<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/13/ImgResizer_20240713_0030_07207-3569909947.jpg" alt="Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Marsekal Pertama TNI Bonang Bayuaji (tengah) saat membesuk korban penembakan senapan angin oleh oknum anggota TNI AU di Palu. (Lanud Sultan Hasanuddin/Antara)" width="100%">
<figcaption>Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Marsekal Pertama TNI Bonang Bayuaji (tengah) saat membesuk korban penembakan senapan angin oleh oknum anggota TNI AU di Palu. (Lanud Sultan Hasanuddin/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komandan Lanud (Danlanud) Sultan Hasanuddin Makassar Marsekal Pertama TNI Bonang Bayuaji akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban penembakan senapan angin yang dilakukan anggota Detasemen TNI AU Mutiara Palu, Sulawesi Tengah. &rdquo;Kedatangan saya ke Palu adalah untuk memastikan bahwa korban mendapat penanganan medis yang bagus dan menanggung seluruh biaya pengobatan hingga sembuh,&rdquo; ujar Bonang Bayuaji seperti dilansir dari Antara di Makassar. Marsma TNI Bonang Bayuaji mengatakan, telah menemui keluarga korban penembakan senapan angin menyampaikan permintaan maaf. Dia menyatakan akan menanggung biaya pengobatan tersebut. Danlanud melaksanakan pertemuan dengan keluarga korban dihadiri perwakilan Dewan Penasihat Adat Rumpundaa Inde beserta anggotanya dan pihak Pemerintah Kabupaten Sigi. Pertmuan digelar di Markas Detasmen TNI AU Mutiara Palu. Bukan cuma keluarga, Danlanud juga membesuk korban penembakan senapan angin itu di RS Samaritan untuk mengetahui kondisi korban. Dalam kesempatan tersebut Komandan Lanud Sultan Hasanuddin juga menyampaikan, selain menanggung biaya pengobatan, pihak korban juga diberikan santunan untuk membantu biaya hidup sehari-hari bagi keluarga korban. &rdquo;Kami juga memberikan bantuan untuk meringankan biaya hidup sehari-hari bagi keluarga korban yang diterima langsung Helwan suami dari korban Jerni, 25,&rdquo; kata Danlanud. Marsma TNI Bonang Bayuaji menegaskan, untuk anggota TNI yang melakukan penembakan menggunakan senapan angin akan diproses secara hukum. &rdquo;Saat ini Polisi Militer TNI AU sedang melaksanakan proses hukum secara militer kepada pelaku,&rdquo; ucap Bonang Bayuaji.

Danlanud Sultan Hasanuddin Makassar tanggung seluruh biaya pengobatan korban penembakan senapan angin yang dilakukan anggota TNI AU

Danlanud Hasanuddin Tanggung Biaya Pengobatan Korban Penembakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/IMG-20240712-WA0062_pRd0rKrs1z-2335720740.jpg" alt="Danlanud Sultan Hasanuddin Makassar Marsma TNI Bonang Bayuaji mediasi dengan pihak keluarga korban, tokoh adat, dan pemerintah daerah setempat di Palu, Jumat (13/7). (Kristina Natalia/Antara)" width="100%">
<figcaption>Danlanud Sultan Hasanuddin Makassar Marsma TNI Bonang Bayuaji mediasi dengan pihak keluarga korban, tokoh adat, dan pemerintah daerah setempat di Palu, Jumat (13/7). (Kristina Natalia/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Sultan Hasanuddin Makassar Marsma TNI Bonang Bayuaji mengatakan, oknum TNI AU yang diduga menembak warga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dipastikan diproses hukum. &rdquo;Kasus itu sudah kami tangani sesuai arahan pimpinan dan pelaku akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku,&rdquo; kata Bonang Bayuaji seperti dilansir dari Antara di Palu, Jumat (12/7). Dia menjelaskan berdasar kronologi yang didapatkan, ada tiga orang yang masuk ke rumah dinas TNI AU di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Palu Selatan. Kemudian tertangkap oleh anggota TNI-AU pada Kamis (11/7) sekitar pukul 17.30 wita. &rdquo;Salah satu prajurit TNI AU mendapati warga di pekarangan rumah dinas dan menegur mereka, namun teguran itu tidak diindahkan sehingga dilakukan tindakan tegas,&rdquo; papar Bonang Bayuaji. Warga yang masuk ke rumah dinas tersebut, lanjut dia, tertembak senapan angin. Sehingga, dilarikan ke Rumah Sakit (RS) terdekat di Kota Palu, setelah peristiwa tersebut. &rdquo;Sampai di Palu (Jumat) pagi, kami langsung ambil alih semua kasus ini, semoga mendapat solusi yang terbaik,&rdquo; ujar Bonang Bayuaji. Dia menyatakan, masuk ke pekarangan rumah dinas ada prosedurnya. Karena itu, tamu yang berkunjung wajib meminta izin dan lazimnya lewat pintu masuk. &rdquo;Masyarakat masuk ke pekarangan rumah dinas loncat pagar, itu artinya tidak berizin,&rdquo; ucap Bonang. Atas peristiwa itu, pihaknya telah membicarakan kasus tersebut dengan keluarga, dewan adat, dan pemerintah setempat. Dilaporkan masyarakat tertembak adalah warga Desa Kalora, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. &rdquo;Kasus ini juga akan diselesaikan secara adat,&rdquo; tambah Bonang Bayuaji.

