<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/weoPxG0MCMYEgHjMg7FltwJAyBEjyl200Yw5ClgU-3666722390.jpg" alt="Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat meninjau pengambilan PIN SPMB 2025 di SMAN 5 Surabaya. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat meninjau pengambilan PIN SPMB 2025 di SMAN 5 Surabaya. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meninjau langsung proses pengambilan PIN dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jatim 2025 di tiga SMA Negeri (SMAN) di Surabaya, Senin (9/6). Masing-masing SMAN 5, SMAN 2, dan SMAN 1 Surabaya. Dalam peninjauan di SMAN 5 Surabaya, Emil menemukan adanya ketidaksesuaian antara nilai rapor siswa dengan data yang tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Temuan ini menjadi sorotan karena bisa berdampak langsung pada validitas data saat proses seleksi penerimaan siswa baru. &ldquo;Ternyata ada perbedaan antara nilai rapor dan yang tercantum di Dapodik. Kalau tidak sesuai, yang dirugikan siswa. Kalau sama, tinggal tarik datanya saja,&rdquo; ujar Emil usai memantau antrean pengambilan PIN di SMAN 5 Surabaya. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai dan Kepala SMAN 5 Surabaya Sukirin Wikanto, Emil menilai perlu ada tahapan verifikasi tambahan dalam proses ini. Langkah tersebut dianggap penting demi menjaga akurasi dan keadilan bagi semua calon peserta didik.&nbsp;&ldquo;Memang ada tahapan ekstra, tapi ini bentuk upaya memastikan data yang dipakai benar-benar akurat. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak,&rdquo; tegasnya. Emil juga menyinggung penggunaan nilai rapor semester 1 hingga 5 untuk jalur akademik di SPMB. Menurut dia, hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan, terutama bagi siswa dari SMP yang tidak memiliki indeks prestasi tinggi. &ldquo;Standar penilaian di tiap SMP berbeda. Bisa jadi soal ujiannya lebih mudah di satu sekolah, dan itu berpengaruh ke nilai. Ada unsur subjektivitas yang harus kita perhatikan,&rdquo; ujarnya. Terkait upaya pembenahan sistem, Emil menegaskan bahwa hal tersebut tidak cukup ditangani di level provinsi. Ia menyebut peran pemerintah pusat sangat krusial, terutama dengan adanya wacana penerapan Tes Kompetensi Akademik (TKA) untuk jalur prestasi oleh Kementerian Pendidikan. &ldquo;Kalau mau membenahi sistem secara menyeluruh, tidak bisa hanya dari provinsi. Harus melibatkan pemerintah pusat. Kita tunggu dan ikuti perkembangan wacana TKA yang sedang dirancang,&rdquo; imbuhnya

Wakil Gubernur Emil Dardak meninjau pengambilan PIN SPMB Jatim 2025, temukan ketidaksesuaian data rapor di Surabaya.

