<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/meninggal-usai-menyemen-kaki-dpr-minta-aksi-petani-kendeng-dihentikan_m_117730.jpeg" alt="Wakil Sekjen PPP Daniel Johan" width="100%">
<figcaption>Wakil Sekjen PPP Daniel Johan</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih tegas dalam mengatur dan mengawasi penggunaan ruang laut dan pesisir. Khususnya terkait dengan penguasaan pantai oleh pihak swasta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Daniel menegaskan, aturan jelas terkait pengelolaan daerah pesisir diperlukan agar proses pembangunan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, tanpa merugikan ekosistem yang ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pantai jangan dikuasai secara private. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan sangat penting, dan Pemda harus bertanggung jawab untuk menindak tegas jika terjadi pelanggaran," kata Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (18/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Daniel juga mengingatkan agar pelaku usaha hotel dan resort, sebagai salah satu sektor yang berkembang pesat, untuk memahami dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kejelasan aturan yang diterapkan sejak awal sangat penting sehingga tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dan merugikan masyarakat atau lingkungan,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebijakan yang ada harus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam, karena keduanya sama-sama penting bagi masa depan bangsa," imbuh Daniel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu kasus yang disoroti Komisi IV DPR yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kelautan adalah pembangunan hotel, vila hingga restoran yang masif di pinggir laut yang berada di Bali. Daniel menyebut, pembangunan tetap penting dilakukan untuk menunjang perekonomian daerah dan nasional, namun eksositem lingkungan juga perlu diperhatikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa bisnis untuk menunjang perekonomian itu penting, tapi bagaimana aturannya dibuat juga dengan memprioritaskan kelestarian lingkungan agar ekosistem dan alam tetap terjaga,&rdquo; terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kelestarian lingkungan wajib diperhatikan demi keberlanjutan. Maka peran Pemda di sini sangat penting untuk bisa mengatur sebaik-baiknya," imbuh Daniel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, baru-baru ini Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan kebijakan tegas terkait penataan industri pariwisata di Pulau Dewata. Beberapa poin utama yang disampaikan adalah larangan bagi hotel, vila, dan restoran untuk menguasai atau menutup akses pantai, kecuali untuk keperluan upacara adat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koster menegaskan sudah ada peraturan daerah yang mengatur akomodasi wisata di pinggir laut atau pantai. Pelanggaran akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Langkah ini diiringi dengan ancaman sanksi bagi vila atau spa yang digunakan untuk praktik prostitusi serta wisatawan asing yang berdagang atau membuka usaha tanpa izin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesuai Perpres Nomor 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, Gubernur memang berhak mengatur batasan Sempadan pantai. Beleid tersebut bisa menjadi landasan Pemda untuk membuat aturan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Daniel, penetapan batas sempadan pantai ini dilakukan untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan wilayah-wilayah kecil dari ancaman bencana alam, alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai, dan alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Maka sudah menjadi kewajiban kepala daerah untuk memastikan pembangunan yang berprinsip pada ekonomi hijau,&rdquo; pungkasnya.</div>

Salah satu kasus yang disoroti Komisi IV yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kelautan adalah pembangunan hotel, vila hingga restoran

Soroti Masifnya Pembangunan Vila di Pesisir Bali, DPR Ingatkan Pantai Tak Dikuasai Pihak Swasta

