<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1816120266028329145" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/Screenshot_2024-11-19-11-26-05-411_comgoogleandroidgm-edit-2636611823.jpg" alt="Jajaran Kodim 1702/Jayawijaya menyambut kedatangan Wamendagri Ribka Haluk. (Kodam XVII/Cenderawasih)" width="100%">
<figcaption>Jajaran Kodim 1702/Jayawijaya menyambut kedatangan Wamendagri Ribka Haluk. (Kodam XVII/Cenderawasih)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1816120266028329145-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> JawaPos.com - Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Arh Reza Ch. A. Mamoribo menyambut kedatangan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk di Bandar Udara Wamena, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan dukungan kepada pemerintah untuk terus membangun Papua Pegunungan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015329240/tes-kepribadian-bentuk-wajah-kamu-dapat-tunjukkan-karakter-tersembunyi-dirimu-ini-penjelasannya">Tes Kepribadian: Bentuk Wajah Kamu Dapat Tunjukkan Karakter Tersembunyi Dirimu, Ini Penjelasannya!</a> &rdquo;Selamat datang Wamendagri Ibu Ribka Haluk di Lembah Baliem, semoga kedatangan Wamendagri ini dapat meningkatkan kerja sama dan sinergitas untuk membangun semangat menjalankan tugas kedepannya guna membantu memajukan wilayah Provinsi Papua Pegunungan, khususnya Kabupaten Jayawijaya,&rdquo; ungkap perwira menengah TNI AD itu sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Selasa (19/11). Lebih lanjut Letkol Reza menyampaikan bahwa seluruh Forkopimda Provinsi Papua Pegunungan dan Forkopimda Kabupaten Jayawijaya akan menjalin kerja sama dan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya tidak lain untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya.&nbsp; &rdquo;Kami tentu berharap kunjungan ini dapat memperkuat hubungan baik antara TNI, khususnya Kodam XVII/Cenderawasih dengan Kemendagri demi kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Pegunungan,&rdquo; terang dia. (*) </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Arh Reza Ch. A. Mamoribo menyambut kedatangan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk

Dandim 1702/Jayawijaya Tegaskan Dukung Pembangunan Papua Pegunungan saat Bertemu Wamendagri Ribka Haluk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/10/3f4c1335-e4e4-44b6-8764-2203717bf51e-3392684460.jpg" alt="KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam Apel Dandim-Danrem di Jakarta pada Kamis (10/10). (Foto: TNI AD)" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam Apel Dandim-Danrem di Jakarta pada Kamis (10/10). (Foto: TNI AD)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhelatan Pilkada serentak 2024 menjadi perhatian besar agar berlangsung secara aman. Tidak hanya bagi Polri, TNI pun demikian. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta para komandan Korem dan Kodim untuk maksimal melakukan pengamanan. &rdquo;Untuk evaluasi dan bagaimana kita nanti ke depannya lebih berfungsi untuk mendukung program-program pemerintah, juga untuk keamanan pengamanan pilkada serentak,&rdquo; ujar Maruli usai memimpin apel Komandan Kodim (Dandim) - Komandan Korem (Danrem) di Jakarta, Kamis (10/10). Apel tersebut juga dihadiri panglima kodam (pangdam) dan pejabat utama TNI AD. Dalam apel tersebut, TNI AD melakukan evaluasi dan membahas soal persiapan bantuan pengamanan pilkada serentak yang berlangsung pada November mendatang. Maruli memastikan bantuan pengamanan pilkada sudah disiapkan oleh TNI AD sampai ke level daerah. Perencanaan pun dipastikan sudah matang. Karena itu, pembahasan mengenai bantuan pengamanan pilkada serentak tidak sampai detail. Dia yakin seluruh jajaran Angkatan Darat mampu melaksanakan tugas itu secara maksimal. &rdquo;Karena semua di daerah sudah ada, sudah direncanakan semua dengan baik. Kami sudah cek, kami hanya meyakinkan mereka (para dandim serta danrem) akan melaksanakan pengamanan pilkada dengan sebaik-baiknya,&rdquo; ungkap Maruli. Orang nomor satu di TNI AD itu menyampaikan bahwa persiapan bantuan pengamanan pilkada serentak sudah dilakukan sejak jauh hari. Karena itu Angkatan Darat percaya diri mereka mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Apalagi sinergi antara TNI dengan Polri juga sudah terlaksana dengan baik. Persiapan pun sudah dilakukan dengan matang. Jenderal Maruli pun menegaskan, seluruh jajaran TNI AD netral. Meski banyak purnawirawan Angkatan Darat yang menjadi peserta pilkada, dia memastikan tidak ada keberpihakan dari TNI AD. &rdquo;Beliau-beliau kan sudah sipil, punya hak untuk mendaftar. Dan mereka ini sudah tidak punya lagi komando ke dalam. Jadi, kami di dalam tinggal bilang saja, kita harus netral, saya kira nggak ada permasalahan di kami,&rdquo; tegasnya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta para komandan Korem dan Kodim untuk maksimal melakukan pengamanan.

