<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/IMG_0081-3099866898.jpeg" alt="Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan kepala pemerintahan Provinsi Ontario, Doug Ford, di depan replika reaktor nuklir di Kompleks Energi Darlington, Ontario (The Globe and Mail)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan kepala pemerintahan Provinsi Ontario, Doug Ford, di depan replika reaktor nuklir di Kompleks Energi Darlington, Ontario (The Globe and Mail)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dunia Barat kembali menempatkan energi nuklir sebagai taruhan strategis dalam kebijakan energi jangka panjang. Setelah puluhan tahun tersendat oleh biaya tinggi dan risiko finansial yang sulit diterima pasar, pemerintah di Amerika Utara dan Eropa kembali mengambil peran dominan.&nbsp; Pergeseran ini didorong bukan hanya oleh agenda transisi energi rendah karbon, tetapi juga lonjakan kebutuhan listrik dari industri dan teknologi global, termasuk pusat data berskala besar yang menopang pengembangan kecerdasan buatan. Perubahan arah tersebut menandai berakhirnya fase panjang ketika pembangunan reaktor nuklir diserahkan pada mekanisme pasar dan modal swasta. Pendekatan itu, yang dimaksudkan untuk melindungi keuangan negara, justru berujung pada minimnya reaktor baru yang benar-benar terbangun. Kini, negara kembali hadir sebagai penanggung risiko utama, dengan implikasi langsung bagi keuangan publik dan pembayar pajak. Dilansir dari The Globe and Mail, Senin (29/12/2025), pergeseran ini tampak jelas di Kanada. Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan kepala pemerintahan Provinsi Ontario, Doug Ford berkomitmen menyalurkan dana gabungan 3 miliar dolar Kanada (sekitar 36,8 triliun dengan kurs Rp 12.270 per dolar Kanada) untuk pembangunan pembangkit nuklir baru di Clarington, Ontario, berdekatan dengan Darlington Nuclear Generating Station. Proyek ini menandai kembalinya negara sebagai penjamin utama pembangunan reaktor nuklir di Kanada.&nbsp; Namun, skala intervensi negara tersebut menjadi relatif kecil jika dibandingkan dengan kebijakan Amerika Serikat (AS). Pemerintah AS mengumumkan pembiayaan sedikitnya USD 80 miliar, setara sekitar Rp 1.340 triliun dengan kurs Rp 16.750 per dolar AS, untuk pembangunan reaktor Westinghouse di dalam negeri. Pendanaan tersebut bersumber dari pemerintah Jepang, yang juga menjanjikan tambahan hingga USD 100 miliar untuk reaktor besar serta USD 100 miliar lainnya bagi reaktor modular kecil dari GE Vernova Hitachi. Sejalan dengan perkembangan itu, Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) mencatat penguatan dukungan kebijakan terhadap nuklir. &ldquo;Energi nuklir mengalami dukungan kebijakan yang kembali menguat di banyak pasar,&rdquo; tulis IEA dalam laporan November.&nbsp; Meski energi surya dan angin tetap memimpin pertumbuhan pembangkit listrik di negara maju, investasi nuklir telah meningkat lebih dari 70 persen dalam lima tahun terakhir dan berpotensi memenuhi lebih dari sepersepuluh tambahan permintaan listrik dalam satu dekade ke depan. Namun, pengalaman masa lalu menjadi pengingat serius. Reaktor besar di Darlington yang dibangun pada 1980&ndash;1990-an akhirnya menelan biaya 14,5 miliar dolar Kanada, hampir dua kali lipat dari estimasi awal 7,4 miliar dolar Kanada, dengan keterlambatan rata-rata lima tahun per unit. Akibatnya, beban utang Ontario Hydro melonjak tajam dan memicu restrukturisasi besar-besaran pada 1990-an. Upaya mengalihkan risiko ke sektor swasta pun terbukti rapuh. Proyek Hinkley Point C di Inggris menjadi salah satu dari sedikit proyek nuklir yang lolos ketika pendanaan publik dibatasi. Proyek tersebut dibiayai tanpa dana pemerintah langsung melalui skema contracts for difference atau kontrak perbedaan harga yang memberi kepastian harga listrik bagi investor. Namun, kenaikan biaya dan keterlambatan pembangunan membuat model ini sulit direplikasi dan mengurangi minat investor. Analis nuklir Tim Judson menilai kondisi tersebut mencerminkan realitas industri. "Industri swasta sebenarnya tidak tertarik membangun reaktor baru. Semua yang terjadi sekarang bergantung pada keputusan politik pemerintah negara bagian dan federal," ujarnya. Di Kanada, Ontario Power Generation (OPG) menghadapi tantangan serupa. "Kami telah mencoba banyak cara untuk menggandeng investor institusional, namun belum berhasil," kata CFO OPG, Aida Cipolla. Negara akhirnya turun tangan melalui pinjaman dan penyertaan modal, dengan harapan kepemilikan tersebut dapat dilepas setelah proyek beroperasi dan risikonya menurun. Pada akhirnya, kebangkitan kembali energi nuklir di Barat mencerminkan pilihan strategis di tengah lonjakan kebutuhan energi global dan keterbatasan investasi swasta. Namun satu hal tetap konsisten: jika pengendalian biaya dan jadwal gagal dijaga, risiko terbesar hampir pasti kembali bermuara pada publik.

