<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/WhatsApp-Image-2025-08-06-at-081030-1-3708579451.jpg" alt="Mahendra Wahyu dan Danramil 1307-10/Lore Utara Kapten (Inf) Muhammad Jabir menanam jagung di tanah negara yang diselamatkan dari mafia tanah di Lore Utara, Poso, Selasa (5/8/2025). (Ilham/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mahendra Wahyu dan Danramil 1307-10/Lore Utara Kapten (Inf) Muhammad Jabir menanam jagung di tanah negara yang diselamatkan dari mafia tanah di Lore Utara, Poso, Selasa (5/8/2025). (Ilham/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Upaya Badan Bank Tanah (BBT) di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menyelamatkan tanah negara mendapat dukungan TNI. Danramil 1307-10/Lore Utara Kapten (Inf) Muhammad Jabir memastikan terdapat mafia tanah mengklaim kepemilikan ratusan hektare tanah negara di saat banyak warga tidak memiliki tanah sama sekali. TNI membantu mengawal dan mengedukasi masyarakat agar menerima kehadiran BBT.&nbsp; Kapten (Inf) Muhammad Jabir menuturkan, mafia tanah yang memiliki tanah ratusan hektare itu ada di tanah eks hak guna usaha (HGU) di Lore Utara, Poso. Tanah yang seharusnya digunakan BBT untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat justru diganggu mafia tanah. "Di sisi lain ada banyak warga tidak memiliki tanah sama sekali," ujarnya. Karena itu sebagai Danramil, lanjutnya, pihaknya berupaya mengawal BBT untuk bisa menjaga tanah negara. Salah satunya, dengan membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait BBT. "Kami sosialisasi terus dan sebagian besar sudah menerima Badan Bank Tanah," paparnya.&nbsp; Dia menerangkan, dengan kehadiran BBT ini masyarakat bisa mendapatkan tanah dengan status hak pakai di atas hak pengelolaan BBT selama 10 tahun, yang kemudian bisa menjadi hak milik. "Sehingga, ada keadilan dalam akses dan kepemilikan tanah untuk masyarakat. Ini yang kami kawal dan jaga, TNI bersama rakyat," tegasnya.&nbsp; Dengan kepemilikan tanah yang lebih adil, maka diharapkan ada percepatan pembangunan di wilayah tersebut. "Ada juga pemerataan perekonomian yang bisa dirasakan masyarakat," paparnya.&nbsp; Dia mengakui bahwa dengan kehadiran BBT bersama TNI, akhirnya bisa membuat warga sukarela menyerahkan tanah yang awalnya diklaim. "Bahkan ada yang secara sukarela menyerahkan ratusan hektar yang awalnya diklaim. Inilah bukti pendekatan TNI dan Bank Tanah," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, mafia tanah menjadi persoalan serius di Poso. Badan Bank Tanah (BBT) yang melakukan inventarisir tanah milik negara mendapati adanya sejumlah mafia tanah yang mengklaim kepemilikan 100 hektar tanah milik negara.&nbsp; Team Leader Project Poso, Badan Bank Tanah Mahendra Wahyu menuturkan bahwa saat dilakukan inventarisir tanah negara eks hak guna usaha (HGU) di Poso, ternyata mafia tanah sudah memperjualbelikan sebagian besar tanah eks HGU tersebut. "Kali pertama saya ke Poso, ternyata 90 persen tanah eks HGU ini sudah diperjualbelikan oleh mafia tanah," paparnya.&nbsp; Bahkan, ada oknum-oknum mafia tanah yang menguasai lebih dari 100 hektare di tanah negara tersebut. "Tapi, saya meyakini lembaga negara tidak boleh kalah oleh oknum-oknum mafia tanah," tegasnya.&nbsp; Bahkan, mafia tanah ini menjadi aktor intelektual untuk melakukan gerakan-gerakan menolak pengembalian lahan eks HGU ke negara. "Oknum mafia tanah ini terus berupaya memperluas gerakannya, bahkan sempat terjadi upaya pencabutan patok," ujarnya.&nbsp; Saat coba dilakukan dialog, mafia tanah tidak bisa menunjukkan kepemilikan tanah yang legal. "Mafia tanah ini tidak bisa menunjukkan kepemilikan tanah yang resmi. Tapi, tetap bersikeras memiliki tanah dengan luas 100 hektare lebih," urainya.&nbsp;

Tanah yang seharusnya digunakan BBT untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat justru diganggu mafia tanah.

