<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/WhatsApp-Image-2023-10-04-at-193040-1914149203.jpg" alt="Anggota DPRD Jawa Timur Daniel Rohi." width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Jawa Timur Daniel Rohi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD Jawa Timur Daniel Rohi minta pemerintah terbuka terhadap aspirasi dari semua pihak terkait upaya Kementerian Kesehatan menyusun peraturan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2023 (UU Kesehatan). Rancangan peraturan pemerintah itu dinilai hanya terpaku pada aspek kesehatan, serta mengenyampingkan aspek penting lain, seperti keberlangsungan ekonomi, sosial, lingkungan, dan sebagainya. &rdquo;Di antara pihak-pihak yang paling akan terimbas adalah petani tembakau dan Industri Hasil Tembakau (IHT). Peraturan terkait tembakau yang saat ini tengah dibahas, dipastikan akan berdampak langsung dan signifikan terhadap kelangsungan hidup dan usaha mereka,&rdquo; ungkap Daniel Rohi di Surabaya, Rabu (4/10). Anggota Komisi B DPRD Jatim itu mengatakan, sejatinya norma-norma yang tertuang mengakomodir secara seimbang dan adil antara upaya memproteksi kesehatan masyarakat dan menjaga eksistensi ekosistem pertembakauan yang meliputi petani, industri hasil tembakau (pengusaha dan pekerja), pedagang di tingkat retail, biro iklan, transportasi, dan masyarakat selaku konsumen. &rdquo;Hal ini penting, mengingat para IHT adalah usaha yang legal dan sepatutnya dilindungi. Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan keberlangsungan nasib industri hasil tembakau da petani tembakau,&rdquo; tutur Daniel Rohi. Menurut Daniel, beberapa isu yang dapat merugikan petani tembakau dan IHT harus dikaji dengan serius adalah tentang larangan penjualan rokok secara eceran, larangan iklan produk tembakau di tempat penjualan umum, ruang publik, dan internet. Dalam draf regulasi tersebut tertuang dorongan bagi petani untuk alih tanam. &rdquo;Larangan-larangan tersebut jelas-jelas akan mematikan IHT, karena ruang gerak untuk penjualan dan promosi dibatasi. Serta, yang akan juga terancam keberlangsungan hidupnya adalah para petani,&rdquo; tandas Daniel Rohi, anggota DPRD dari Dapil Malang Raya itu. Dorongan bagi para petani untuk beralih ke tanaman lain, menurut dia, menunjukkan ketidakmengertian para regulator menggunakan alasan sosiologis. Bagi kalangan petani di daerah tertentu di Jawa Timur, menanam tembakau telah menjadi budaya dan identitas kultural mereka. &rdquo;Mendorong mengalihkan komoditas identik dengan mencabut budaya dan identitas mereka. Selain itu, Jatim adalah penghasil nomor satu tembakau nasional dengan total 130.202 ton/tahun atau penyumbang 65 persen produksi tembakau nasional,&rdquo; terang Daniel Rohi. Selain itu, upaya kalangan kesehatan untuk mematikan industri rokok akan berpengaruh pada menurunnya pendapatan negara. Sebab, cukai rokok adalah penyumbang besar bagi APBN. Pada 2022, kontribusi cukai rokok memberi sumbangsih Rp 218,6 triliun. Realisasi penerimaan cukai wilayah Jatim pada 2022 mencapai Rp 135,16 triliun atau 61,83 persen dengan jumlah pabrik rokok terdaftar di wilayah Jatim sebanyak 754 dan mempekerjakan ribuan pekerja. Terpisah, Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) K. Mudi mengungkapkan, keberatan terhadap penyusunan peraturan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2023 (UU Kesehatan). Khususnya dorongan bagi petani untuk alih tanam. &rdquo;Konversi tanaman tembakau agak sulit karena tidak ada tanaman hortikultura lain yang mempunyai nilai sepadan dengan hasil panen dari tembakau. Kesulitan lain yang akan muncul, seperti kelangkaan pupuk dan keterbatasan curah hujan di wilayah tertentu, yang sampai saat ini belum bisa diatasi pemerintah,&rdquo; tegas Mudi.

Anggota DPRD Jatim minta pemerintah terbuka terkait upaya Kementerian Kesehatan menyusun peraturan turunan dari UU Kesehatan

