<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/27/Tipuan-3564228922.jpg" alt="Ilustrasi- Bocah SMP gondol ratusan juta melalui penipuan. (Afrizal-JPRK)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi- Bocah SMP gondol ratusan juta melalui penipuan. (Afrizal-JPRK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Penipuan yang menggunakan modus jasa titip barang bermerek atau branded menjadi perbincangan hangat di media sosial X dan TikTok. Melansir Radar Kediri (JawaPos Grup) dari kasus penipuan tersebut, seorang siswa kelas 8 SMP di Kota Kediri dikabarkan berhasil mengumpulkan dana hingga mencapai Rp 700 juta dari partner bisnisnya. Kasus ini terungkap setelah pembayaran kepada anggota terhambat pada awal Maret setelah sebelumnya berjalan lancar. SE, seorang siswa SMP, menjadi pusat perhatian di media sosial usai terlibat dalam kasus penipuan dengan total kerugian yang cukup besar. Bocah SMP itu diketahui menawarkan investasi pembelian barang bermerek kepada anggota dengan meminta dana talangan. Para anggota partner bisnis yang tertarik harus menyetor sejumlah uang untuk beberapa paket. Misalnya, dengan menyetor Rp 900 ribu, akan dikembalikan Rp 1 juta. Skema pengembalian uang berbeda-beda untuk setiap paket. Dalam menjalankan aksi bisnis abal-abalnya, SE dan partner bisnisnya berkomunikasi melalui grup Telegram Diskusi Girlove.ed yang memiliki 414 anggota. Uang yang ditransfer oleh anggota dikirim ke rekening atas nama DON, ibu dari SE. Namun, meskipun telah dikirimkan bukti transfer, uang yang disetor belum dikembalikan. &ldquo;Seharusnya uang dikembalikan dalam waktu 2-5 hari. Alasannya setelah dana dari pembeli barang cair,&rdquo; lanjut NO. Pada awalnya uang para partner bisnis bocah SMP itu dikembalikan dengan lancar sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Namun akhir-akhir ini pengembalian dana talangan oleh SE mulai tersendat sehingga menimbulkan banyak kecurigaan. &ldquo;Se ini reseller jastip barang branded. Masih ada lagi owner di atas SE,&rdquo; papar No. Korban NO menduga bahwa bisnis barang bermerek yang dijalankan SE sebenarnya tidak pernah ada, melainkan hanya perputaran uang yang dilakukan oleh SE dan AY, pemilik di atas SE. Kasus penipuan ini telah menjadi perbincangan hangat di media sosial X dan TikTok, dengan ribuan orang menyukai dan mengomentari unggahan tersebut. Dalam unggahan di media sosial, korban menyatakan kekesalannya karena SE telah membuka dana talangan hingga ratusan juta rupiah namun kesulitan untuk mengembalikan uang kepada para korban. DON, ibu dari SE, membantah tuduhan penipuan tersebut dan menyatakan bahwa unggahan di media sosial merupakan fitnah belaka. Dia mengklaim bahwa SE tidak pernah membawa uang sebanyak itu dan menegaskan bahwa mereka sekeluarga tetap berada di rumah. &ldquo;Saya masih di rumah, alamatnya jelas. Setiap yang datang ke sini kami juga welcome,&rdquo; papar perempuan yang tinggal di Kecamatan Kota Kediri ini. Diketahui setelah unggahan kasus penipuan oleh bocah SMP tersebut menjadi viral, SE tidak lagi pergi ke sekolah karena merasa malu dengan situasi tersebut. &ldquo;Kami ingin fitnah-fitnah ini ndang selesai. Namanya (SE, Red) segera pulih,&rdquo; jelas DON didampingi oleh suaminya. Terkait klaim DON, korban NO menyangkalnya dan menunjukkan bukti transfer uang ke rekening DON sebagai bukti bahwa tuduhan tersebut bukanlah fitnah. &ldquo;Ini ada bukti transfernya. Bukan fitnah,&rdquo; tandas NO. Sementara itu, Kasatreskrim Polres Kediri Kota AKP Nova Indra Pratama menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan terkait kasus penipuan melibatkan bocah SMP ini dari masyarakat. &ldquo;Sebentar. Saya cek dulu (laporan penipuan yang masuk, Red),&rdquo; balas Nova lewat WhatsApp.

