<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/Waka-BGN-Nanik-1-2160146156.jpg" alt="Waka BGN Nanik S Deyang memberikan waktu tiga bulan kepada pemilik dan mitra pengelola untuk melaksanakan relokasi dapur SPPG yang di bawah bekas rumah walet. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Waka BGN Nanik S Deyang memberikan waktu tiga bulan kepada pemilik dan mitra pengelola untuk melaksanakan relokasi dapur SPPG yang di bawah bekas rumah walet. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banyudono, Kabupaten Ponorogo, wajib direlokasi karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN memberikan waktu tiga bulan kepada pemilik dan mitra pengelola untuk melaksanakan relokasi dapur SPPG tersebut ke lokasi yang memenuhi standar teknis dan sanitasi. &ldquo;Relokasi ini harus dilakukan. Lokasi dapur saat ini tidak sesuai juknis dan berpotensi menimbulkan risiko sanitasi,&rdquo; ujar Nanik saat melakukan inspeksi lapangan. Relokasi dinilai menjadi keharusan karena dapur MBG saat ini berada di lantai bawah bangunan bekas rumah burung walet, serta berdekatan langsung dengan rumah burung walet yang masih aktif. &ldquo;Meski bagian atas bangunan sudah ditutup, di sisi kanan dan kiri dapur masih terdapat rumah burung walet aktif. Ini tetap menimbulkan potensi risiko sanitasi,&rdquo; tegas Nanik yang juga menjabat Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, kondisi tersebut secara prinsip tidak memenuhi standar teknis penyelenggaraan dapur MBG yang menuntut lingkungan bersih, aman, dan higienis. Selain persoalan lokasi, Nanik juga menemukan kesalahan mendasar pada desain dapur. Tata letak dapur tidak mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis Pembangunan SPPG yang telah ditetapkan BGN. &ldquo;Bagaimana mungkin toilet berada di dalam area dapur, bahkan tepat di depan pintu masuk,&rdquo; ujarnya. Masalah lain yang ditemukan adalah alur bahan pangan, alur makanan jadi, dan alur ompreng kotor yang bercampur. Kondisi ini terjadi karena dapur hanya memiliki dua pintu, dan salah satunya tidak berfungsi. Akibatnya, proses keluar-masuk bahan pangan, makanan siap saji, serta ompreng kotor tidak terpisah, sehingga berisiko tinggi terhadap kontaminasi bakteri dan mikroba. Dapur tersebut juga diketahui tidak memiliki water heater untuk proses pencucian ompreng. Dalam inspeksi tersebut, Nanik juga menyoroti penggunaan peralatan dapur bekas, termasuk chiller dan lemari pendingin yang tidak baru. Ia menyayangkan langkah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo yang telah meloloskan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), meskipun kondisi dapur secara faktual tidak memenuhi ketentuan teknis. &ldquo;Ini menjadi catatan serius kami,&rdquo; ujarnya. Nanik menegaskan, selama proses relokasi berlangsung, pengelola dan mitra bertanggung jawab penuh untuk memastikan tidak terjadi risiko apa pun yang dapat membahayakan keamanan dan higienitas pelaksanaan Program MBG. Seluruh temuan tersebut, kata dia, akan menjadi dasar pengawasan dan evaluasi lanjutan, agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan aman, higienis, dan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Kondisi tersebut secara prinsip tidak memenuhi standar teknis penyelenggaraan dapur MBG yang menuntut lingkungan bersih, aman, dan higienis.