Danramil Lore Utara Poso: Ada Mafia Punya Ratusan Hektare Tanah, Di Sisi Lain Banyak Warga Tidak Punya Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-14-at-05.41.48.jpg" alt="Menhan Prabowo Subianto saat kegiatan pengarahan kepada 2.200 babinsa dan danramil dari kodim-kodim jajaran Kodam V/Brawijaya di Grand City Convention Hall Surabaya, Senin (13/2). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Menhan Prabowo Subianto saat kegiatan pengarahan kepada 2.200 babinsa dan danramil dari kodim-kodim jajaran Kodam V/Brawijaya di Grand City Convention Hall Surabaya, Senin (13/2). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Terry Tresna Purnama turut menghadiri acara pengarahan Menhan RI Letjen TNI (Pur) Prabowo Subianto di Grand City Convention Hall Surabaya, Senin (13/2).  Pengarahan oleh menhan tersebut diikuti para babinsa dan danramil dari kodim-kodim jajaran Kodam V/Brawijaya. Totalnya sebanyak 2.200 orang.  Dalam arahannya Prabowo mengatakan, Jawa Timur (Jatim) merupakan wilayah yang sering dikunjungi karena terdapat pangkalan-pangkalan strategis di Indonesia. Selain itu, di Jatim juga terdapat pabrik kapal terbesar di Indonesia (PT PAL), pabrik amunisi terbesar di Indonesia (PT Pindad) di Turen Malang, dan pangkalan angkatan udara terbesar di Indonesia (Lanud Iswahyudi di Madiun). Karena itu, Jatim adalah barometer Indonesia.  ”Pada saat diangkat menjadi menhan, Presiden Joko Widodo meminta untuk membuat rencana pertahanan jangka panjang. Tentunya, saya langsung menyusun rencana pembangunan TNI jangka panjang dengan tujuan untuk membangun kekuatan TNI yang disegani dunia,” terang Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu.  Prabowo bertekad untuk mendatangkan pesawat-pesawat tempur terbaik di dunia. Selain itu, menhan juga akan memperkuat TNI AD hingga memodernisasi alutsista.  ”Kami akan terus memberdayakan komando teritorial yang menjadi tulang punggung TNI di wilayah. Karena itu, saat ini untuk babinsa, kami penuhi dengan dukungan motor dan danramil akan didukung dengan mobil buatan Indonesia,” tutur Prabowo.  Akhir tahun ini, Prabowo menyampaikan, Indonesia akan mempunyai 10.000 jeep buatan lokal. Ribuan jeep itu akan diberikan ke seluruh danramil.  ”Hal tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi kita, bahwa militer asing yang melaksanakan pendidikan di Indonesia ini yaitu ingin sekali mempelajari apa itu komando teritorial,” ungkap Prabowo.  Pria 71 tahun itu menambahkan, mulai dari tingkat kodam, korem, dan kodim juga bakal terus diberdayakan. Saat ini, TNI harus berdiri di atas kekuatan sendiri. Kodim akan dibangun sebanyak kabupaten/kota di Indonesia dan kodam akan dibangun sebanyak jumlah provinsi.  ”Sehingga, pertahanan kita menjadi kuat, ditambah lagi dengan dibentuknya komponen cadangan akan menjadi tambahan kekuatan bagi TNI. Nanti komcad tersebut berada di bawah dandim,” papar Prabowo.

Danrem 084/Bhaskara Jaya Hadiri Pengarahan Menhan RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Screen-Shot-2019-08-28-at-09.16.54.png" alt="Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian menggelar tatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita dari Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori Papua. (Puspen TNI" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian menggelar tatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita dari Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori Papua. (Puspen TNI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan bahwa dirinya dan panglima TNI akan menjamin Papua tetap kondusif. Penegasan tersebut disampaikan Kapolri saat berkunjung ke Mapolda Papua Selasa (27/8).  Menurut Cenderawasih Pos, Kapolri mengadakan jumpa pers dengan didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Albert Rodja. Tito menyebutkan, situasi mulai dingin meski masih ada beberapa aksi.  "Kami akan terus berusaha melakukan langkah-langkah dialog dan penegakan hukum. Kasus di Surabaya ada penegakan hukum, begitu juga di Manokwari dan Timika. Penegakan hukum secara berimbang," lanjutnya. Kapolri sudah berdialog dengan gubernur Papua Barat untuk melakukan langkah-langkah yang menyejukkan.  Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, terkait dugaan kasus rasisme di Surabaya, Danramil dan babinsa saat ini tengah diperiksa. "Ada juga perorangan yang diperiksa. Namun, masih didalami dan dipelajari siapa yang teriak rasis itu," katanya. Dia menegaskan, TNI tidak memberikan ruang terhadap perilaku rasis.  Sebelum mengunjungi Provinsi Papua, panglima dan Kapolri menyambangi Manokwari dan Sorong. Hari ini mereka akan berkunjung ke Timika untuk bertemu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat.