Seorang siswa SMP, menjadi pusat perhatian di media sosial usai terlibat dalam kasus penipuan dengan total kerugian yang cukup besar.

Medsos Dihebohkan Kasus Bocah SMP Tipu Partner Kerja hingga Ratusan Juta, Modus Aksi Kumpulkan Dana Talangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/masjidilharam-jemaah.jpg" alt="JELANG PUNCAK HAJI: Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan tawaf di Masjidilharam (5/7). Besok (8/7) semua jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. (AFP)" width="100%">
<figcaption>JELANG PUNCAK HAJI: Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan tawaf di Masjidilharam (5/7). Besok (8/7) semua jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. (AFP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lebih dari 20 ribu kuota jemaah belum terisi hingga hari terakhir batas pelunasan biaya haji pada Jumat (5/5). Tingginya angka tersebut disebabkan beberapa faktor. Salah satunya, calon jemaah haji (CJH) lebih dulu mendaftar dengan menggunakan dana talangan dari perbankan. Faktor lainnya adalah tidak ada lagi kebijakan penggabungan mahram dan pendamping lansia. Beberapa alasan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Jawa Barat Ajam Mustajam. Mayoritas CJH di wilayahnya, yang melunasi biaya perjalanan ibadah haji (bipih) tahun ini, mendaftar haji sekitar sepuluh tahun lalu. &rdquo;Kebanyakan yang mendaftar haji di akhir 2012 sampai awal 2013,&rdquo; ungkap Ajam di sela peninjauan Asrama Haji Indramayu kemarin (6/5). Saat itu ramai promosi pendaftaran haji menggunakan dana talangan yang disediakan perbankan. Melalui skema tersebut, masyarakat tidak perlu menyiapkan uang Rp 25 juta per orang untuk mendapat nomor porsi. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan uang pinjaman dari perbankan untuk daftar haji. Kemudian, masyarakat yang mengambil dana talangan itu wajib mencicil pelunasan. Ajam mengungkapkan, banyak yang sekadar coba-coba, tetapi tidak melanjutkan kewajiban angsuran atau cicilannya. &rdquo;Ada yang sudah berhasil dihapus di sistem pendaftaran haji,&rdquo; kata dia. Namun, banyak data jemaah haji dari dana talangan yang belum dihapus. Akibatnya, tahun ini mereka masuk dalam daftar wajib melunasi bipih. Penjelasan lain disampaikan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab. Menurut dia, ada sekitar 91 ribu calon jemaah lunas tunda 2020 dan 2022. Mereka sejatinya tinggal konfirmasi bakal berhaji tahun ini ke bank. Mereka tidak perlu menyetor uang tunai sekitar Rp 24 juta untuk pelunasan. &rdquo;Ada sekitar 2.500 orang yang belum konfirmasi ke bank,&rdquo; ujarnya. Meski tinggal konfirmasi, nyatanya ada yang belum melakukan. Umumnya disebabkan sakit atau alasan mendesak lainnya. Selain itu, Saiful menyatakan, ada yang tidak konfirmasi karena mulai tahun ini Kemenag menghapus kebijakan pengusulan pendamping lansia atau penggabungan mahram. Usulan pendamping lansia diajukan untuk mendampingi saudara yang masuk kategori lansia. Begitu pun penggabungan mahram. Biasanya, bagi suami dan istri yang terpisah, antrean hajinya cukup panjang. Dia menjelaskan, Kemenag sejak awal mengumumkan tidak ada pengajuan pendampingan lansia dan penggabungan mahram. Alasannya, kebijakan itu membuat antrean haji tidak berurutan. Sebab, pendamping bisa diajukan CJH yang sudah antre minimal lima tahun. Dengan aturan yang baru ini, antrean haji lebih teratur dan urut. Tidak lagi lompat-lompat. Saiful menuturkan, masyarakat yang masuk kategori lansia tidak perlu khawatir untuk berhaji meski tanpa pendamping. Kemenag sudah menetapkan haji tahun ini ramah lansia. Layanan di asrama haji, di pesawat, sampai di Arab Saudi diatur untuk memudahkan para lansia. Pada kesempatan tersebut, Saiful menjelaskan adanya ekstra cover asuransi untuk jemaah haji. Seluruh jemaah haji yang wafat selama di pesawat terbang mendapatkan nilai klaim asuransi Rp 125 juta. Dihitung sejak jemaah boarding sampai keluar pesawat. Aturan itu berlaku untuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia maupun Saudia Arabian Airlines. Sebagaimana diketahui, setiap tahun ada saja kasus jemaah wafat di pesawat karena sakit yang diidap sejak di tanah air seperti penyakit jantung. Saiful berharap layanan ekstra cover itu bisa meningkatkan layanan perlindungan jemaah. Tahun ini jemaah akan mendapatkan asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan. Layanan lainnya, lanjut Saiful, jemaah haji reguler tahun ini mendapatkan paket koper dan tas baru. Yang diterima jemaah adalah koper besar, tas jinjing, dan tas untuk paspor. Koper yang baru itu sudah didesain tidak bisa menggelembung akibat kelebihan muatan. &rdquo;Kopernya tidak bisa &rsquo;mengandung&rsquo; lagi,&rdquo; katanya. Tas paspor dilengkapi dengan tempat sandal di bagian atasnya. Dengan desain baru itu, jemaah tidak perlu khawatir saat ke Masjidilharam atau Masjid Nabawi. Sebab, sandal bisa dimasukkan ke tas, kemudian dibawa masuk ke masjid. Kebijakan baru Kemenag lainnya adalah layanan one-stop service saat jemaah masuk asrama haji. Ketika masuk asrama haji, jemaah langsung menjalani proses administrasi untuk keseluruhan. (wan/c14/fal)

