<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/04/dmo0RpJrShXQZzXedumHjsrlVOYJD1f8YeJu7mXv-1-495559029.jpg" alt="Caption: Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Caption: Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti kabar terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di perbankan hingga mencapai Rp 234 triliun. Ia mempertanyakan alasan dana publik tersebut tidak segera digunakan untuk kepentingan masyarakat. &nbsp; Fenomena tersebut dinilai lemahnya kinerja sejumlah Pemda dalam merealisasikan anggaran. Seharusnya, Pemda wajib memberikan penjelasan terkait dana besar yang tidak terserap itu. &nbsp; &ldquo;Pemda mesti mengklarifikasi atas mengendapnya dana publik ratusan triliun itu. Dana tersebut sengaja ditempatkan di bank atau disimpan karena mengikuti pola belanja yang meningkat di akhir tahun?&rdquo; kata Khozin kepada wartawan, Kamis (23/10). &nbsp; Ia menegaskan, apabila dana tersebut memang sengaja diparkir di bank, hal itu berpotensi menghambat fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik serta mengganggu pelaksanaan program strategis nasional. &nbsp; &ldquo;Kalau dana APBD sengaja diparkir, ini yang jadi soal, karena akan mengganggu pelayanan publik dan menjadi penghambat tumbuhnya ekonomi di daerah,&rdquo; ujarnya. &nbsp; Namun, bila penempatan dana itu terjadi karena mengikuti siklus belanja yang meningkat di akhir tahun, Khozin mendorong adanya perubahan skema dalam sistem belanja negara, termasuk di daerah. &nbsp; &ldquo;Tren penyerapan anggaran meningkat di akhir tahun ini terjadi di pusat dan daerah. Menkeu Purbaya mestinya dapat mengubah pola klasik ini, tujuannya agar anggaran negara betul-betul dimanfaatkan untuk publik secara berkesinambungan,&rdquo; ungkapnya. &nbsp; Khozin juga mempertanyakan efektivitas pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Pemda. Ia mendesak agar Kemendagri memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan, bahkan memberikan sanksi bila ditemukan pelanggaran. &nbsp; Legislator PKB itu juga menyinggung sejumlah regulasi yang dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi pemerintah pusat dalam menegakkan disiplin tata kelola keuangan daerah. &nbsp; &ldquo;Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, PP No 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,&rdquo; jelasnya. &nbsp; Khozin menambahkan, Komisi II DPR akan memanggil Kemendagri serta Pemda yang APBD-nya diketahui mengendap di bank untuk memberikan klarifikasi sesuai data yang dimiliki Bank Indonesia. &nbsp; &ldquo;Perlu dipanggil untuk klarifikasi kepada Kemendagri terkait dengan pengawasan dan pembinaan terhadap pemda sekaligus memanggil pemda yang dananya banyak diparkir di bank,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, per akhir September 2025 terdapat dana Pemda sebesar Rp 234 triliun yang masih mengendap di perbankan. Kondisi tersebut menunjukkan masih lambatnya realisasi belanja daerah meski pemerintah pusat telah menyalurkan dana dengan cepat.

Komisi II panggil Pemda dan Kemendagri terkait APBD yang mengendap Rp 234 triliun di bank, mendesak klarifikasi dan perubahan skema belanja.