<div id="m#msg-f:1818301280551640814" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/OK-Men-Pertanian-4014575277.jpg" alt="Mentan) Andi Amran Sulaiman. (Humas Kementan)" width="100%">
<figcaption>Mentan) Andi Amran Sulaiman. (Humas Kementan)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1818301280551640814-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti aksi yang dilakukam Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang memecat sejumlah pejabat di Kementan, karena diduga terlibat korupsi. Ia pun mendukung upaya bersih-bersih Kementan, karena korupsi yang dibalut atas nama kebijakan sangat merugikan petani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015418473/profil-lady-aurellia-pramesti-yang-viral-karena-kasus-pemukulan-lantaran-tak-terima-jadwal-koas-di-malam-tahun-baru">Profil Lady Aurellia Pramesti yang Viral karena Kasus Pemukulan lantaran Tak Terima Jadwal Koas di Malam Tahun Baru</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mendukung pengungkapan praktik korupsi berjamaah di Kementerian Pertanian. Kalau tidak diberantas, nasib petani dan sektor pangan kita dipertaruhkan," kata Daniel Johan kepada wartawan, Jumat (13/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Daniel Johan mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan Mentan Andi Amran. Ia menyatakan, ketegasan memang sangat diperlukan dalam menjalani tugas sebagai menteri untuk mengawasi kinerja jajarannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diharapkan semua pimpinan kementerian/lembaga juga punya keberanian seperti itu," ucap Daniel.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Daniel menyebut, praktik-praktik kecurangan dan korupsi di kementerian sudah banyak terjadi dan sangat merugikan rakyat. Ia mengatakan, upaya bersih-bersih dari oknum nakal memang sudah sepatutnya dilakukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini kan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya, bahwa banyaknya kebocoran-kebocoran uang negara itu karena permainan oknum-oknum di pemerintahan,&rdquo; tegas Daniel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, legislator fraksi PKB yang membidangi urusan pertanian ini mengatakan, impor jagung di tengah panen raya sangat mengancam upaya kedaulatan pangan di Indonesia. Menurut Daniel, praktik curang seperti itu juga membuat petani jagung kesulitan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ke depan harus dicek lagi setiap kebijakan atau program di Kementan. Telusuri satu per satu agar tidak ada celah lagi yang bisa dilakukan oknum-oknum untuk melakukan korupsi,&rdquo; urainya. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti aksi yang dilakukam Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang memecat sejumlah pejabat

Dugaan Korupsi Berjamaah Pejabat Kementan, Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan: Nasib Petani Dipertaruhkan!

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gus-dur-dan-kiai-hasym-dilarang-muncul-di-spanduk-ini-reaksi-pkb_m_192025.jpeg" alt="Wasekjen DPP PKB Daniel Johan" width="100%">
<figcaption>Wasekjen DPP PKB Daniel Johan</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota DPR RI Daniel Johan menilai ada banyak persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, khususnya dalam sektor riil. Salah satu yang menjadi sorotan mengenai tenaga kerja asing (TKA) yang menggunakan visa turis untuk menjalankan usaha dagang di Indonesia.</p> <p>&nbsp;<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015173396/pemenang-sayembara-nasib-beruntung-15-weton-pilihan-yang-sebentar-lagi-dapat-mengubah-nasib-menjadi-juragan-kaya-raya-menurut-primbon-jawa">Pemenang Sayembara Nasib Beruntung: 15 Weton Pilihan yang Sebentar Lagi Dapat Mengubah Nasib Menjadi Juragan Kaya Raya Menurut Primbon Jawa</a></strong></p> <p>Ia menilai, maraknya TKA ilegal merugikan perekonomian Indonesia, terutama bagi usaha usaha kecil menengah (UKM) lokal.</p> <p>"Sekarang harus diperhatikan banyak sektor riil kita itu mulai dikuasai oleh TKA yang mereka memakai visa turis. Semua dirambah, kasihan UKM lokal," kata Daniel kepada wartawan, Selasa (8/10).</p> <p>Modus para TKA ilegal ini menjual barang-barangnya dengan harga yang lebih murah karena tidak membayar pajak penjualan mengingat mereka ada di Indonesia dengan visa turis. Daniel menyoroti bagaimana para TKA nakal ini mengimpor barang dari luar negeri untuk dijual di Indonesia tanpa prosedur dan mekanisme yang sesuai aturan.</p> <p>&ldquo;Mereka impor sendiri, kita hanya jadi pasar. Ini orang asing sendiri ngimpor barangnya sendiri tetapi mereka merambah pasar kita,&rdquo; ucap Daniel. &ldquo;Ada banyak seperti di Bali, Glodok, Mangga Dua, Tanah Abang. Itu mereka semua menguasai pasar mulai dari handphone, baju sampai ke jam tangan. Itu mereka banyak memakai visa turis dan itu menghancurkan para pengusaha lokal kita,&rdquo; terang Daniel.</p> <p>Menurutnya, fenomena TKA bervisa turis yang merajai pasar Indonesia tersebut merugikan perekonomian rakyat. Belum lagi imbasnya pada sumber daya manusia (SDM) lokal karena usaha mereka tidak menyerap tenaga kerja Indonesia.</p> <p>&ldquo;Uang mereka tidak berputar di Indonesia karena mereka kirim ke luar negeri, jadi tidak nambah daya beli masyarakat yang saat ini dibutuhkan oleh pertumbuhan ekonomi kita dan kegiatan mereka tidak menyerap tenaga kita,&rdquo; paparnya.</p> <p>Daniel pun mempertanyakan pihak Bea Cukai hingga Imigrasi yang meloloskan barang-barang jualan milik TKA itu, di tengah banyak masyarakat yang terkena masalah dengan urusan cukai saat ingin membawa masuk barang dari luar negeri.</p> <p>"Mereka nggak bayar pajak. Negara dirugikan tapi kok Bea Cukai bisa lolos, imigrasi lolos, kepolisian lolos. Kita minta tindak tegas lah TKA ilegal seperti ini,&rdquo; tegas Daniel. &ldquo;Sementara kita ingat beberapa waktu lalu TKI kita bawa pulang barangnya diobak-obrik Bea Cukai. Ini kan ironis,&rdquo; imbuh Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.</p> <p>Daniel juga menyoroti soal aplikasi Temu yang belakangan sedang menjadi sorotan. Aplikasi Temu merupakan sebuah e-commerce asal Tiongkok yang mulai masuk ke Indonesia. Aplikasi tersebut menjadi pembicaraan karena konsepnya yang menjual barang dari pabrik langsung ke konsumen.</p> <p class="class-paragraph">Melalui konsep seperti itu, harga jual barang menjadi lebih murah dari platform e-commerce lainnya. Sehingga, produk yang dijual memutus rantai fungsi para pedagang eceran yang mayoritas adalah pelaku usaha kecil seperti UKM. &ldquo;Ini apalagi ada aplikasi dari Tiongkok itu (Temu, Red), UKM kita semakin terancam,&rdquo; seru Daniel. <strong>(*)</strong></p>

