<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/13/bahlil-lahadalia_ikn-2-908275526.jpg" alt="BKPM Bahlil Lahadalia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>BKPM Bahlil Lahadalia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sangat serius untuk menjaga pembangunan di Papua, utamanya terkait hilirisasi. Hal ini dilakukan karena Papua tidak bisa terus mengandalkan dana otonomi khusus (otsus).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan Bahlil saat melakukan lawatan ke Melbourne, Australia dan berdialog dengan para mahasiswa Indonesia asal Papua, pada Minggu (12/5) siang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, dana otsus merupakan anggaran bersumber dari APBN yang diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat salah satunya untuk percepatan pembangunan ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014645947/dilaporkan-dianggap-lecehkan-penyandang-disabilitas-komika-gerall-saprilla-dicibir-netizen">Dilaporkan Dianggap Lecehkan Penyandang Disabilitas, Komika Gerall Saprilla Dicibir Netizen </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adik-adik kuliah baik-baik (di Australia). Karena apa, Papua masa depannya akan dibangun. Tidak bisa terus mengandalkan otsus, kalau tidak bisa mengelola anggaran. Dana otsus ini hanya afirmatif kepada orang Papua, supaya bisa sejajar dengan saudara-saudaranya di wilayah lain," kata Bahlil dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (13/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ke depan, menurut Bahlil, agar Papua bisa maju, pemerintah berkomitmen akan mengembangkan hilirisasi, salah satunya rencana pembangunan smelter PT Freeport di Papua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan pemerintah nantinya menguasai 61 persen saham Freeport, pembangunan smelter di Papua makin terbuka," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pembangunan pabrik pupuk di Papua, pemerintah juga akan mengembangkan industri gula dan etanol dari tebu. Pemerintah baru saja membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembentukan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 19 April 2024 di mana Menteri Investasi ditunjuk sebagai Ketua&nbsp;</div> <div dir="auto">Satuan Tugas-nya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil mengatakan percepatan hilirisasi di Papua ini, tidak lepas dari upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja bagi mahasiswa-mahasiswa Papua baik di dalam maupun di luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mencontohkan sejumlah daerah yang mengembangkan hilirisasi seperti Morowali dan Halmahera telah menciptakan lapangan kerja yang luas di wilayah itu, termasuk Sorong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sorong luar biasa maju. Kawasan ekonomi khusus untuk bersaing dengan kawasan industri di Maluku Utara. Di Sorong didorong pupuk dan blue ethanol di Bintuni. Demikian juga di Nabire blok eks Freeport. Semua bisa dilakukan kalau kita siap. Prospek bagus untuk Papua. Teman-teman di luar negeri bisa balik atau tinggal sementara di sini cari pengalaman dulu untuk menginspirasi teman-teman di Papua sana. Setelah pengalaman ada, balik dan kerja," imbuh Bahlil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data tahun 2023, terdapat 5.279 mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di negara bagian Victoria. Para mahasiswa ini melanjutkan pendidikan di Australia dengan dukungan dari beragam sumber pendanaan antara lain yaitu beasiswa Australia Awards Scholarship,&nbsp;Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan Otonomi Khusus.</div>

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sangat serius untuk menjaga pembangunan di Papua, utamanya terkait hilirisasi.