KSAD Ingatkan Danrem dan Dandim untuk Amankan Pilkada Serentak dengan Maksimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/12-dandim-blitar.jpg" alt="Komandan Kodim 0808 Blitar Letkol Arh Dian Musrianto. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Komandan Kodim 0808 Blitar Letkol Arh Dian Musrianto. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komandan Kodim 0808 Blitar Letkol Arh Dian Musriyanto diinformasikan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di wilayah Malang.  Wali Kota Blitar Santoso membenarkan terkait dengan kabar Dandim 0808 Blitar Letkol Arh Dian Musriyanto yang meninggal dunia.  ”Meninggal dunia. Posisi di RS di Malang. Informasinya mau dibawa ke rumah Dandim, baru diberangkatkan ke tempat tinggalnya di Jogjakarta,” kata Santoso seperti dilansir dari Antara di Blitar, Jumat (8/1).  Dia belum mengetahui dengan pasti terkait dengan teknis pemulangan serta protokol kesehatan saat di rumah duka di Blitar. Namun, dari informasi yang diterima dengan protokol kesehatan yang ketat, almarhum akan disalatkan terlebih dahulu di sekitar area Kodim 0808 Blitar.  Informasinya, almarhum sebelumnya pada 24 Desember pernah mengeluh sakit. Atas petunjuk dokter, yang bersangkutan dirujuk ke sebuah rumah sakit swasta di Kota Blitar. Dan sempat dirawat di rumah sakit tersebut.  Setelah dirawat beberapa hari, almarhum pulang. Namun tidak ada perubahan atau sakinya tidak kunjung membaik dan kembali dirawat di rumah sakit swasta di Kota Blitar.  Hingga kemudian, pada 29 Desember yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit swasta di Malang. Pada Jumat (8/1) dia dinyatakan meninggal dunia. Informasinya karena sakit pneumonia.  Wali Kota menambahkan, istri almarhum saat ini masih dalam perawatan di sebuah rumah sakit di Kota Blitar. Namun, wali kota belum mengetahui dengan pasti apakah yang bersangkutan positif Covid-19 atau tidak.  Sementara itu, Dedy, yang merupakan ajudan Komandan Kodim 0808 Blitar Letkol Arh Dian Musriyanto mengatakan, awalnya Dandim sakit tipes kronis. Namun, Dedy tidak mengetahui dengan pasti penyakitnya.  ”Awalnya sakit tipes kronis. Karena faktor di rumah sakit, kami tidak tahu lainnya,” kata Dedy.  Dia mengatakan, rencananya jenazah setelah dibawa dari Malang langsung menuju ke Blitar. ”Setelah disalatkan di depan makodim langsung dibawa ke kampung halamannya. Informasinya seperti itu,” terang Dedy.  Letkol Arh Dian Musriyanto masih baru menjabat sebagai Komandan Kodim 0808 Blitar pada Agustus 2020. Pada Oktober 2020, sekitar 10 orang anggota Kodim 0808 Blitar sempat terinfeksi Covid-19. Anggota Kodim 0808 Blitar yang dinyatakan positif Covid-19 tersebut baru pulang dari pendidikan Secaba TNI Angkatan Darat di Jember. Namun, setelah mereka menjalani isolasi selama 10 hari dengan sakit tanpa gejala dan keluhan penyerta, mereka akhirnya sembuh.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AJhrcPP2-IE

