<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/Tito-Karnavian-1303587836.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11) malam. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11) malam. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih besarnya dana pemerintah daerah (pemda) yang belum terserap dan justru mengendap dalam rekening perbankan. Pertanyaan itu disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11). Sebab, jumlah dana yang mengendap mencapai total Rp 203 triliun. Anggaran tersebut belum sepenuhnya terserap dalam belanja daerah. &ldquo;Beliau tanya kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan di Bank? Ada totalnya lebih kurang Rp 203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota,&rdquo; kata Tito usai ratas, Senin malam. Tito menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena sejumlah faktor. Salah satunya, banyak kepala daerah yang baru dilantik pada Februari 2025 sehingga membutuhkan waktu untuk menyusun jajaran pemerintahan di daerah masing-masing.&nbsp; &ldquo;Tapi ini terjadi karena satu, Kepala-Kepala Daerah ini banyak yang dilantiknya kan Februari, 20 Februari 2025. Mereka lagi nyusun dalam tanda petik kabinetnya lah, Kepala Dinas, Sekda, dan lain-lain, itu membuat perlambatan,&rdquo; ujarnya. Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan pembayaran terhadap sejumlah kontrak proyek yang biasanya dilakukan di akhir tahun. Tito menuturkan, pembayaran baru dilakukan setelah pekerjaan selesai, sehingga sementara dananya tetap disimpan.&nbsp; &ldquo;Kemudian daerah-daerah juga mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun, yang memang kalau selesai pekerjaan baru dibayar di akhir tahun biasanya,&rdquo; tuturnya. Tak hanya untuk pembayaran proyek, lanjut Tito, pemda juga tengah menyiapkan anggaran operasional untuk awal tahun, khususnya gaji pegawai yang tidak boleh terlambat.&nbsp; &ldquo;Setelah itu mereka juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional di bulan Januari. Beda dengan Pemerintah Pusat Kementerian/Lembaga, kalau kita kan dibayar oleh Kementerian Keuangan,&rdquo; jelas Tito. Ia menegaskan, pemerintah daerah harus menyediakan cadangan dana karena tidak seperti kementerian yang langsung dibiayai pemerintah pusat. Ada kemungkinan dana transfer mengalami keterlambatan, sehingga pemda perlu menyiapkan cadangan.&nbsp; &ldquo;Kalau daerah tidak, dia akan membayar sendiri. Memang ada dana transfer pusat tapi juga dia harus persiapan. Kalau dana transfer pusat terlambat datang, maka dia bisa couver, gaji kan tidak boleh ditunda,&rdquo; tegasnya. Dalam rapat tersebut, Tito juga menyampaikan kondisi realisasi pendapatan dan belanja daerah. Ia melaporkan berdasarkan data hingga 23 November 2025 sudah cukup baik dengan rata-rata berada di atas 80 persen. Namun, ia menyadari realisasi belanja masih jauh lebih rendah dari target.&nbsp; &ldquo;Daerah-daerah ini pendapatannya sudah mencapai total semua 552 daerah provinsi, kabupaten, kota, 38 provinsi rata-rata di angka 82, 83 persen. Targetnya di angka di atas 90 persen pendapatan. Kemudian belanjanya di angka lebih kurang 68 persen. Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen lah supaya uang beredar di masyarakat,&rdquo; pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti dana pemda yang mengendap Rp 203 triliun, meminta penjelasan Mendagri dalam rapat terbatas.