DPRD Jatim Minta Pemerintah Perhatikan Nasib IHT dan Petani Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/WhatsApp-Image-2023-07-03-at-132135-4113082386.jpg" alt="Anggota DPRD Jawa Timur Daniel Rohi." width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Jawa Timur Daniel Rohi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD Jawa Timur Daniel Rohi minta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) meninjau ulang Surat Edaran (SE) Nomor B.701/MEN-KP/VI/2023. Sebab, SE tersebut membebani nelayan kecil. Surat edaran tentang migrasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha pengangkutan ikan, ditandatangani Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono pada 7 Juni 2023. Daniel Rohi menyoroti poin (a) dan (b) yang menjadi kewenangan Menteri KP seperti tertuang dalam surat edaran. Poin (a) menyebutkan, kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan kumulatif 5 (lima) gross tonnage dan beroperasi di wilayah kawasan konservasi nasional. Sementara itu, poin (b), kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage dan beroperasi di atas 12 mil laut dan atau laut lepas. &rdquo;Dua poin itu memberatkan nelayan kecil dan menengah. Mereka juga kesulitan menentukan wilayah penangkapan ikan sesuai kapasitas kapal (GT),&rdquo; kata Daniel Rohi, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Senin (3/7). Menurut dia, jika mengacu ketentuan tersebut, nelayan harus mengurus perizinan penangkapan ikan di Kementerian KP. Pihaknya menampung keberatan dari para nelayan di kawasan Sendang Biru Kabupaten Malang. Di tempat itu, ada sekitar 3 ribu nelayan kecil, anak buah kapal (ABK), dan pemilik kapal. Sementara kapasitas kapal sekitar 3 sampai 30 gross tonnage. &rdquo;Para pengusaha perikanan dan nelayan mengeluhkan besarnya pungutan berupa PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar 5 persen dari harga total tangkapan. Selain dinilai cukup tinggi, juga tidak ada pengaturan yang jelas ikhwal pembagian persentasenya,&rdquo; papar Daniel Rohi. Selama ini, dia menambahkan, nelayan membayar retribusi kepada Pemkab Malang melalui tempat pelelangan ikan (TPI). Besarannya 3 persen dari total hasil tangkapan, dengan pembagian masing-masing sebesar 1,5 persen oleh nelayan dan pembeli. Hasil retribusi itu mampu mendulang pendapatan asli daerah berkisar Rp 5 miliar per tahun. &rdquo;Keluhan lain yakni perihal peralatan pemantau posisi yang akan dipasang di tiap kapal. Peralatan tersebut seharga Rp 4 juta per unit,&rdquo; ujar Daniel Rohi. Berdasar keluhan dari nelayan, Daniel Rohi meminta kementerian kelautan dan perikanan meninjau ulang pemberlakuan surat edaran tersebut. Sembari mengkaji ulang sesuai regulasi yang ada dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. &rdquo;Yang terpenting, mempertimbangkan kondisi perekonomian nelayan akibat hasil tangkapan yang tak menentu karena perubahan iklim,&ldquo; ucap Daniel Rohi.

Anggota DPRD Jatim Daniel Rohi minta KKP meninjau ulang SE terkait penangkapan ikan karena membebani nelayan kecil