Salah satu yang menjadi sorotan mengenai tenaga kerja asing (TKA) yang menggunakan visa turis untuk menjalankan usaha dagang di Indonesia.

Anggota DPR Daniel Johan Khawatir Aplikasi Temu dan Visa Turis yang Disalahgunakan Hancurkan UKM Lokal   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/DPP-BERANI.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP PKB Daniel Johan mengajak masyarakat untuk menghindari penggunaan politik identitas untuk memecah belah bangsa Indonesia, namun justru untuk memperkuat kebhinekaan.<br /> <br /> "Selama politik identitas bisa menjadi kekuatan kebangsaan yang merajut persaudaraan yang memperkuat kebhinekaan, saya rasa sah-sah saja. Yang harus kita hindari adalah politik identitas yang memecah belah," kata Daniel dalam diskusi bertajuk "Politik Identitas Jelang Pemilu 2024, Efektifkah?" yang diselenggarakan Badan Persaudaraan Antariman (BERANI) di Jakarta, Selasa, (7/3).<br /> <br /> Daniel juga mencontohkan politik identitas yang menjadi kekuatan kebangsaan adalah seperti PKB dan Nahdlatul Ulama (NU), yang keduanya menjadi kekuatan bangsa Indonesia.<br /> <br /> "PKB dan NU adalah bagian dari kekuatan kebangsaan. Bagian kekuatan yang akan menjadi garda terdepan menjaga persatua menjaga kebhinekaan dan persaudaraan antara anak bangsa," ujarnya.<br /> <br /> Daniel mengingatkan agar masyarakat jangan mau dipecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mempolitisasi identitas Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA). Karena itu, anggota Komisi IV DPR RI itu mengingatkan bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menjadi kekuatan perekat, meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda.<br /> <br /> "Karena kalau terjadi perpecahan, yang menjadi korban pertama adalah masyarakat, elit politik senang-senang saja," katanya.<br /> <br /> Sementara itu, Sekretaris Umum DPP BERANI Ardi Susanto mengatakan politik identitas bukan hal yang tabu bagi Indonesia karena masyarakat terlahir dengan berbagai identitas yang berbeda-beda.<br /> Karena itu menurut dia, identitas yang dimiliki masyarakat Indonesia tersebut harus digunakan untuk membangun bangsa Indonesia, bukan justru merusak.<br /> <br /> "Kami secara konsisten akanmemberikan edukasi kepada masyarakat khususnya kalangan muda bahwa politik identitas boleh saja digunakan namun ada koridor hukum, etika, dan moralitas yang harus dipahami serta ditaati," pungkas Ardi.

