<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/rwDnRCICyLXiLmLydi3x3GYl14SgN6rSnwEjundk-4008636498.jpg" alt="Nama halte Transjakarta Senen Sentral diubah menjadi Halte Jaga Jakarta, Senin (8/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nama halte Transjakarta Senen Sentral diubah menjadi Halte Jaga Jakarta, Senin (8/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dana subsidi transportasi atau public service obligation (PSO) menjadi salah satu bagian yang dievaluasi, imbas pemotongan dana transfer daerah untuk Jakarta oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Yang sedang dipertimbangkan saat ini adalah penyesuaian tarif untuk Transjakarta (TJ). saat ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah melakukan kajian penyesuaian tarif. &nbsp;Karena tarif Rp 3.500 itu belum pernah ada penyesuaian sejak 2005 atau sejak 20 tahun lalu.&nbsp; ''Dalam dua dekade, inflasi sudah naik hampir 187 persen. Lalu harga barang naik hingga 2,87 kali lipat. Sementara pendapatan masyarakat pun naik sekitar enam kali lipat. Oleh sebab itu, perlu penyesuaian tarif. Kenapa? karena kami harus menjaga keberlanjutan layanan,'' terang Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. Informasi yang beredar, tarif yang sedang dipertimbangkan adalah Rp 5.000 untuk sekali jalan. jika diterapkan, artinya ada kenaikan hampir 43 persen dari tarif saat ini Rp 3.500. Saat ditanyakan kabar kenaikan tarif dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000 itu, Syafrin menegaskan bahwa belum ada keputusan final. ''Belum, belum (naik pasti jadi Rp 5.000). Itu (tarif) masih perlu dikaji, didetailkan. Karena meskipun sudah ada hitungan matematikanya, kenaikan inflasi ataupun UMP, ada penurunan cost recovery,'' tuturnya. Penurunan cost recovery TJ juga menjadi alasan utama perlunya evaluasi. &ldquo;Tahun 2015 cost recovery kita masih 34 persen. Sekarang hanya 14 persen. Artinya, beban subsidi meningkat signifikan,&rdquo; jelasnya. Di sisi lain, Syafrin memastikan bahwa tarif transportassi berbasis rel seperti LRT dan MRT Jakarta untuk saat ini tidak akan naik. menurut dia, tarif kedua moda tersebut masih sesuai willingness to pay (WTP) dan ability to pay (ABT). ''Berdasarkan kajian untuk perhitungan WTP dan ATP pengguna, ini masih dalam batas tarif yang berlaku saat ini,'' kata Syafrin.&nbsp; Dia menjelaskan, tarif keekonomian MRT tahun lalu berada di angka Rp 13 ribu, sementara yang ditarik dari pelanggan itu Rp 7 ribu. &nbsp;Artinya, subsidi yang diberikan pemerintah itu rata-rata Rp 6 ribu. ''Ini masih masuk dari sisi perhitungan kami, jadi tidak ada kenaikan tarif MRT dan LRT Jakarta,'' ucap Syafrin. Sementara itu, cakupan layanan angkutan umum di Jakarta terus meluas. Jika pada 2015 cakupan Transjakarta baru 24 persen, kini sistem transportasi terintegrasi Jakarta, yang mencakup MRT, LRT Jakarta, Transjakarta, KRL, dan LRT Jabodetabek telah melayani 91,8 persen populasi warga. ''Secara spasial, layanan angkutan umum sudah menjangkau 86,7 persen wilayah Jakarta dan sebanyak 91,8 persen orang terlayani transportasi. Ini lumayan tinggi dari sisi layanan,'' terangnya. Lebih lanjut, Syafrin juga menegaskan, kebijakan subsidi transportasi tidak bisa hanya diperuntukkan bagi warga ber-KTP Jakarta. Sebab, persoalan transportasi di ibu kota berkaitan erat dengan pergerakan warga dari kawasan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Pemberian subsidi diutamakan kepada warga Jakarta itu sempat dibahas di Komisi B DPRD DKI karena pemotongan dana transfer mencapai Rp 15 triliun.&nbsp; ''Kami melihat bahwa transportasi tidak boleh dibatasi oleh batasan administratif. Transportasi itu sifatnya menerus dan merupakan kebutuhan langsung (direct demand),&rdquo; kata Syafrin. Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga telah melihat bahwa penyelesaian persoalan transportasi tidak bisa hanya dari sisi Jakarta semata. &ldquo;Masalah ini kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Perlu pendekatan kawasan, yaitu Jabodetabek,&rdquo; tambahnya. Pemprov pun saat ini sedang melakukan perluasan layanan transportasi lintas wilayah sebagai tahap awal. Salah satunya dengan memperluas layanan TJ hingga ke wilayah perbatasan dengan layanan Transjabodetabek.

