<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ferdy-Sambo-Dan-Putri-Candrawathi-Saat-Rekonstruski-Pembunuhaan-Brigadir-J-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Tersangka Irjen Ferdy Sambo bersama Istrinya tersangka Putri Candrawathi saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinasnya yang menjadi TKP pembunuhan Brigadir J di Jalan Duren Tiga Barat, Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta, Selasa (30/8/2022" width="100%">
<figcaption>Tersangka Irjen Ferdy Sambo bersama Istrinya tersangka Putri Candrawathi saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinasnya yang menjadi TKP pembunuhan Brigadir J di Jalan Duren Tiga Barat, Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta, Selasa (30/8/2022</figcaption>
</figure>Nama-nama anggota Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Merah Putih Polri teridentifikasi dalam sejumlah kasus ’’kontroversial’’ yang menyasar aktivis hak asasi manusia (HAM) dan tokoh vokal di Indonesia dalam rentang waktu 2019–2021. Berikut laporan hasil kolaborasi Jawa Pos dengan Tirto.id, Project Multatuli, dan deduktif.id.  ---  ”SETELAH penangkapan itu, yang paling terpukul adalah keluarga. Terutama, ibu saya yang sudah sepuh,” ungkap Dandhy Dwi Laksono. Dia tidak akan pernah melupakan peristiwa 26 September 2019 itu. Harinya pun dia masih ingat. Kamis. Tepatnya, Kamis malam.  Saat itu, Dandhy baru saja pulang dari kantor Watchdoc Documentary di Jalan Cempaka Dalam, kawasan Pondokgede, Bekasi. Seharian penuh dia mengerjakan editing video bersama sejumlah rekan. Jenuh. Penat.  Sesampai di rumahnya di kompleks Jatiwaringin Asri, juga di Bekasi, pria 46 tahun tersebut hanya ingin secepatnya istirahat. Tapi, sekitar pukul 22.45 WIB, empat pria berbadan tegap menggedor pintu pagar. Mengaku polisi, mereka menyodorkan surat perintah penangkapan.  Di tengah kekalutannya, Dandhy tak kehilangan akal sehat. ”Apa perkaranya?” tanya jurnalis senior itu kepada empat polisi yang bersikeras menangkapnya. Tak ada jawaban.  Dandhy lantas pelan-pelan membaca surat yang tadi disodorkan. Dalam surat itu ada nama Fathurrozi. Lengkap dengan gelar dan jabatannya. Inspektur Dua (Ipda) Fathurrozi Sarjana Hukum (SH).  Si empunya nama menjabat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Tertulis pula nama Ipda Huntal D.M.T. Sibarani SH dalam surat itu. Dia juga berasal dari kesatuan yang sama dengan Fathurrozi.  Dandhy yang sudah letih pun lantas ’’menyerah”. Tiba di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dia langsung menjalani pemeriksaan.  Petugas mencecarnya soal unggahan tertanggal 23 September 2019 di akun Twitter-nya. Ketika itu, dia mengunggah utas peristiwa di Papua. Yakni, dugaan aksi represif aparat terhadap mahasiswa dan pelajar di Jayapura dan Wamena.  Dari lima cuitan yang menjadi utas Dandhy, polisi fokus pada poin yang diunggah pukul 13.26 WIB. Ada dua foto di sana. Foto pertama adalah peristiwa di Jayapura. Cuitan Dandhy berbunyi: Mahasiswa Papua yang eksodus dari kampus-kampus di Indonesia, buka posko di Uncen. Aparat angkut mereka dari kampus ke Expo Waena. Rusuh. Ada yang tewas.  Foto kedua adalah peristiwa di Wamena. Bunyi cuitan Dandhy adalah: Siswa SMA protes sikap rasis guru. Dihadapi aparat. Kota rusuh. Banyak yang luka tembak.  Dalam pemeriksaan itu, Dandhy menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan unggahannya. Sebaliknya, penyidik menganggap Dandhy mengunggah hal yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Bahkan, mengandung ujaran kebencian dan isu SARA. Maka, Dandhy dianggap melanggar pasal 28 ayat (2) juncto pasal 45 A ayat (2) UU Nomor 8/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau pasal 14 dan pasal 15 UU Nomor 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Dandy-dwi-laksono.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Dandhy Dwi Laksono tidak berhenti menggelorakan pencemaran sungai. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)  Jumat dini hari itu Dandhy dilepas. Tapi, dia menyandang status tersangka.  Tiga tahun telah berlalu sejak peristiwa penangkapan itu, statusnya pun belum berubah. Tetap tersangka. Selama itu pula, Dandhy tidak pernah sekali pun mendapat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dari kepolisian.  