (pengujian) dalam beberapa bulan ke depan. Mandalika ini kebutuhannya 5 MW tapi kita siapkan trafo (transformator) 30 MW," tutup Darmawan.

Pasokan Listrik Membaik, Wadirut PLN: Titik Ekonomi Baru Muncul