Pemprov DKI Jakarta memastikan tarif MRT dan LRT tidak naik meski dana transfer dipotong, tapi Tarif Transjakarta akan disesuaikan.

Imbas Dana Transfer Jakarta Dipangkas, Tarif Transjakarta Dipertimbangkan Naik, MRT dan LRTJ Tetap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/piizr7CshfDxU8QY8r2uMMaZAz91MHZ5pwi7qDNV-1-3042633980.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono di Balai Kota, Senin (7/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono di Balai Kota, Senin (7/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memuji sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang tidak banyak protes meski dana bagi hasil Jakarta dipangkas cukup besar hingga Rp 15 triliun. Pujian itu disampaikan Purbaya dalam pernyataannya usai&nbsp;menemui Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (7/10). Pertemuan keduanya berlangsung selama satu jam dan membahas sejumlah isu penting, termasuk mengenai pemotongan dana transfer daerah atau Dana Bagi Hasil (DBH). "Ya pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh, hampir Rp 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi," ujar Purbaya sambil bercanda. Purbaya memastikan, pemotongan DBH bersifat sementara. Ia berjanji akan mengembalikan pemotongan anggaran itu jika hasil evaluasi pendapatan negara pada 2026 memuaskan. "Pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah," jelasnya <h2>Jakarta Siap Sesuaikan Kebijakan Fiskal</h2> Gubernur Pramono memastikan Pemprov DKI Jakarta akan menyesuaikan diri dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat, termasuk soal pemotongan DBH. Pramono yakin keputusan Menteri Purbaya telah dipikirkan secara matang. "Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan, karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang," ujar Pramono. Ia juga menyebut, dengan penurunan APBD dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun, Pemprov DKI Jakarta akan mengandalkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing. Salah satunya lewat rencana pembentukan Jakarta Collaboration Fund (JCF) serta penerbitan obligasi daerah. "Maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan, untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada," katanya.&nbsp; Selain itu, Pramono juga meminta izin agar BUMD DKI Jakarta bisa ikut memanfaatkan dana Rp 200 Triliun yang dialokasikan ke bank Himbara.&nbsp; "Kami ingin memanfaatkan dana Rp 200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta," tambahnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono, membahas pemotongan Dana Bagi Hasil dan kebijakan fiskal.