Temukan Selisih antara Nilai Rapor dan Dapodik di SPMB Jatim 2025, Wagub Emil Dardak: yang Dirugikan Siswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/JKT_MENU-MBG-SELAMA-BULAN-RAMADAN_HANUNG-HAMBARA_10032025-4-4181348901.jpg" alt="Guru membagikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus bulan Ramadhan di SDN 15 Slipi, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Guru membagikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus bulan Ramadhan di SDN 15 Slipi, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengklaim ada tren positif dalam penyaluran tunjangan langsung ke rekening guru. Menurutnya, sejak diluncurkan pada 13 Maret 2025 lalu, jumlah penyaluran tunjangan guru ini sudah melampaui target triwulan I. Nunuk mengungkapkan, mulanya, target triwulan I-2025 hanya mencapai 200 ribuan. Namun, kenyataannya melesat melebihi target yakni mencapai 587.905 atau sekitar 40 persen dari total sasaran. Menurutnya, kecepatan daerah-daerah tersebut dalam penyaluran tunjangan guru antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Diantaranya, kepedulian guru dalam melakukan pemutakhiran data Data Pokok Pendidikan (Dapodik), keaktifan guru dalam verifikasi dan validasi rekening pada Info GTK, serta respons cepat pemerintah daerah dalam memproses Surat Keterangan Tunjangan Profesi (SKTP) bagi guru yang datanya dinyatakan valid. "Sebanyak 587.905 guru ASN daerah atau sekitar 40 persen dari 1.476.964 guru, telah menerima transfer langsung tunjangan guru. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap dan terus diupayakan berlangsung lebih cepat, efisien, dan akuntabel," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/4). Hingga Selasa, Kemendikdasmen mencatat sejumlah daerah yang persentase penyaluran tertinggi. Adapun daerah-daerah tersebut meliputi Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan capaian penyaluran mencapai 93 Persen. Disusul oleh Provinsi Papua Selatan (92 persen); Kota Bengkulu (91 persen); Kota Magelang, Jawa Tengah (88 persen); dan Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu (85 persen). Tidak hanya itu, sebanyak 146.608 guru non-ASN (setara dengan 37 persen) juga telah menerima tunjangan profesi guru. Termasuk, 71.166 guru non-ASN yang telah memperoleh tunjangan sebesar Rp 2 juta per bulan, seperti yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024. Lebih lanjut, Nunuk menjelaskan, penyaluran tunjangan langsung ke rekening telah memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh para guru. Kebijakan ini dinilai menjadi sebuah langkah positif, efektif, dan dapat memotivasi guru untuk memberikan layanan pendidikan bagi murid-murid. Pihaknya pun terus mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan guru dalam memastikan proses penyaluran tunjangan berlangsung tepat waktu, tepat sasaran, dan transparan. Guru juga diimbau aktif memperbarui data Dapodik, memverifikasi dan memvalidasi data pribadi serta rekening melalui Info GTK, sementara Pemda diharapkan sigap dalam memproses SKTP bagi guru yang datanya dinyatakan valid. Terpisah, Guru SDN Karanganyar Kota Pasuruan, Jawa Timur, Indartha Meiputra mengatakan, sistem ini menjadi langkah positif dalam memastikan hak guru diterima dengan lebih cepat. Sehingga, besaran tunjangan pun lebih transparan. Senada, guru SMP Katolik Ricci 1, Jakarta Barat, Ragil Dimas Pamungkas mengungkapkan, bahwa mekanisme baru ini membuat proses penyaluran tunjangan profesi guru jadi lebih cepat dari biasanya. "Sebelumnya, kadang diterima mendekati tengah tahun dan dirapel dua triwulan. Terima kasih banyak semua pihak yang terlibat memperlancar distribusi TPG ini," ujarnya. Tak hanya itu, guru Non ASN juga turut merasakan manfaatnya. Widuri Dea Sari, guru SD Negeri 111 Palembang mengungkapkan, pembaharuan sistem ini semakin memudahkan dirinya. Sehingga semakin memotivasi para guru untuk memberikan pendidikan terbaik. "Saya merasa sangat senang dengan adanya transfer langsung tunjangan profesi guru dari pemerintah pusat. Prosesnya lebih cepat, sehingga saya bisa menerima hak saya tepat waktu. Hal ini tentu sangat membantu meningkatkan kesejahteraan kami," paparnya.

Penyaluran tunjangan langsung ke rekening guru mencapai 40 persen, melampaui target nasional dengan 587.905 guru menerima manfaat.

Penyaluran Tunjangan secara Langsung ke Rekening Guru Capai 40 Persen, Diklaim Lampaui Target Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/26/fahri-4266208850.jpg" alt="Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp 19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025. "Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah dikutip Minggu (26/1). Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. "Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp 19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya. Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya. "Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya. Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," ucap Fahri.