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menyebut penangkapan Dandhy sebagai upaya pembungkaman. Aktivis yang juga jurnalis spesialis film dokumenter sekaligus pendiri Watchdoc itu memang vokal. Dia lantang menyuarakan dugaan pelanggaran HAM di sejumlah daerah. Terutama di Papua.  AJI dan LBH Pers tidak asal saat menyebut apa yang Dandhy alami itu sebagai pembungkaman. Sebab, polisi terang-terangan melanggar prosedur administrasi. Itu mengacu pasal 112 ayat (2) juncto pasal 227 ayat (1) KUHAP.  Dalam aturan itu, sebelum melakukan penangkapan, aparat penegak hukum lebih dulu harus memanggil yang bersangkutan. Itu pun harus melalui prosedur yang patut. Yakni, selambat-lambatnya disampaikan tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan. Bukan langsung melakukan penangkapan seperti yang dialami Dandhy.  Jejak Satgassus Merah Putih  Dokumen dengan kode Sprin /681/III/HUK.6.6./2019, Sprin/1246/V/HUK.6.6./2020, dan Sprin/1583/VII/HUK.6.6./2022 itu berisi ratusan nama polisi. Nomor registrasi pokok (NRP) dan pangkat mendampingi masing-masing nama yang terpampang di sana. Ada perwira tinggi (pati), perwira menengah (pamen), perwira pertama (pama), bintara, dan tamtama.  Ratusan polisi itu tergabung dalam Satgassus Polri. Tugas mereka adalah menyelidik dan menyidik tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan di dalam dan luar wilayah Indonesia. Satgassus itu merupakan salah satu satuan nonstruktural dalam tubuh Polri yang rangkaian tugas-tugasnya dibiayai dari anggaran dinas.  Sejak 2019, eksistensi satgassus yang dikenal dengan sebutan Satgassus Merah Putih (MP) itu diperpanjang tiap tahun. Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membubarkan satgassus tersebut pada 11 Agustus lalu. Itu seiring posisi Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai kepala satgassus. Sambo terjerat kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kini dia telah resmi dipecat dan tinggal menunggu proses pidana.  Sambo menjadi pemimpin Satgassus MP sejak 2020. Landasan hukumnya adalah Sprin/1246/V/HUK.6.6./2020 dan Sprin/1583/VII/HUK.6.6./2022. Sebelum dibubarkan Listyo, Satgassus MP diperkuat oleh 421 polisi aktif lintas pangkat dan jabatan. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyebut Satgassus MP sebagai kelompok polisi elite yang direkrut atas dasar ’’kedekatan”.  Menghimpun informasi dari berbagai sumber, tim menemukan fakta bahwa Satgassus MP kali pertama dibentuk pada era Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 2016. Tujuan awal pembentukannya adalah menangani perkara-perkara lintas direktorat di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Namun, dalam perjalanannya, kewenangan satgassus semakin luas.  Merujuk Sprin Satgassus 2019, 2020, hingga 2022, setidaknya ada empat tindak pidana yang menjadi fokus penyelidikan dan penyidikan satgassus. Yakni, tindak pidana peredaran psikotropika-narkotika, tindak pidana pencucian uang (TPPU), pemberantasan korupsi, serta pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE).  Saat dipimpin Sambo, Satgassus MP pernah membongkar kasus penyelundupan sabu-sabu seberat 821 kilogram. Operasi sukses di Serang, Banten, itu berlangsung pada Mei 2020.  Salah satu sumber di kepolisian menyatakan bahwa satgassus dibentuk Tito dengan niat yang baik. Salah satunya adalah mempersingkat proses administrasi dan birokrasi di kepolisian saat menangani berbagai masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.  Namun, seiring berjalannya waktu dan membesarnya kewenangan, sumber tersebut melanjutkan, peran Satgassus MP justru melenceng dari tujuan awal. ”Karena tidak ada pengawasan (terhadap Satgassus MP, Red), akibatnya rentan terjadi penyalahgunaan,” ujar sumber yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut.  Tim lantas menelusuri dokumen Sprin Satgassus MP. Ada tiga polisi yang menjadi penyidik dalam perkara Dandhy dan juga anggota Satgassus MP pada 2019 dan 2020.  Yang pertama adalah AKBP Roberto G.M. Pasaribu. Dalam Sprin Satgassus Polri tertanggal 6 Maret 2019, dia menjabat kepala tim (Katim) Sidik I-1. Dalam Sprin Satgassus 2020 atau ketika jabatan Kapolri beralih dari Tito Karnavian ke Idham Azis, nama Roberto kembali masuk dengan jabatan Katim Sidik III.  