PKB Ajak Hindari Politik Identitas yang Bisa Memecah Belah Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/politisi-tionghoa.jpg" alt="Hendrawan Supratikno - Daniel Johan - Grace Natalie (MIFTAHUL HAYAT - HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Hendrawan Supratikno - Daniel Johan - Grace Natalie (MIFTAHUL HAYAT - HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Politik Identitas Tak Boleh Jadi Instrumen Elektoral</h3><br /> Daniel Johan, Grace Natalie, maupun Hendrawan Supratikno mendorong kalangan Tionghoa untuk aktif berpolitik karena politik sarana untuk melakukan perubahan. Tapi, mereka juga mengingatkan, yang diperjuangkan harus rakyat keseluruhan, bukan golongan tertentu.<br /> <br /> <strong>KHAFIDLUL ULUM-FOLLY AKBAR</strong>, <em>Jakarta</em><br /> <br /> ---<br /> <br /> <em>Terima Kasih Gus Dur</em><br /> <br /> <strong>PASCAREFORMASI</strong>, masyarakat Tionghoa mendapat kebebasan dalam berekspresi, tak terkecuali dalam bidang politik. Daniel Johan termasuk yang merasakan besar dampak perubahan itu.<br /> <br /> Menurut legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, kebebasan masyarakat Tionghoa dalam melaksanakan tradisinya.<br /> <br /> Salah satunya perayaan Imlek, tidak bisa lepas dari peran Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.<br /> <br /> ”Tanpa Gus Dur, kami masih terdiskriminasi,” katanya kepada Jawa Pos pekan lalu.<br /> <br /> Ketika menjadi presiden, Gus Dur mencabut Inpres No 14 Tahun 1967 yang melarang ekspresi agama, kepercayaan, dan adat istiadat warga Tionghoa. Di masa Orde Baru, lanjut Daniel, tulang punggung politik warga Tionghoa dihancurkan sehingga tidak mempunyai kebebasan dalam berpolitik. ”Sama Gus Dur, hak politik dan kebebasan politik Tionghoa dipulihkan,” terangnya.<br /> <br /> Tak mengherankan, tambah Daniel, warga Tionghoa sangat mencintai Gus Dur. Misalnya, di Kalimantan Barat yang merupakan daerah pemilihannya. Mereka bisa menggelar perayaan Cap Go Meh dengan sangat meriah.<br /> <br /> Toleransi masyarakat di daerahnya sangat tinggi. Mereka menghormati satu sama lain, baik warga Tionghoa, Dayak, maupun Melayu sebagai suku yang ada di Kalimantan Barat. ”Kami menyebutnya Tidayu, Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Kami bersyukur Kalimantan Barat menjadi miniatur toleransi antarsuku,” jelasnya.<br /> <br /> Daniel pun mendorong warga Tionghoa semakin aktif dalam politik. Mereka bisa menyumbangkan visi yang baik dalam pembangunan politik. ”Jadi, tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga dalam politik dan budaya,” ungkapnya.<br /> <br /> Sebagai politikus di Senayan, Daniel terus menyerap aspirasi masyarakat. Tentu sesuai dengan bidangnya di DPR, yaitu komisi IV yang membidangi pertanian. Menurut dia, banyak petani Tionghoa miskin di provinsi yang beribu kota di Pontianak tersebut.<br /> <br /> Dia akan terus memperjuangkan hak rakyat. ”Berjuang mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata ketua DPP PKB itu.<br /> <br /> Harus Percaya Diri<br /> <br /> Politik, secara teori, menjadi arena terbuka untuk semua anak bangsa. Siapa pun boleh terlibat bahkan berhak untuk dipilih. Namun realitasnya, tidak sedikit yang masih berpikir primordial.<br /> <br /> Cara pandang yang membuat sejumlah kelompok menjadi minoritas. Seperti kalangan Tionghoa.<br /> <br /> Sejak awal memutuskan untuk terjun ke dunia politik, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie sadar betul akan realitas itu. Datang dari kalangan minoritas, dia butuh upaya ekstra.<br /> <br /> Salah satu pemantiknya masuk politik adalah kasus banyaknya orang berintegritas sulit mendapat kendaraan politik. Itu banyak dia temui dari para klien saat berkarier di sebuah lembaga survei. PSI pun didirikan untuk kendaraan politik orang-orang baik itu.<br /> <br /> Lagi pula, lanjut Grace, cibiran atau pandangan bernuansa SARA sudah ”kenyang” dia terima. Sejak lama, dia terbiasa dengan tantangan itu. Bahkan, saat memulai karier sebagai wartawan pada 2004, celotehan-celotehan sejenis sudah pernah dia terima.<br /> <br /> Salah satu momen yang sangat membekas terjadi saat dia meliput acara di Cikeas. ”Ada wartawan senior bilang ngapain jadi wartawan, gak buka toko aja,” katanya.<br /> <br /> Beruntungnya, di dunia politik dia berada di PSI. Di partai yang pernah dia ketuai itu, wajah multikulturalisme menjadi semangat. Bahkan, persoalan SARA menjadi salah satu gerakan yang diperangi PSI.<br /> <br /> ”Dengan saya Ketum itu sebenarnya pernyataan keras PSI. Keberpihakan pada minoritas,” tegasnya.<br /> <br /> Grace berharap, ke depan lebih banyak lagi generasi muda Tionghoa yang berani dan mau terjun ke dunia politik. Bagi dia, politik merupakan sarana yang baik untuk melakukan perubahan.<br /> <br /> Bagi kelompok minoritas, kunci masuk ke panggung politik adalah percaya diri. ”Kalau ada yang ngomong gitu (merendahkan minoritas) berarti dia kuper,” kata mantan jurnalis televisi itu.<br /> <br /> Terbuka untuk Semua<br /> <br /> Hendrawan Supratikno lahir sebagai keturunan Tionghoa. Namun, sebagai politikus, dia tidak hanya memperjuangkan warga dari kaumnya, tapi rakyat secara umum. Bagi dia, politik identitas tidak boleh menjadi instrumen elektoral.<br /> <br /> Hendrawan mengatakan, sebagai anggota DPR, dirinya tidak mewakili etnis Tionghoa secara khusus. Apalagi, 95 persen konstituennya di daerah pemilihan Jawa Tengah X yang meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang bukanlah warga Tionghoa. ”Saya memang lahir dari etnis Tionghoa, tapi itu bukan kehendak saya,” ungkap politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) itu.<br /> <br /> Menurut dia, dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) PDIP, sama sekali tidak disebutkan soal suku etnis. Jadi, walaupun sebagai keturunan Tionghoa, dia tetap diterima dan terpilih dari dapilnya yang bukan mayoritas Tionghoa. Dia terpilih karena kader PDIP.<br /> <br /> Hubungan dengan pemilih di dapil juga dia rawat sebaik-baiknya. Dia selalu turun langsung ke masyarakat. Ketika menyapa dan menyerap aspirasi masyarakat, dia tidak membeda-bedakan ras, suku, atau agama. ”Tidak ada pembedaan. Karena saya Tionghoa, kemudian prioritas Tionghoa. Yang gitu-gituan di PDIP sudah ketinggalan zaman,” tutur politikus kelahiran Cilacap, Jawa Tengah, itu.<br /> <br /> Setelah era reformasi, kata Hendrawan, partisipasi politik masyarakat terbuka luas. Semua orang bisa memilih politik menjadi jalur pengabdian. Semua orang bisa berjuang di ranah politik.<br /> <br /> Memang, lanjut guru besar Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, itu, banyak masyarakat Tionghoa yang berkiprah di jalur perdagangan dan perekonomian. Namun, sekarang bidang politik terbuka lebar bagi semua kalangan.<br /> <br /> Tidak hanya itu, peluang mengabdi sebagai TNI, Polri, dan ASN juga sama terbukanya bagi semua anak bangsa. ”Sesuai konstitusi, semua mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum,” beber anggota Komisi XI DPR RI tersebut.<br /> <br /> Pada era demokrasi, lanjut Hendrawan, sesama anak bangsa harus saling menghargai. Menghormati perbedaan pendapat dan pandangan. Jadi, tidak boleh memusuhi orang lain yang berbeda pandangan. Tidak boleh memaksa orang lain mengikuti pendapatnya.<br /> <br /> Dalam momen Imlek, Hendrawan mengingatkan salah satu konsensus bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. ”Kemajemukan yang dimiliki bangsa ini harus menjadi aset penting dalam kemajuan bangsa,” tuturnya.<br /> <br /> Dia mengatakan, keberagaman talenta merupakan sumber daya saing peradaban yang penting. Peradaban yang mampu mengelola kemajukan adalah peradaban yang maju.