Wamen PKP Fahri Hamzah Sebut Tahun ini Pemerintah Anggarkan Rp 19 Triliun untuk Renovasi Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/17/Nielma-Palamba-darwin-fatir-3500588442.jpg" alt="Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Makassar Nielma Palamba. (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Makassar Nielma Palamba. (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ribuan siswa sekolah menegah pertama negeri (SMPN) di 16 sekolah negeri diduga tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dispendik melaporkan masalah itu ke Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek). &rdquo;Kami sudah melaporkan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar siswa yang belum terdata dapat segera di input ke dalam sistem Dapodik sebelum batas waktu 31 Januari 2025,&rdquo; ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dispendik Makassar Nielma Palamba seperti dilansir dari Antara di Makassar, Jumat (17/1). Dari data yang diterima, sebanyak 1.323 siswa yang tidak terdaftar pada sistem Dapodik Dispendik Makassar, baik yang akan lulus tahun ini terancam tidak menerima ijazah resmi maupun siswa yang diterima tahun ajaran 2023/2024 dianggap ilegal. Meski demikian, lanjut dia, pihaknya sedang mengurus masalah tersebut untuk cepat diselesaikan. Sebab jika hal ini terus dibiarkan, para siswa terancam tidak menerima rapor maupun ijazah resmi. &rdquo;Solusi kedua, kami akan memindahkan siswa ke sekolah lain tapi masih dalam satu zonasi di wilayah itu. Tetapi ini perlu persetujuan wali siswa ataupun orang tua siswa,&rdquo; ujar Nielma Palamba. Nielma mengatakan, kondisi itu diduga karena kelebihan kapasitas rombongan belajar (rombel) di beberapa sekolah negeri yang dimasukkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sehingga berdampak pada kuota siswa melebihi dari jumlah data di Dapodik. &rdquo;Kita berupaya mengakomodir ini, meskipun seharusnya tidak diperbolehkan karena melebihi kapasitas rombel. Kalau idealnya, satu rombel untuk SMP negeri diisi maksimal 32 orang siswa. Tetapi yang ada saat ini sampai 50 siswa per rombel,&rdquo; ungkap Nielma Palamba. Selain itu pihaknya telah melaporkan perkembangan kepada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto untuk mencari jalan keluar. Sebelumnya Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengungkapkan persoalan itu baru diketahui setelah salah seorang kepala sekolah melaporkan adanya permasalahan tersebut. &rdquo;Awalnya ini ada kepala sekolah melapor ke saya mengungkap masalah, ada dua ribuan siswa (tak terdaftar) ilegal. Setelah kita cek, yang tidak terdaftar dalam Dapodik itu sekitar seribu-an lebih siswa,&rdquo; ucap Moh Ramdhan Pomanto. Dia menyebutkan data yang tidak masuk Dopodik mayoritas dari jalur solusi, dari tiga jalur yang disiapkan masing-masing Prestasi, Zonasi, dan Solusi. &rdquo;Saya kaget, tiba-tiba banyak begitu (siswa tidak terdaftar). Pelapor itu orang yang mau pensiun, dia bilang ada masalah besar ini Pak Wali. Ini pun saya tidak pernah dapat laporan resmi, itu yang saya suruh usut,&rdquo; papar Moh Ramdhan Pomanto. Praktik ilegal tersebut diduga terjadi sejak tahun ajaran 2021 hingga 2024, saat Kepala Disdik Kota Makassar kala itu dijabat Muhyiddin Mustakim. Dia telah dinonaktifkan pada 30 Desember 2024 karena diduga melanggar netralitas Aparatur Negeri Sipil (ASN) saat Pilkada 27 November 2024. Selain itu, terjadi musibah kebakaran Kantor Dispendik Makassar di Jalan Anggrek Raya pada Sabtu (11/1) dini hari. Sejumlah ruangan seperti ruangan keuangan, ruangan data, hingga aula pada gedung tersebut hangus terbakar. &rdquo;Saya sudah laporkan masalah ini ke Kemdiktisaintek dan dia (Muhyiddin) harus tanda tangan dalam surat pernyataan bertanggung jawab pada persoalan itu. Kurang ajar ini, dia tidak pernah lapor kita ada begini. Ini saya temukan sendiri masalahnya,&rdquo; ungkap Moh Ramdhan Pomanto.