Lebih dari 20 ribu kuota jemaah belum terisi hingga hari terakhir batas pelunasan biaya haji pada Jumat (5/5).

Banyak Kuota Haji Tak Terisi karena CJH Melanjutkan Cicilan Dana Talangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Kerusakan-Rumah-Gempa-Cianjur_Salman-Toyibi_4-2.jpg" alt="Warga menyelamatkan barang yang tersisa akibat gempa di Desa Benjot, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (25/11/2022). Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan konstruksi rumah menjadi faktor utama penyeba" width="100%">
<figcaption>Warga menyelamatkan barang yang tersisa akibat gempa di Desa Benjot, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (25/11/2022). Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan konstruksi rumah menjadi faktor utama penyeba</figcaption>
</figure>Mendagri: Bantuan untuk Cianjur Bisa Bersumber dari APBD  JawaPos.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan buku Peta Deagregasi Bahaya Gempa Indonesia untuk Perencanaan dan Evaluasi Infrastruktur Tahan Gempa kemarin (29/11). Buku yang disusun para ahli rekayasa kegempaan Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) tersebut dihadirkan dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur tahan lindu di Indonesia.  Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, buku yang disusun para peneliti, akademisi, dan pakar atau praktisi dari kementerian, lembaga tinggi, dan komunitas asosiasi profesi tersebut merupakan salah satu wujud bentuk ikhtiar bersama.  "Untuk menciptakan keamanan infrastruktur bangunan dalam menghadapi bahaya bencana gempa di Indonesia. Gempa masih selalu kita alami dan menjadi risiko dalam kehidupan bangsa dan negara," ungkapnya.  Sementara itu, Ketua Tim Penyusun Peta Deagregasi Bahaya Indonesia M. Asrurifak mengungkapkan, pada buku peta deagregasi yang disusun tersebut juga dibahas tentang metode perencanaan dan evaluasi infrastruktur. Yakni dengan mempertimbangkan jenis potensi gempa yang dominan pada suatu daerah berdasar karakteristik nilai magnitudo dan jaraknya untuk selanjutnya dianalisis agar mendapatkan struktur bangunan yang aman.  ’’Diharapkan, buku ini dapat meningkatkan keyakinan dan kepastian dalam perencanaan dan perancangan berbagai infrastruktur tahan gempa,’’ tambahnya.  Terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memastikan, masyarakat boleh menggunakan talangan dana desa untuk penanggulangan gempa di Cianjur. Selanjutnya, pinjaman tersebut dapat dibayar dengan dana desa yang cair pada tahun berikutnya. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.  Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk ikut membantu penanganan gempa bumi di Cianjur. Imbauan tersebut disampaikan Mendagri melalui Surat Edaran Nomor 900.1.1/8479/SJ.  "Gubernur, bupati/wali kota diharapkan memberikan bantuan keuangan kepada Pemda Cianjur," ujarnya kemarin.  Bantuan tersebut, lanjut Tito, bisa bersumber dari APBD masing-masing daerah. Adapun besaran bisa menyesuaikan kemampuan dan ruang fiskal masing-masing daerah.