Waka BGN Nanik S Deyang Tegaskan Dapur SPPG di Bawah Bekas Rumah Walet Harus Direlokasi, Diberi Waktu 3 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/SPPG-20-A-2568443244.jpg" alt="Kepala SPPG Kota Bekasi, Kecamatan Mustika Jaya, Ageng Wicaksono, menyampaikan klarifikasi terkait polemik video menu kering Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral di media sosial/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kepala SPPG Kota Bekasi, Kecamatan Mustika Jaya, Ageng Wicaksono, menyampaikan klarifikasi terkait polemik video menu kering Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral di media sosial/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Bekasi, Kecamatan Mustika Jaya, Mustikasari 4, Ageng Wicaksono, menyampaikan klarifikasi terkait polemik video menu kering Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat viral di media sosial lantaran menu yang ditampilkan dinilai jauh dari ekspektasi gizi seimbang dan dinarasikan sebagai jatah untuk dua hari. Ageng menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Menurutnya, kesalahpahaman muncul pada Kamis (15/1), ketika terdapat dua jenis menu yang dikirimkan secara bersamaan ke MI Nurul Anwar, yakni menu basah dan menu kering. Namun, menu kering yang seharusnya diperuntukkan untuk satu hari konsumsi justru diviralkan oleh wali murid. "Ada kesalahpahaman terkait menu saat itu, karena memang saat itu hari Jumat tidak ada distribusi, jadi paket hari Sabtu maju menjadi Kamis. Sedangkan di hari Kamis masih memberikan menu basah terdiri dari spageti saus daging bolognese, tahu crispy, sawi hijau, wortel, jeruk," ujarnya, Senin (19/1). Atas kejadian tersebut, pihak SPPG telah melakukan diskusi dan mediasi dengan Person in Charge (PIC) sebagai penanggung jawab di lapangan. Hasilnya, situasi kini telah kondusif dan aman. "Saat ini kondisi sudah kondusif dan aman. Semua pihak sudah menyepakati untuk berdamai agar masalah ini tidak menjadi berlarut-larut," kata Ageng. Selanjutnya, kata Ageng, evaluasi ke depan akan difokuskan pada penguatan sosialisasi kepada orang tua murid agar tidak terjadi kesalahpahaman serupa. Sejumlah poin terkait keberlanjutan Program MBG juga telah dicantumkan sebagai bahan perbaikan. Sementara itu, PIC MI Nurul Anwar, Azizah dalam mediasi tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada SPPG atas kejadian tersebut. Ia menambahkan bahwa unggahan video oleh wali murid memicu kesalahpahaman karena menyebut menu kering diberikan untuk dua hari. "Sebelumnya kami memohon maaf kepada pihak SPPG Mustikasari bahwa tindakan dari kejadian ini dari wali murid kami yang mem-posting video bernarasi menu keringan itu dua hari, padahal kenyataannya itu (buat) satu hari. Itu pun saya sudah komunikasi dengan pihak-pihak tersebut," jelasnya. Para wali murid yang sempat mengunggah video tersebut juga telah melakukan klarifikasi ulang di media sosial. Selain itu, pihak SPPG telah memberikan tambahan menu pengganti dan melakukan pemesanan baru sebagai bentuk tanggung jawab. "Mereka juga sudah mengklarifikasi dan mem-posting kembali apa yang mereka dapatkan. Tadi juga hari ini sudah mendapatkan tambahan menu pengganti hari Sabtu dan sudah dibuat pesanan baru lagi," lanjut Azizah. Sebelumnya ramai di media sosial, video yang menjadi sorotan publik terkait menu yang diterima oleh penerima manfaat peserta didik di Bekasi, jauh dari standar kelayakan serta dijatah untuk konsumsi dua hari. Adapun menu tersebut berupa satu buah pisang, setengah potongan ubi ungu, dan kental manis dalam kemasan plastik.

Pihak SPPG telah memberikan tambahan menu pengganti dan melakukan pemesanan baru sebagai bentuk tanggung jawab.

