<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/zakat-wakaf-356940805.jpg" alt="Pengumuman program penyaluran bantuan untuk perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Jakarta. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Pengumuman program penyaluran bantuan untuk perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Jakarta. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penghimpunan wakaf produktif di Indonesia masih belum optimal. Padahal potensinya mencapai Rp 180 triliun tiap tahun. Kementerian Agama (Kemenag) berupaya mempercepat penghimpunan wakaf produktif. Di antaranya dengan mengucurkan bantuan Rp 6 miliar lebih untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) di daerah-daerah.&nbsp; Bantuan yang diberikan adalah Rp 100 juta untuk 34 BWI tingkat provinsi sehingga total Rp 3,4 miliar. Kemudian bantuan masing-masing Rp 30 juta untuk 100 BWI tingkat kabupaten/kota atau senilai Rp 3 miliar. Jadi total bantuan yang dikucurkan sebanyak Rp 6,4 miliar.&nbsp; Bantuan untuk akselerasi wakaf produktif itu disalurkan dengan nama Bantuan Pembiayaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Peluncuran dilaksanakan di Jakarta pada Senin (21/4) malam. Program ini bertujuan mendukung penguatan kelembagaan wakaf di daerah, sekaligus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan wakaf secara nasional. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur mengatakan bantuan itu didasarkan pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah (PP) 42/2006 dan perubahan dalam PP 25/2018 tentang Pelaksanaan UU 41/2004 tentang Wakaf. Di dalamnya diatur bahwa BWI berhak memperoleh pembiayaan melalui anggaran Kemenag. Dia juga mengatakan bahwa dukungan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem wakaf nasional. &ldquo;BWI daerah adalah ujung tombak pengembangan wakaf di Indonesia," kata Waryono dalam keterangannya Selasa (22/4). Bantuan itu bukan sekadar dana operasional. Tetapi bentuk kepercayaan dan investasi dalam tata kelola wakaf yang lebih baik.&nbsp; Untuk mendapatkan bantuan itu, perwakilan BWI wajib menyiapkan sejumlah dokumen. Seperti laporan kinerja tahun 2024, rencana anggaran dan kegiatan tahun 2025, serta dokumen administratif lainnya. Seluruh proses dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Wakaf (Siwak) milik Kemenag. Waryono mengatakan verifikasi dan validasi akan dilakukan oleh tim Kemenag. Proses pencairan bantuan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara perwakilan BWI dan Kemenag. Dia menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam program ini.&nbsp; &ldquo;Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari bantuan ini memberi dampak nyata dalam pengembangan wakaf," tuturnya. Karena itu, pelaporan penggunaan dana wajib dilakukan secara bertanggung jawab. Dia berharap wakaf produktif di Indonesia ke depan terus berkembang secara signifikan. (wan)&nbsp;

Kemenag salurkan bantuan Rp 6,4 miliar untuk BWI di daerah, dukung penguatan wakaf produktif dan akuntabilitas pengelolaan.