Ribuan siswa SMP di 16 sekolah negeri diduga tak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Makassar

Ribuan Siswa SMP di 16 Sekolah Negeri Diduga Tak Terdaftar Dalam Dapodik, Dispendik Makassar Lapor ke Kemendiktisaintek  

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/penantian-guru-honorer-kala-bos-cair_m_117346.jpeg" alt="Ilustrasi guru honorer" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru honorer</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kabar gembira bagi para guru honorer. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera merekomendasikan sekitar&nbsp;4.000 guru honorer daerah itu untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). "Sebanyak 4.000 guru honorer tersebut akan diproses untuk direkomendasikan mendapatkan Dapodik,&rdquo; kata Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menghadiri silaturahmi bersama Kepala Sekolah se-DKI Jakarta di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, dikutip dari Antara, Minggu (21/7). Sebanyak 2.700 kepala sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Sekolah Luar Biasa (SLB) se-DKI Jakarta hadir dalam pertemuan tersebut. Heru juga didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Agus Joko Setyono dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin. Heru juga mengingatkan bahwa jumlah 4.000 guru honorer tersebut tidak bisa bertambah lagi karena pendataan sudah selesai dilakukan pada Desember 2023. Angka tersebut sudah termasuk di dalamnya 107 guru yang terkena penataan. Oleh karena itu, tegasnya, kepala sekolah tidak boleh merekrut guru honorer baru tanpa seizin Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta. Heru juga menyampaikan, pihaknya akan terus berupaya untuk memperhatikan nasib guru honorer dalam mendapatkan haknya dengan baik, serta menyiapkan langkah untuk meningkatkan derajat guru honorer di Jakarta. Selain itu, kata Heru,&nbsp;Dinas Pendidikan DKI juga membuka lowongan guru Kontrak Kerja Individu (KKI) sebanyak 1.700 guru pada Agustus 2024.&nbsp; Dia pun mengajak para guru honorer untuk mendaftarkan diri agar dapat diproses sesuai aturan dan mekanisme yang ada. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014879534/komisi-x-dpr-nilai-cleansing-guru-honorer-bisa-sebabkan-kekurangan-guru-dan-ganggu-proses-belajar-mengajar">Komisi X DPR Nilai Cleansing Guru Honorer Bisa Sebabkan Kekurangan Guru dan Ganggu Proses Belajar Mengajar</a> "Pada 2025, kami akan membuka kembali pendaftaran guru KKI. Jadi, 2.300 guru honorer lainnya bisa ikut mendaftarkan diri. Jika nanti anggarannya memungkinkan, jumlahnya akan bertambah lagi. Selain itu, kami juga akan memenuhi kebutuhan untuk kekurangan guru di sekolah khusus atau difabel,&rdquo; kata Heru. Selama menunggu pendaftaran guru KKI pada Agustus 2024 maupun 2025, para guru akan tetap mengajar seperti biasa. Upaya ini dilakukan untuk menghormati jasa para guru-guru sebagai pahlawan pendidikan. Pemetaan guru Kemudian, terkait kekurangan guru, Disdik Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang melakukan pemetaan bagi sekolah yang memiliki kelebihan guru untuk memudahkan penempatan para pengajar di sekolah yang mengalami kekurangan guru. &ldquo;Kekurangan guru lagi dihitung. Dengan adanya pertemuan kepala sekolah hari ini, kita bisa lakukan reposisi. Kalau ada yang kelebihan guru IPA, bisa digeser ke sekolah yang tidak punya guru IPA," katanya. Ia juga menambahkan, para kepala sekolah juga sepakat, tidak harus merekrut guru honorer lagi melainkan melakukan pemetaan untuk mengatasi kekurangan guru, termasuk memperhitungkan yang 4.000 guru honorer ini.&nbsp;

