<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/WhatsApp-Image-2025-08-05-at-185514-1774504853.jpeg" alt="Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama BGN menandatangani Nota Kesepahaman untuk mendukung pembangunan infrastruktur dapur gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (Dimas Choirul/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama BGN menandatangani Nota Kesepahaman untuk mendukung pembangunan infrastruktur dapur gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (Dimas Choirul/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur dapur gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menteri PU Dody Hanggodo menyebut bahwa kerja sama ini menjadi awal dimulainya pemanfaatan APBN untuk membangun fasilitas-fasilitas gizi di berbagai wilayah Indonesia. "Seperti diketahui tadi kita lakukan MoU dan penandatangan perjanjian kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Badan Gizi Nasional. Insya Allah akan menjadi tanda dimulainya penggunaan APBN untuk menggarap SPPG atau dapur-dapur untuk Badan Gizi Nasional," ujarnya. Menurut Dody, peran Kementerian PU dalam kerja sama ini bersifat teknis dan mendukung percepatan pembangunan, seperti yang sebelumnya dilakukan bersama Kementerian Sosial pada program sekolah rakyat. "Kita hanya membantu agar prosesnya lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien sehingga sebelum akhir 2025 sudah, kalau bisa, ribuan dapur-dapur bisa dibangun dengan menggunakan APBN," tambahnya. Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan pembangunan 25.000 SPPG di wilayah aglomerasi dan tambahan 6.000 unit di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Saat ini, sebanyak 3.233 SPPG telah terbangun dan melayani sekitar 8,2 juta penerima manfaat. "Kami memiliki anggaran dan juga program untuk membangun SPPG sebanyak 3 unit per kabupaten di tahun 2025, sehingga totalnya menjadi 1.542. Namun sampai Agustus ini belum ada yang bisa dibangun karena berbagai kendala, terutama terkait regulasi dan penggunaan lahan," ujar Dadan. Ia berharap kolaborasi dengan Kementerian PU bisa mempercepat proses pembangunan yang sempat tertunda. "Oleh sebab itu kami mohon bantuan dari Pekerjaan Umum agar anggaran itu bisa kita implementasikan, bisa kita serap, dan pembangunan 3 SPPG per kabupaten bisa kita aplikasikan tahun ini juga. Agar Oktober seluruh gedungnya sudah selesai dan pada akhir November atau awal Desember, target layanan untuk 82,9 juta penerima manfaat bisa tercapai," jelasnya.

Menurut Dody, peran Kementerian PU dalam kerja sama ini bersifat teknis dan mendukung percepatan pembangunan.

Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional Teken MoU Bangun Ribuan Dapur Gizi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/ipp8iWArzzUzYgHseXkxPEjJ2Vkz1vEHrKwhGdLj-1-2501242373.jpg" alt="Sosialisasi program MBG di Sidoarjo, empat dapur gizi beroperasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi program MBG di Sidoarjo, empat dapur gizi beroperasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru saja mengoperasikan empat dapur gizi di Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya menekan angka stunting dan meningkatkan perekonomian lokal.&nbsp; Program yang disosialisasikan di Dusun Sebani, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, itu tak hanya berfokus pada pemenuhan gizi. Melainkan juga memberdayakan petani dan nelayan setempat. Kegiatan sosialisasi yang dihadiri sekitar 300 warga dan tokoh masyarakat itu juga mengundang Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN) Imam Bachtiar Farianto, dan Ahli Gizi RS Delta Surya, Bibit Puji Lestari. Dalam kesempatan itu, Arzeti mengajak masyarakat untuk menjaga pola makan sehat dan kebersihan lingkungan sebagai upaya mencegah stunting. Ia menyebut Program MBG bukan hanya berperan dalam mencukupi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. "Melalui Program MBG, tidak hanya kesehatan anak-anak yang diperhatikan, tetapi ekonomi warga sekitar juga ikut tumbuh," ujar Arzeti, Senin (12/5). Sementara itu, Ahli Gizi RS Delta Surya, Bibit Puji Lestari, menjelaskan pentingnya asupan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, konsumsi makanan cepat saji dan olahan berlebihan dapat memicu berbagai penyakit seperti stunting, anemia, obesitas, hingga penyakit metabolik. "Pola makan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Maka, penting bagi masyarakat untuk memahami prinsip gizi seimbang," ungkapnya. Dorong Ekonomi Lokal Imam Bachtiar Farianto, Tenaga Ahli BGN, menjelaskan bahwa MBG merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Asta Cita. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan gizi masyarakat sembari menggerakkan ekonomi lokal. Ia memaparkan, bahan pangan untuk Program MBG dipasok langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar dapur gizi melalui koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah ini dinilai mampu memperkuat ekonomi lokal di tingkat desa dan kecamatan. "Bahan pangan untuk dapur gizi didapat dari wilayah sekitar, sehingga para petani, nelayan, dan peternak bisa merasakan manfaat ekonomi secara langsung," jelas Imam. Tak hanya itu, keberadaan empat dapur gizi yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sidoarjo juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Tenaga operasional di dapur tersebut direkrut langsung dari warga sekitar. "Selain memenuhi kebutuhan gizi, Program MBG juga menciptakan lapangan kerja di lingkungan dapur gizi," tambahnya. Imam berharap jumlah dapur gizi ini akan terus bertambah seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang.&nbsp; Warga yang berminat menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dapat melakukan pendaftaran melalui laman resmi www.bgn.go.id. Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga non-kementerian yang fokus pada pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Melalui Program MBG, BGN menargetkan pengentasan masalah stunting sekaligus penguatan ekonomi warga melalui sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

Program Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo, mengatasi stunting dan memberdayakan ekonomi lokal dengan melibatkan petani dan nelayan.

Empat Dapur Gizi di Sidoarjo Mulai Beroperasi untuk Suplai Makanan di Program MBG, Dongkrak Ekonomi Warga Sekaligus Cegah Stunting

dapur gizi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dapur gizi

Berita Terkini

Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional Teken MoU Bangun Ribuan Dapur Gizi

Empat Dapur Gizi di Sidoarjo Mulai Beroperasi untuk Suplai Makanan di Program MBG, Dongkrak Ekonomi Warga Sekaligus Cegah Stunting

Download Aplikasi JawaPos.com