Kemenag Kucurkan Rp 6,4 M Dana Wakaf untuk Perwakilan BWI Di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/m-nuh-guslan-gumilang.jpg" alt="SHARING IDE: Ketua Dewan Pers M. Nuh berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SHARING IDE: Ketua Dewan Pers M. Nuh berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengumpulan dana abadi pendidikan untuk wakaf di sejumlah perguruan tinggi terus mengalami peningkatan. Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebutkan, total anggarannya sudah mencapai lebih dari Rp 679 miliar. Manfaat dari pengelolaan itu disalurkan untuk beragam keperluan, termasuk beasiswa di kampus yang bersangkutan. &rdquo;Yang terbesar IPB dengan nilai total Rp 250 miliar,&rdquo; kata Wakil Ketua BWI Imam Teguh Saptono dalam Rakernas Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi) di Jakarta Sabtu (24/2) malam. Ada juga dari gabungan PTN se-Jawa Barat yang mencapai Rp 300 miliar. Dana tersebut ditempatkan pada sukuk wakaf yang dikeluarkan negara. Nilai pokok dari dana tersebut akan kembali ke pengelola jika sudah jatuh tempo. Rata-rata sukuk wakaf memiliki tempo dua tahun. Sementara itu, nilai manfaat atau hasil investasinya disalurkan untuk manfaat wakaf seperti program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Khususnya yang tidak mendapatkan alokasi beasiswa dari pemerintah. Dia berharap ke depan keberadaan dana wakaf dari perguruan tinggi itu semakin meningkat. Sebelumnya, Ketua Pelaksana BWI sekaligus mantan Mendikbud M. Nuh menyambut baik adanya sejumlah kampus yang menggalang dana wakaf. Dia mengatakan, dana wakaf perguruan tinggi seperti itu sudah sering dilakukan di kampus-kampus besar di penjuru dunia. &rdquo;Dana abadi (endowment fund) ini merupakan proses copy dari wakaf,&rdquo; katanya di kampus Unpad Bandung beberapa waktu lalu. Dia bersyukur sekarang sudah marak kampus di Indonesia yang menyiapkan dana abadi. Nuh mendorong dana abadi yang terkumpul untuk dikerjasamakan dengan BWI dalam pengelolaannya. Pada bagian lain, pengamat pendidikan Doni Koesoema mengatakan, ada sedikit perbedaan antara endowment fund di Indonesia dan sejumlah kampus di luar negeri. Doni menegaskan, endowment fund di banyak negara berbasis proyek. Kemudian, dananya habis untuk proyek tersebut. Bukan seperti dana abadi di Indonesia yang diinvestasikan, kemudian manfaatnya untuk program beasiswa dan sejenisnya. (wan/c19/fal) &nbsp;

Pengumpulan dana abadi pendidikan untuk wakaf di sejumlah perguruan tinggi terus mengalami peningkatan.

Dipakai untuk Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu, Pengumpulan Dana Wakaf di Kampus Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/datang-ke-kampus-mantan-menteri-era-sby-tularkan-semangat-berwakaf_m_215600.jpeg" alt="Ilustrasi wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan konsep pengelolaan aset wakaf dengan tujuan memperoleh surplus sehingga menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan konsep pengelolaan aset wakaf dengan tujuan memperoleh surplus sehingga menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakaf tunai di Indonesia terus digencarkan. Sebab memiliki potensi yang luar biasa. Potensi wakaf tunai di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 180 triliun. Dana ini bisa dikelola dan hasilnya untuk pengentasan kemiskinan.  Pakar ekonomi syariah Adiwarman Azwar Karim, mengatakan wakaf merupakan salah satu solusi permasalahan ekonomi umat. "Khususnya dalam bidang ekonomi dan mampu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan," katanya dalam peluncuran WakaftunaiID di Jakarta, Minggu (11/10) kemarin.  Pria yang juga Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) itu mengatakan, bahwa potensi dana wakaf yang besar dapat disalurkan untuk sektor produktif. Sehingga dana wakaf akan terus berputar dan tak habis nilainya. Kemudian hasil pengelolaannya bakal terus lahir untuk membantu masyarakat prasejahtera pada khususnya.  “Manfaat wakaf begitu besar, ini akan menjadi amal jariyah bagi wakif karena nilainya akan tetap dan hasilnya akan bertambah," tuturnya. Dia juga mengatakan wakaf menjadi salah satu ibadah penenang jiwa dari keserakahan.  Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan di acara peluncuran mengatakan perlu ada penguatan literasi, sosialisasi, dan edukasi tentang wakaf. "Termasuk wakaf uang yang dapat dimaksimalkan untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa," katanya.  Apalagi menurut dia, potensi wakaf uang di Indonesia sendiri, bisa menembus ratusan triliun rupiah per tahun. Dari potensi yang besar itu, pemanfaatannya dapat dikembangkan untuk tujuan sosial kemanusiaan serta untuk menggerakkan ekonomi umat. "Dengan hadirnya platform Wakaftunaiid, potensi wakaf di Indonesia akan lebih maksimal lagi,” katanya.