Heru juga didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Agus Joko Setyono dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI

Kabar Gembira! 4000 Guru Honorer Segera dapat Dapodik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/PPDB-3569780430.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh memberikan keterangan di Convention Hall Arif Rahman Hakim, Selasa (23/4/2024) terkait mekanisme pelaksanaan PPDB 2024. (ANTARA/Ananto Pradana)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh memberikan keterangan di Convention Hall Arif Rahman Hakim, Selasa (23/4/2024) terkait mekanisme pelaksanaan PPDB 2024. (ANTARA/Ananto Pradana)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Dalam upaya untuk menjaga keadilan dan keteraturan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2024, Dinas Pendidikan (Dipendik) Kota Surabaya telah mengambil langkah-langkah tegas. Salah satu langkah yang diambil adalah memperketat proses pendaftaran dengan memanfaatkan data pokok pendidikan (Dapodik) dan data kependudukan. Melansir ANTARA, menurut Kepala Dispendik Kota Surabaya, Yusuf Masruh, langkah ini diambil untuk menghindari kemungkinan terjadinya situasi di mana calon peserta didik baru (CPDB) mendaftar di sekolah tujuan dengan alasan yang tidak sesuai, seperti "titipan". "Makanya sekarang pakai data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, karena jadi satu," kata Yusuf. Dengan menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, proses verifikasi akan lebih ketat dan lebih akurat. Yusuf menjelaskan bahwa aturan dan persyaratan PPDB 2024 tercantum dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Setiap data CPDB yang masuk akan diperiksa dan diselesaikan melalui sistem yang dimiliki oleh Dispendukcapil Kota Surabaya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keaslian status pendaftar dan apakah mereka merupakan warga asli wilayah setempat atau pindahan dari wilayah lain yang tetap memiliki identitas sebagai warga Kota Surabaya. "Kecuali memang ada perpindahan orang tua, karena itu ada jalur khusus," ujarnya. Adapun terkait dengan PPDB tahun 2024/2025, dilakukan penyesuaian terhadap kuota penerimaan CPDB melalui jalur SMP Negeri sebesar 30-20 persen. Kuota ini ditetapkan berdasarkan zonasi, di mana 30 persen diperuntukkan bagi CPDB yang tinggal di satu kelurahan dengan lokasi sekolah (zonasi 1), dan 20 persen bagi CPDB yang tinggal di kelurahan di dalam wilayah kecamatan dengan lokasi sekolah (zonasi 2). "Kami atur supaya setiap kelurahan dapat harapan, contoh kelurahannya ada lima wilayah, berarti 20 dibagi jumlah kelurahan berarti dapat empat persen dari pagu sekolah," ucap dia. Meskipun terjadi penyesuaian pada jalur SMP Negeri, kuota jalur PPDB lainnya tetap sama. Sebanyak 15 persen untuk jalur afirmasi, lima persen untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali murid, dan jalur prestasi dengan ketentuan tertentu, seperti 15 persen berdasarkan nilai rapor sekolah, 12 persen dari jalur prestasi perlombaan/pertandingan akademik dan nonakademik, serta tiga persen dari penghafal kitab suci. Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, juga mengungkapkan bahwa permohonan pindah Kartu Keluarga (KK) cenderung meningkat menjelang PPDB. Namun, beberapa permohonan tidak sesuai kriteria dan harus ditolak. "Ada yang pindah anaknya sendiri tanpa orang tua, dengan alasan ke rumah nenek atau budenya banyak kami tolak," kata Eddy. Disamping itu, ada juga permintaan untuk mengubah domisili dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. "Kami cek ke rumahnya, ternyata hanya namanya tapi tidak ada (orangnya). Kadang rumah yang dituju bukan saudara, teman atau kadang kantor," ucapnya.