Usai Video Viral Menu Ubi dan Pisang, SPPG Mustikasari Bekasi Klarifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/JIMMY-HANTU-897889649.jpg" alt="Jimmy Hantu, Ketua Yayasan Mutiara Keraton Solo sekaligus mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bogor Tamansari/(Dimas Choirul/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Jimmy Hantu, Ketua Yayasan Mutiara Keraton Solo sekaligus mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bogor Tamansari/(Dimas Choirul/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pengelolaan limbah menjadi perhatian utama dalam operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bogor Tamansari&mdash;Yayasan Mutiara Keraton Solo&mdash;Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketua Yayasan, Jimmy Hantu, menerapkan konsep zero waste dengan mengolah seluruh sisa produksi makanan (limbah) dari dua SPPG di bawah naungannya, agar kembali memberi nilai manfaat bagi ekosistem yang dibangunnya.&nbsp; &ldquo;Pada dasarnya limbah makanan kan organik. Sesuatu yang organik pasti jadi pupuk, kalau tidak jadi pupuk ya jadi pakan,&rdquo; ujarnya saat ditemui wartawan, Selasa (16/12). Ia menjelaskan, pengelolaan limbah dilakukan dengan pemilahan sejak awal. Daun-daunan diolah menjadi kompos dan pupuk, sementara limbah makanan dimanfaatkan sebagai pakan ternak. &ldquo;Ada limbah makanan yang tidak mengandung lemak, saya kasihkan ke ikan. Yang mengandung lemak atau minyak, saya kasihkan ke unggas seperti bebek, entok, dan kalkun,&rdquo; kata Jimmy. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016961948/kemenhut-musnahkan-988-hektare-sawit-ilegal-di-tn-berbak-sembilang">Kemenhut Musnahkan 98,8 Hektare Sawit Ilegal di TN Berbak Sembilang</a> Tak hanya itu, limbah kayu juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk pabrik tahu miliknya. Sementara ampas tahu kembali dimanfaatkan untuk pakan ternak. &ldquo;Entok kan butuh makan, kalau ada sisa sawi saya rajang-rajang, saya tambahkan ampas tahu. Kebetulan saya punya pabrik tahu,&rdquo; ujarnya. Konsep zero waste yang dilakukan oleh Jimmy ini telah berjalan lama, jauh sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada Januari 2025. Ia mengaku mulai membangun ekosistem pertanian dan peternakan terpadu sejak menetap di Bogor. &ldquo;Saya dari tahun 2006 masuk Bogor, 2008 sudah jalan,&rdquo; katanya. Dengan lahan yang ia miliki seluas lebih dari enam hektare tersebut, hasil pengolahan limbah juga menghasilkan nilai ekonomi. Saat ini, Jimmy memproduksi dan menjual hormon tanaman berbentuk pupuk cair. &ldquo;Clue-nya saya dari pabrik hormon tanaman, bentuknya pupuk cair. Itu penemuan saya sendiri,&rdquo; katanya. Meski memiliki skala besar, Jimmy menegaskan pengelolaan limbah dan produksi pupuk dilakukan secara mandiri. "Kolaborasi dengan pemerintah hanya minta izin edarnya saja,&rdquo; ujarnya. Ia berharap pendekatan pengelolaan limbah ini dapat menjadi contoh bahwa dapur SPPG tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga mampu membangun sistem berkelanjutan. &ldquo;Ini hanya menciptakan ekosistem saja. &lsquo;Sirkular Ekonomi&rsquo; itu cuma bahasa keren saja, intinya sirkular kehidupan,&rdquo; pungkas Jimmy. &nbsp;

Konsep zero waste yang dilakukan  Jimmy telah berjalan lama, jauh sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada Januari 2025.

Kelola Limbah Jadi Pupuk dan Pakan, Dapur SPPG di Kabupaten Bogor Terapkan Zero Waste