Imlek dan Ajakan ke Kalangan Tionghoa agar Lebih Aktif Berpolitik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenangan-airnal-chusnunia-milik-rakyat-lampung_m_223932.jpeg" alt="Ketua Desk Pilkada DPP PKB, Daniel Johan mengajak seluruh elemen masyrakat Lampung untuk saling berisnergi. Kemenangan Airnal-Chusnunia merupakan milik seluruh masyarakat." width="100%">
<figcaption>Ketua Desk Pilkada DPP PKB, Daniel Johan mengajak seluruh elemen masyrakat Lampung untuk saling berisnergi. Kemenangan Airnal-Chusnunia merupakan milik seluruh masyarakat.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk menghitung ulang rencana kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp 98,8 juta per calon jamaah. Sebab, kenaikan BPIH itu akan membebani masyarakat.<br /> <br /> “Kami minta biaya haji benar-benar dihitung secara detil dan secara akurat jangan sampai memberatkan umat,” kata Ketua DPP PKB Daniel Johan di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (20/1).<br /> <br /> Daniel menilai, biaya yang diusulkan pemerintah saat rapat bersama DPR, cukup memberatkan bagi masyarakat. Terlebih ekonomi masyarakat belum pulih pasca diterjang pademik COVID-19 beberapa tahun belakangan.<br /> <br /> “Apalagi saat ini umat semakin sulit hidupnya artinya pendapatan berkurang karena Covid, (jadi harus) benar-benar harus diitung,” tegas Daniel.<br /> <br /> Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp 98,8 juta per calon jemaah. Namun, dari BPIH itu hanya 70 persen di antaranya yang dibebankan kepada jamaah haji atau sebesar Rp 69 juta, sementara 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp 29,7 juta.<br /> <br /> Secara akumulatif, komponen yang dibebankan pada dana nilai manfaat sebesar Rp 5,9 triliun. "Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 98.893.909, ini naik sekitar Rp 514 ribu dengan komposisi Bipih Rp 69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp 29.700.175 juta atau 30 persen," ucap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Kamis (19/1).<br /> <br /> Sehingga, biaya haji 2023 ini naik dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp 39,8 juta. Ongkos ini juga lebih tinggi dibandingkan 2018 sampai 2020 lalu, yang ditetapkan sebesar Rp 35 juta.