Punya Potensi Besar, Dana Wakaf untuk Pengentasan Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/uang-ilustrasi.jpeg" alt="uang ilustrasi. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>uang ilustrasi. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure><div> <h3>Kemenag: Boleh untuk Pembangunan Infrastruktur</h3> <div></div> </div> <div>JawaPos.com – Isu soal penggunaan wakaf tunai untuk infrastruktur negara masih santer di tengah masyarakat. Dalam sosialisasi Festival Literasi Zakat Wakaf 2021 Kemenag kemarin (31/8), ada masyarakat yang menanyakannya. Bagi Kemenag, wakaf tunai untuk infrastruktur fisik, termasuk infrastruktur negara, tidak menjadi masalah.</div> <div></div> <div>Keterangan tersebut disampaikan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Tarmizi Tohor. Dia menyatakan, penjelasan terkait penggunaan wakaf tunai untuk infrastruktur negara harus hati-hati. Karena bisa menimbulkan polemik atau salah paham. ”(Apakah, Red) wakaf boleh untuk membangun infrastruktur? Tidak masalah,” katanya.</div> <div></div> <div>Tarmizi menegaskan, yang tidak boleh untuk pembangunan infrastruktur adalah dana zakat. Sebab, sesuai ketentuan, dana zakat harus disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima atau mustahik. Sedangkan wakaf barang tidak bergerak atau wakaf barang bergerak seperti uang tunai boleh digunakan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur. Sesuai dengan ketentuannya, penggunaan atau pemanfaatan dana wakaf tunai merupakan kewenangan dari si pewakaf atau wakif.</div> <div></div> <div>Para pewakaf atau wakif tadi menunjuk nadzir, yaitu orang atau lembaga yang berhak mengelola wakaf. ”Saya berwakaf untuk bangun bandara. Silakan saja,” tuturnya. Jadi, tegas Tarmizi, pengelolaan wakaf itu tergantung dari keinginan si pewakaf.</div> <div></div> <div>Di tengah kemajuan teknologi seperti sekarang ini, sudah banyak kanal digital atau online pembayaran wakaf. Di dalamnya sudah terpampang dengan jelas beragam program wakaf. Diperkirakan mencapai Rp 180 triliun setiap tahun.</div>

Potensi Wakaf Tunai Capai Rp 180 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/MARUF.jpg" alt="Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat membuka Anugerah Layanan Investasi (ALI) Tahun 2022 di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (12/10)." width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat membuka Anugerah Layanan Investasi (ALI) Tahun 2022 di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (12/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengharapkan wakaf ke depannya dapat dikelola lebih profesional dan modern. Salah satunya, dengan mengelola wakaf uang yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam pengembangan investasi dan kemudahan dalam penyaluran manfaatnya.  Jika dapat dikembangkan dengan cara yang modern, maka dapat menarik minat masyarakat seperti sosialita hingga para milenial.  "Di sinilah pentingnya mengelola wakaf uang dengan lebih profesional dan modern," ujarnya secara virtual, Senin (25/1).  Ma`ruf menjabarkan, jika wakaf dibenahi dan dikelola lebih profesional dan modern dapat dijadikan sumber daya ekonomi, dan mendorong investasi, dan kegiatan ekonomi di masyarakat. Mengingat selama ini wakaf hanya dilakukan oleh mereka yang mapan secara sosial dan ekonomi.  "Pengelolaan wakaf yang profesional diharapkan akan menarik minat pewakaf kelas menengah atas dan seperti korporasi, individu, pemilik aset besar, sosialita, dan tidak ketinggalan para milenial," tututnya.  Ma`ruf menambahkan, dengan semakin banyaknya orang tertarik pada wakaf maka banyak program atau kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berdampak pada menurunnya kemiskinan dan ketimpangan.  "Dengan demikian dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga berdampak menurunnya kemiskinan dan ketimpangan," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iYkdSZegf0M

Gaet Minat Sosialita dan Milenial, Dana Wakaf Harus Dikelola Modern

Dana Wakaf

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dana Wakaf

Berita Terkini

Kemenag Kucurkan Rp 6,4 M Dana Wakaf untuk Perwakilan BWI Di Daerah

Dipakai untuk Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu, Pengumpulan Dana Wakaf di Kampus Naik

Punya Potensi Besar, Dana Wakaf untuk Pengentasan Kemiskinan

Potensi Wakaf Tunai Capai Rp 180 Triliun

Gaet Minat Sosialita dan Milenial, Dana Wakaf Harus Dikelola Modern

Download Aplikasi JawaPos.com