Prabowo Tanya ke Mendagri soal Dana Pemda Rp 203 Triliun Masih Mengendap di Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/0XQFAoM37mWrwoWUuSQesOBrEtsSOqxbLbWBuszN-1-903953865.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi dalam Media Briefing Rutin di Pressroom Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi dalam Media Briefing Rutin di Pressroom Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah bersilang pendapat dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi alias Kang Demul (KDM). Silang pendapat itu bermula dari soal dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap sejumlah Rp 4,17 triliun. Purbaya mengetahui adanya dana Pemda yang mengendap di bank usai mendapatkan data dari Bank Indonesia (BI). Purbaya meyakini dana tersebut valid, sehingga meminta para gubernur untuk memeriksa kembali data mereka. "Itu data dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankan mereka," kata Purbaya di Kemenkeu, Jakarta, Rabu (22/10). Purbaya menegaskan, data yang dimiliki BI dipastikan valid, khususnya terkait dana pemda yang tersimpan di perbankan. Sebab, BI menerima laporan keuangan secara rutin dari perbankan, sehingga ia meyakini akurasi data tersebut. &ldquo;Itu kan data dari bank sentral, laporan dari bank yang disampaikan setiap saat ke BI. Harusnya itu yang betul,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mendatangi kantor BI di kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/10). Kedatangannya untuk memastikan kebenaran informasi mengenai dana triliunan rupiah milik Pemprov Jabar yang disebut mengendap di bank. Dedi menegaskan tidak ada dana sebesar itu yang mengendap. Ia menjelaskan, perbedaan data disebabkan oleh perbedaan waktu pelaporan antara Kemendagri dan BI.&nbsp;&ldquo;Adapun data dari BI itu adalah data pelaporan keuangan per 30 September,&rdquo; tuturnya. <h2>Pemotongan TKD</h2> Perdebatan KDM dengan Purbaya, rupanya bukan kali ini saja. KDM tidak ikut saat 18 gubernur ramai menyampaikan protes kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD). Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu datang langsung ke kantor Kemenkeu di Jakarta Pusat, Selasa (7/10). &nbsp; Mereka yang datang di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.&nbsp; Namun, tak ada KDM dalam pertemuan para gubernur dengan Menkeu Purbaya. Padahal, pertemuan itu membahas penurunan TKD pada APBN 2026.&nbsp; Pemerintah awalnya hanya menganggarkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 650 triliun untuk tahun depan, atau lebih rendah 29 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 919 triliun. Kebijakan itu sempat memicu gejolak di daerah, lantaran banyak pemerintah daerah langsung menaikkan tarif pajak secara signifikan untuk menutup potensi kekurangan anggaran. Menanggapi situasi tersebut, Purbaya yang baru dilantik pada Senin (8/9), akhirnya memutuskan untuk menambah alokasi dana TKD sebesar Rp 43 triliun, sehingga totalnya naik dari Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun untuk tahun depan. <h2>Pamer Realisasi APBD Jabar terbaik</h2> KDM menyampaikan bahwa realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar menjadi yang tertinggi secara nasional. Ia menyebut daya serap anggaran Pemprov Jabar hingga Desember mendatang diperkirakan mencapai Rp 7,5 triliun. Menurut KDM, kemungkinan sumber keuangan yang masuk mencapai Rp 6,5 triliun, sementara persediaan kas daerah tercatat sebesar Rp 2,5 triliun. &ldquo;Berarti sembilan (triliun), saya bilang. Itu masih ada sisa,&rdquo; ujar Dedi di Bandung, Senin (20/10). Meski demikian, Dedi menolak disebut sebagai daerah dengan realisasi APBD tertinggi. Ia menilai capaian tersebut masih harus terus ditingkatkan karena masih ada dana yang belum terealisasi sepenuhnya. &ldquo;Sehingga hari ini saya instruksikan, walaupun kita sudah dikatakan sistem pengelolaan keuangan, belanja, dan realisasi pendapatan paling tinggi, saya nggak mau dikatakan yang paling tinggi. Saya masih paling rendah,&rdquo; pungkasnya.

Perdebatan antara Menteri Keuangan Purbaya dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terkait dana Pemda yang mengendap serta realisasi APBD Jabar.

Perdebatan KDM-Purbaya Memanas, Mulai dari Dana Pemda Mengendap hingga Pamer jadi Provinsi Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SRI-MULYANI-17-A.jpg" alt="Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati (Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan masih terdapat dana pemerintah daerah (pemda) yang berada di perbankan senilai Rp 123,74 triliun per Desember 2022.  "Kami akan terus bekerja sama dengan daerah untuk terus menjaga agar optimalisasi anggaran yang sudah dialokasikan bisa bermanfaat bagi masyarakat," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (17/1).  Adapun dana pemda tersebut tercatat turun 48,4 persen dibanding bulan sebelumnya (month-to-month/mtm) yang sebesar Rp239,8 triliun. Namun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), terdapat kenaikan sebesar 9,14 persen dari Rp113,38 triliun pada Desember 2021.  Dia menyampaikan penurunan saldo pemda di perbankan pada Desember 2022 dibandingkan dengan bulan sebelumnya antara lain disumbang oleh meningkatnya realisasi belanja daerah pada periode bulan Desember 2022.  Kendati demikian, lanjutnya, saldo dana per Desember 2022 tersebut merupakan saldo tertinggi dari tiga tahun terakhir, antara lain disebabkan oleh tingginya realisasi pendapatan daerah yang belum diikuti dengan serapan belanja yang optimal.  Untuk diketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 tercatat sebesar Rp 288,17 triliun yang didominasi oleh pajak daerah sebesar Rp 209,47 triliun.  Selain PAD, Menkeu mengungkapkan terdapat pula Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diberikan oleh pemerintah pusat mencapai Rp816,2 triliun pada tahun 2022 atau naik 3,9 persen (yoy) dari Rp785,7 triliun pada 2021, sebagai komitmen pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan di daerah.  "TKDD ini sebagai bukti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus bekerja bersama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menjaga ekonomi dan masyarakat," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Menkeu: Dana pemda di perbankan capai Rp 123,74 triliun per akhir 2022

dana pemda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana pemda

Berita Terkini

Prabowo Tanya ke Mendagri soal Dana Pemda Rp 203 Triliun Masih Mengendap di Bank

Perdebatan KDM-Purbaya Memanas, Mulai dari Dana Pemda Mengendap hingga Pamer jadi Provinsi Terbaik

Menkeu: Dana pemda di perbankan capai Rp 123,74 triliun per akhir 2022

Download Aplikasi JawaPos.com