Komisi II DPR Minta Penjelasan Pemda Terkait APBD Rp 234 Triliun yang Mengendap di Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/Screenshot_2025-10-15-17-49-40-258_comandroidchrome-edit-4122384030.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal melakukan investigasi dana pemerintah yang mengendap di perbankan dengan total nilai Rp 653,4 triliun per Agustus 2025, terdiri atas dana pemerintah pusat Rp 399 triliun dan pemerintah daerah Rp 254,4 triliun. "Nanti kami akan investigasi. Jangan sampai uang saya (pemerintah) nganggur di perbankan," kata Purbaya dalam kegiatan '1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth" di Jakarta, Kamis (16/10). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total dana mengendap pemerintah pusat dan daerah terdistribusi dalam tiga pos simpanan, diantaranya giro sebesar Rp 357,4 triliun, tabungan Rp 10,4 triliun, dan simpanan berjangka Rp 285,6 triliun. Purbaya mempertanyakan anggaran besar di simpanan berjangka, yang nilainya bertambah signifikan dibanding catatan terakhir sebesar Rp 204,2 triliun per Desember 2025, atau bertambah Rp 81,4 triliun dalam delapan bulan. Masalahnya, kata Purbaya, banyaknya kas di pemerintah pusat maupun daerah tidak diimbangi dengan optimalisasi belanja. Purbaya ingin mengatasi persoalan ini sebelum menggerakkan kebijakan-kebijakan lain. Secara khusus, Purbaya juga menyoroti simpanan pemda di bank yang mencapai Rp 254,3 triliun, dengan sebaran Rp188,9 triliun di giro, Rp 8 triliun di tabungan, dan Rp 57,5 triliun di simpanan berjangka. Nilai itu jauh lebih tinggi dari total simpanan pemda pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, total simpanan pemda di bank pada 2023 tercatat sebesar Rp 103,9 triliun dan pada 2024 sebesar Rp 92,4 triliun. Artinya, ada lonjakan simpanan sebesar Rp 161,9 triliun dalam waktu delapan bulan. Sementara pemda sempat menyampaikan keluhan ke Kemenkeu lantaran menilai alokasi anggaran yang diberikan terbilang rendah.&nbsp;"Harusnya kalau saya potong pun nggak apa-apa. Tapi mereka protes, uangnya kurang. Saya nggak tahu ditaruh di mana uang itu, dalam bentuk apa, simpanan siapa. Tapi nanti akan saya periksa," ujar Purbaya. Purbaya menggarisbawahi ia tidak berniat memotong anggaran pemda. Intensi Menkeu adalah meminta pemda memastikan anggaran yang diterima dibelanjakan tepat waktu agar perekonomian daerah yang dikelola bisa tumbuh. "Jadi, saya bilang ke mereka bahwa mereka boleh minta uang tambahan. Saya kasih kalau penyerapan anggarannya bagus dan nggak ada lagi penyelewengan. Pertengahan tahun depan saya akan tambah uangnya, kira-kira gitu. Jadi, kami tidak menutup mata terhadap keadaan di sistem perekonomian," tuturnya.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa bakal melakukan investigasi dana pemerintah yang mengendap di perbankan senilai Rp 653,4 triliun.

Purbaya Investigasi Rp 653,4 Triliun Dana Mengendap: Jangan sampai Uang Saya Nganggur di Perbankan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/Purbaya-cukai-2-2691299341.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kecepatan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam menyalurkan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun diapresiasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.&nbsp; &ldquo;(Penyalurannya) Sudah bagus. Bank-bank pada&nbsp;ngebut&nbsp;lah. Saya pikir ada beberapa yang minta tambahan lagi, jadi mereka mampu menyalurkan,&rdquo; kata Purbaya di Jakarta, Senin (13/10) sebagaimana dilansir dari Antara. Menurut Purbaya, penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN itu membuat perbankan untung, karena bank bisa menyalurkan kredit dalam volume lebih besar dengan modal yang kecil. Purbaya juga menyatakan,&nbsp;ide&nbsp;ini tidak akan mempengaruhi kebijakan fiskal, terutama dalam struktur APBN. Lantaran penerapannya bersifat pengelolaan kas. Ia juga mengatakan telah berkonsultasi untuk memastikan tidak ada pelanggaran peraturan atau prosedur sebelum menerapkan kebijakannya tersebut. &ldquo;Sebelum saya pindahkan, saya sudah cek dengan biro hukum saya di sini. Dirjen Bendahara ya. Nggak apa-apa, katanya. Jadi rasanya nggak ada masalah, kan tujuannya hanya untuk mendorong ekonomi gerak saja,&rdquo; tutur Purbaya. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa pemanfaatan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun di Himbara dan BSI telah direalisasikan sebagai kredit secara bertahap. Meski tak menjelaskan secara rinci, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut bahwa penyalurannya sudah cukup signifikan. Menurut Dian, lima bank mitra pemerintah ini dapat mengelola penempatan dana Rp 200 triliun secara optimal. Dana ini disalurkan pada sektor-sektor yang saat ini memiliki potensi pertumbuhan, dengan penyaluran kredit sesuai dengan risk appetite dan expertise masing-masing bank. OJK, lanjutnya, mengapresiasi berbagai stimulus pemerintah baik dari sisi demand maupun supply. Guna mendorong program perekonomian nasional untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan. &nbsp;