Dengan menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, proses verifikasi akan lebih ketat dan lebih diperketat.

Rawan Kecurangan, PPDB Surabaya Diperketat, Seleksi Menggunakan Dapodik dan Data Kependudukan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/pip3-3896762216.jpg" alt="Ilustrasi siswa siswi penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa siswi penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program prioritas nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). PIP bertujuan membantu biaya personal pendidikan peserta didik yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin agar tetap bersekolah hingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai tamat SMA/SMK, atau jalur pendidikan kesetaraan Paket C. Pada Tahun 2022 lalu, Kemendikbudristek telah menyalurkan bantuan PIP kepada 17.953.268 siswa dari semua jenjang pendidikan. Bantuan PIP juga diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. Satuan pendidikan memeriksa dan memutakhirkan data siswa di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk dilihat kelengkapan data, kevalidan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kelogisan data siswa. Siswa yang layak menerima PIP ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mencentang Layak PIP di Dapodik berdasarkan pengamatan dan verifikasi terhadap seluruh siswa di Satuan Pendidikan setelah memperhatikan target sasaran yang dimiliki tiap kabupatem/kota. Kemendikbudristek juga bekerjasama dengan Kementerian Sosial dalam pemadanan data peserta didik di Dapodik dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi sumber data utama penatapan sasaran penerima PIP. Selain itu, sumber data penetapan sasaran penerima PIP juga berasal dari usulan Dinas Pendidikan yang merupakan hasil verifikasi dari data Layak PIP peserta didik satuan Pendidikan. Usulan dinas pendidikan disampaikan kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek untuk ditetapkan sebagai penerima PIP. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/pip-2-4249617369.jpg" alt="Ilustrasi siswa siswi penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa siswi penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)</figcaption>
</figure> Apabila satuan pendidikan atau masyarakat menemukan peserta didik yang layak dapat bantuan PIP, tapi tidak terdata di DTKS, agar menghubungi dinas sosial atau kelurahan setempat untuk menyampaikan pengajuan agar keluarga peserta didik tersebut dapat ditetapkan menjadi penerima bantuan pada DTKS. Namun, masyarakat juga perlu memahami, bahwa penetapan siswa penerima PIP pada tahun berjalan tidak merujuk pada penetapan pada tahun sebelumnya. Artinya, siswa yang memperoleh bantuan PIP pada tahun sebelumnya, belum dijamin memperoleh PIP pada tahun berikutnya. Hal itu dikarenakan DTKS, usulan Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan bersifat dinamis. Untuk itu, setiap awal tahun anggaran, penetapan penerima PIP akan kembali melihat DTKS dan usulan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan yang terbaru. Harus diakui adanya penetapan peserta didik penerima PIP yang kurang tepat, yakni adanya siswa dari keluarga yang relatif mampu, tetapi menerima PIP. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan ada data yang harus diperbaiki di DTKS atau usulan dinas pendidikan. Karena itu, segera dilaporkan ke satuan pendidikan untuk dilakukan perbaikan. Apabila ditemukan ada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu namun tidak menerima PIP, maka yang harus dipastikan adalah keluarga peserta didik yang bersangkutan telah tercatat pada DTKS dan memeriksa kelengkapan data, kevalidan NIK dan kelogisan data isian peserta didik di Dapodik. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/pip-1-1453518310.jpg" alt="Ilustrasi siswa siswi penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa siswi penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).</figcaption>
</figure> Penetapan siswa penerima PIP Kemendikbudristek menetapkan siswa penerima PIP pada SK Pemberian. Sebagian masuk ke dalam SK nominasi bagi belum melakukan aktivasi rekening. Selanjutnya peserta didik pada SK Nominasi melakukan aktivasi rekening di bank penyalur dan menunggu namanya masuk ke dalam SK Pemberian. Ketika SK Nominasi diterbitkan, saldo di rekening siswa masih dalam posisi Rp0. Setelah siswa melakukan aktivasi rekening, selanjutnya dapat ditetapkan pada SK Pemberian. Status SK dapat dilihat pada aplikasi SiPintar pada alamat <a href="https://pip.kemdikbud.go.id/home_v1">pip.kemdikbud.go.id</a>.