Terkait Dugaan Kasus Rasisme, TNI Periksa Danramil dan Babinsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/150-pati-dan-500-kolonel-tni-nganggur-ini-penyebabnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Ratusan pati dam kolonel di TNI tak miliki jabatan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Ratusan pati dam kolonel di TNI tak miliki jabatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penertiban tiga pilar di asrama mahasiswa Jalan Kalasan, Surabaya, pada 16 Agustus lalu menjadi salah satu pemicu kerusuhan di Papua dan Papua Barat sepekan terakhir. Beredar video yang memperlihatkan aparat meneriakkan ucapan rasis kepada para mahasiswa itu.  Imbas dari ujaran tersebut, Kodam V/Brawijaya menonaktifkan Danramil 0831/02 Tambaksari Mayor Inf N.H. Irianto dan anggotanya sementara waktu. Tindakan mereka dinilai tidak mencerminkan sikap TNI. Saat ini mereka sedang menjalani penyelidikan.  "Betul kami telah menskors Danramil Tambaksari sementara waktu," ujar Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya Letkol Arm Imam Haryadi saat dihubungi tadi malam (24/8).  Imam menjelaskan, dua hari lalu berkas pemeriksaan dilimpahkan ke Pomdam V/Brawijaya. Penonaktifan itu dirasa juga akan memudahkan proses penyelidikan. "Kami rasa berkas yang dibutuhkan juga sudah cukup untuk diproses oleh pomdam," imbuhnya.  Dalam kasus itu, Imam mengatakan, aparat telah bertindak emosional. Menurut dia, hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Sudah ada imbauan, saat permasalahan muncul, yang dikedepankan harus cara persuasif dan komunikasi yang baik.  Namun, di lapangan imbauan itu tidak dilaksanakan. Muncul makian rasial terhadap mahasiswa. Diduga, itu berasal dari anggota Koramil Tambaksari. Karena itu, yang bersangkutan dikenai pemeriksaan terkait tindak kedisiplinan. "Ini terkait dengan sikap mereka yang tidak mencerminkan dan menciptakan suasana yang kondusif," ujar Imam.  Saat ditanya berapa lama proses penyelidikan, Imam belum bisa memastikan. Pihaknya menyerahkan kasus itu kepada Pomdam V/Brawijaya. "Kita percayakan itu sepenuhnya ke pomdam," katanya.  Skors yang diberikan pun bersifat sementara. Jika memang tidak terbukti, yang bersangkutan bisa kembali diaktifkan.  Sementara itu, setelah sempat terjadi baku tembak antara aparat dan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Wamena Jumat (23/4), situasi keamanan di Papua sudah kembali normal.  Meski demikian, Wakil Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Dax Sianturi menuturkan bahwa aparat keamanan gabungan yang terdiri atas TNI dan Polri terus waspada. Beberapa titik yang dipandang rawan dijaga.  Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (pur) Moeldoko meminta semua pihak untuk tidak menyampaikan pernyataan provokatif. Itu tanggapan Moeldoko atas komentar Sandiaga Uno yang menyebut negara sudah mengeksploitasi Papua. "Jangan provokatif gitu dong. Apa yang dieksploitasi," ujar dia di istana kepresidenan Jakarta Jumat malam.

Imbas Insiden di Asrama Papua, Kodam Brawijaya Nonaktifkan Danramil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/ikut-wamil-menteri-tjahjo-alumni-ipdn-bisa-jadi-danramil_m_101753.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewajibkan seluruh praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengikuti pelatihan bela negara dan wajib militer. Menurut Tjahjo, bela negara dan wajib militer sudah merupakan kebutuhan yang harus segera dilaksanakan di Indonesia. "Kalau negara membutuhkan, ada ancaman dari luar, (IPDN) sudah siap," ujar Tjahjo di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Kamis (1/11). Mantan anggota Komisi I DPR tersebut menambahkan, setelah IPDN mengikuti wajib militer selama 8 bulan, maka para siswa IPDN tersebut bisa mengisi posisi di Komando Rayon Militer (Koramil). Apabila tenaganya dibutuhkan. "Kalau posisi komandan koramil kosong, IPDN bisa masuk. Setidaknya dia bisa pegang senjata," katanya. Sekadar informasi, wajib militer atau sering kali disingkat sebagai wamil. Artintya kewajiban bagi seorang warga negara berusia muda antara 18-27 tahun untuk mengikuti pendidikan militer guna meningkatkan ketangguhan dan kedisiplinan seorang. (cr2/JPG)

Ikut Wamil, Menteri Tjahjo: Alumni IPDN Bisa Jadi Danramil

danramil

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#danramil

Berita Terkini

Danramil Lore Utara Poso: Ada Mafia Punya Ratusan Hektare Tanah, Di Sisi Lain Banyak Warga Tidak Punya Tanah

Danrem 084/Bhaskara Jaya Hadiri Pengarahan Menhan RI

Terkait Dugaan Kasus Rasisme, TNI Periksa Danramil dan Babinsa

Imbas Insiden di Asrama Papua, Kodam Brawijaya Nonaktifkan Danramil

Ikut Wamil, Menteri Tjahjo: Alumni IPDN Bisa Jadi Danramil

Download Aplikasi JawaPos.com