<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/yustinus-prastowo-stafsus-Menkeu-630096484.jpg" alt="Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo." width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah baru dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Salah satunya dengan menerbitkan obligasi daerah, sebuah instrumen surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari publik. Langkah ini diharapkan bisa menjadi solusi di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp 15 Triliun. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo menuturkan, penerbitan obligasi daerah tak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Sebelum diluncurkan, Pemprov DKI harus mengantongi izin dari Kementerian Keuangan dan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri. "Diharapkan dengan dukungan Kementerian Keuangan dan kementerian dalam negeri, (penerbitan obligasi) bisa lebih cepat. Pusat pun berkepentingan, daerah itu punya kapasitas dan kemampuan untuk menerbitkan obligasi sebagai alternatif pembiayaan," ujar Prastowo dikutip Senin (13/10). Menurutnya, dukungan dari dua kementerian itu akan mempercepat langkah Jakarta menuju kemandirian fiskal. Pembentukan obligasi ini kembali mencuat setelah pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) untuk DKI Jakarta sebesar Rp15 triliun. Gubernur Pramono pun telah mengantongi restu dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, saat pertemuan keduanya di Balai Kota Jakarta, Selasa (13/10).&nbsp; &nbsp; Pemangkasan tersebut otomatis menekan ruang fiskal Pemprov DKI, sehingga dibutuhkan skema pembiayaan baru yang lebih berkelanjutan. Prastowo menjelaskan, inisiatif ini datang dari Gubernur DKI Pramono Anung, yang ingin agar pemerintah daerah tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dari pusat. "Dengan menerbitkan obligasi, daerah bisa lebih bertanggung jawab. Karena tidak sekedar berharap pada transfer daerah. Karena dia harus membayar cicilan, pokok, dan bunga, itu harus dengan kerja yang produktif, sehingga menghasilkan sumber-sumber pembiayaan baru," ungkap Prastowo. Ia menambahkan, meski mekanismenya kompleks, penerbitan obligasi bukan hal sulit bagi Jakarta. "Tapi obligasi itu butuh supervisi dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri. Kalau Jakarta mestinya tidak sulit," tambahnya. Gagas Pembentukan Dana Abadi Jakarta Collaboration Fund Selain obligasi daerah, Prastowo juga menyebut Pemprov DKI tengah menggagas pembentukan Jakarta Collaboration Fund, yaitu lembaga pengelola dana abadi untuk pembiayaan jangka panjang. Namun, inisiatif ini masih dalam proses pembahasan dengan pemerintah pusat dan membutuhkan dasar hukum yang kuat. "Fund ini kan jangka panjang, dan ini butuh payung hukum, butuh kelembagaan yang baru, sedang berproses. Mudah-mudahan payung hukumnya bisa segera diselesaikan," ungkapnya. Jika terealisasi, Jakarta Collaboration Fund akan menjadi salah satu inovasi pembiayaan daerah yang berpotensi memperkuat ketahanan fiskal ibu kota di masa depan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siapkan obligasi daerah dan Jakarta Collaboration Fund untuk atasi pemangkasan dana transfer.