Menkeu Purbaya Puji Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Tak Protes Meski Dana Transfer Dipotong Rp 15 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/Halal-Bihalal-PNS-Pemprov-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-5-1665255604.jpg" alt="Ilustrasi ASN DKI Jakarta. Gaji ASN dan non ASN DKI JAkarta akan dihitung ulang usai dana transfer dipangkas. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN DKI Jakarta. Gaji ASN dan non ASN DKI JAkarta akan dihitung ulang usai dana transfer dipangkas. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan langkah efisiensi besar-besaran akibat pemotongan dana transfer daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.&nbsp; Salah satunya melalui pendataan ulang atau rekonsiliasi gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati menuturkan, langkah ini dilakukan agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. "Misalnya, sekarang ini kita melakukan rekonsiliasi dengan penghitungan gaji. Gaji-gaji kawan-kawan kita, ASN maupun non-ASN," jelas Eli di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10). Eli menjelaskan, data ASN dan non-ASN bersifat dinamis setiap bulannya. Ada pegawai yang pensiun, dan ada pula tambahan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Untuk itu, kebutuhan pekerja di Jakarta akan kembali ditelaah&nbsp;"Ini perlu kita dudukkan kembali, kita hitung ulang," jelasnya. Menurut Eli, kebijakan efisiensi ini juga berdampak pada pengeluaran rutin Pemprov, termasuk dana untuk telepon, air, listrik, serta internet. Meski begitu, ia menegaskan pembangunan Jakarta tetap berjalan sesuai rencana. Pemprov juga akan memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat dan sektor swasta demi mendukung pembiayaan pembangunan. "Tahun 2026 kita tetap menghadapi dengan optimistis. Tentu Pemprov DKI senantiasa mengupayakan. Yang penting adalah bagaimana kita menciptakan creative financing," kata Eli. <h2>APBD Jakarta Merosot Dari Rp 95 Triliun jadi Rp 79 Triliun</h2> Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, akibat pengurangan tersebut, APBD 2026 turun menjadi Rp 79 triliun, dari yang sebelumnya disepakati Rp 95 triliun. "Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sebenarnya kan sudah diketok Rp 95 triliun, dengan pengurangan DBH yang hampir Rp 15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp79 triliun," ujar Pramono di Balai Kota, DKI, Senin (6/10). Pramono mengatakan, pemangkasan DBH menjadi tantangan berat bagi Pemprov Jakarta. Karena itu, realokasi dan efisiensi anggaran menjadi langkah tak terelakkan. Namun ia menegaskan, program utama yang langsung menyentuh masyarakat tidak akan dipotong. "Dan saya sudah memutuskan, hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dibagi 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979. Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi," ucapnya. Salah satu fokus efisiensi adalah perjalanan dinas dan anggaran makan-minum rapat. Pramono menilai pos belanja tersebut bukan prioritas utama. "Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di balik kota," ungkapnya.&nbsp; Tak hanya itu, Gubernur Pramono juga menyebut tidak akan memberikan suntikan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Perusahaan plat merah itu diminta untuk mencari sumber dana lainnya dengan mencari mitra kerja.&nbsp; "Dengan kondisi seperti ini kami mendorong agar BUMD ataupun siapapun yang akan bangun, contohnya misalnya interconnection di dukuh atas, hub dukuh atas, yang sudah mendapatkan persetujuan dari kami, dari saya, maupun dari kementerian Perhubungan tetap akan dibangun. Tetapi mekanismenya tidak menggunakan dana APBD," terangnya.

Pemprov DKI Jakarta melakukan efisiensi anggaran besar-besaran, APBD merosot dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun.