Komandan Kodim 0808 Blitar Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/danrem-minta-dandim-awasi-netralitas-anggotanya_m_184391.jpeg" alt="Komandan Korem (Danrem) 032/Wirabraja, Brigjen TNI Mirza Agus" width="100%">
<figcaption>Komandan Korem (Danrem) 032/Wirabraja, Brigjen TNI Mirza Agus</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menyonsong Pilkada serentak 2018, Komandan Korem (Danrem) 032/Wirabraja, Brigjen TNI Mirza Agus meminta seluruh anggotanya menjaga netralitas. Dengan kata lain, tidak terlibat politik praktis ataupun berpihak pada satu kandidat. Jika ditemukan pihaknya tidak segan-segan dan langsung menjatuhkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. "Ada empat kota di Sumbar yang menggelar Pilkada serentak. Saya minta, seluruh anggota di empat kota ini menjaga netralitas. Jangan ikut-ikutan berpolitik," tegas Brigjen TNI Mirza Agus pada sejumlah wartawan, Sabtu (27/1). Pihaknya meminta setiap Komandan Kodim (Dandim) selalu memantau personel di lapangan. "Setiap Dandim harus mengecek langkah-langkah setiap anggota di lapangan," tegasnya. Lebih lanjut Danrem mengatakan, setiap anggota telah mendapat pembengkalan dari KPU dan Panwaslu. Selain itu, ada buku saku tentang netralisas TNI yang digunakan untuk pendoman. Dalam buku saku tersebut terang dia, reformasi internal TNI yang telah berlangsung sejak tahun 1998 merupakan salah satu keputusan penting bagi TNI yang telah meninggalkan Dwi Fungsi TNI yaitu fungsi sosial politik. Dalam hal ini, TNI tidak lagi melibatkan diri serta terlibat dalam kegiatan politik praktis. Namun, lebih fokus pada pembangunan profesionalisme sebagai alat negara dalam bidang pertahanan. "Akumulasi proses penataan dalam bidang tersebut telah tertuang dalam undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Pada pasal dua ditegaskan bahwa Tentara Profesional adalah Tentara yang tidak berpolitik praktis," jelasnya. Salah satu aspek terpenting dalam menjalin komitmen bagi TNI khususnya Prajurit Korem 032/Wirabraja untuk tidak berpolitik praktis adalah sikap netralitas TNI. Sikap yang lebih mengedepankan kepentingan Bangsa dan Negara yang lebih luas dibandingkan dengan sikap dukung-mendukung pada suatu kepentingan kelompok atau golongan tertentu. "Diharapkan seluruh prajurit terhindar dari kesalahpahaman dan tindakan dalam komitmen netralitas TNI," tuturnya.

Danrem Minta Dandim Awasi Netralitas Anggotanya

dandim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dandim

Berita Terkini

Dandim 1702/Jayawijaya Tegaskan Dukung Pembangunan Papua Pegunungan saat Bertemu Wamendagri Ribka Haluk

KSAD Ingatkan Danrem dan Dandim untuk Amankan Pilkada Serentak dengan Maksimal

Komandan Kodim 0808 Blitar Meninggal Dunia

Danrem Minta Dandim Awasi Netralitas Anggotanya

Download Aplikasi JawaPos.com