PKB Minta Kenaikan Biaya Ibadah Haji Jangan Memberatkan Umat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jaga-persatuan-jelang-pemilu-cak-imin-ajak-masyarakat-mengaji-dan-doa_m_.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, partainya tetap konsisten untuk terus berjuang menghapuskan diskriminasi di Indonesia. Hal ini demi adanya kesetaran yang selalu menjadi persoalan di suatu bangsa.<br /> <br /> "PKB sebagai kekuatan politik nasional merasa terhormat bisa menjadi bagian utama dari proses perjuangan mewujudkan kesetaraan dan penghapusan diskriminasi tersebut," kata Muhaimin saat memberikan sambutan perayaan Imlek 2574 yang diselenggarakan DPP PKB di Jakarta, Rabu, (19/1).<br /> <br /> Muhaimin juga menjelaskan hasil perjuangan tersebut dapat dirasakan saat ini melalui perayaan Imlek, yang juga telah menjadi hari libur nasional. Selain itu, Muhaimin juga menuturkan soal perjuangan PKB dan Gus Dur untuk membangun kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi.<br /> <br /> "PKB bersama Presiden Ke-4 Abdurahman Wahid atau Gus Dur, bangsa Indonesia berhasil mengakhiri masa-masa diskriminasi. Saat Gus Dur menjadi Presiden, Kwik Kian Gie langsung diminta masuk kabinet menjadi Menteri," ujarnya.<br /> <br /> "Bahkan warga Tionghoa yang selama puluhan tahun dibatasi hak-hak politiknya, saat ini telah menunjukkan peran strategis nya secara sama dan setara,” kata Muhaimin.<br /> <br /> Politikus yang biasa disapa Cak Imin ini juga mengungkapkan, beberapa kader-kader terbaik Tionghoa PKB yang nanti akan maju sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024. Ia berharap para kader PKB tersebut akan menjadi kebanggaan dan ikut memperjuangkan aspirasi warga Tionghoa dan ikut memastikan kebhinekaan serta Pancasila merupakan hal yang final bagi Indonesia.<br /> <br /> "PKB akan tetap berada di garis terdepan dalam menjaga kebhinekaan dan Pancasila. Bahkan salah satu pesantren PKB di Gresik, saat ini akan dibangun dengan gaya arsitektur Tionghoa dengan gerbang dan bangunan khas Tionghoa," ungkapnya.<br /> <br /> Selain itu dia mengatakan Imlek tahun ini disebut sebagai Tahun Kelinci, yang melambangkan umur panjang, kedamaian, dan kemakmuran dalam budaya Tionghoa. Karena itu tahun 2023 diprediksi menjadi tahun harapan.<br /> <br /> Sementara itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan menjelaskan, imlek bagi PKB bukan hanya sekadar perayaan yang dilakukan secara gembira, namun menjadi simbol dalam menghapus diskriminasi di Indonesia.<br /> <br /> "Imlek bagi PKB menjadi bagian sejarah yang utuh dan menjadi simbol perjuangan PKB serta bangsa Indonesia hapus diskriminasi di NKRI," tuturnya.