Bahlil Sebut Hilirisasi di Papua Akan Terus Dikembangkan Agar Tak Melulu Andalkan Dana Otsus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/DPD-RI-Filep-1130299551.jpeg" alt="Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya yang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus)." width="100%">
<figcaption>Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya yang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya yang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) total Rp. 100 Miliar untuk seluruh perguruan tinggi di wilayah itu. Anggaran itu sudah disiapkan dan akan diberikan oleh Pj Gubernur Papua Barat pada puncak peringatan Hari Pendidikan 2 Mei 2024 mendatang. &ldquo;Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang mengalokasikan dana Otsus Rp 100 Miliar untuk membiayai semua kampus yang ada di Papua Barat Daya. Kebijakan ini menjadi salah satu wujud konkret melaksanakan amanah UU Otsus, khususnya di bidang pendidikan,&rdquo; ungkapnya kepada media ini, Senin (22/4). Lebih lanjut, Filep Wamafma juga mengapresiasi langkah kebijakan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya terkait dengan keterbukaan informasi pengelolaan APBD bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) khususnya di bidang pendidikan dalam rangka memberikan afirmasi bagi perguruan tinggi. &ldquo;Transparansi alokasi Otsus oleh Pemprov PBD ini langkah yang tepat. Karena masyarakat juga mengharapkan adanya keterbukaan informasi atas pengelolaan anggaran Otsus yang sangat besar itu. Selain karena memang masih sangat banyak anak asli Papua tidak mengenyam pendidikan tinggi,&rdquo; katanya. &ldquo;Faktanya, LLDIKTI Wilayah XIV Papua mengungkap data bahwa baru 11 persen partisipasi anak Papua mengenyam pendidikan tinggi, sementara masih 89 persen lainnya belum menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sedangkan angka partisipasi pendidikan tinggi secara nasional telah mencapai 35 persen. Maka kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi anak Papua untuk berkuliah, juga untuk meningkatkan kualitas SDM generasi Papua,&rdquo; sambungnya. Tak hanya itu, pimpinan Komite I DPD RI ini juga mencermati konsistensi Pemprov PBD dalam menggelontorkan alokasi dana Otsus untuk pendidikan. Diketahui, Pemprov PBD pada tahun 2023 lalu telah menyalurkan dana hibah pendidikan senilai Rp11,1 miliar kepada enam perguruan tinggi dan satu yayasan di Sorong sebagai bentuk perhatian untuk memajukan pendidikan di wilayah itu. Di kesempatan sebelumnya, sebanyak empat yayasan pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menerima dana pendidikan senilai Rp3,5 miliar yang dihibahkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD). Keempat yayasan itu yakni Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan Advent, dan Yayasan Pendidikan Islam (Yapis). Selain itu, Pemprov PBD juga memberikan dukungan berupa bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang berprestasi dengan spesifikasi 80 persen orang asli Papua dan 20 persen untuk non-orang asli Papua. Menurut Dr. Filep Wamafma, realisasi distribusi bantuan ini menandakan bahwa Pj Gubernur Papua Barat Daya memahami amanat kebijakan Otsus di tanah Papua, terutama peruntukannya bagi sektor pendidikan. Ia berharap, langkah kebijakan dan konsistensi yang ditunjukkan Pemprov PBD sebagai provinsi termuda ini dapat turut dilakukan oleh provinsi lainnya di tanah Papua. &ldquo;Tentu masyarakat di provinsi lain, misal saja Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk juga mengharapkan adanya perhatian yang besar dari alokasi Otsus untuk sektor pendidikan. Saya sebagai senator kerap menerima keluhan masyarakat soal biaya pendidikan yang tinggi, tentu juga terkendala untuk menjangkau pendidikan tinggi bagi anak mereka. Jadi angka partisipasi 89 persen itu harus menjadi bagian dari bahan evaluasi kebijakan pemerintah,&rdquo; urainya. &ldquo;Apalagi perguruan tinggi di Papua Barat jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan di provinsi Papua Barat Daya. Semestinya, semakin kecil ruang lingkup wilayah maka semakin sedikit cakupan tanggung jawabnya, jadi harusnya bisa diakomodasi dengan adanya alokasi anggaran yang sangat besar. Pemerintah Provinsi Papua Barat harusnya lebih mudah untuk menetapkan kebijakan ini,&rdquo; jelasnya. Filep yang terpilih lagi menjabat di DPD RI itu lantas mengingatkan besarnya alokasi dana untuk sektor pendidikan yakni 30% dari dana Otsus dan 35% dari DBH migas. Ia menekankan bahwa sektor pendidikan mutlak diperhatikan. Selain untuk melaksanakan amanat Otsus, bantuan pendidikan juga menjadi investasi penting di masa depan untuk menyiapkan SDM berkualitas di tanah Papua. &ldquo;Saya berharap pemerintah dan DPR Provinsi Papua Barat dan juga fraksi Otsus harusnya memahami tentang implementasi Otonomi Khusus dalam sektor pendidikan, karena pendidikan adalah investasi masa depan. Bagaimana kita bisa mendayagunakan SDA yang berlimpah untuk kemakmuran masyarakat tetapi peningkatan SDM-nya tidak didukung, bagaimana kita bicara SDM kalau pemimpin di daerah tidak merancang kebijakan afirmasi, bantuan-bantuan pendidikan bagi perguruan tinggi atau pendidikan itu sendiri,&rdquo; tegas Filep.