Dana Transfer Daerah Jakarta Dipangkas  Rp 15 Triliun, DKI Siapkan Obligasi Daerah dan Dana Abadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/qBWrJmuz4YG1geCG1AAUBfSh3bI7iH3wlHtwe69n-1-2450862971.jpg" alt="Kondisi salah satu bangunan sekolah yang rusak di Gresik. Dispendik Kabupaten Gresik memastikan pemangkasan dana transfer tahun 2026 tidak mempengaruhi program perbaikan sekolah. (Galih/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kondisi salah satu bangunan sekolah yang rusak di Gresik. Dispendik Kabupaten Gresik memastikan pemangkasan dana transfer tahun 2026 tidak mempengaruhi program perbaikan sekolah. (Galih/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dana transfer daerah untuk Kabupaten Gresik tahun 2026 dipastikan bakal dipotong sebesar Rp 571 miliar. Meski begitu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik memastikan program yang dibiayai dana tersebut tetap berjalan. Termasuk perbaikan sekolah rusak. Tahun ini, perbaikan sekolah rusak di Gresik menelan biaya Rp 30 miliar. Dananya diambilkan dari dana transfer daerah. Namun, tahun depan dana transfer daerah untuk Kabupaten Gresik akan dipangkas.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Sekretaris Dinas Pendidikan Gresik Herawan Eka Kusuma mengatakan, pemangkasan dana transfer itu akan diikuti dengan mekanisme penyalurannya. Yang dulunya anggaran itu mampir dulu di APBD, nantinya akan langsung ke penerima program. Mekanisme itu sudah dilakukan Dispendik Kabupaten Gresik di tahun 2025. Misalnya revitalisasi SMPN 18 Gresik. Sekolah di Desa Domas, Menganti itu mendapat anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) Rp 8 miliar. Anggaran itu untuk memperbaiki 23 ruangan. &ldquo;SMP 18 itu ruang yang layak digunakan hanya 7 sisanya rusak,&rdquo; ucapnya. Kemudian juga di SMPN 6 Gresik yang juga mendapat alokasi DAK sekitar Rp 800 juta. &ldquo;Sama, anggaran itu dari pusat langsung turun ke sekolah tujuan. Tidak masuk di APBD,&rdquo; ujarnya. Sehingga dengan pemangkasan dana transfer pusat itu pihaknya tidak terlalu kawatir untuk melanjutkan perbaikan sekolah. Nantinya masing-masing sekolah yang memiliki bangunan rusak bisa langsung mengajukan perbaikan lewat website Krisna.&nbsp; &ldquo;Website itu jadi tempat pengajuan perbaikan sekolah. Jadi sekolah harus aktif, nanti kita yang mengawal dengan kajian-kajian,&rdquo; jelasnya. Dipangkasnya dana transfer itu dipastikan tidak mempengaruhi program perbaikan sekolah. Dispendik mengajukan Rp 16 miliar untuk rehab ruang kelas di tahun 2026. Anggaran tersebut bersumber dari pokok pikiran dewan. Selain itu, sekolah juga bisa memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) APBN untuk perbaikan ringan. &ldquo;BOS APBN itu ada dan bisa untuk perbaikan ringan. Seperti atap rusak sedikit, pagar, bisa,&rdquo; jelasnya. Selama ini, perbaikan sekolah dengan sumber pendanaan pemerintah pusat memang mendominasi. Namun pihaknya meyakini kebijakan pemangkasan dana transfer itu tidak terlalu mempengaruhi program rehab sekolah. Sementara itu, Komisi IV DPRD Gresik rutin mencatat setidaknya ada 64 sekolah yang dilakukan perbaikan hingga tutup tahun 2025 mendatang. &ldquo;Fokus Komisi IV terhadap infrastruktur pendidikan sesuai program percepatan pemerataan kualitas pendidikan nasional. Sesuai program Presiden RI Prabowo Subianto, secara bertahap akan diselesaikan secepatnya,&rdquo; ucap Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad Saifudin. Politikus Partai Gerindra itu menekankan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara fisik, melainkan juga melakukan pembinaan terhadap manajemen sekolah. Supaya kualitas pendidikan bisa lebih baik, sehingga siswa dan guru bisa sama-sama nyaman. &ldquo;Tahun depan perbaikan masih sama. Karena rencana bertahap dalam beberapa tahun ke depan,&rdquo; pungkasnya.

Pemangkasan dana transfer pusat dipastikan tidak mempengaruhi perbaikan sekolah di Gresik, dengan anggaran yang tetap dialokasikan.

Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp 571 Miliar, Perbaikan Sekolah di Gresik Tetap Jalan Tahun 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/aad-1171446588.jpg" alt="Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Pusat memangkas dana transfer daerah hingga Rp 15 triliun untuk APBD DKI Jakarta 2026. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana meminta Pemprov agar lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja daerah. "Bilamana terjadi pemotongan DBH, maka Pemprov DKI harus secara cerdas dan strategis mengatur ulang postur belanjanya agar tepat guna dan efisien," ujarnya, Rabu (1/9). Diketahui, DPRD dan Pemprov DKI telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2026. Dari rancangan itu, DKI memproyeksikan penerimaan transfer dari pusat seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp26 triliun. Namun, pemerintah pusat berencana memotong anggaran tersebut dan hanya menyisakan Rp 11 Triliun.&nbsp; "Dengan penurunan proyeksi APBD 2026 secara keseluruhan, jelas kepentingan-kepentingan strategis seperti subsidi transportasi umum, sekolah gratis, peningkatan mutu pendidikan, dan sebagainya harus didahulukan," katanya. PSI Soroti Belanja Barang di Atas Harga Pasar Justin mengungkap adanya sejumlah rencana pembelian yang dinilai tidak masuk akal karena diusulkan di atas harga pasar. Beberapa di antaranya sempat muncul dalam pembahasan APBD Perubahan 2025 di Komisi E DPRD DKI. Dia mencontohkan, di Komisi E pernah ada usulan dari pihak Dinas Kebudayaan untuk membeli 11 LCD proyektor dengan harga Rp 158 juta hingga Rp 214 juta per unit, Dinas Perpustakaan mengusulkan pembelian 3 server seharga Rp 1,7 miliar per unitnya dan Dinas Kebudayaan mengajukan pembelian lampu LED yang harga satuannya mencapai Rp 15 juta.&nbsp; "Pemborosan-pemborosan belanja di atas harga pasar semacam ini perlu berhenti, sekalipun dinas berdalil sesuai E-Katalog,&rdquo; lanjutnya. Mobil Planetarium Juga Disorot Selain itu, Justin juga menyoroti rencana pengadaan mobile planetarium dengan nilai yang dinilai terlalu tinggi. Ia menilai, harga yang diusulkan bahkan mencapai miliaran rupiah lebih mahal dibandingkan spesifikasi tertinggi di pasaran. Menurut Justin, berbagai bentuk belanja seperti ini harus dihentikan. Pemprov, kata dia, perlu memfokuskan anggaran pada kebutuhan masyarakat yang lebih mendasar. "Jika memang APBD berikutnya harus dipangkas dan jauh dari perkiraan sebelumnya, maka ini merupakan saatnya untuk memberantas pemborosan anggaran belanja agar peruntukannya lebih tepat guna terhadap kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat di Jakarta," imbuhnya.

Pemerintah pusat memangkas dana transfer daerah untuk DKI Jakarta, DPRD soroti belanja di atas harga pasar.

Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer Daerah Rp15 Triliun, DPRD DKI: Hentikan Praktik Pembelian Barang Diatas Harga Pasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/masyarakat-banten-minta-sri-mulyani-naikkan-dana-transfer-jadi-rp-20-t_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Serang, Banten, sepertinya enggan menyia-nyiakan kesempatan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka secara gamblang langsung meminta pengelola keuangan negara itu untuk menaikkan anggaran daerahnya. Hal itu terjadi saat Sri Mulyani memberikan sambutan dalam rangka Program Sinergi Kesejahteraan Rakyat di Desa Sindangsari, Serang, Banten, Jumat (15/3). Saat itu, dirinya menyampaikan laporan uang negara yang disetorkan kepada daerah. Dia mengatakan, jika Banten mendapat dana transfer ke daerah sebesar Rp 15,46 triliun. "Tahun lalu dapat anggaran dalam rangka transfer untuk umum, dana alokasi khusus, untuk dana desa, bahkan insentif mencapai Rp 15,46 triliun di 2018. Tahun ini provinsi Banten dapat Rp 17,06 triliun," ungkapnya Saat menyampaikan hal tersebut, tiba-tiba ada masyarakat yang secara langsung meminta anggaran untuk Provinsi Banten dinaikkan jadi Rp 20 triliun. "Dinaikkan Bu," kata warga tersebut. "Ya nanti jadi Rp 20 triliun kalau APBN naik. Kita bantu sama-sama ya," timpalnya. Dikatakan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, dana transfer ke daerah diharapkan dapat terus mendorong peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah setempat. Melalui upaya itu, angka kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten juga bisa menuai hasil positif. "Itu semua dipakai agar masyarakat bisa terus melakukan kegiatan ekonomi , menjadi kreatif dan menjadi berdaya. Saya senang semua aspek kehidupan tertangani," tandasnya.

Masyarakat Banten Minta Sri Mulyani Naikkan Dana Transfer Jadi Rp 20 T

dana transfer daerah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana transfer daerah

Berita Terkini

Dana Transfer Daerah Jakarta Dipangkas Rp 15 Triliun, DKI Siapkan Obligasi Daerah dan Dana Abadi

Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp 571 Miliar, Perbaikan Sekolah di Gresik Tetap Jalan Tahun 2026

Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer Daerah Rp15 Triliun, DPRD DKI: Hentikan Praktik Pembelian Barang Diatas Harga Pasaran

Masyarakat Banten Minta Sri Mulyani Naikkan Dana Transfer Jadi Rp 20 T

Download Aplikasi JawaPos.com