Rayakan Imlek, Ketum PKB Kenang Gus Dur dan Kwik Kian Gie

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Ketua-DPP-SDA-dan-Energi-PKB-Daniel-Johan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>DANIEL</strong> Johan bukan hanya seorang pencinta burung. Anggota Komisi IV DPR RI itu juga memberikan perhatian serius terhadap komunitas pencinta burung, khususnya Kicaumania.<br /> <br /> Kicaumania merupakan komunitas besar dengan jutaan anggota. Potensi ekonomi dari komunitas itu sangat besar. Tidak hanya jual beli burung, tapi juga terkait pakan, kandang, dan kebutuhan lainnya.<br /> <br /> Daniel kerap berkomunikasi dengan mereka. Dengan begitu, dia mengetahui masalah yang dihadapi. Ketika pemerintah hendak mengeluarkan larangan budi daya murai batu, Daniel turun tangan dan menolak aturan itu. Akhirnya, aturan tersebut dibatalkan.<br /> <br /> Sebagai penggemar burung, Daniel memiliki sekitar 50 ekor burung dari berbagai jenis. Burung murai dan makaw menjadi favoritnya. ”Kalau bertelur dan menetas, kadang saya kasihkan orang,” tutur politikus PKB itu.

Daniel Johan Peduli Komunitas Pencinta Burung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Ketua-Umum-PKB-Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato pada acara PKB Road To Election 2024 di Tennis Indoor Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/10/2022). Acara ini dihadiri oleh para kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari seluruh wilayah di" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato pada acara PKB Road To Election 2024 di Tennis Indoor Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/10/2022). Acara ini dihadiri oleh para kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari seluruh wilayah di</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai, perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 adalah momentum bagi masyarakat untuk membangun solidaritas dalam menghadapi kesulitan di masa pandemi Covid-19.<br /> <br /> "Di tengah-tengah kesulitan yang ada, hal yang tidak boleh kita tinggalkan adalah persatuan dan persaudaraan diantara anak bangsa. Bahwa kasih akan merangkul persaudaraan sesama kita," ujar Muhaimin dalam perayaan Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan DPP PKB di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/12) malam.<br /> <br /> Pria yang akrab disapa Cak Imin mengatakan, saat kondisi ekonomi Indonesia yang masih sangat berat dan kesulitan yang dihadapi banyak warga. Sehingga semangat solidaritas menjadi sangat penting.<br /> <br /> Karena itu menurut dia, acara menyambut Natal dan Tahun Baru yang dilakukan PKB saat ini, merupakan bagian upaya bersama untuk membangun solidaritas tersebut.<br /> <br /> "Saya yakin bahwa Tuhan tidak berharap terlalu banyak dari masing-masing individu, dari Anda atau saya. Tuhan menyadari betapa manusia diliputi kekurangan dan ketidaktahuan, namun saya percaya jika kita semua melakukan hal-hal kecil yang baik, maka dunia akan menjadi sangat berbeda," katanya.<br /> <br /> Wakil Ketua DPR ini menegaskan bahwa PKB sangat mengedepankan pentingnya persatuan, keberagaman, dan persaudaraan sehingga melandasi partainya menggelar acara refleksi menyambut Natal dan Tahun Baru. Semangat itu menurut dia yang harus dijaga, sejak Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga saat ini dan selama PKB ada.<br /> <br /> "Kita ingin menjadikan PKB sebagai miniatur Indonesia. Kalau ingin melihat Indonesia yang indah, datang dan bergabung ke PKB," ujarnya.<br /> <br /> Cak Imin juga menggarisbawahi masukan yang disampaikan para tokoh agama seperti Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Saifullah Maksum, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Ignatius Kardinal Suharyo dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gultom.<br /> <br /> Menurut Muhaimin, kedua tokoh tersebut meminta agar PKB menjadi kekuatan untuk membangun keadaban publik dan tidak lelah berjuang memastikan kebaikan umum terwujud.<br /> <br /> "Pada kesempatan yang penuh kasih ini saya sampaikan, PKB siap lahir batin untuk memastikan dan mewujudkan hal tersebut Karena itu yang menjadi cita-cita kebangsaan yang menjadi cita-cita Gus Dur dan para pendiri PKB, yang menjadi ideologi berdirinya PKB," ujarnya.<br /> <br /> Sementara di tempat yang sama, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengubah cara memandang dunia, menghargai alam semesta, menilai orang di sekeliling kita, bahkan menilai diri sendiri.<br /> <br /> Dia mengatakan, hal-hal yang dulu diremehkan dan dianggap kurang bernilai, saat ini ternyata sungguh berharga.<br /> <br /> "Kekuatan komunitas, persaudaraan, kekeluargaan, gotong royong sesama warga, saling mengingatkan, saling mendata, saling mengawal, kini tumbuh menjamur, menyelinap menjadi bagian hidup sehari-hari," katanya.<br /> <br /> Daniel juga menuturkan, para tetangga, bukan lagi sekadar mereka yang tinggal berhimpitan atau berhadapan rumah, namun menjadi teman bahkan saudara dalam kedukaan.<br /> <br /> "Berbagai kebaikan diperlukan agar masyarakat bisa menang dalam tragedi besar ini," pungkasnya