Buku Peta Gempa Juga Bahas Perencanaan dan Evaluasi Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Minyak-Goreng-1.jpg" alt="Pekerja menuang minyak curah di salah satu agen sembako di kawasan pasar Pondok Labu, Jakarta, Rabu (26/1/2022). Setelah pemerintah membelakukan kebijakan satu harga, yakni minyak goreng berbanderol Rp 14 ribu per liter, ternyata penyesuaian harga terseb" width="100%">
<figcaption>Pekerja menuang minyak curah di salah satu agen sembako di kawasan pasar Pondok Labu, Jakarta, Rabu (26/1/2022). Setelah pemerintah membelakukan kebijakan satu harga, yakni minyak goreng berbanderol Rp 14 ribu per liter, ternyata penyesuaian harga terseb</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menetapkan harga minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 14.000 per liter. Kenaikan harga minyak kelapa sawit membuat harga minyak goreng sempat tembus di harga Rp 20.000 per liter. Artinya, terdapat selisih harga keekonomian minyak goreng dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.  Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengaku, hingga saat ini pihaknya belum dapat mencairkan klaim kepada para pengusaha minyak goreng yang menjual harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter. Terdapat sekitar 70 industri yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan yang menyalurkan minyak goreng bersubsidi.  Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memiliki data terkait berapa banyak perusahaan yang mengajukan klaim ke BPDPKS. Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu terkait verifikasi di tingkat Kementerian Perdagangan.  “Berapa banyak perusahaan yang sudah mengajukan klaim kepada kita, karena ini masih di dalam proses, demikian juga berapa volume yang disalurkan dan jumlah klaim terhadap selisih harganya tadi itu berapa, karena ini harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu," kaya Eddy secara virtual, Jumat (25/2).  Eddy menjelaskan, selama ini minyak goreng bersubsidi yang terdistribusi sejak bulan lalu ditalangi oleh pengusaha. Baru nanti pemerintah melalui BPDPKS akan membayarnya kepada pengusaha.  Menurutnya, harga acuan keekonomian (HAK) minyak goreng akan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Perhitungan tersebut berdasarkan harga CPO, harga bahan baku, ongkos pengolahan, margin yang diberikan kepada pengusaha, dan biaya distribusi.  "HAK ini memang dalam proses penetapan oleh Menteri Perdagangan terkait penyaluran-penyaluran minyak goreng yang didasarkan kepada Permendag Nomor 1 dan Nomor 3," tuturnya.  Eddy menegaskan mereka masih dalam taraf pengajuan klaim ke BPDPKS. Nantinya, BPDPKS akan meminta kepada Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu. Hal itu terkait kebenaran klaim yang diajukan oleh pengusaha yang sudah ikut serta di dalam minyak goreng subsidi.  Adapun beberapa hal yang harus dipenuhi, di antaranya penetapan HAK oleh Kemendag, ditambah dengan verifikasi yang dilakukan terlebih dahulu oleh kementerian tersebut. Dalam pelaksanaan verifikasi, Kemendag bisa dibantu oleh surveyor. Saat ini surveyor sedang dalam proses pengadaan.  "Apabila sudah didapatkan hasil verifikasi tadi baru disampaikan kembali ke BPDPKS untuk dapat dilakukan pemenuhan terhadap klaim tersebut," pungkasnya.

Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Ini Kata BPDPKS Soal Dana Talangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/umroh_1-1.jpg" alt="TERKATUNG-KATUNG: Ratusan jamaah umrah di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo menunggu kepastian keberangkatan di Tanah Suci, Kamis (27/2). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERKATUNG-KATUNG: Ratusan jamaah umrah di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo menunggu kepastian keberangkatan di Tanah Suci, Kamis (27/2). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelenggaraan haji 2021telah dibatalkan oleh pemerintah. Jadi, saat ini ibadah yang tersisa untuk pergi ke Tanah Suci hanya umrah saja. Pemerintah pun diminta untuk melakukan diplomasi akan hal tersebut.  Saat ini, Indonesia masih masuk dalam daftar suspend penerbangan internasional oleh Arab Saudi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri perlu berusaha keras melakukan diplomasi.  Selain diplomasi, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi meminta agar pemerintah juga turut memberikan insentif kepada pelaku usaha penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). "Umrah akan menjadi peluang untuk PPIU dan PIHK untuk berbisnis kembali, karena itu, kami butuh dana segar dari pemerintah," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (3/6).  Ia mengatakan bahwa kondisi PPIU dan PIHK saat ini memprihatinkan. Banyak dari mereka tutup akibat tidak adanya pemasukan setelah pandemi Covid-19 merebak. "Apabila terjadi keberangkatan umrah nanti setelah haji, itu harus siap-siap untuk bergerak lagi, dengan PPIU yang diam itu kantornya juga tutup karena tidak ada kegiatan," jelas dia.  Saat ini, dia juga tengah berdiskusi dengan pihak pemeritah mengenai hal tersebut. Diharapkan agar negara turut membantu memberikan napas bari bagi pelaku usaha travel umrah dan haji. "Pastinya (butuh bantuan dana, Red), itu yang sudah kami bicarakan dengan pihak terkait, dengan Plt dirjen dan sekjen (Kemenag), tingkat penanganan masalah PPIU dan PIHK ini butuh dukungan pemerintah, kami butuh dana talangan," harapnya Syam. (*)

Haji Batal, Pemerintah Diminta Fokus ke Umrah dan Beri Dana Talangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ibadah-haji.jpg" alt="RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)" width="100%">
<figcaption>RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menaruh perhatian pada praktik pemberian fasilitas pembiayaan atau dana talangan haji. Menurut dia, fasilitas itu memicu semakin panjangnya antrean haji. Dia mencontohkan, di Sulawesi Selatan, antrean haji mencapai 44 tahun.  Dengan fasilitas dana talangan haji itu, orang yang belum memiliki cukup uang bisa mendaftar dan mendapat nomor porsi haji. Lembaga keuangan atau sejenisnya memberikan talangan, lalu orang tersebut mengangsur dengan disertai bunga atau sejenisnya.  ’’Jadi, orang berlomba-lomba dan kita tahu antreannya sudah sedemikian panjang,’’ katanya saat meresmikan Wisma Shafa Asrama Haji Sudiang di Makassar pada Sabtu (3/4). Kebijakan yang akan diambil ialah menolak pendaftaran haji dengan dana talangan.  Dadi Darmadi, pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, setuju dengan gagasan yang bakal diambil Kemenag itu. ’’Waktu zaman (Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Red) Pak Anggito Abimanyu (dana talangan haji) sudah dilarang,’’ ujarnya kemarin (4/4). Namun, belakangan, dana talangan haji terus bermunculan dengan beragam skema.  Menurut Dadi, Kemenag harus duduk bersama pihak terkait untuk mengeluarkan regulasi larangan dana talangan haji itu. Kemenag harus membahas bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan yang terpenting pihak perbankan.  Dadi menambahkan, di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, lembaga keuangan tentu berupaya mengelola dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Termasuk lewat fasilitas pembiayaan atau dana talangan haji.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=44NCBLRFjvk

