<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/DRxiFDxkwQ6wYnna0m7hAsTYRiyYuIxBTDGiztch-3928931904.jpg" alt="Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya saat mengecek dapur MBG. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya saat mengecek dapur MBG. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Badan Gizi Nasional (BGN) menepis isu adanya 5.000 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut fiktif. BGN memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi telah melalui proses verifikasi ketat. Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menegaskan dugaan dapur fiktif itu muncul karena adanya usulan titik SPPG yang sudah masuk dalam portal mitra, namun belum ditindaklanjuti pembangunan fisiknya. &ldquo;Semua SPPG operasional yang terverifikasi tidak mungkin fiktif karena harus dilengkapi dengan perwakilan yayasan dan kepala SPPG,&rdquo; ujar Sony di Jakarta, dikutip Minggu (21/9). Ia mengungkapkan, setiap pengajuan dapur SPPG wajib melewati beberapa tahap. Mulai dari verifikasi usulan, persiapan, survei lapangan, hingga penentuan kelayakan. Jika progres pembangunan tidak berjalan alias nol persen, maka sistem otomatis mengembalikan status usulan tersebut ke tahap awal. &ldquo;BGN sudah melakukan review terhadap usulan yang masih berada di tahap persiapan tetapi progresnya nol persen. Statusnya otomatis dikembalikan ke tahap awal, yakni verifikasi pengajuan,&rdquo; ungkap Sony. Sony juga menekankan bahwa dana MBG tidak bisa dicairkan sembarangan. Mekanisme pencairan hanya bisa dilakukan melalui akun virtual resmi dengan persetujuan dua pihak, yakni perwakilan yayasan dan kepala SPPG. &ldquo;Anggaran MBG ditransfer oleh KPPN ke virtual account. Pencairannya hanya bisa dilakukan jika perwakilan yayasan sebagai maker dan kepala SPPG sebagai approver sudah memiliki username dan password,&rdquo; jelasnya. Ia menambahkan, tanpa mekanisme resmi tersebut, tidak ada kemungkinan anggaran MBG disalahgunakan. Bahkan, tanpa adanya usulan dari perwakilan yayasan dan persetujuan dari kepala SPPG, maka sangat tidak mungkin satu rupiah pun keluar dari virtual account. "Sejauh ini, BGN mencatat menerima 3.520 komplain dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.470 telah direspons, dan 1.942 mitra sudah menyampaikan bukti valid berupa video pembangunan SPPG," tuturnya. Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menambahkan pihaknya berkomitmen menjaga transparansi penggunaan anggaran. Dengan adanya pengawasan berlapis, keterbukaan data, serta partisipasi publik, BGN optimistis program MBG dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi jutaan penerima manfaat. "Kami pastikan setiap rupiah digunakan sesuai peruntukannya, dan masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan program MBG,&rdquo; pungkas Hida.&nbsp;

BGN menegaskan dapur Program Makan Bergizi Gratis tidak fiktif, menjelaskan proses verifikasi dan transparansi anggaran.

