<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/31/0Xj3wVJWPpWkMs1GZvIf2FplVHFvUNmallogEQgu-1-3188609526.jpg" alt="Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menjelaskan usulan proyek Pemprov Jawa Timur yang diusulkan agar didanai oleh pemerintah pusat, nilainya mencapai Rp 10 triliun. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menjelaskan usulan proyek Pemprov Jawa Timur yang diusulkan agar didanai oleh pemerintah pusat, nilainya mencapai Rp 10 triliun. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 untuk Jawa Timur dipotong Rp 2,8 triliun, Pemprov Jatim mengajukan sejumlah proyek dengan nilai total Rp 10 triliun ke pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono dalam Rakor Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.&nbsp; "Provinsi Jatim menyampaikan beberapa usulan prioritas di 2026, tetapi tidak mampu dibiayai melalui APBD karena keterbatasan fiskal daerah dan dampak pengurangan TKD senilai Rp 2,8 triliun," jelas Adhy, Kamis (30/10). Dalam forum teesebut, setiap daerah diwajibkan menyampaikan daftar usulan program/kegiatan Pemerintah Daerah TA 2026 yang ditujukan kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Pemprov Jawa Timur mengajukan beberapa usulan program strategis lintas Kementerian senilai Rp 10,047 triliun. Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Kemudian proyek di sektor kebencanaan, penguatan kapasitas aparatur daerah hasil Musrenbang 2025, dan Program Strategis Nasional di Perpres 80 Tahun 2019 yang belum terealisasi. "Usulan tersebut juga masuk kategori program prioritas daerah yang sudah direncanakan dan akan dibiayai melalui dana TKD, tetapi akibat adanya pengalihan maka tidak dapat teralokasikan," imbuhnya. Dari total usulan program senilai Rp 10 triliun, Adhy menjelaskan sektor infrastruktur memiliki porsi terbesar melalui Kementerian PUPR senilai Rp 6,986 triliun.&nbsp; Dana tersebut rencananya digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, penyelesaian jalan Pansela, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, serta penyediaan air bersih di Jatim. Kemudian usulan untuk Kementerian Kesehatan senilai Rp 426,37 miliar meliputi pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai.&nbsp; Usulan sektor pendidikan sebesar Rp 720,6 miliar untuk perbaikan ruang kelas yang rusak, perbaikan ruang laboratorium, toilet, peningkatan kualitas pendidikan menengah, serta program kejar paket bagi anak tidak sekolah. Lalu, usulan pada Kementerian Perhubungan senilai Rp 861,1 miliar untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan kepulauan Sumenep. Usulan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp 216,7 miliar untuk pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.&nbsp; Lebih lanjut, usulan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 125,18 miliar untuk rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat. Usulan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp 151,63 miliar untuk pengembangan industri garam dan pelabuhan perikanan di empat kabupaten. Usulan pada Kementerian Dalam Negeri senilai Rp 24,73 miliar untuk peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan dan uji kompetensi. Lalu Usulan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp 31,5 miliar untuk penguatan kesiapsiagaan bencana. Seperti sarana prasarana penanganan bencana, pengadaan kendaraan operasional, logistik, dan penguatan kapasitas SAR.&nbsp; Berikutnya usulan pada Kementerian Perdagangan senilai Rp 21,83 miliar untuk revitalisasi pasar rakyat. Disusul usulan pada Kementerian Pertanian senilai Rp 13,4 miliar untuk program swasembada pangan, pengembangan pangan lokal dan pembibitan. Serta usulan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 425 miliar untuk penyediaan perumahan terintegrasi dengan sarana umum. Usulan terakhir ditujukan pada Kementerian Sosial dengan nilai Rp 43 miliar untuk memperluas penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai upaya menekan angka stunting. "Dana transfer untuk Pemprov Jatim di tahun 2026 akan dicairkan senilai Rp 8,8 trilliun atau berkurang 24,21 persen dibanding tahun 2025, yakni senilai Rp 11,4 trilliun. Sedangkan total pengurangan dari 38 kabupaten dan kota di Jatim senilai Rp 17,5 triliun," pungkas Adhy. &nbsp;