Pada Tahun 2022 lalu, Kemendikbudristek telah menyalurkan bantuan PIP kepada 17.953.268 siswa dari semua jenjang pendidikan.

Melalui Dapodik, Satuan Pendidikan Menandai Siswa Layak PIP Agar Memperoleh PIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/honorer-maunya-tetap-pns-revisi-asn-jalan-satu-satunya_m_-640x421-1.jpg" alt="ILUSTRRASI PNS (Jawa Pos Radar Madiun)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRRASI PNS (Jawa Pos Radar Madiun)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 127.186 guru honorer telah mengamankan posisinya. Mereka bakal diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022.  Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani menjelaskan, mereka merupakan guru yang sudah lolos passing grade pada seleksi PPPK 2021. Pada seleksi tahun ini, para guru tersebut masuk dalam kategori prioritas I (P1) yang bakal didahulukan untuk mendapat formasi PPPK.  "Yang lolos passing grade 2021 ada 193 ribu. Yang 127 ribu ini diangkat karena sudah mendapatkan formasi," tutur Nunuk dalam temu media di kantornya, Senin (7/10).  Sayangnya, 41.892 orang sisanya harus menelan pil pahit. Tahun ini, belum ada formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah (pemda).  Pada seleksi PPPK guru tahun ini, pemda hanya mengajukan 40,9 persen atau 319.618 formasi dari total kebutuhan guru sekitar 781 ribu. Jumlah ini turun dari tahun 2021, sebanyak 500 ribu formasi. Menurut Nunuk, minimnya pengajuan formasi ini lantaran adanya misinterpretasi oleh pemda.  Mereka mengira tak ada anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk PPPK guru ini. Padahal, hal tersebut sudah dijabarkan secara jelas dalam surat edaran yang diberikan ke pemda mengenai rekrutmen PPPK guru.  Karenanya, lanjut dia, tahun depan, pihaknya mengusulkan agar penentuan formasi dan dana bisa ditentukan dari pusat. Sehingga, jumlah formasi yang dibuka bisa maksimal.  "Kita sudah mengevaluasi dua tahun ini. Pak Menteri akan cari solusi. Karena kita ingin semua guru bisa diangkat," tegasnya.  Pada seleksi tahun ini sendiri, pihaknya pun tengah berupaya menyerap para guru yang belum mendapat formasi ini dengan skenario seleksi yang disiapkan. Yakni, seleksi penempatan bagi guru lolos passing grade seleksi PPPK 2021 atau P1.  Lalu, jika masih ada formasi maka akan diberikan pada pelamar kategori prioritas II (P2) yakni pelamar yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai eks Tenaga Honorer K-II (THK-II). Setelahnya, apabila masih tersisa formasi akan langsung diserahkan pada pelamar prioritas III (P3).  Yang masuk kategori ini ialah guru non-ASN yang tidak termasuk dalam P1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik.