Danlanud Sultan Hasanuddin Makassar mengatakan, oknum TNI AU yang diduga menembak warga di Kota Palu, dipastikan diproses hukum

Danlanud Makassar Sebut Oknum TNI AU Tembak Warga di Palu Diproses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/TNI-AU-Tersangka-panglima.jpg" alt="TENANGKAN PUBLIK: Wabup Merauke Riduwan memberikan pernyataan terkait kasus dua anggota Pomau di Mako Lanud J.A. Dimara, Merauke, Selasa (27/6). (YULIUS SULO/CENDERAWASIH POS)" width="100%">
<figcaption>TENANGKAN PUBLIK: Wabup Merauke Riduwan memberikan pernyataan terkait kasus dua anggota Pomau di Mako Lanud J.A. Dimara, Merauke, Selasa (27/6). (YULIUS SULO/CENDERAWASIH POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dua anggota Polisi Militer Angkatan Udara (Pomau) yang menganiaya penyandang disabilitas di Merauke, Serda Dimas Ardianto dan Prada Rian Pebrianto, memang telah ditahan.  Namun, sanksi tak lantas selesai. Kemarin Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memerintahkan supaya Komandan Lanud (Danlanud) Johannes Abraham Dimara Kolonel (Pnb) Herdy Arief Budiyanto dicopot. Hadi juga meminta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengganti komandan Satuan Pomau (Dansatpomau) di Lanud Johannes Abraham Dimara.  ”Saya minta malam ini (tadi malam, Red) langsung serah terimakan,” tegas orang nomor satu di TNI tersebut. Dia ingin TNI-AU membuat keputusan cepat sehingga pergantian Danlanud serta Danpomau di Merauke segera tuntas. Menurut Hadi, pergantian itu patut dilakukan lantaran Danlanud serta Danpomau tidak mampu membina personelnya dengan baik.  ”Kenapa tidak peka memperlakukan penyandang disabilitas seperti itu. Itu yang membuat saya marah,” kata Hadi. Belakangan, Hadi mengetahui bahwa Steven sebagai korban yang ditarik, ditindih, dan diinjak kepalanya oleh dua personel Pomau merupakan seorang tunawicara.  Perintah tersebut langsung direspons KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Dia memastikan akan mengganti Danlanud serta komandan Satuan Pomau Lanud J.A. Dimara. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas tindak kekerasan dua prajurit TNI-AU yang bertugas di Lanud J.A. Dimara.  Kepala Dinas Penerangan TNI-AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah menyatakan bahwa proses hukum terhadap kedua personel Pomau sudah masuk tahap penyidikan. ”Saat ini kedua tersangka menjalani penahanan sementara selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan selanjutnya,” terang dia.  Indan berharap semua pihak mengikuti proses hukum itu. Pihaknya belum tahu sanksi apa yang diberikan kepada dua prajurit tersebut. Yang pasti, hukuman diberikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. ”Masih penyidikan terhadap kedua tersangka. Tim penyidik akan menyelesaikan BAP dan nanti dilimpahkan ke oditur militer untuk proses hukum selanjutnya,” bebernya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/07/2021/danlanud-dan-dansatpom-dicopot-ksau-bentuk-tanggung-jawab/">Danlanud dan Dansatpom Dicopot, KSAU: Bentuk Tanggung Jawab</a>  Di sisi lain, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan bahwa tindakan dua prajurit TNI-AU di Merauke memang sudah kelewat batas. ”Komnas (HAM) mengecam keras tindakan aparat kepada warga sipil tersebut, apalagi kemudian diketahui yang bersangkutan berkebutuhan khusus,” ujarnya.  Menurut dia, tindakan dua prajurit TNI-AU itu jauh dari standar dan norma HAM. Sebab, HAM jelas menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. ”Selain itu, tindakan aparat tersebut bisa dikategorikan perbuatan yang kejam dan tidak manusiawi jika merujuk pada Konvensi Anti Penyiksaan PBB yang sudah diratifikasi Indonesia,” terang Beka.  Komnas HAM pun menilai, peristiwa yang terjadi di Merauke harus menjadi bahan evaluasi semua pihak. Dengan begitu, aparat di tanah air bisa bertindak lebih humanis serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Terlebih, masih kata Beka, peristiwa itu patut menjadi bahan evaluasi aparat di Papua. Ada persoalan yang belum tuntas di sana. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.  Menurut dia, peristiwa yang terjadi di Papua itu bisa jadi membuat persoalan semakin rumit. ”Peristiwa kemarin (Senin, Red) sedikit banyak memperumit upaya membangun Papua yang damai dan sejahtera,” imbuhnya.  Berkaitan dengan proses hukum yang sudah berjalan, Beka memastikan bahwa Komnas HAM juga akan ikut memantau setiap perkembangan. ”Bukan hanya soal hukumannya, melainkan juga pemulihan korban dan keluarganya,” ungkap Beka.