Setelah pemotongan dana transfer, Pemprov Jatim ajukan proyek senilai Rp 10 triliun untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Dana TKD Dipotong Rp 2,8 Triliun, Pemprov Jatim Minta Pusat Biayai Proyek Infrastruktur hinggga Pangan Rp 10 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/0XQFAoM37mWrwoWUuSQesOBrEtsSOqxbLbWBuszN-1-903953865.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi dalam Media Briefing Rutin di Pressroom Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi dalam Media Briefing Rutin di Pressroom Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal pertemuannya bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka pada Jumat pagi (17/10) di kantor Wapres. Salah satu yang dibahas adalah keresahan dari para pemimpin di daerah soal pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD). Selain itu, Purbaya juga mengaku pertemuannya dengan Gibran turut membahas soal kondisi ekonomi tanah air secara umum. Namun, memang secara spesifik putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan keresahan para pemimpin di daerah. "Biasa diskusi masalah kondisi ekonomi secara umum. Dia menyuarakan keresahan dari para pemimpin daerah yang anggarannya dipotong. Jadi sama suaranya dengan para gubernur yang datang ke sini (kemenkeu)," kata Purbaya dalam Media Briefing Rutin di Pressroom Kemenkeu Pusat, Jakarta, Jumat (17/10). Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa Gibran juga menanyakan soal langkah mitigasi pemerintah terkait keresahan para pemimpin daerah itu. Namun, Purbaya mengaku dalam jangka pendek dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dia meminta agar para pemimpin daerah bisa merapikan belanjanya untuk periode Triwulan I atau Kuartal I-2026. "Saya pikir dalam jangka pendek saya nggak bisa apa-apa. Paling saya meminta mereka pemda merapikan belanja-belanja Triwulan I untuk tahun depan," ujar Purbaya. Adapun nantinya, dari laporan hasil belanja itu, Purbaya mengaku, dirinya akan melihat seberapa efektif serapan yang telah terealisasi. Hingga kemudian, dia pun akan menghitung ulang pendapatan yang diterima negara pada kuartal pertama tahun depan. Jika kemudian ada perbaikan pendapatan negara yang tercatat, ia akan menghitung berapa besar yang bisa dibagikan ke daerah. Terakhir, ia meminta seluruh pemimpin di daerah tidak cemas menghadapi pemangkasan dana TKD tahun 2026. "Nanti kita lihat bagus apa enggak serapannya, ada bocoran apa enggak. Nanti Triwulan III kita hitung ulang. Kalau ekonominya bagus income kita meningkat juga," tutur Purbaya. "Kita akan lihat berapa yang bisa kita bagi ke daerah. Jadi daerah jangan terlalu cemas, kami juga memikirkan stabilitas nasional," tukasnya. &nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan wapres Gibran Rakabuming Raka membahas keresahan pemimpin daerah terkait pemangkasan dana TKD.

Dipanggil Wapres Gibran Soal Pemangkasan Dana TKD, Menkeu Purbaya: Triwulan III Kita Hitung Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/12/6RLFPj0cKHFY7RlyAXchEWr15yQm0Q11pVgZrGk8-308599605.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggaran APBD Kota Surabaya dipastikan berkurang Rp 730 miliar, efek pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemkot telah menyiapkan strategi dan inovasi untuk menutup defisit anggaran 2026 akibat pemangkasan TKD. Sehingga program pembangunan tetap berjalan optimal. &ldquo;Jadi tahun 2026 itu berkurang Rp 730 miliar. Karena itu kami harus melakukan inovasi, seperti kami lakukan pembiayaan (jangka panjang), itu sebenarnya inovasi yang kami lakukan,&rdquo; tutur Eri, Minggu (12/10). Ia menyebut Skema pembiayaan jangka panjang dipilih agar pembangunan di Surabaya tetap berjalan. Pembangunan yang dikerjakan lebih awal pada 2026 akan lebih efisien dibandingkan dilakukan bertahap hingga 2029. "Ketika ada pekerjaan yang selesai 2029, kami bandingkan dengan kita kerjakan 2026, selisihnya Rp 50 miliar. Lebih murah yang kita kerjakan di tahun 2026 dengan dicicil, itu yang pertama,&rdquo; terang Eri. Selain efisiensi, ia menilai pembangunan infrastruktur juga akan mendorong kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ia mencontohkan wilayah Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip yang sedang dilakukan proyek perbaikan jalan. &ldquo;Ketika ada pekerjaan jalan seperti Wiyung, diversi Gunungsari, dan Banyu Urip, maka 2028, NJOP-nya akan naik sekitar Rp 500 miliar, itu untuk lokasi-lokasi yang sudah menjadi besar,&rdquo; terangnya. Selain skema pembiayaan jangka panjang, Pemkot juga berupaya mengoptimalkan aset daerah. Aset-aset mangkrak juga dihidupkan kembali untuk kepentingan masyarakat, seperti disewakan dan padat karya. "Agar ada pemasukan. Rp 730 miliar ini juga bukan hal yang kecil. Lalu opsen juga ada rumusan sendiri, meskipun kita diberikan 66 persen, sejatinya tidak jauh dari 30 persen," lanjut Eri. Dengan perhitungan tersebut, Pemkot Surabaya memperkirakan pendapatan 2026 akan berkurang hingga Rp 1 triliun. Namun, Eri memastikan berbagai program prioritas, terutama pada sektor pendidikan, akan tetap berjalan. "Kalau dihitung (opsen pajak) cuma 35 persen, karena ada lagi peraturan yang mengatur bagaimana untuk pemerataan. Sehingga walaupun 66 persen, dapatnya seperti tahun kemarin hanya naik Rp 200 miliar. Sehingga ini yang harus kita tutup,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi siapkan strategi atasi defisit anggaran Rp 730 miliar akibat pemangkasan TKD 2026.