Kemenag Tolak Pendaftar Haji yang Pakai Dana Talangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waskita-beton-bagi-dividen-rp-75024-miliar_m_201926.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Wijaya Karya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Wijaya Karya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah masih memiliki hutang kepada perusahaan konstruksi pelat merah dalam pembangunan proyek Infrastuktur. Salah satunya, pemerintah belum melunasi hutang kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk dana talangan pengadaan lahan sebesar Rp59,9 miliar.  Direktur Utama Wika, Agung Budi Waskito mengatakan, dari dana talangan tersebut digunakan untuk pembebasan jalan tolyang dikelola oleh perseroan. Hingga Juni 2020 total dana talangan tanah yang digunakan Wika untuk satu jalan tol Serang-Panimbang sebesar Rp1,27 triliun.  "Kalau dibandingkan dengan Hutama Karya dan Waskita kami memang paling kecil," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (1/7).  Agung menjelaskan, dari Rp1,27 triliun tersebut, tahun sebesar Rp233 miliar dari pemerintah telah dibayar oleh pemerintah pada 2018 lalu, kemudian tahun 2019 sebesar Rp802 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp174 miliar hingga tersisa Rp59,9 miliar yang mana sedang dalam tahap verifikasi BPKP.  Ia mengungkapkan, terkait pencairan dana tersebut, terdapat selisih sisa bunga sebesar Rp55 miliar. Sehingga ikut berdampak kepada keuangan perusahaan. Hal itu pun secara otomatis akan berdampak pada anggaran belanja modal perseroan.  “Sehingga usulan kami adalah bagaimana supaya perbedaan atau selisih cost of fund ini bisa masuk sebagai pengakuan penambahan biaya investasi yang bisa saja diterbitkan PMK," tuturnya.  Dari jumlah utang pemerintah tersebut, Agung menyebut sebesar Rp42 miliar saat ini masih dalam proses di BPKP dan diharapkan bisa dibayarkan dalam waktu dekat.  "Rp14 miliar sedang dalam proses pengajuan bulan ini, dan Rp3,3 miliar sedang rekonsiliasi dana talangan. Ini kita masih berlanjut 2021 masih sekitar Rp600 miliaran," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZvsHXSU0Aao  https://www.youtube.com/watch?v=DndD4lf17QY  https://www.youtube.com/watch?v=-fdIPhNVVzo

Pemerintah Masih Punya Utang Ke Wika Rp 59,9 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sulit-balik-modal-jadi-alasan-hutama-karya-minta-pmn-lagi_m_227078.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang dikerjakan oileh PT Hutama Karya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang dikerjakan oileh PT Hutama Karya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Hutama Karya (Persero) menyampaikan, pemerintah belum membayar dana talangan perusahaan yang sebesar Rp 1,88 triliun. Dana talangan ini belum dibayarkan sejak 2016 untuk proyek pembangunan infrastruktur.  Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto menjelaskan, dana talangan tersebut digunakan perusahaan untuk pembebasan lahan proyek.  "Sampai saat ini masih ada sisa belum dibayar (pemerintah) Rp 1,88 triliun," ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI Jakarta, Rabu (1/7).  Budi menjelaskan, alokasi dana yang dikeluarkan oleh perseroan untuk pembebasan lahan sendiri sebesar Rp 8,01 triliun. Namun yang telah dibayar senilai Rp 6,13 triliun. Jadi 2016 sudah tahun kelima," imbuhnya.  Ia melanjutkan, dari dana senilai Rp 8,01 triliun tersebut perseroan juga menanggung cost of fund sebesar Rp 959 miliar. Namun, dari jumlah dana tersebut, sebanyak Rp 466 miliar sudah diganti pemerintah.  "Sehingga masih tekor sebesar Rp 493 miliar," ungkapnya.  Budi menuturkan, sesuai Perpres 66/2020 tentang pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional. Namun, yang menjadi masalah dalam kaitan Perpres 66/2020 ini sampai saat ini petunjuk teknis atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang harusnya diterbitkan oleh Kemenkeu belum ada. Sehingga yang sebelumnya kami diverifikasi BPKP sedangkan di Kemenkeu belum siap verifikasi lagi.  "Yang kami harapkan bahwa perpres 22/2020 segera efektif sehingga kami bisa mendapatkan penggantian dana talangan yang sudah lama kami keluarkan sehingga operasional kami tidak terganggu," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZvsHXSU0Aao  https://www.youtube.com/watch?v=DndD4lf17QY  https://www.youtube.com/watch?v=-fdIPhNVVzo