Gaji ASN dan Non ASN DKI Jakarta Dihitung Ulang, Imbas Pemotongan Dana Transfer Pemerintah Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/Antre-Sembako-Menggunakan-KJP-5-2562834729.jpg" alt="Warga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengantre untuk membeli sembako bersubsidi di mini market Kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat, Selasa (8/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengantre untuk membeli sembako bersubsidi di mini market Kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat, Selasa (8/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan KJP Plus dan KJMU tidak masuk dalam evaluasi program usai dana transfer daerah untuk Jakarta tahun 2026 dipangkas. Hal itu disampaikan Pramono usai&nbsp; menggelar rapat pimpinan secara tertutup bersama jajarannya untuk membahas pemotongan dana transfer daerah tahun 2026, Senin (6/10). Rapat itu secara khusus membahas langkah efisiensi yang akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta terhadap kebijakan Kementerian Keuangan yang memotong dana transfer tahun 2026 untuk Jakarta sebesar Rp 15 triliun. ''Apapun ini, sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. Sehingga kami tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat,'' terang Pramono. Politikus PDI Perjuangan itu mengakui, dampak kebijakan itu sangat signifikan terhadap Rancangan APBD DKI yang sedang dalam proses pembahasan dengan DPRD. Yakni dari sebelumnya sebesar Rp 26 triliun menjadi hanya Rp 11,15 triliun.&nbsp;''(Rancangan) APBD kami dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79 triliun,'' jelasnya. Untuk itu, Pramono memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. ''Kami melakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja nonprioritas, menajamkan fokus belanja yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat di Jakarta,'' katanya. Beberapa program dipastikan tidak terdampak evaluasi adalah yang berdampak langsung kepada masyarakat menengah ke bawah. Dia mencontohkan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada 707.513 siswa dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada 16.979 penerima akan tetap berjalan tanpa perubahan. ''Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi,'' katanya. Beberapa yang akan diefisiensi itu meliputi perjalanan dinas, anggaran makan minum, dan anggaran yang belanjanya bukan prioritas utama. Jadi, lanjutnya, Balai Kota juga melaksanakan efisiensi. <h2 class="class-paragraph">Jamin Program Prioritas Bagi Warga Tidak Diganggu</h2> Saat ditanyakan kebijakan Pramono tahun ini yang banyak memberikan relaksasi pajak dan meningkatkan pendapatan tahun depan, Pram menyebut akan menutupinya dengan berbagai hal. Salah satunya, evaluasi subsidi transportasi yang sangat besar setiap tahunnya. Utamanya, subsidi untuk Transportasi Jakarta (TJ). ''Sekarang kan, mau kemana saja (naik TJ), bayarnya Rp 3500. Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contoh. Subsidi transportasi itu bisa hampir Rp 15 ribu per orang. Sehingga dengan demikian, kami akan kaji kembali,'' katanya. Tetapi yang jelas, lanjutnya, program prioritas bagi warga tidak akan diganggu sama sekali. Untuk menambah anggaran Jakarta, Pramono menyebut akan mengembangkan skema creative financing. Yakni, dengan mitra strategis mendapatkan dana dari kompensasi KLB (koefisien lantai bangunan), sertifikat laik fungsi (SLF), dan surat persetujuan prinsip pembebasan lahan atau lokasi (SP3L). Selain itu, dia juga menyebutkan BUMD DKI harus memutar otak dalam pembiayaan pembangunan. ''Ya harus (putar otak). Jadi, era menggunakan dana besar yang tanpa pengawalan ketat sudah lewat. Sekarang pasti akan kami kawal secara khusus, tetapi sekali lagi ya, ini kan tidak hanya dialami di Jakarta, tapi dialami oleh seluruh daerah,'' katanya. Dia mencontohkan pembangunan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) di Dukuh Atas yang akan dikerjakan BUMD DKI Jakarta, tidak akan menggunakan dana APBD. ''TOD Dukuh Atas yang sudah mendapatkan persetujuan dari kami, dari saya, maupun dari Kementerian Perhubungan tetap akan dibangun, tetapi mekanismenya tidak menggunakan dana APBD. Maka dilakukan dengan partnership dan sebagainya-sebagainya,'' jelas Pramono.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas pemotongan dana transfer yang berdampak signifikan pada APBD.