Anggota DPRD Jatim Minta Kementerian Kelautan dan Perikanan Tinjau Ulang Surat Edaran Hal Penangkapan Ikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Daniel-Rohi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PEMADAMAN listrik masal mendadak di Jakarta dan sekitarnya pada 4 Agustus 2019 merupakan gangguan listrik terburuk dalam sejarah dan mendapat perhatian luas. Presiden Jokowi mendatangi kantor PLN dan menegur pimpinan BUMN kelistrikan tersebut yang dianggap tidak maksimal dalam mengantisipasi pemadaman.  Hal serupa pernah terjadi meski berbeda durasi masa pemulihan, yakni pada 18 Agustus 2005, 12 September 2002, dan 13 April 1997. Artinya, dalam kurun 22 tahun, terjadi empat kali pemadaman listrik di ibu kota. Peristiwa itu membuktikan bahwa sehebat apa pun sistem kelistrikan yang dibangun, jika tidak dibarengi dengan pemeliharaan dan pengawalan yang cermat, akan mengalami kegagalan. Ongkos sosial dan ekonomi akibat kegagalan tersebut sangat besar.  Pengelolaan sistem kelistrikan dari hulu, yakni membangkitkan energi listrik, menyalurkan melalui jaringan transmisi tegangan tinggi-ekstratinggi (SUTET), dan mendistribusikan sampai ke pusat beban atau pelanggan. Pusat beban tersebar sesuai dengan konsentrasi aktivitas ekonomi dan penyebaran permukiman penduduk. Untuk mencukupi kebutuhan listrik yang terus meningkat, diperlukan banyak pembangkit. Semua pembangkit tersebut terhubung menjadi satu kesatuan dalam sistem yang interkoneksi untuk melayani berbagai keperluan.  Prioritas pelayanan jasa energi listrik adalah memastikan konsumen mendapatkan energi listrik secara kontinu dan berkualitas yang diindikasikan oleh tidak adanya pemadaman dan tegangan/voltase yang stabil. Untuk itu, sistem yang dibangun harus memenuhi tiga kriteria utama: andal, aman, dan ekonomis. Keandalan bertujuan, jika terjadi gangguan, sistem mampu merespons secara cermat dan cepat untuk pemulihan. Kalau respons tersebut gagal, gangguan merambat laksana efek domino yang berakibat pemadaman permanen (blackout). Aman artinya tidak membahayakan peralatan dan makhluk hidup. Yang terakhir, sistem kelistrikan harus efisien secara ekonomis.  Kegagalan sistem dapat dipicu dua kemungkinan. Yakni, kegagalan teknis dan pengoperasian sistem. Kegagalan teknis dapat disebabkan mutu peralatan dan pemeliharaan. Faktornya, antara lain, kesalahan/kerusakan pada pembangkit, kerusakan pada saluran transmisi, gardu, sistem distribusi, kegagalan cascading, operasi pemutus sirkuit, dan terjadinya hubungan singkat/korsleting.  Kegagalan pengoperasian disebabkan ketidakcermatan memprediksi pola konsumsi energi yang tergambar dalam kurva beban harian. Ada dua variabel yang diperhatikan, yakni konsumsi listrik dan ketersediaan energi listrik. Kondisi ideal adalah jika suplai dan kebutuhan listrik sama. Terjadinya gangguan bisa disebabkan dua kemungkinan. Pertama, jika kebutuhan listrik melebihi suplai, frekuensi akan menurun yang diikuti penurunan tegangan dan kenaikan arus. Sebaliknya, jika suplai melebihi kebutuhan, frekuensi sistem akan naik, tegangan naik, dan arus turun.  Penurunan dan kenaikan frekuensi memicu kestabilan sistem. Kenaikan kebutuhan listrik hendaknya diikuti penambahan suplai. Artinya, pembangkit tambahan harus dioperasikan dengan segera. Sebaliknya, jika terjadi penurunan pemakaian listrik, harus ada pembangkit yang dilepas dari sistem. Memasukkan pembangkit untuk menaikkan suplai bergantung pada kemampuan operasi pembangkit. Yakni, pembangkit yang memerlukan waktu singkat untuk start.  Menggunakan prinsip di atas untuk menganalisis peristiwa yang terjadi, yakni sistem kelistrikan di Pulau Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), dibagi dalam dua kawasan. Yaitu, barat dan timur. Saat kebutuhan listrik di barat meningkat, pembangkit di kawasan tersebut tidak mampu mengakomodasi. Sebab, terjadi gangguan pada gas turbin 1 sampai 6 di Suralaya dan Cilegon. Sedangkan di kawasan timur, terjadi kelebihan energi. Saat energi disalurkan untuk memenuhi kebutuhan di barat, terjadi gangguan pada saluran transmisi. Gilirannya, energi listrik tidak tersalurkan sehingga barat mengalami penurunan frekuensi. Fenomena itu terkonfirmasi dengan informasi yang disampaikan PLN  Gangguan terjadi karena ada kelebihan beban listrik, khususnya di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Banten. Efek gangguan langsung terasa pada pukul 11.45 detik ke-27 di Brebes. Kondisi itu membuat frekuensi jaringan turun menjadi 48.35 Hz pada pukul 11:48:18. Frekuensi terendah, yakni 47.116 Hz, terjadi pada pukul 11:50:17. Beberapa unit trip sehingga frekuensi blackout. Penurunan frekuensi yang drastis dari frekuensi normal 50 Hz menjadi 47.116 Hz membuat sistem gagal total. Pemadaman itu terjadi mulai pukul 11.45 karena transmisi saluran udara tegangan ekstratinggi (SUTET) 500 kv Ungaran dan Pemalang tidak mampu menyalurkan listrik untuk memenuhi kekurangan di kawasan barat.  Berdasar wacana yang berkembang, informasi dari PLN, dan analisis pemicu, ada beberapa pelajaran penting yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, perlunya pembenahan manajemen di PLN selaku pihak yang paling bertanggung jawab terhadap ketersediaan energi listrik. Desain struktur organisasi yang adaptif terhadap perubahan, yakni yang mengedepankan keuntungan, tapi tidak mengabaikan fungsi sosial dari listrik dan penempatan SDM yang kompeten dari segi teknis dan bisnis.  Kedua, mengoptimalkan pemeliharaan dan peremajaan infrastruktur kelistrikan yang ada karena usia peralatan memberikan pengaruh pada efisiensi dan keandalan operasi.  Ketiga, memberikan pelatihan secara berkala kepada para operator lapangan dengan simulasi-simulasi yang nyata sehingga cermat dalam mengatasi persoalan di lapangan.  Keempat, sudah saatnya memberikan prioritas dan porsi pada pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga air dan sel surya. Sebab, natur energi terbarukan, selain ramah lingkungan, juga efektif untuk menjadi pembangkit cadangan karena berfungsi sebagai penyimpan energi (energy storage) dan cepat bermanuver ketika terjadi gangguan lantaran waktu start yang singkat. (*)  *) Dosen Teknik Elektro UK Petra Surabaya dan Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jatim

Pelajaran dari Kasus Listrik di Ibu Kota

Daniel Rohi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Daniel Rohi

Berita Terkini

DPRD Jatim Minta Pemerintah Perhatikan Nasib IHT dan Petani Tembakau

Anggota DPRD Jatim Minta Kementerian Kelautan dan Perikanan Tinjau Ulang Surat Edaran Hal Penangkapan Ikan

Pelajaran dari Kasus Listrik di Ibu Kota

Download Aplikasi JawaPos.com