Soal Isu 5.000 Dapur MBG Fiktif, BGN Pastikan Semua SPPG Telah Terverifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/jQOwY9PI7eJIvi1H9Qxba0dsRbY4Uj2mXbZkaLR5-686024626.jpg" alt="Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya saat menyampaikan sambutan di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (29/7). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya saat menyampaikan sambutan di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (29/7). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya melakukan batu pertama pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah, Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (29/7). Program ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara PBNU dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyukseskan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Gus Yahya menjelaskan, pembangunan dapur MBG ini merupakan bentuk nyata PBNU dalam mendukung program nasional yang menempatkan pemenuhan gizi anak sebagai prioritas utama. &ldquo;Pada tahap pertama ini, ada 218 yayasan berbasis pesantren dan lembaga pendidikan di lingkungan NU yang telah masuk dalam proses di portal Badan Gizi Nasional,&rdquo; kata Gus Yahya saat menyampaikan sambutan di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah, Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (29/7). Menurutnya, saat ini sudah terdapat 47 titik dapur yang sedang dalam tahap persiapan pembangunan, tujuh dapur telah selesai dibangun dan disurvei, serta satu dapur lainnya siap beroperasi sambil menunggu penunjukan Kepala Dapur, yakni Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Bahkan dalam waktu dekat, 10 titik SPPG juga akan diresmikan dan mulai beroperasi. &ldquo;Kami berharap program ini dapat mempercepat pemenuhan hak dasar anak dalam mendapatkan gizi yang memadai dan berkualitas,&rdquo; ucapnya. Pembangunan 1.000 dapur MBG yang ditargetkan akan menyasar 26 ribu pesantren dan lebih dari 10 ribu sekolah serta madrasah NU. Menurut Gus Yahya, diperkirakan program ini dapat melayani hingga 5 juta santri dan siswa di seluruh Indonesia. &ldquo;Targetnya, program ini rampung dan berjalan penuh mulai Agustus mendatang,&rdquo; jelas Gus Yahya. Ia juga menegaskan, pembangunan dapur MBG bukan hanya pemenuhan kebutuhan dasar, tapi juga sebagai investasi masa depan bangsa. "Kerja sama antara PBNU dan BGN ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia," ujarnya. Lebih lanjut, Gus Yahya menyebut program makan bergizi gratis ini sejalan dengan prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. &ldquo;Kita sudah tahu bersama bahwa program ini juga menjadi salah satu program prioritas dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,&rdquo; pungkasnya.

Ketua Umum PBNU ahya Cholil Staquf alias Gus Yahya Targetkan 1.000 Dapur MBG untuk Sasar 5 Juta Santri di Lingkungan NU

Gus Yahya Targetkan Bangun 1.000 Dapur MBG untuk Sasar 5 Juta Santri di Lingkungan NU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/F3WtXVoSn75eFLWLSECgXs6SiCq7kqOHJY3F0std-2855740445.jpg" alt="Ilustrasi dapur MBG. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dapur MBG. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan membangun 118&nbsp;Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Proyek ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas bahan baku makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Polri membangun SPPG. Sehingga, penerima program MBG akan mendapat makanan dengan kualitas yang bagus. &ldquo;Saya sangat mengapresiasi langkah Kapolri yang menekankan standar tinggi dalam penyajian makanan MBG yang dilakukan oleh institusinya. Jadi ini bukan sekadar formalitas semata, melainkan langkah presisi kepolisian untuk memastikan keikutsertaan mereka benar-benar dapat meningkatkan kualitas layanan MBG," kata Sahroni, Kamis (19/6). Dia menyatakan, DPR RI akan mendukung wacana tersebut. Selain bisa mendukung pemerintah, juga membantu kebutuhan warga. "Kami sebagai mitra tentu saja mengapresiasi, karena dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimilikinya saat ini, saya yakin Polri bisa menjalankan program MBG dengan sangat baik,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, Politikus Partai NasDem ini meminta Polri terus memaksimalkan peran dan keterlibatannya di dalam menyukseskan program MBG. Sehingga kualitas MBG tetap terjaga dengan baik. &ldquo;Selanjutnya, saya meminta Pak Kapolri untuk terjun langsung dalam menjalankan program ini, tak hanya untuk turut menyediakan tapi juga memastikan bahwa seluruh proses pembuatan hingga pendistribusiannya baik dan transparan. Tidak boleh ada insiden-insiden apapun, karena saya yakin polisi dengan seluruh sumber dayanya bisa turut menyukseskan program kebanggaan Pak Presiden ini,&rdquo; pungkas Sahroni.

Ahmad Sahroni mendukung langkah Polri membangun SPPG. Sehingga, penerima program MBG akan mendapat makanan berkualitas.

Polri Bangun Ratusan Dapur MBG, Sahroni Tegaskan Penting Jaga Kualitas Makanan

Dapur MBG 2025

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dapur MBG 2025

Berita Terkini

Soal Isu 5.000 Dapur MBG Fiktif, BGN Pastikan Semua SPPG Telah Terverifikasi

Gus Yahya Targetkan Bangun 1.000 Dapur MBG untuk Sasar 5 Juta Santri di Lingkungan NU

Polri Bangun Ratusan Dapur MBG, Sahroni Tegaskan Penting Jaga Kualitas Makanan

Download Aplikasi JawaPos.com