Papua Barat Daya yang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana Otsus sebesar Rp. 100 Miliar untuk seluruh kampus.

PBD Gelontorkan Rp 100 Miliar untuk Perguruan Tinggi, Senator Filep Minta Pemprov se-Papua Ikuti Kebijakan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221018-WA0074-1.jpg" alt="Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura Subhan. Humas Pemkab Jayapura/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura Subhan. Humas Pemkab Jayapura/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, menerima dana otonomi khusus atau otsus 2022 sebesar Rp 2,4 miliar. Dana itu difokuskan untuk kesejahteraan orang asli Papua (OAP).  Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura Subhan mengatakan, dana Rp 2,4 miliar tersebut juga digunakan untuk membiayai kegiatan pada instansi pemerintah daerah setempat. Dari dana tersebut, pihaknya telah menggunakan Rp 1 miliar untuk membiayai kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Yayasan Pendidikan Kristen se-Tanah Papua.  Kemudian lanjut dia, untuk bantuan kegiatan keagamaan di wilayah itu menggunakan dana sebesar Rp 700 juta dan untuk sekolah adat sebesar Rp 400 juta.  ”Dana tersisa sebesar Rp 300 juta di BPKAD akan digunakan untuk membiayai monitoring dan pelaporan pada akuntansi dan perbendaharaan Rencana Anggaran Program (RAP),” terang Subhan.  Dia menjelaskan, pembiayaan monitoring dan pelaporan akuntansi dan perbendaharaan RAP sudah ditentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua dan Bappeda Kabupaten Jayapura. ”Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura mengelola otsus tahun anggaran 2022 sebesar Rp 121 miliar,” ujar Subhan.  Dana otsus tersebut telah disalurkan ke 16 organisasi perangkat daerah (OPD) dan 19 distrik di lingkungan Pemkab Jayapura.