Cak Imin: Natal dan Tahun Baru Jadi Momentum Pererat Solidaritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Daniel-Burung-Kicau.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP PKB Daniel Johan akan mendorong kontes burung kicau menjadi Cabang Olahraga yang diakui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan bisa diperlombakan dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON).<br /> <br /> Hal itu disampaikan Daniel dalam diskusi bersama para pendiri Kicau Mania, Sabtu (15 Oktober 2021), di Jakarta. Menurut Daniel, kontes burung kicau bisa dikategorikan olahraga. Karena membutuhkan banyak gerakan, dan perlu strategi dan latihan intensif.<br /> <br /> "Sebetulnya, kategorisasi cabang olahraga adalah dialektika yang hampir abadi. Permainan kartu bridge, catur, sampai e-sport itu kan masih debatable juga. Semua itu awalnya adalah sebuah permainan, hobi, yang kita semua tahu, minim gerakan. Tapi karena dianggap membutuhkan strategi khusus kemudian masuk dalam olahraga otak. Nah dalam kontes burung kicau, gerak strategi dan latihannya malah lebih banyak dibanding permainan bridge, catur maupun e-sport," papar Daniel dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Minggu (17/10).<br /> <br /> Daniel juga meyakini, jika kontes burung diakui sebagai olahraga, akan membawa multiplier effect yang positif. Di antaranya menambah semangat para kicau mania untuk menjaga kebugaran, melatih strategi serta ketekunan para kicau mania.<br /> <br /> "Belum lagi dari sisi ekonomi. Saat ini saja, burung kicau telah menjadi sektor riil yang menghidupi basis ekonomi rakyat. Boleh dikata, kicau mania sudah tumbuh menjadi industri kerakyatan yang nyata. Mulai dari penangkaran, pakan, kandang, hingga event-event pertandingan yang faktanya lebih besar dari banyak cabang olahraga. Perputaran ekonominya mencapai Rp 7 triliun lebih per tahun," ujarnya.<br /> <br /> Daniel mengakui, saat ini sebetulnya permintaan ekspor sangat banyak dan bisa berkali-kali lipat nilainya. Sayangnya, sampai sekarang mereka kesulitan untuk memenuhi permintaan ekspor akibat kebijakan-kebijakan yang kurang pro terhadap penguatan industri kerakyatan.<br /> <br /> Padahal, lanjutnya, bila hal  ini berjalan dengan baik maka selain ekonomi rakyat tumbuh sampai ke desa-desa karena ternak pakan maupun pengrajin kandang semuanya tersebar di desa-desa, juga akan semakin menjamin kelestarian burung-burung indonesia.<br /> <br /> "Kita akan kawal hal ini di DPR agar terwujud,” tandas Danie.<br /> <br /> Sementara salah satu pendiri komunitas kicau mania Bang Boy BNR dalam diskusi tersebut menyampaikan kesan ketidakpedulian pemerintah terhadap para pelaku dan pecinta kicau mania. Padahal potensi ekonomi dan penguatan komunitasnya sangat positif. Tapi saat ini kami menghadapi sejumlah kesulitan-kesulitan baik dari BKSDA maupun karantina yang terlalu banyak aturan dan menghambat tumbuhnya industri ini.<br /> <br /> "Kami juga berharap, pemerintah mempermudah upaya ekspor burung kicau. Bayangkan kalau sekarang perputaran domestik dalam negeri saja mencapai Rp 7 triliun per tahun, bagaimana kalau ekspornya dibuka?" imbuhnya.

PKB Dorong Perlombaan Burung Kicau Jadi Cabor yang Diakui KONI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#daniel johan

Berita Terkini