Dana Transfer untuk Jakarta Dipangkas Rp 15 Triliun, Pramono Anung Evaluasi Program Kecuali KJP Plus Dan KJMU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/Antre-Sembako-Menggunakan-KJP-6-406819972.jpg" alt="Warga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengantre untuk membeli sembako bersubsidi di mini market Kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat, Selasa (8/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengantre untuk membeli sembako bersubsidi di mini market Kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat, Selasa (8/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan program-program prioritas untuk masyarakat tetap berjalan meski pemerintah pusat memangkas dana transfer ke Jakarta. Ia menegaskan, berbagai program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah tidak akan terhenti karena kebijakan tersebut. "Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk KJP, KJMU, Pemutihan Ijazah, program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tidak terganggu," ujar Pramono di Jakarta Utara, Jumat (3/10). Meski menghadapi potensi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), Pramono menegaskan Jakarta harus tetap berinovasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan program publik. Artinya, Pemprov DKI Jakarta perlu menyiapkan strategi pembiayaan baru agar layanan publik tetap berjalan optimal. "Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong tentunya kita harus siap," kata Pramono. <h2>DPRD Kaget DBH Turun dari Rp 26 Triliun Jadi Rp 11 Triliun</h2> Diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengaku terkejut setelah menerima kabar pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat dalam rancangan APBD tahun anggaran 2026. Pemotongan tersebut membuat postur keuangan Jakarta berubah drastis dan berpotensi mengganggu sejumlah program prioritas. Dalam rancangan awal, DKI Jakarta memproyeksikan penerimaan transfer dari pusat sebesar Rp 26 Triliun. Dana tersebut berasal dari DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, jumlah itu kini dipangkas signifikan. "DBH kita akan berubah sekitar Rp 15 triliun, yang tersisa Rp 11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya. Sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran)," ujar Khoirudin, Selasa (30/9). Awalnya, APBD DKI Jakarta 2026 direncanakan sebesar Rp 95,35 triliun, naik 3,8 persen dibanding tahun sebelumnya Rp 91,86 triliun. Namun, dengan pemangkasan dana pusat, nilai APBD bisa turun tajam. "Karena kita sudah mou dengan angka Rp 95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp 78 triliun atau Rp 79 triliun. Jadi sangat jauh perubahannya," ucapnya. Khoirudin mengakui, kondisi ini membuat DPRD DKI Jakarta kebingungan. Pihaknya, ujar Khoirudin, perlu waktu untuk menyesuaikan kembali rancangan anggaran, karena situasi serupa belum pernah terjadi. "Kita harus berkonsultasi dengan Kemendagri. Apa yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh menerka-menerka, tidak boleh melangkah sendiri tanpa panduan. Kalau regulasinya belum ada, saya akan bersurat, juga eksekutif akan bersurat, apa yang harus kita lakukan," ungkap Khoirudin. Ia menambahkan, DPRD akan menunggu arahan resmi dari Kementerian Dalam Negeri agar pembahasan APBD bisa kembali berjalan. "Kita harus kembali ke belakang lagi, bagaimana kita coba tunggu Kemendagri, bagaimana MoU (rancangan APBD) itu akan diganti mekanismenya, atau diubah karena ada perubahan anggaran," imbuhnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan program prioritas tetap berjalan meski dana transfer ke Jakarta dipangkas.

Dana Transfer untuk Jakarta Dipangkas, Gubernur Pramono Anung Jamin Tak Ganggu KJP, KJMU, dan Pemutihan Ijazah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/26/PURBAYA-26-2129424143.jpg" alt="Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan dari kebijakan pemerintah yang memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD). Salah satu alasan utamanya adalah karena banyak penyelewengan. Purbaya memastikan, pemotongan dana TKD juga dilakukan sebagaimana arahan dari pimpinan tertinggi negeri ini yang merasa gerah karena banyak penyelewengan di daerah. Seperti uangnya tidak dipakai hingga tidak dioptimalkan secara maksimal. "Tapi alasan pemotongan itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya nggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu. Ingin mengoptimalkan," kata Purbaya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (2/10). Lebih lanjut, Purbaya membeberkan bahwa sebetulnya anggaran negara yang beredar di daerah itu tidak berkurang. Bahkan cenderung bertambah karena dari awalnya hanya Rp 900 triliun secara total, kini menjadi Rp 1.300 triliun. Purbaya juga mengatakan, anggaran yang lebih besar dikucurkan ke program-program pemerintah pusat di daerah itu menjadi wujud agar kinerja uang menjadi lebih efektif. Meskipun ia menyadari manfaat itu tidak akan bisa berlangsung secara tiba-tiba. "Tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat kenerja uang yang lebih efektif. Tapi tentunya nggak bisa tiba-tiba kan," bebernya. Di sisi lain, bendahara negara ini juga mengaku, khusus pada tahun 2026, pemerintah telah menambah sebesar Rp 43 triliun ke dalam dana TKD. Menurutnya angka tersebut dinilai cukup dan ia tak menutup kemungkinan untuk bisa menambah lagi seiring dengan kinerja daerah yang membaik. "Saya pikir untuk sementara sudah cukup itu. Nanti kita lihat ke depan seperti apa. Kalau dalam Triwulan I sampai Triwulan II tahun depan yang akan membaik. Dan uang saya lebih banyak daripada sebelumnya. Mungkin sebagian saya akan transfer lagi ke daerah. Jadi, ekonomi di daerah sebetulnya uangnya nggak berkurang, malah ditambah secara net ya," ungkapnya. Meski begitu, ia menyadari bahwa sejumlah kepala daerah tidak terima dengan keputusan pemerintah pusat. Pasalnya, kata Purbaya, pemerintah daerah ingin menjalankan secara mandiri. Namun, Purbaya mewanti-wanti agar pemerintah daerah bisa memperbaiki cara mereka untuk menyerap anggaran. Jika hasilnya baik dan bisa meminimalisir adanya penyelewengan, kata Purbaya, maka dirinya akan berupaya untuk merayu pimpinan tertinggi negara untuk menambah TKD dengan cepat. "Jadi mereka mesti belajar juga. Perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Jangan rame-rame nanti ada penangkapan apa itu ya. Jadi kalau mereka bisa menunjukkan seperti itu. Penyerapan yang baik dan bersih. Harusnya saya bisa merayu ke pemimpin saya di atas untuk menambah dengan cepat," tutur Purbaya. "Jadi itu utamanya. Tapi ya seperti itu. Kalau uang kita ekonominya bagus pajaknya makin besar kita akan tambah ke daerah," tukasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan pemotongan dana TKD dan dampaknya terhadap anggaran daerah.

Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Pemerintah Pangkas Dana Transfer ke Daerah: Banyak Penyelewengan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/15/JKT_PARIPURNA-PENETAPAN-GUBERNUR-DAN-WAKIL-GUBERNUR_HANUNG-HAMBARA_14012025-9-2983520975.jpg" alt="Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin (kanan) bersama Pj. Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi (dua kanan) memimpin sidang paripurna penetapan Gubernur-Wakil Gubernur di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (14/01/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin (kanan) bersama Pj. Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi (dua kanan) memimpin sidang paripurna penetapan Gubernur-Wakil Gubernur di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (14/01/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengaku terkejut setelah menerima informasi bahwa pemerintah pusat memangkas dana transfer untuk DKI Jakarta dalam rancangan APBD tahun anggaran 2026. Pemangkasan ini membuat postur keuangan Ibu Kota berpotensi berubah drastis dan memaksa DPRD bersama Pemprov DKI menunda pembahasan sejumlah program prioritas. Diketahui, DPRD dan Pemprov DKI telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2026. Dari rancangan itu, DKI memproyeksikan penerimaan transfer dari pusat seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp26 triliun. Namun, kata Khoirudin, angka tersebut berubah signifikan. "DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran)," ujar Khoirudin, Selasa (30/9). Dalam rancangan awal, APBD DKI 2026 direncanakan sebesar Rp95,35 triliun, naik 3,8 persen dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp91,86 triliun. Namun, dengan pemangkasan dana transfer pusat menjadi Rp11 triliun, nilai APBD DKI berpotensi merosot tajam. "Karena kita sudah mou dengan angka Rp95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp78 triliun atau Rp79 triliun. Jadi sangat jauh perubahannya," ucapnya. DPRD DKI Bingung, Tunggu Arahan dari Pusat Khoirudin mengaku, pengurangan dana transfer ini membuat DPRD kebingungan untuk merombak kembali postur APBD. Pasalnya, situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dampaknya, pembahasan program kerja, proyeksi pendapatan, dan belanja pemerintah daerah tahun 2026 terpaksa ditunda sambil menunggu kepastian dari pemerintah pusat. "Kita harus berkonsultasi dengan Kemendagri. Apa yang harus kita lakukan kita tidak boleh menerka-menerka, tidak boleh melangkah sendiri tanpa panduan. Kalau regulasinya belum ada, saya akan bersurat juga eksekutif akan bersurat apa yang harus kita lakukan," ungkap Khoirudin. "Kita harus kembali ke belakang lagi, bagaimana kita coba tunggu Kemendagri, bagaimana MoU (rancangan APBD) itu akan diganti mekanismenya, atau diubah karena ada perubahan anggaran," sambungnya.