Ketika itu, pimpinan satgassus adalah Sambo. Jabatannya kala itu adalah direktur tindak pidana umum Bareskrim. Kemudian, di satgassus 2022, Roberto yang sudah berpangkat Kombespol menjadi bagian tim asistensi wilayah.  Kompol Adri Desas Furyanto, penyidik lain dalam kasus Dandhy, juga tercatat sebagai anggota Satgassus MP 2019. Nama Adri tercantum dalam surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/461/xxxx/2019/Ditreskrimsus yang menjadi landasan hukum penangkapan Dandhy. Secara struktural, Adri berada di bawah naungan Tim Sidik I-1 atau anak buah Roberto kala itu.  Bukan hanya itu, Ipda Huntal yang ikut dalam penangkapan Dandhy juga anggota Satgassus MP 2020. Huntal anggota Tim Sidik III, di bawah Roberto. Huntal juga tercatat dalam Sprin Satgassus 2022 sebagai anggota Tim Sidik III, dengan pangkat iptu.  ”Ini jelas ngawur sekali, karena apa yang terjadi pada saya itu ngawur,” ujar Dandhy ketika tim memaparkan hasil temuan berdasar riset dokumen.  Satu lagi pertanyaan menggelayut di benaknya. Apa relevansi Satgassus MP dengan kasusnya pada September 2019?  Tim telah mencoba meminta konfirmasi Tito Karnavian (Kapolri periode Juli 2016 hingga Oktober 2019), Idham Azis (Kapolri periode 1 November 2019 hingga 27 Januari 2021), dan Divisi Humas Polri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun, hasilnya nihil.  Kabag Penum Kombespol Nurul Azizah yang menerima kedatangan tim mengatakan, pihaknya perlu berkoordinasi dengan atasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait satgassus tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, Nurul belum memberikan kabar kepada tim tentang hasil koordinasi yang dimaksud.  Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur mengatakan, pertanyaan-pertanyaan lain yang harus dijawab adalah terkait pendanaan satgassus selama ini. Menurut dia, setiap operasi penanganan perkara membutuhkan biaya yang tidak sedikit. ”Operasi itu (penyelidikan dan penyidikan, Red) kan mahal. Dari mana biayanya?” ujarnya.

Tiga Tahun setelah Tersangka, Kasus Dandhy Masih Terkatung-katung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Dandy-dwi-laksono.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DANDHY Dwi Laksono sependapat dengan Prigi Arisandi dan Amiruddin Mutaqqin bahwa sungai-sungai di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pendiri Watchdog itu pernah mengangkat kondisi sungai-sungai besar yang sakit parah dalam sebuah film dokumenter. Judulnya Ekspedisi Tiga Sungai.  Ketika itu yang menjadi sasaran riset Dandhy dan timnya adalah tiga sungai utama di Pulau Jawa. Sama seperti Prigi dan Amiruddin, dia pun menyimpulkan bahwa tiga sungai utama itu sedang kritis. Penyebabnya? Limbah industri dan rumah tangga serta sampah. Khususnya sampah plastik.  Dandhy mengatakan, isu pencemaran sungai tetap harus digelorakan. Sejauh ini, kritisnya sungai belum menuai perhatian luas. Kalangan elite pun seolah tutup mata. Padahal, siapa pun bergantung pada sungai. Fakta bahwa sungai-sungai besar di Jawa dan Sumatera menjadi sumber utama produksi air minum membuat semua kalangan harus ikut peduli. Tidak ada yang bisa cuci tangan.  ”Isu tentang sungai dan air ini memang sering tidak dianggap,” ungkap Dandhy saat dijumpai Jawa Pos di Bekasi kemarin (7/5).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/rumah-terkontaminasi-mikroplastik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PEGIAT: Prigi menunjukkan pakaian dalam temuannya di Sungai Cipaganti, Bandung. (PRIGI UNTUK JAWA POS)  Menurut Dandhy, hubungan warga dengan sungai pun perlu dipulihkan. Sejak adanya jalan darat yang menyambungkan banyak kota, khususnya di Pulau Jawa, masyarakat mengabaikan fungsi sungai. Sebab, masyarakat tidak lagi menjadikan sungai sebagai jalur transportasi.  ”Setelah itu, beruntun rumah-rumah tidak lagi menghadap sungai, tapi membelakangi sungai,” ujar pria asal Lumajang tersebut.  Pola itu turut mengubah perspektif masyarakat. Karena letaknya di belakang, sungai tidak penting lagi. Hal-hal yang tidak laik ditampilkan di depan lalu ditumpuk di belakang. Termasuk sampah dan limbah rumah tangga. Di situlah petaka dimulai.  ”Di sisi lain, pemerintahnya juga menjadikan sungai sebagai daya tarik investasi. Sungai kerap dijadikan tempat pembuangan limbah industri,” lanjut Dandhy.  Situasi yang kompleks itu kian meminggirkan sungai sebagai sumber penghidupan. Karena itu, perlu ada gerakan untuk kembali merekatkan hubungan masyarakat dengan sungai. Pemerintah memainkan peran penting di sini. Yakni, memberikan informasi dan pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat soal pentingnya sungai bagi kehidupan. ”Informasi itu harus terus diproduksi,” tegasnya.  Bukan hanya pemerintah, informasi penting itu juga perlu disampaikan semua pihak. Mulai media, YouTuber, hingga kreator konten. Dandhy menekankan bahwa pembahasan tentang sungai dan lingkungan harus dimulai dari faktor kesehatan masyarakat. ”Kalau narasinya terlalu tinggi, masyarakat kebanyakan pasti denial (menolak, Red),” ungkapnya.  Dandhy berharap semakin banyak orang yang peduli dengan upaya pelestarian sungai dan lingkungan hidup. Dengan demikian, masyarakat akan bisa memaksa pemerintah bekerja. ”Kalau tidak ada public pressure, pemerintah akan menganggap ini bukan masalah serius,” ujarnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/rumah_2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MENGGAPAI ASA: Ekspedisi Sungai Nusantara melibatkan peneliti, jurnalis, dan komunitas lokal untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. (PRIGI UNTUK JAWA POS)

Rumah Harus Kembali ”Menghadap” Sungai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/DEMO_HARITSAH-ALMUDATSIRJAWA-POS_Jawa-Pos-1.jpg" alt="Wartawan melakukan wawancara dengan Jurnalis dan Aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono (kanan) pasca penetapan tersangka saat ditemui di kediamannya, di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/9/2019). Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka kep" width="100%">
<figcaption>Wartawan melakukan wawancara dengan Jurnalis dan Aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono (kanan) pasca penetapan tersangka saat ditemui di kediamannya, di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/9/2019). Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka kep</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Proses hukum terhadap aktivis Dandhy Dwi Laksono dinilai sejumlah pihak sebagai kriminalisasi. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal memberikan masukan agar tim kuasa hukum Dandhy melayangkan gugatan praperadilan.  Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menjelaskan bahwa menangkap, menahan, dan menentukan status seseorang sebagai saksi atau tersangka itu kewenangan polisi yang diatur dalam KUHAP. ”Namun, kalau dianggap dalam prosesnya salah atau keliru, ada jalan lain yang bisa ditempuh,” tuturnya kemarin (28/9).  Karena itu, kuasa hukum Dandhy bisa menempuh jalur hukum berupa praperadilan. Sebab, hanya dengan jalur itulah, penetapan tersangka bisa dibatalkan. ”Dipersilakan menempuh jalur hukum tersebut,” ucap Poengky.  Kompolnas sebagai pengawas eksternal tentu memonitor tindakan kepolisian di lapangan. Dalam hal semacam itu, Kompolnas memiliki kewenangan untuk meminta klarifikasi dan gelar perkara. ”Termasuk mengawasi bila ada proses pemeriksaan kode etik,” ujarnya.  Kompolnas tidak memiliki kewenangan untuk memantau berjalannya pemeriksaan saksi dan sebagainya. Poengky mengatakan, pengawas internal yang memiliki kewenangan memeriksa. ”Karena itu, kami harapkan pengawas internal proaktif. Tidak hanya soal kasus aktivis, tapi juga soal kekerasan dalam demonstrasi,” tegas dia.  Sebelumnya Dandhy Dwi Laksono yang merupakan sutradara film dokumenter Sexy Killers ditangkap pada Kamis malam lalu dan dibebaskan keesokan harinya dengan status sebagai tersangka. Diduga, Dandhy menyebarkan informasi hoaks terkait kejadian di Papua.  Al Ghifari, kuasa hukum Dandhy, menjelaskan bahwa saat ini belum ada rencana untuk menempuh gugatan praperadilan. ”Kami fokus untuk meminta SP3 dulu,” ucapnya tadi malam. Namun, dia tidak menutup kemungkinan itu, bergantung perkembangan kasus. ”Kami akan lihat nanti,” ujarnya.

Kompolnas: Dandhy Bisa Ajukan Praperadilan