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/SPPG-Dery-Ridwansah-9JPG-4250520802.jpg" alt="Petugas mengecek sajian menu Makan Begizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (4/12/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPom.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas mengecek sajian menu Makan Begizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (4/12/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPom.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pulau Kelapa, Kabupaten Kepulauan Seribu masih diselimuti gelap ketika suara langkah kaki para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai terdengar di dapur, Kamis (4/12). Waktu baru menunjukkan pukul 03.00 WIB, namun bagi Febrianti, 25 tahun, inilah awal dari rutinitas yang telah dijalaninya selama hampir tiga bulan terakhir. &ldquo;Dari jam 3 subuh. Kalau packing kita datang dari jam 3, tapi kalau mulai packing kita dari jam setengah 5 biasa,&rdquo; ujarnya kepada Jawapos.com, Kamis (4/12). Febrianti, yang akrab disapa Anti oleh rekan-rekannya, bukan wajah baru di dunia dapur. Sebelum bergabung sebagai relawan pemenuhan gizi, ia bekerja di sebuah restoran di Jakarta. Keahliannya menata makanan kini membantu memastikan ribuan paket menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tersaji rapi untuk dikirim ke sekolah-sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di Pulau Kelapa Dua. Rumahnya berada di Pulau Kelapa Dua, cukup dekat namun tetap mengharuskan dirinya menyeberang laut. Karena tugas yang padat dari Senin hingga Jumat, ia memilih tinggal di dapur SPPG Pulau Kelapa selama hari kerja. &ldquo;Kerja di sini mumpung dekat dari rumah. Terus paling kan kalau kerja di sini kayak Senin sampai Jumat di sini, nginepnya di dapur. Kalau Sabtu-Minggu kita balik ke rumah,&rdquo; ujarnya. Meski usianya masih muda, Febrianti memikul tanggung jawab besar sebagai seorang single mother dari tiga anak berusia 7 hingga 3 tahun. &ldquo;Saya kan single mom,&rdquo; akunya. Ia sudah berpisah dari suami sejak tiga tahun lalu. Di dapur, Febrianti menjalankan peran ganda: tim packing sekaligus petugas distribusi. Setelah semua paket selesai disusun, ia langsung membawa distribusi ke Pulau Kelapa Dua. &ldquo;Kalau misalnya tim packing kita cepat, selesai jam 7, jam setengah 8 sudah jalan," jelasnya. Dalam kesehariannya, Febrianti mengaku belum pernah menemui kendala berarti. Bagi seorang ibu tunggal dengan tiga anak, tekanan hidup tentu tak ringan, namun ia tetap memilih menjalani semuanya dengan tenang. Saat ditanya apa harapannya terhadap program MBG yang kini menjadi bagian besar dari hidupnya, Ia berharap program ini terus berlanjut. &ldquo;Semoga makin maju, terus enggak ada komplain-komplainan di luar, terus ya makin berkembang lah," pungkasnya.

Rumahnya berada di Pulau Kelapa Dua, cukup dekat namun tetap mengharuskan Febrianti menyeberang laut untuk sampai ke dapur SPPG.

Deru Ombak, dan Perjuangan Febrianti Mendistribusikan MBG untuk Para Penerima Manfaat di Pulau Kelapa Dua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/MBG-01-B-3229146081.jpg" alt="Suasana dapur SPPG Larangan/(Dimas Choirul/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Suasana dapur SPPG Larangan/(Dimas Choirul/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah kawasan di Kota Padang, Sumatera Barat, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sirah Piai Nan XX mengalihkan sementara fungsi dapur mereka untuk menyediakan makanan bagi para pengungsi. Sejak Kamis (27/11), dapur tersebut tak lagi melayani kegiatan rutin, melainkan difokuskan untuk membantu warga terdampak. Dalam unggahan di akun Instagram @sppgtanahsirahpiainanxx, terlihat mobil SPPG Kota Padang menembus hujan deras menghantarkan paket makanan ke berbagai posko banjir. &ldquo;Pendistribusian MBG ke posko warga yang terkena banjir,&rdquo; demikian keterangan dalam video tersebut, Jumat. Setibanya di lokasi, petugas bersama relawan langsung membongkar paket makanan yang dikemas dalam wadah styrofoam. Para pengungsi, sebagian besar terdiri dari lansia dan anak-anak, tampak mengantre tertib untuk mendapatkan santapan Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka kemudian menikmati hidangan itu bersama-sama di posko. Aksi cepat SPPG ini diharapkan bisa meringankan beban para korban dan memberikan energi baru bagi warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Selain itu, keberadaan SPPG kembali menunjukkan peran pentingnya sebagai garda depan penyedia makanan siap saji saat situasi darurat. Bencana banjir yang menerjang Padang turut membawa material kayu dan lumpur, merusak rumah warga, serta menghanyutkan sejumlah jembatan penghubung. Dukungan logistik seperti MBG menjadi krusial bagi para penyintas yang membutuhkan bantuan segera.