Pemangkasan dana transfer pusat untuk DKI Jakarta berpotensi guncang APBD 2026, DPRD bingung menunggu arahan pemerintah.

Dana Transfer ke Jakarta Dipangkas, DPRD DKI Kaget: APBD Bisa Turun Drastis!

<div id="m!500!#msg-f:1829986083736074153" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/28374-1211114524.jpeg" alt="ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik" width="100%">
<figcaption>ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik</figcaption>
</figure> <div id="m!500!#msg-f:1829986083736074153-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> JawaPos.com-Menurut ramalan astrologi Tiongkok, ada tujuh shio yang akan dihampiri limpahan rezeki yang datang tanpa disangka-sangka, seolah uang mengalir deras ke rekening mereka.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015907356/jay-idzes-kecewa-gagal-menang-lawan-empoli-tapi-janji-selamatkan-venezia-dari-degradasi">Jay Idzes Kecewa Gagal Menang Lawan Empoli, Tapi Janji Selamatkan Venezia dari Degradasi</a> Dalam budaya Tionghoa, shio memang kerap dijadikan acuan untuk memprediksi keberuntungan dalam hal bisnis, karier, hingga hubungan keluarga. Tentu saja, ini bukan perkara mutlak, tetapi menjadi salah satu perspektif menarik yang memberikan motivasi. Dilansir dari kanal YouTube Naurakom, Senin (21/4), berikut tujuh shio yang disebut sedang mengalami kelimpahan rezeki dalam waktu dekat, bahkan hingga ratusan juta rupiah. 1. Shio Babi (Tahun Kelahiran: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) Shio ini melambangkan kesuburan dan kelimpahan. Pemilik shio Babi dikenal sebagai pribadi pekerja keras dan pantang menyerah.&nbsp; Energi positif inilah yang diyakini membawa peluang-peluang bisnis dan karier yang menjanjikan. Dalam beberapa waktu ke depan, mereka disebut akan menerima rezeki tak terduga dari hasil usaha jangka panjang. 2. Shio Naga (Tahun Kelahiran: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024) Simbol keberanian dan kehormatan, pemilik shio Naga dipercaya sedang berada di puncak energi keberuntungan mereka.&nbsp; Mereka yang berani mengambil risiko dan gigih dalam mengejar target, disebut akan mendapat kejutan finansial yang signifikan. 3. Shio Kelinci (Tahun Kelahiran: 1975, 1987, 1999, 2011, 2023) Sebagai simbol kehangatan dan kebijaksanaan, shio Kelinci disebut-sebut sedang berada di jalur stabil untuk menerima rezeki.&nbsp; Karakter lembut dan telaten membuat mereka mendapatkan kepercayaan dalam dunia kerja dan bisnis. Ini membuka jalan bagi datangnya rezeki yang konsisten dan terjamin. 4. Shio Kambing (Tahun Kelahiran: 1979, 1991, 2003, 2015) Sosok shio Kambing dikenal penuh kasih dan keseimbangan. Mereka dikaitkan dengan rezeki yang membawa kedamaian batin dan kebahagiaan keluarga. Dalam waktu dekat, kemungkinan besar mereka akan menerima keuntungan dari investasi atau proyek jangka panjang. 5. Shio Monyet (Tahun Kelahiran: 1980, 1992, 2004, 2016) Simbol kecerdikan dan kelincahan ini disebut sedang mendapat hoki besar. Dengan kemampuan adaptasi tinggi, mereka dengan mudah menangkap peluang yang menghasilkan keuntungan besar. Para pemilik shio Monyet kerap dijuluki si &ldquo;pencetak uang.&rdquo; 6. Shio Ayam (Tahun Kelahiran: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) Shio Ayam adalah lambang ketegasan dan kedisiplinan. Dengan kerja keras dan integritas, mereka disebut akan menerima hasil kerja keras yang selama ini telah mereka bangun. Rezeki yang datang pun disebut membawa efek domino dalam kehidupan sosial dan profesional. 7. Shio Tikus (Tahun Kelahiran: 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) Pemilik shio Tikus dikenal cerdas dan hemat. Saat ini mereka disebut akan menerima kelimpahan rezeki dari jalur yang tidak mereka duga sebelumnya&mdash;baik dari kerja sampingan, proyek dadakan, hingga peluang usaha kecil yang menghasilkan besar. Keberuntungan yang disebutkan dalam daftar ini tentu bukan semata-mata karena shio, melainkan juga karena usaha, kerja keras, dan ketekunan masing-masing individu.&nbsp; Shio bisa menjadi semacam panduan untuk menambah semangat dan refleksi diri, namun hasil tetap bergantung pada upaya nyata yang dilakukan setiap hari. Apapun shio-mu, jangan berhenti berdoa, berusaha, dan bersyukur. Karena rezeki sejati datang pada waktu yang tepat&mdash;bagi mereka yang tak pernah lelah untuk terus mencoba. (*) </div> </div> </div>