Kebangkitan nuklir Barat membawa konsekuensi fiskal yang signifikan, dengan risiko finansial yang pada akhirnya kembali ditanggung publik.

Dunia Barat Kembali Bertaruh pada Energi Nuklir dengan Dana Publik di Tengah Lonjakan Kebutuhan Energi Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/IMG-20251020-WA0081-4004221299.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Negara menerima kembali uang hasil rampasan perkara korupsi senilai Rp 13,255 triliun. Pengembalian itu diapresiasi Presiden Prabowo Subianto. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan langsung uang tersebut kepada Menteri Keuangan sebagai bentuk pemulihan kerugian negara. &ldquo;Barang rampasan negara berupa uang sudah kami eksekusi dan hari ini kami serahkan kepada Menteri Keuangan. Jumlahnya mencapai Rp 13,255 triliun, meski tidak semuanya kami hadirkan karena keterbatasan tempat. Di lokasi ini hanya sekitar Rp 2,4 triliun,&rdquo; ujar Burhanuddin, Senin (21/10). Dana itu berasal dari perkara korupsi yang melibatkan tiga grup besar, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Total kerugian perekonomian negara dalam kasus ini mencapai Rp 17 triliun. Wilmar Group bertanggung jawab atas Rp11,88 triliun, Permata Hijau Group Rp1,86 triliun, dan Musim Mas Group Rp1,8 triliun.&nbsp;Sisanya, Rp4,4 triliun, akan dibayarkan secara bertahap dengan jaminan kebun sawit. &ldquo;Musim Mas dan Permata Hijau meminta penundaan karena situasi ekonomi. Kami beri waktu, tapi dengan kewajiban menyerahkan kebun sawit sebagai jaminan. Kami tidak ingin ini berlarut,&rdquo; tutur Burhanuddin. Dia menegaskan fokus Kejagung saat ini adalah menindak korupsi yang merugikan keuangan negara dan berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat. &ldquo;Kami mendahulukan sektor-sektor yang menyangkut harkat rakyat. Contohnya seperti garam, gula, dan baja,&rdquo; ujarnya. Burhanuddin menyebut, keberhasilan pemulihan aset ini menunjukkan komitmen Kejaksaan menegakkan keadilan ekonomi. &ldquo;Semua ini untuk kemakmuran rakyat dan agar uang negara kembali ke kas demi pembangunan,&rdquo; katanya. Langkah Kejagung tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan tanggung jawab penggunaan dana publik. &ldquo;Setiap rupiah dari uang rakyat harus kembali untuk rakyat,&rdquo; ujar Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara di Kejakgung.&nbsp; Prabowo menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras dan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi. Kepala Negara menyebut, penyerahan uang pengganti tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat integritas dan menegakkan keadilan ekonomi di Indonesia. Prabowo menegaskan, uang yang dikembalikan ke negara tersebut memiliki potensi besar untuk dapat dimanfaatkan untuk keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik. "Dengan Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan, kita anggarkan Rp 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri, tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa praktik korupsi di sektor sumber daya alam merupakan bentuk penyimpangan terhadap bangsa. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengembalian uang negara hari ini menjadi salah satu bagian dari tugas besar memberantas praktik ilegal lainnya. salah satunya, Penyelundupan timah dan turunan-turunannya dari Bangka Belitung oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibantu oleh TNI dan lembaga-lembaga lain, termasuk Kejaksaan, Polisi, hingga bea cukai. &ldquo;Itu kerugiannya juga cukup besar, diperkirakan kerugian itu Rp40 triliun setahun dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun,&rdquo; katanya.&nbsp; Praktik tambang ilegal, under invoicing, over invoicing, dan miss invoicing, menurut Prabowo merupakan bentuk penipuan terhadap bangsa sendiri yang telah memberikan berbagai fasilitas dan izin usaha dengan itikad baik.&nbsp;

Negara menerima kembali Rp 13,25 triliun dari hasil rampasan korupsi, sebagai langkah pemulihan kerugian negara dan kesejahteraan rakyat.