Panglima TNI Copot Danlanud-Dansatpomau, Dua Anggota Pomau Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/viral-TNI-AU-Papua-ist-1.jpg" alt="Tangkapan layar video viral yang menunjukkan kekerasan yang dilakukan anggota TNI AU di Merauke, Papua. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video viral yang menunjukkan kekerasan yang dilakukan anggota TNI AU di Merauke, Papua. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah memerintahkan agar Komandan Lanud Johanes Abraham Dimara dan Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Abraham Dimara. Intruksi ini menyusul terjadinya aksi arogansi yang dilakukan oleh 2 anggota TNI AU kepada warga Papua.  Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo mengatakan, keputusan ini diambil karena kedua pimpinan tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatan para anak buahnya. Sebagai pimpinan seharusnya melakukan pembinaan yang baik kepada jajarannya agar tidak bersikap arogan.  “Pergantian ini, adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kejadian tersebut. Komandan satuan bertanggung jawab membina anggotanya,” kata Fadjar dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7).  Sementara itu, Kadispenau Marsma TNI Indan Gilang B memastikan, jika proses hukum kepada kedua oknum anggota TNI AU terus berjalan. Penyidikan akan berjalan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.  "Serda A dan Prada V telah ditetapkan sebagai tersangka Tindak kekerasan oleh penyidik, saat ini kedua tersangka menjalani Penahan Sementara selama 20 hari, untuk kepentingan proses penyidikan selanjutnya," jelas Indan.  Sebelumnya, aksi kekerasaan dilakukan oleh 2 oknum anggota TNI Angkatan Udara (AU) di Merauke, Papua. Mereka terlihat menginjak seorang warga asli Papua setelah terjadi perselisihan. Korban diduga mengidap gangguan bicara atau tunawicara.  Peristiwa ini terekam oleh sebuah video pendek. Dalam tayangan terlihat jika korban sedang beradu mulut dengan warga lainnya. Tak lama dari itu dua oknum TNI AU menghampiri korban.  Salah satu pelaku langsung memiting tang pelaku. Kemudian korban ditarik ke pinggir jalan, lalu ditengkurapkan di atas aspal. Satu pelaku langsung menginjak bagian punggung korban, sedangkan satu lainnya menginjak di bagian kepala.