ada tujuh shio yang akan dihampiri limpahan rezeki yang datang tanpa disangka-sangka, seolah uang mengalir deras ke rekening mereka.

Cuan Ratusan Juta di Depan Mata: 5 Shio Ini segera Mendapatkan Dana Transferan Ratusan Juta Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/1701-2023-Uang-Antara1.jpg" alt="Pemerintah sudah memenuhi dana transfer 2022 sebesar Rp 4,1 triliun untuk Provinsi Riau. Antara" width="100%">
<figcaption>Pemerintah sudah memenuhi dana transfer 2022 sebesar Rp 4,1 triliun untuk Provinsi Riau. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, pemerintah sudah memenuhi dana transfer 2022 sebesar Rp 4,1 triliun untuk Provinsi Riau. Sehingga, pemerintah daerah bisa mengelola dana tersebut untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.  ”Terima kasih kepada  menteri keuangan dan jajaran karena sudah memenuhi dana transfer Riau pada 2022,” kata Syamsuar seperti dilansir dari Antara.  Sebelumnya pada Senin (16/1), Gubernur Syamsuar menghadiri pertemuan dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman di Kantor Kemenku RI di Jakarta. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Syahrial Abdi yang ikut mendampingi Gubri Syamsuar di Kantor Kemenkeu Jakarta mengatakan, dalam pertemuan tersebut Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan sejumlah poin kepada Pemprov Riau.  Menurut dia, komitmen kemenkeu dalam membangun transparansi dan penghitungan dana bagi hasil sehingga pada masa datang tidak terjadi lagi perbedaan persepsi dalam pembagian dana bagi hasil dan dana transfer ke daerah.  ”Semangat transparansi ini yang harus sama-sama kita bangun sehingga pada masa datang tidak ada lagi perbedaan persepsi,” ujar Syahrial.  Selain itu, kabar baik dari pertemuan itu juga terungkap ada 5 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang akan disahkan menjadi peraturan pemerintah (PP). Termasuk antara lain PP dana bagi hasil sawit.  ”Informasi dari Pak Dirjen, empat PP itu diupayakan selesai pada Februari dan satu PP lagi yaitu PP dana bagi hasil sawit pada Maret. Jika RPP tersebut sudah disahkan menjadi PP, semua pembagian dana bagi hasil ke daerah akan menjadi jelas dan transparan,” terang Syahrial Abdi.  ”Jika sudah selesai PP, baru terang benderang semuanya mulai dari perhitungan, faktor-faktor yang memengaruhi, kemudian besaran sampai ke alokasi dan distribusi ke daerah,” tambah dia.

Pemerintah Penuhi Dana Transfer 2022 untuk Riau Rp 4,1 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana transfer

Berita Terkini