Kemendikbudristek Pastikan 127 Ribu Honorer Diangkat Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/pemerintah_belum-butuh-satgas.jpg" alt="STERILISASI: Seorang petugas menyemprotkan disinfektan di ruang kelas SDN Gondangdia 01 Jakarta kemarin (9/5). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>STERILISASI: Seorang petugas menyemprotkan disinfektan di ruang kelas SDN Gondangdia 01 Jakarta kemarin (9/5). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meminta agar Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa lebih dioptimalkan lagi. Hal ini untuk mendukung arah pendidikan nasional.  "Tercapainya arah kebijakan pendidikan baik di satuan pendidikan formal, informal, nonformal baik pra sekolah, dasar, menengah, vokasi, dan perguruan tinggi diharapkan dapat menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat menuju masyarakat Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang mencerminkan profil Pelajar Pancasila," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal (Setjen), Kemendikbudristek, Fahturahman, Kamis (9/6).  Kebijakan pelaksanaan DAK fisik bidang pendidikan tahun 2023 mencakup yang pertama adalah ravitalisasi PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SMK, SLB. Secara rinci, aktivitas ini mencakup rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana dan penyediaan sarana pendidikan.  Berikutnya adalah serta pembangunan baru satuan pendidikan jenjang SMA, SLB, dan SMK yang mencakup pembangunan unit sekolah baru di mana pemerintah daerah sudah menyediakan tanah yang siap bangun.  Terdapat kriteria penilaian dan kriteria kesiapan yang perlu diketahui oleh para pelaksana. "Untuk memaksimalkan pengajuan, Bapak dan ibu bisa mengunggah foto kelas yang akan direhab untuk memastikan kebenaran proses rehab dan memastikan data yang dimasukkan di Dapodik sesuai dengan kondisi riil dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," jelas Fahturahma.  Ia menegaskan, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi satu-satunya sumber data yang digunakan dalam mekanisme DAK. "Ini pangkalan data yang sangat baik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kuatkan, tingkatkan kualitasnya dan lengkapi datanya agar akurat dan sebagai sebagai basis dalam perencanaan kita," pungkasnya.

Dapodik jadi Sumber Data dalam Penggunaan DAK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/honorer-radar-banjarmasin.jpg" alt="Ramadan tahun ini guru honorer dipastikan nihil menerima THR dari pemerintah. (Radar Banjarmasin)" width="100%">
<figcaption>Ramadan tahun ini guru honorer dipastikan nihil menerima THR dari pemerintah. (Radar Banjarmasin)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan bahwa subsidi kuota gratis akan diberikan kepada semua pihak. Termasuk guru honorer.  Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril pun mengatakan bahwa guru honorer ini bisa mendapatkan kuota gratis apabila telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).  "Terkait dengan kuota, apakah kuota ini seperti apa, dan apakah guru honorer gitu dapat, jawabannya iya (dapat), asal guru terdaftar di Dapodik, baik itu guru PNS ataupun guru non-PNS," tuturnya dalam forum group discussion secara virtual, Senin (7/9) sore.  Dia mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah memproses semua data yang telah masuk ke dalam Dapodik untuk diverifikasi lebih lanjut. Dia mengharapkan agar data yang dicantumkan tersebut valid.  “Yang bisa saya sampaikan adalah kami sedang cek dan recheck datanya supaya kembali lagi ini betul-betul valid dan mencapai sasaran,” tambahnya.  Iwan pun menegaskan komitmen Kemendikbud bahwa pembagian kuota gratis ini tidak akan salah sasaran. "Kami diingatkan untuk bisa berhati-hati, karena potensi nanti ini bermasalah dengan data ya. Kami harus pastikan bahwa ini tidak menjadi masalah di kemudian hari,” jelas dia.  Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa pihaknya menyediakan alokasi anggaran Rp 7,2 triliun untuk bantuan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring. Subsidi ini akan diberikan selama 4 bulan kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen.  Untuk siswa, kuota gratis yang didapat sebesar 35 G, kemudian untuk guru 42 GB. Sedangkan, untuk mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB.  "Sebesar Rp 7,2 triliun kami kerahkan untuk pulsa atau kuota bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen," jelas dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI secara virtual, Kamis (27/8).  https://www.youtube.com/watch?v=hMQtwOqaY7c

Guru Honorer Dijamin Dapat Kuota Gratis Asal Terdaftar di Dapodik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dapodik

Berita Terkini