Keberadaan SPPG menunjukkan peran pentingnya sebagai garda depan penyedia makanan siap saji saat situasi darurat saat banjir dan longsor.

Imbas Banjir, Dapur MBG di Padang Disulap untuk Bantu Pengungsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/JKT_Rakor-penanggulangan-KLB-pada-program-prioritas-Makan-Bergizi-Gratis-MBG-_Salman-Toyibi_-04-279418006.jpg" alt="Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menyelesaikan keterlambatan pembayaran gaji bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebab, para kepala SPPG merupakan ujung tombak di lapangan yang memastikan program pemenuhan gizi berjalan efektif. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat evaluasi program dan pelaksanaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Kepala BGN Dadan Hindayana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11). &ldquo;Hak-hak mereka tidak boleh terlambat hanya karena alasan teknis administrasi,&rdquo; kata Nurhadi. Nurhadi mengungkapkan, keterlambatan pembayaran gaji terjadi di sejumlah daerah, di mana dana operasional dapur SPPG belum cair dan terancam berhenti beroperasi. Ia khawatir kondisi tersebut akan berdampak pada keberlangsungan program MBG. &ldquo;Jika tidak segera ditransfer, ratusan dapur SPPG minggu depan terancam berhenti beroperasi,&rdquo; ujarnya. Selain persoalan gaji, Nurhadi juga meminta BGN memberikan klarifikasi atas dugaan kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa program MBG. Salah satunya, pengadaan ribuan unit laptop dan kendaraan bermotor untuk SPPG yang disebut dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung, bukan lelang terbuka sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. &ldquo;Penunjukan langsung hanya boleh dalam kondisi darurat atau bernilai kecil. Pengadaan besar berskala nasional tentu tidak termasuk kategori itu,&rdquo; tutur Nurhadi. Ia meminta BGN menjelaskan dasar hukum serta rekomendasi LKPP atas kebijakan tersebut, termasuk memastikan proses verifikasi vendor dilakukan secara transparan dan bebas dari konflik kepentingan. &ldquo;Kami tidak ingin kasus seperti pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan terulang di BGN,&rdquo; urainya. Meski demikian, Nurhadi tetap mengapresiasi langkah strategis BGN yang berhasil mencatat penyerapan anggaran sebesar 61,23 persen hingga triwulan ini, serta kolaborasi dengan kementerian dan pemerintah daerah dalam pencegahan kasus keracunan pangan. &ldquo;Saya optimistis penyerapan bisa mencapai 90 persen hingga akhir tahun. Tapi semua itu harus disertai tata kelola yang bersih dan transparan,&rdquo; tegasnya. Nurhadi menegaskan, Komisi IX DPR tetap mendukung program MBG selama dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum. &ldquo;Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, jangan sampai tercoreng oleh persoalan administratif atau penyimpangan pengadaan,&rdquo; urainya. Sementara itu, BGN memastikan keterlambatan pembayaran gaji sejumlah petugas program MBG akan segera diselesaikan. BGN menegaskan, kendala bukan disebabkan kekurangan anggaran, melainkan karena persoalan teknis administratif. BGN menyebut proses penyesuaian administrasi masih berlangsung, khususnya untuk SPPG Batch III yang belum berstatus PPPK, serta sebagian petugas AG dan AK. Adapun pembayaran bagi SPPG Batch I dan II yang sudah berstatus PPPK tidak mengalami hambatan.

Anggota DPR minta BGN segera atasi keterlambatan gaji Kepala SPPG, dampak pada program pemenuhan gizi.

Kepala SPPG Keluhkan Keterlambatan Gaji, DPR Khawatir Berdampak ke Kualitas Program MBG

dapur SPPG

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dapur SPPG