Kecepatan bank Himbara dalam menyalurkan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun diapresiasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menkeu Purbaya Puji Kecepatan Bank Himbara Salurkan Dana Pemerintah Rp 200 Triliun: Pada Ngebut Lah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/taylor-swift-eras-tour-081023-3-3411bb8115944906a22fa9d1b7239d13-103355577.jpg" alt="Taylor Swift pada konser The Eras Tour." width="100%">
<figcaption>Taylor Swift pada konser The Eras Tour.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Perdana Menteri Singapura yaitu Lee Hsien Loong beri pernyataan terkait insentif yang diberikan kepada Taylor Swift untuk menjadikan negara itu satu-satunya perhentian di Asia Tenggara dalam tur dunianya. Dilansir dari The Guardian, Ia mengatakan bahwa hal itu bukanlah tindakan permusuhan terhadap negara tetangganya. &ldquo;Kami menegosiasikan perjanjian dengan dia untuk datang ke Singapura dan tampil dan menjadikan satu-satunya negara persinggahannya di Asia Tenggara,&rdquo; kata Lee pada konferensi pers di Melbourne, tempat dia menghadiri pertemuan puncak regional. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014401195/seorang-pria-indonesia-hadiri-konser-taylor-swift-dengan-kaos-unik-demi-senangkan-hati-sang-istri">Seorang Pria Indonesia Hadiri Konser Taylor Swift dengan Kaos Unik Demi Senangkan Hati sang Istri</a> Pemerintah Singapura sebelumnya mengatakan telah memberi Swift izin untuk bermain di negara kota tersebut, tanpa menyebutkan ketentuan kesepakatannya. Namun, pada hari Selasa Lee mengkonfirmasi bahwa Swift diberikan insentif tertentu dari dana pemerintah yang dibentuk untuk membangun kembali pariwisata setelah pandemi, namun tidak mengatakan berapa besar biaya kesepakatan tersebut. Beberapa negara tetangga di Asia Tenggara mengeluh bahwa mereka tidak bisa menikmati lonjakan wisatawan yang disebabkan oleh konsernya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014380944/jungkook-bts-bersinar-di-posisi-10-besar-chart-global-ifpi-dengan-lagu-seven-bersaing-dengan-taylor-swift-dan-sza">Jungkook BTS Bersinar di Posisi 10 Besar Chart Global IFPI dengan Lagu 'Seven', Bersaing dengan Taylor Swift dan SZA </a> Bulan lalu seorang anggota parlemen Filipina mengatakan hal ini bukanlah tindakan yang dilakukan oleh negara tetangga yang baik. &ldquo;Terkadang satu negara membuat kesepakatan, &nbsp;negara lain melakukannya, saya tidak secara eksplisit mengatakan 'Anda akan datang ke sini hanya dengan syarat Anda tidak pergi ke tempat lain,'&rdquo; kata Lee. Lee mengatakan ia berharap Australia juga membuat perjanjian yang dapat diterima dan masuk akal bersama dengan Swift ketika ia tampil di Sydney dan Melbourne sebelum terbang ke Singapura, namun ia menambahkan bahwa ia tidak tahu apa perjanjian tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014379343/polisi-selidiki-dugaan-ayah-taylor-swift-melakukan-tindak-penyerangan-terhadap-fotografer-paparazzi">Polisi Selidiki dugaan Ayah Taylor Swift Melakukan Tindak Penyerangan Terhadap Fotografer Paparazzi</a> Banyak penggemar Swift di Asia Tenggara yang sangat kecewa ketika tahun lalu diumumkan bahwa dia akan melewatkan sebagian besar wilayah tersebut dan hanya singgah di Singapura selama tur Eras-nya. Bahkan bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan untuk menemuinya, mendapatkan tiket sangatlah sulit.

Perdana Menteri Singapura yaitu Lee Hsien , pada hari Selasa mengkonfirmasi bahwa Swift diberikan insentif tertentu dari dana pemerintah.