Utang Pemerintah Ke Hutama Karya Belum Lunas Rp 1,88 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/arya-sinulingga.jpg" alt="Arya Sinulingga (Antara Photo)" width="100%">
<figcaption>Arya Sinulingga (Antara Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelaskan terkait dana yang akan diberikan pemerintah kepada perusahaan maskapai milik negara yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 8,5 triliun. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan, pemerintah tidak memberikan dana tunai sebesar Rp 8,5 triliun kepada Garuda. Namun, pemerintah hanya berperan sebagai penjamin. Nantinya, Garuda akan mencari pembiayaan sendiri melalui jaminan tersebut.  “Dikira dana talangan ini adalah dana untuk dikasih pemerintah, padahal bukan seperti itu. Pemerintah hanya menjadi penjamin, dari mana didapatnya. Bisa dari mana-mana saja,” ujarnya dalam video conference, Selasa (2/6).  Arya menyebut, Garuda tidak bisa menerima dana tunai dari pemerintah. Sebab, kepemilikan saham Garuda tidak 100 persen dimiliki oleh negara. Sementara, kepemilikan saham Garuda sendiri ada porsi yang dimiliki oleh publik atau perusahaan terbuka.  “Karena yang bisa menerima APBN itu adalah perusahaan yang 100 persen dimiliki oleh pemerintah, jadi Garuda 60 persen dimiliki oleh pemerintah, sisanya swasta dan sebagainya. Itu tidak bisa. Tidak boleh dalam pemerintah masuk ke Garuda. Jadi kalau dikatakan untuk dipakai bayar utang itu tidak benar, karena memang tidak bisa masuk,” jelasnya.  Selanjutnya, jika ada yang beranggapan bahwa ada dana pemerintah yang masuk untuk membayar utang, itu juga merupakan hal yang keliru.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JGLAdBfhFB4  https://www.youtube.com/watch?v=38_uIvhYvWI  https://www.youtube.com/watch?v=FsTSOwLrVx8

Soal Dana Talangan ke Garuda, Pemerintah Hanya Menjamin Bukan Memberi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jasa-marga-percepat-pembangunan-tol-probolinggo-banyuwangi_m_.jpg" alt="Ilustrasi Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Jasa Marga Tbk (JSMR) melalui anak usahanya PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB), mendapatkan kredit sindikasi dana talangan tanah senilai Rp 2,52 triliun.&nbsp; Pendanaan ini akan digunakan untuk pembebasan lahan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 172 km dan akan menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia. Pendanaan untuk pembebasan lahan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi ini berasal dari empat bank, yakni BNI, BRI, BCA, dan Bank Mandiri. Masing-masing institusi perbankan tersebut mengucurkan Rp 630 miliar. Menurut Direktur Utama PT JPB, D. Hari Pratama, pihaknya memiliki tanggungjawab untuk menyiapkan dana talangan tanah dalam perjanjian pengusahaan jalan tol. Sebagai langkah awal pembebasan lahan, pihaknya telah mengajukan pinjaman sebesar Rp 2,52 triliun yang juga sudah disetujui oleh pihak sindikasi. &ldquo;Dana talangan tanah ini akan dipakai untuk pembayaran ganti rugi tanah Seksi Probolinggo dan sebagian Situbondo&rdquo; ujarnya dalam siaran persnya, Rabu (30/1). Lebih jauh Hari mengatakan bahwa kredit sindikasi dana talangan tanah merupakan kredit tahap awal dari total Rp 4,7 triliun yang direncanakan untuk proses pembebasan lahan Ruas Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi.&nbsp; Pihaknya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan bantuan seluruh pihak yang sudah terlibat dalam suksesnya proses pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi yang akan menjadi kesatuan dalam Tol Trans Jawa demi menciptakan konektivitas Indonesia yang lebih baik. Jalan Tol Probowangi akan terbagi menjadi tiga seksi, yaitu Seksi I di Wilayah Probolinggo (31,2 kilometer), Seksi II di Wilayah Situbondo (109 kilometer), dan Seksi III di Wilayah Banyuwangi (31,8 kilometer). Ruas Tol Probolinggo &ndash; Banyuwangi akan menjadi titik akhir jaringan jalan tol Trans-Jawa. Dimana masa konsesi untuk pembangunan Tol Probowangi adalah 35 tahun dengan dana investasi mencapai Rp 23,3 triliun.&nbsp; &nbsp;

Jasa Marga Percepat Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana talangan

Berita Terkini