BPKAD Kabupaten Jayapura Terima Dana Otsus Rp 2,4 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mangkirnya Gubernur Papua Lukas Enembe dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan keresahan di masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Keerom Bonefasius A. Muenda mengatakan, keresahan muncul terkait masalah dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.  “Kenyataan yang terjadi terkait dana Otsus, masyarakat menyalahkan Pusat dan menyatakan Otsus tidak berhasil,” kata Bonefasius kepada wartawan, Rabu (5/10).  Ketua Komisi C DPRD Keerom ini mengatakan, pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana dan memberikan kewenangan kepada kepala-kepala daerah untuk kelola dana tersebut.  “Pusat sudah memberikan hati, mau jantung lagi. Sebagai anggota DPRD yang melakukan fungsi pengawasan, kami sering memperdebatkan kemana dana Otsus ini pergi. Otsus itu mengalir dari saku ke saku. Saku orang-orang yang memangku jabatan,” imbuhnya.  Karena itu, mantan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Keerom ini meminta kepada KPK tidak hanya menangkap Lukas Enembe, tetapi kepala daerah lainnya yang terindikasi melakukan korupsi dana otsus juga harus disasar.  “Kalau hanya Gubernur yang ditangkap berarti ada pembiaran di kabupaten-kabupaten. Kalau pembiaran ini terjadi maka proses pembinaan politik di Papua akan mandeg,’’ tegas Bonefasius.  Kepada kelompok pendukung Lukas Enembe yang hingga saat ini masih menjaga rumah Lukas Enembe, Bonefasius mengimbau untuk membubarkan diri. Warga tidak boleh menghalang-halangi KPK penegakan hukum.  “Masyarakat harus bisa menerima KPK ambil Lukas untuk memberikan keterangan. Bukan malah melarang Lukas atau menghalang-halangi. Lukas sebagai seorang intelektual harus bisa menghadapi proses hukum,” pungkas Bonefasius.  Sebelumnya, KPK menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Papua Lukas Enembe. Seharusnya, Lukas Enembe menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, pada Senin (26/9).  Namun, tim penasihat hukum Lukas mendatangi KPK untuk mengabarkan bahwa orang nomor satu di Provinsi Papua itu tidak bisa hadir, dengan alasan sakit. “Hari ini, Senin 26 September 2022, KPK sedianya melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE Gubernur Papua, namun sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan. “Kami tentu menyayangkan sikap saudara LE yang memilih untuk tidak memenuhi panggilan tim prnyidik KPK,” sambungnya.  Meski pihak kuasa hukum Lukas Enembe telah menyampaikan rencana ketidakhadiran tersebut dengan alasan kondisi kesehatan kliennya. Namun, KPK belum mendapatkan informasi yang benar dari pihak dokter ataupun tenaga medis yang menerangkan kondisi Lukas Enembe.

Selamatkan Dana Otsus, KPK Diminta Tidak Hanya Kejar Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG-20190919-WA0016.jpg" alt="Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Nikolas Panama/Antara" width="100%">
<figcaption>Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Nikolas Panama/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengharapkan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3) yang akan dibentuk mengadopsi program pencegahan korupsi yang sistematis dalam penyaluran dana otonomi khusus (otsus) Papua.  ”Saya juga akan mendorong BKP3 nanti bisa punya program-program pencegahan korupsi yang sistemik, efisien, dan juga akuntabel,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman seperti dilansir dari Antara di Jakarta.  Pembentukan BKP3 merupakan amanat dalam perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang telah disetujui untuk disahkan DPR pada kamis (15/7). Dalam perubahan UU Otsus Papua tersebut juga disampaikan peningkatan dana Otsus Papua yang semula sebesar 2 persen menjadi 2,25 persen dari dana alokasi umum (DAU) nasional.  Koordinator MAKI menyarankan agar BKP3 dapat menggunakan model yang serupa Bank Dunia. Ketika memberikan anggaran, sebaiknya BKP3 juga menganggarkan dana kepada pihak lain untuk mengawasi pihak-pihak pelaksana yang menggunakan dana otsus.  ”Itu lebih efektif daripada dibiarkan tanpa pengawasan,” ujar Boyamin.  Sebelumnya, investigasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 80 transaksi mencurigakan yang bersumber dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana Otonomi Khusus (Otsus).  Boyamin berharap agar pembentukan BKP3 dapat mencegah insiden penyelewengan dana Otsus seperti yang telah terjadi sebelumnya. Kesalahan yang terjadi pada kasus sebelumnya karena kurangnya pengawasan pada penggunaan dana Otsus Papua.  Akan tetapi, sambung Boyamin, bukan berarti peningkatan dana Otsus menunjukkan indikasi adanya korupsi. Peningkatan tersebut diperlukan untuk mengejar pertumbuhan daerah-daerah lain, terutama sektor pendidikan dan kesehatan, guna menghapus kesenjangan.  ”Kalau tujuannya (peningkatan dana Otsus) untuk kesejahteraan rakyat, saya dukung selama diawasi,” ucap Boyamin.