Perdana Menteri Singapura Membela Kesepakatan Terkait Akses Eksklusif Nonton Tur Eras Taylor Swift

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/06/koi-2249889631.jpg" alt="ENGGAN AMBIL RISIKO: Ketua KOI Raja Sapta Oktohari (dua dari kiri) bersama jajaran dan LOC ANOC World Beach Games 2023 memberikan keterangan di kantor KOI, Jakarta, kemarin." width="100%">
<figcaption>ENGGAN AMBIL RISIKO: Ketua KOI Raja Sapta Oktohari (dua dari kiri) bersama jajaran dan LOC ANOC World Beach Games 2023 memberikan keterangan di kantor KOI, Jakarta, kemarin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia kembali gagal menjadi tuan rumah ajang olahraga bertaraf dunia. Setelah Piala Dunia U-20 2023, kali ini giliran World Beach Games (WBG) 2023 yang batal diselenggarakan di tanah air. Multievent khusus olahraga pantai terbesar di dunia itu sedianya bergulir di Bali pada 5&ndash;12 Agustus. Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah tersebut terjadi setelah Association of National Olympic Committees (ANOC) mengumumkan bahwa Bali memutuskan mundur menjadi penyelenggara. ANOC merupakan organisasi yang membawahkan Komite Olimpiade dari 206 negara. ANOC tidak hanya mencoret Indonesia jadi tuan rumah. Tapi, juga membatalkan WBG 2023. Sebab, mundurnya Bali dilakukan sebulan sebelum penyelenggaraan. &rdquo;Sangat mengejutkan dan sangat mengecewakan ANOC mengetahui bahwa Komite Olimpiade Indonesia (KOI) telah menarik diri dari komitmennya untuk menjadi tuan rumah ANOC World Beach Games dan ANOC General Assembly pada Agustus 2023.&rdquo; Demikian pernyataan ANOC pada Selasa (4/7) malam. ANOC mengungkap bahwa KOI membatalkan Bali sebagai tuan rumah WBG 2023 lantaran masalah anggaran. Ketua KOI Raja Sapta Oktohari membenarkan bahwa tidak jadi digulirkannya ajang tersebut disebabkan masalah anggaran. Pemerintah Indonesia sejatinya telah menyetujui pembiayaan WBG Bali 2023. &rdquo;Tapi, faktanya mekanisme anggaran tidak mudah dan waktu 30 hari tidak akan cukup untuk menjalankan tanggung jawab Indonesia (sebagai tuan rumah),&rdquo; paparnya di Jakarta kemarin (5/7). Selain mekanisme anggaran yang waktunya terlalu mepet, Okto &ndash;sapaan karib Raja Sapta Oktohari&ndash; mengatakan, perginya sponsor jadi salah satu penyebab dibatalkannya WBG 2023. Banyak sponsor yang tak lagi mendukung ajang tersebut setelah Piala Dunia U-20 2023 batal. &rdquo;Situasi Indonesia kan sangat dinamis ya. Apalagi kita tahu terakhir itu ada pembatalan Piala Dunia U-20 yang berdampak terhadap sponsor. Sehingga pasca pembatalan itu, sponsor banyak yang menarik diri dan kami sudah lapor waktu itu bahwa ini kita sepertinya harus siap-siap tanpa sponsor,&rdquo; bebernya. Okto menjelaskan, KOI sejatinya berani untuk menyelenggarakan WBG 2023 dengan situasi seperti itu. Sebab, dia yakin ajang tersebut mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo. Tapi, mekanisme yang menjadi tantangan terbesar terkait dengan penyelenggaraan WBG 2023. KOI, lanjut Okto, hanya pelaksana WBG 2023. Sementara itu, mekanisme, proses, dan lainnya merupakan ranah stakeholder lain. &rdquo;Dan upaya-upaya terus kami komunikasikan. Kami juga tidak kerja sendirian karena kami selalu melibatkan semua stakeholder supaya hasilnya juga bisa maksimal,&rdquo; katanya. Okto mengaku enggan mengambil risiko dengan memaksakan menggelar WBG 2023. Sebab, hal itu bisa berdampak pada kualitas penyelenggaraan dan mencoreng nama baik bangsa. Apalagi, Indonesia selama ini mampu menggelar berbagai multievent dengan baik seperti Asian Games 2018 dan ASEAN Para Games 2022. &rdquo;Kami tak mau kegiatan yang baik justru lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ini bisa membahayakan banyak pihak,&rdquo; jelas dia. Kini Okto dan KOI tengah melakukan pembicaraan dengan ANOC untuk bernegosiasi terkait sanksi dan konsekuensi yang bisa diterima Indonesia akibat gagal menjadi tuan rumah WBG 223. Dia menyadari situasi tersebut tidak mudah. Namun, jauh lebih baik daripada mengorbankan standar kualitas dengan isu yang sangat sensitif di Indonesia, yakni anggaran. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo turut menyayangkan pembatalan WBG Bali 2023. Namun, keputusan itu diambil setelah melalui berbagai hal dan pertimbangan serta yang terbaik untuk marwah Indonesia. Terkait mekanisme anggaran, Dito menyampaikan, terdapat perbedaan angka antara ekspektasi dan perhitungan biaya yang dibantu pemerintah serta pemasukan sponsor awal. Diskusi panjang pun terjadi. Tapi, sejak menjabat Menpora, Dito sudah melakukan review antara Kemenpora dan pihak penyelenggara (KOI) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. &rdquo;Sementara diajukan sebesar Rp 446 miliar. Namun, dengan berbagai pertimbangan, pihak penyelenggara tampaknya melihat dianggap kurang dan ditakutkan berdampak pada citra Indonesia sehingga memilih untuk tidak melanjutkan,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyebutkan, kegiatan WBG Bali 2023 belum masuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kemenpora 2023. Yustinus memastikan bahwa arahan untuk penganggaran sejatinya sudah dilakukan. &rdquo;Kegiatan ini belum masuk dalam DIPA Kemenpora 2023. Sudah ada arahan dan rapat untuk menganggarkan, namun angka pasti belum disepakati hingga beberapa waktu lalu. Agaknya ada gap antara perencanaan dan ekspektasi pembiayaan dengan sponsor,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Yustinus mengimbau agar hal itu bisa ditindaklanjuti. &rdquo;Kemungkinan besar kendala di KOI, bukan di Kemenpora. Perlu didalami lebih lanjut,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Sementara itu, dilansir dari Radar Bali, Ketua Komisi II DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi menyayangkan dua kali event internasional batal digelar di Bali. Padahal, pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat mendongkrak perekonomian di Bali setelah dilanda pandemi Covid-19. &rdquo;Kalau tidak terjadi penyelenggaraan pasti rugi. Kembalikan lagi ke panitia karena itu anggaran pusat, bukan dari Pemerintah Provinsi Bali,&rdquo; katanya. I Gusti Made Oka Sulaksana, legenda hidup peselancar asal Bali, juga angkat bicara. Pria dengan segudang prestasi di dunia selancar itu mengaku terkejut mendengar kabar pembatalan WBG Bali 2023. &rdquo;Padahal, persiapan kita sudah sangat matang dan bahkan negara-negara luar sudah ingin latihan di Bali. Banyak yang tanya saya. Kalau terus begini, lama-kelamaan Indonesia tidak akan punya kepercayaan lagi di dunia,&rdquo; ujarnya. (drw/dee/raf/feb/ara/c6/fal)

Ketua KOI Raja Sapta Oktohari membenarkan bahwa tidak jadi digulirkannya ajang tersebut disebabkan masalah anggaran.

Waktu Mepet, Dana Pemerintah Sulit Cair, Bali Batal Jadi Tuan Rumah World Beach Games 2023

Dana Pemerintah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dana Pemerintah

Berita Terkini

Komisi II DPR Minta Penjelasan Pemda Terkait APBD Rp 234 Triliun yang Mengendap di Bank

Purbaya Investigasi Rp 653,4 Triliun Dana Mengendap: Jangan sampai Uang Saya Nganggur di Perbankan!

Menkeu Purbaya Puji Kecepatan Bank Himbara Salurkan Dana Pemerintah Rp 200 Triliun: Pada Ngebut Lah

Perdana Menteri Singapura Membela Kesepakatan Terkait Akses Eksklusif Nonton Tur Eras Taylor Swift

Waktu Mepet, Dana Pemerintah Sulit Cair, Bali Batal Jadi Tuan Rumah World Beach Games 2023

Download Aplikasi JawaPos.com