Rp 13,25 Triliun Kembali ke Kas Negara, Prabowo: Dana Publik Harus untuk Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/dorong-pasar-saham-syariah-ksei-dapat-fatwa-dari-mui_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Hillcon Tbk berencana mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui mekanisme Penawaran Umum Perdana atau (IPO) pada triwulan I 2023. Perseroan akan melepas sebanyak-banyaknya 442,300 juta saham kepada publik.  Adapun jumlah saham yang ditawarkan tersebut mencapai 15% dari modal ditempatkan dan disetor Hillcon setelah IPO saham dan kisaran harga perdana saham yang ditawarkan yaitu Rp 1.250 – Rp 2.000 per saham, sehingga target dana IPO yang diperoleh Hillcon hingga maksimal sebesar Rp 884,6 miliar.  "Dana IPO sekitar 55% akan digunakan untuk membiayai modal kerja. Sisanya sekitar 45% akan digunakan untuk membiayai belanja modal. Ini terdiri dari pengadaan peralatan untuk mendukung kegiatan operasional di sektor nikel," kata Direktur Utama Hillcon, Hersan Qiu dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (13/1).  Menurut Hersan, Roadshow dan penawaran awal (bookbuilding) saham Hillcon dijadwalkan pada 12 - 26 Januari 2023. Saham Hillcon diharapkan bisa tercatat (listing) di Bursa Efek Indonesia pada 15 Februari 2023.  “Rencana IPO Hillcon ini merupakan bagian dari upaya mengembangkan bisnis, menciptakan nilai yang optimal bagi Perseroan dan stakeholder serta demi mewujudkan ekosistem industri nikel Indonesia dan global. Itu sebabnya, kami melakukan roadshow untuk menawarkan saham ke publik,” ungkap Hersan.  Untuk memuluskan rencana aksi korporasi ini, manajemen Hillcon telah menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT Sucor Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek Perseroan, serta Macquarie sebagai Penjamin Emisi Efek.  Hersan berharap, Hillcon mampu menarik investor untuk menginvestasikan dana di Indonesia demi memperkuat perekonomian nasional dan pembukaan lapangan kerja. “Hillcon memiliki potensi pertumbuhan yang baik seiring dengan perkembanganteknologi. Hal ini memantapkan langkah Hillcon menjadi pemain industri nikel,” katanya.  Untuk diketahui, konsumsi nikel dunia naik 17,2% pada 2021 menjadi 2,8 juta ton dibandingkan 2020 yang tumbuh hanya 0,6%. Sebanyak 1,96 juta ton nickel metal (69%) dikomsumsi oleh Industri Baja Stainless.  Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia memiliki 950 ribu ton nickel metal pada 2021, atau sebesar 35% dari total produksi nikel dunia. Indonesia juga memiliki cadangan terbukti nikel terbesar di dunia. Indonesia memiliki 22% cadangan terbukti nikel (21 juta ton nickel metal). Cadangan terkira sendiri menurut ESDM mencapai 41 juta ton nickel metal.  Hingga September 2022, Hillcon mengalami pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Ini didorong oleh peningkatan produksi pertambangan. Perseroan juga mampu mempertahankan margin kotor yang kuat sebesar 27% per September 2022.  Hillcon berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 2,17 triliun per September 2022, meningkat 68,22% dibandingkan periode sama tahun 2021 sebesar Rp 1,29 triliun.

Gelar IPO, Hillcon Incar Dana Publik Rp 883,6 Miliar

dana publik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana publik

Berita Terkini

Dunia Barat Kembali Bertaruh pada Energi Nuklir dengan Dana Publik di Tengah Lonjakan Kebutuhan Energi Global

Rp 13,25 Triliun Kembali ke Kas Negara, Prabowo: Dana Publik Harus untuk Rakyat

Gelar IPO, Hillcon Incar Dana Publik Rp 883,6 Miliar

Download Aplikasi JawaPos.com