Dana TKD Surabaya Disunat Rp 730 Miliar, Ini Cara Pemkot Surabaya Atasi Defisit Anggaran 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/uervdTSTZI5kPRqMrindyzc7AP4VXnaUWvPHPozE-4224209215.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Instagram Menkeu RI)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Instagram Menkeu RI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membagikan cerita di tengah kunjungan kerjanya di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (2/10). Salah satu agenda yang dihadirinya, yakni bertemu dengan para pemimpin daerah mulai dari Gubernur hingga para bupati di Jawa Timur. Menkeu menyebut dalam agenda itu, seluruh kepala daerah yang hadir sama-sama melayangkan protes terkait dengan dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang diturunkan. Ia lantas berkelakar, untung saja hanya perwakilan kepala daerah yang menemuinya, jika seluruhnya maka ia akan dipukuli. "Tadi pagi para pimpinan daerah, Ibu Gubernur, Wakil Gubernur, beberapa bupati dari beberapa tempat datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua. Untung saya cuma ketemu perwakilan. Kalau enggak saya dipukuli tadi," kata Purbaya kepada wartawan sembari tertawa. Dia mengatakan, pertemuannya bersama para pejabat daerah dilakukan seiring dengan dana TKD yang tercatat turun dalam APBN 2026. Purbaya menyebut, banyak kepala daerah tak terima lantaran mengaku pemerintahannya tak bisa banyak bergerak. "Ini pada asalnya begini, anggaran tahun depan kan dipotong. Tahun ini juga sempat dipotong juga kan. Jadi mereka protes. Kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak kira-kira gitu," tambahnya. Kendati begitu, Purbaya membeberkan turunnya dana TKD dilakukan bukan tanpa alasan. Salah satu alasan utamanya adalah karena banyak penyelewengan. Purbaya memastikan, pemotongan dana TKD juga dilakukan sebagaimana arahan dari pimpinan tertinggi negeri ini yang merasa gerah karena banyak penyelewengan di daerah. Seperti uangnya tidak dipakai hingga tidak dioptimalkan secara maksimal. "Tapi alasan pemotongan itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya nggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu. Ingin mengoptimalkan," ujar Purbaya. Sebagai informasi, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencatat kenaikan anggaran TKD sebesar Rp 693 triliun. Angka tersebut naik Rp 43 triliun dari sebelumnya ditetapkan dalam RAPBN 2026 sebesar Rp 650 triliun. Untuk diketahui, dengan anggaran Rp 650 triliun, anggaran TKD tercatat turun sebesar 29,34 persen dibandingkan dengan tahun 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun. Pemerintah mengaku, kenaikan anggaran TKD itu diberikan setelah pihaknya menerima sejumlah masukan dari pemerintah daerah. Kendati begitu, Kemenkeu mengaku akan terus memantau realisasi dari dana TKD pada tahun mendatang. Terlebih, pemerintah pusat menilai bahwa meskipun anggaran TKD turun, tetapi sesungguhnya ada belanja senilai Rp 1.377 triliun yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah. &nbsp; &nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan protes kepala daerah terkait pemotongan dana TKD di Surabaya.

Cerita Bertemu Gubernur-Bupati di Jatim Protes Dana TKD, Purbaya: Untung Perwakilan, Kalau Enggak Saya Dipukuli

dana tkd

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana tkd

Berita Terkini

Dana TKD Dipotong Rp 2,8 Triliun, Pemprov Jatim Minta Pusat Biayai Proyek Infrastruktur hinggga Pangan Rp 10 Triliun

Dipanggil Wapres Gibran Soal Pemangkasan Dana TKD, Menkeu Purbaya: Triwulan III Kita Hitung Ulang

Dana TKD Surabaya Disunat Rp 730 Miliar, Ini Cara Pemkot Surabaya Atasi Defisit Anggaran 2026

Cerita Bertemu Gubernur-Bupati di Jatim Protes Dana TKD, Purbaya: Untung Perwakilan, Kalau Enggak Saya Dipukuli

Download Aplikasi JawaPos.com