Danlanud dan Dansatpom Dicopot, KSAU: Bentuk Tanggung Jawab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bandara-abdulrachman-saleh-diperpanjang-danlanud-punya-permintaan-ini_m_.jpg" alt="Perjanjian kerjasama operasional pinjam pakai lahan Lanud Abdulrachman Saleh untuk Bandara Abdulrachman Saleh." width="100%">
<figcaption>Perjanjian kerjasama operasional pinjam pakai lahan Lanud Abdulrachman Saleh untuk Bandara Abdulrachman Saleh.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerjasama operasional Bandara Abdulrachman Saleh antara Dishub Provinsi Jatim dengan Lanud Abdulrachman Saleh diperpanjang, Rabu (26/12). Perjanjian pinjam pakai lahan tersebut berlaku selama dua tahunan. Perjanjian ditandatangani langsung Danlanud Marsma TNI Andi Wijaya dengan Kadishub Jatim Raden Bagus Fattah Jasin. Menurut Jasin, penandatanganan kerjasama ini hanya perpanjangan. Bukan perjanjian baru.&nbsp; Artinya, kata dia, pihak Dishub Provinsi melalui UPT Bandara Abdulrachman Saleh masih bisa meminjam pakai lahan Lanud Abdulrachman Saleh seluas 27,4 hektar untuk operasional bandara.&nbsp; "Jadi klausul yang ada di perjanjian lama itu masih hampir 95 persen. Tinggal perbarui saja," kata dia.&nbsp; Salah satu isinya adalah soal jam operasional bandara. Yakni mulai pukul 07.00 hingga 17.00. Selain itu, kata Jasin, ada beberapa penambahan pasal. Misalnya saja soal pendapatan yang diperoleh, tidak bisa langsung dibelanjakan atau disumbangkan ke pihak lain sesuai aturan. Melainkan harus masuk dulu ke kas daerah. Baru kemudian dikeluarkan dalam bentuk lain.&nbsp; "Ini yang dinamakan hibah. Tahun ini kalau nggak salah sekitar Rp 9 miliar," katanya.&nbsp; Sementara itu, Andi Wijaya menjelaskan, perbaruan perjanjian ini adalah bentuk dari tertib administrasi. Andi menyamakan hal ini dengan perjanjian lain semisal aset pemerintah dipakai oleh sipil, kemudian diperpanjang lagi.&nbsp; "Ada batas waktu perjanjian, yang kemarin sudah habis," kata perwira tinggi dengan pembawaan tegas dan lugas itu.&nbsp; Meskipun sudah melakukan perpanjangan kontrak, namun Andi Wijaya memiliki permintaan. Dia minta agar aktivitas penerbangan sipil melalui bandara, tidak menganggu latihan mereka. Pasalnya, mau tidak mau Andi akui, sejak dibuka untuk penerbangan sipil, aktivitas latihan mereka cukup berkurang. Karena area terbang harus dibagi dengan penerbangan sipil. Kata Andi, semua perjanjian harus tertuang secara tertulis dan disahkan.&nbsp; "Walau ada kegiatan tapi tidak mengurangi sisi pertahanan. Semua harus dikoordinasikan dengan baik. Kami harap tidak menganggu aktivitas latihan kami saja," tegas Andi.&nbsp;

Bandara Abdulrachman Saleh Diperpanjang, Danlanud Punya Permintaan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/abdulrachman-saleh-luncurkan-30-unit-garuda-baru_m_175042.jpeg" alt="SAMBUT LIBURAN: 30 Taksi Garuda jenis MPV dilaunching, Kamis (14/12)." width="100%">
<figcaption>SAMBUT LIBURAN: 30 Taksi Garuda jenis MPV dilaunching, Kamis (14/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- &nbsp;Sebanyak 30 unit Taksi Garuda di Abdulrachman Saleh, Malang diremajakan. Unit pelayanan penumpang bandara yang dulunya menggunakan mobil jenis sedan itu, kini diganti dengan kendaraan jenis MPV (multi purpose vehicle). Peremajaan ini dilaunching oleh Danlanud Abdulrachman Saleh, Marsma TNI Julexi Tambayong, Kamis (14/12). Ketua Puskopau Garuda Mayor Tek I Wayan Ady Dharmadi, mengatakan, peremajaan taksi dengan jenis MPV ini merupakan jawaban dari kebutuhan angkutan penumpang dari bandara.  Wayan menegaskan, Koperasi Garuda yang menaungi taksi tersebut, tetap mengoperasionalkan 60 armada taksi jenis MPV. "Kami berharap, armada ini dapat melayani tingginya animo masyarakat untuk pengguna taksi," katanya usai peresmian.  Selanjutnya, banyaknya taksi yang dimiliki oleh bandara, maka diperlukan shelter sebagai penyimpanan transportasi tersebut dengan luas 6900 meter persegi.&nbsp; Sementara itu, Danlanud Abdulrachman Saleh, Marsma TNI Julexi Tambayong menegaskan peluncuran taksi jenis MPV yang baru ini juga untuk menyambut arus mudik Natal dan tahun baru. "Hal ini juga sebagai bentuk pelayanan dari bandara Abdulrachman Saleh," jelas Danlanud. Tambayong juga berpesan, agar para awak armada dalam menjalankan tugasnya senantiasa menjaga kepercayaan dan citra dari taksi Garuda ini. Dia juga meminta agar para pengemudi selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan, mematuhi aturan berlalu lintas di jalan serta jujur.

Abdulrachman Saleh Luncurkan 30 Unit Garuda Baru

danlanud

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#danlanud