MAKI Dorong BKP3 Adopsi Pencegahan Korupsi Terkait Dana Otsus Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/cegah-politikus-terlibat-korupsi-dengan-praktik-antimahar_m_.jpg" alt="Ilustrasi korupsi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Agung (Kejagung) mengakui diminta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk mengusut dugaan korupsi dana otonomi khusus (otsus) di Provinsi Aceh dan Papua. Kejagung akan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain untuk mengungkap dugaan korupsi dana otonomi khusus tersebut.  ”Kita sudah dihubungi kementerian polhukam. Pokoknya nanti kalau ada tugas siap-siap,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejagung Ali Mukartono di kantornya, Rabu (24/2) malam.  Ali menyampaikan, Menko Polhukam Mahfud MD akan menginstruksikan kepada tiga lembaga penegak hukum yakni, Kejagung, KPK, dan Polri untuk mengusut dugaan korupsi dana otsus di Aceh dan Papua. Karena itu, Kejagung siap jika diminta melakukan penyelidikan.  ”Iya nanti ada semacam pengarahan dari beliau bahwa pengusutan korupsi terkait otsus harus dijalankan tiga lembaga. Polri, kita (Kejagumg), sama KPK. Baik di Aceh maupun di Papua kan begitu. Ada datanya seperti apa nunggu beliau (Menko Polhukam). Nanti dikondisikan dengan beliau. Nah, kita nilai apakah betul itu korupsi atau kesalahan administrasi, kita belum tahu,” ujar Ali.  Meski demikian, hingga kini Jam Pidsus Kejagung belum membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan korupsi dana otsus. Sebab, masih nunggu pengarahan dari Kemenko Polhukam.  ”Belum (membentuk tim khusus), kita belum tahu seperti apa, berapa jumlahnya, belum tahu,” ucap Ali.  Polri menduga ada penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat. Diketahui, dana otsus itu bernilai sangat besar. Pemerintah menggelontorkan hingga Rp 126 triliun.  Karoanalis Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Brigjen Achmad Kartiko mengatakan, modus penyelewengan dana otsus beraneka ragam. Seperti pemborosan penggunaan anggaran hingga penggelembungan atau mark up terhadap pengadaan fasilitas umum di Papua.  ”Sudah Rp 93 triliun dana digelontorkan untuk Papua dan Rp 33 triliun untuk Papua Barat. Namun ada permasalahan penyimpangan anggaran,” kata Achmad dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2021 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/2).  Achmad mengatakan, dugaan penyelewengan itu sudah tercium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menduga penggunaan itu tidak efektif sesuai peruntukannya. Serta nilai yang dikeluarkan untuk sebuah fasilitas kerap terlampau tinggi dibanding harga normal.  Selain itu, ada pula temuan laporan fiktif pembayaran sejumlah bangunan di Papua senilai Rp 1,8 triliun.  ”Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp 9,67 miliar. Ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp 1,8 triliun,” jelas Achmad.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/HIM4qenoNZU

Kejagung Akui Diminta Kemenko Polhukam Usut Dugaan Korupsi Dana Otsus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/MENKEU-IAI.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat berbicara dalam sesi inspirasi Aspiring Professional Accountants Festival (APAFest) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara virtual (10/11)." width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat berbicara dalam sesi inspirasi Aspiring Professional Accountants Festival (APAFest) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara virtual (10/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan penyaluran dana otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat diperpanjang selama 20 tahun ke depan. Usulan tersebut tertuang melalui RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001.  "Masalah pendanaan kami mengusulkan beberapa revisi meskipun hasilnya belum optimal kami tetap mendukung untuk dana otsus diperpanjang lagi 20 tahun," ujarnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) antara Menteri Keuangan dengan Komite I DPD RI tentang yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (26/1).  Bahkan, pihaknya mengusulkan untuk menaikan nilainya sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU). Kita naikkan 2,2 persen dari DAU karena tadi kesenjangannya masih belum tertutup,” imbuhnya.  Kenaikan anggaran otsus Papua ini, kaya Sri Mulyani harus diikuti dengan perbaikan tata kelola. Nantinya penyaluran otsus Papua dan Papua Barat menggunakan skema block grant dan earmark berbasis kinerja  "Ini tujuannya supaya setiap rupiah otsus itu betul-betul terkait dengan hasil dan juga perlu adanya tambahan pembagi diantara provinsi serta pembinaan dan pengawasan dana otsus yang lebih kuat dan lebih reliable," tuturnya.  Sri Mulyani menjelaskan, untuk memperbaiki tata kelola penggunaan dana otsus, harus adanya peraturan pemerintah (PP) yang mengatur khusus mengenai hal tersebut. Tujuannya, berbagai kelemahan sistem yang terjadi dalam 20 tahun terakhir bisa diperbaiki dan masyarakat bisa mengawasi secara langsung penggunaan dana otsus tersebut.  Sri Mulyani melanjutkan, usulan peningkatan anggaran dana otsus yang menjadi 2,25 persem dari DAU ini maka total dana yang disalurkan pemerintah menjadi Rp 234,6 triliun selama 20 tahun mendatang. "Dengan asumsi DAU meningkat 3 persen setiap tahunnya," katanya.  Menurutnya, angka ini meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan total dana otsus yang sejak 2002-2021 disalurkan pemerintah. Berdasarkan catatannya, dana otsus dan dana khusus infrastruktur yang sudah disalurkan mencapai Rp 138,65 triliun selama periode tersebut kepada Papua dan Papua Barat.  Angka tersebut belum termasuk dari anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang totalnya mencapai Rp 702,30 triliun selama periode 2005-2021. Juga belum termasuk dengan anggaran belanja yang berasal dari kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 251,29 triliun pada periode 2005-2021.  "Besaran dana otsus dengan melihat kebutuhan pembiayaan dan menggambarkan pemerintah pusat berkomitmen untuk mempercepat pembangunan dan menutup kesenjangan," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/jDHtn62oL5Q

Sri Mulyani Usul Dana Otsus Papua Diperpanjang 20 Tahun Kedepan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Papua-Masih-NKRI-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Massa Yang tergabung dalam berbagai elemen Mahasiswa dan Pemuda Timur Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden dengan mengibarkan bendera merah putih menyatakan bahwa Papua NKRI, Papua Indonesia, Papua bukan Bintang kejora, di Jakarta, Seni" width="100%">
<figcaption>Massa Yang tergabung dalam berbagai elemen Mahasiswa dan Pemuda Timur Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden dengan mengibarkan bendera merah putih menyatakan bahwa Papua NKRI, Papua Indonesia, Papua bukan Bintang kejora, di Jakarta, Seni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendidikan mempengaruhi mindset seseorang. Semakin tinggi pendidikannya, maka semakin berani mereka menghadapi tantangan dan keluar dari zona nyaman.  Perkembangan pola pikiran itu juga sudah terjadi bagi pemuda asal Papua. Mereka kini semakin banyak mengenyam pendidikan tinggi dan tidak lagi harus bergantung menjadi pegawani negeri sipil (PNS).  Direktur Institute Kalaway Muda Nanny Uswanas menyebut bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pendidikan di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan. Peningkatan itu di antaranya dipengaruhi lancarnya dana otonomis khusus (Otsus) dari pemerintah.  "Sejauh ini dampak Otsus terhadap Tanah Papua di sektor pendidikan sudah banyak teman-teman Papua menjadi sarjana, dan lainya, mereka dapat beasiswa dari Otsus Pemerintah Pusat," kata Nanny Uswanas dalam diskusi Webinar Manfaat Otsus Bagi Pendidikan dan Pengembangan Pemuda Papua, Jumat (6/11) malam.  Dengan sudah banyak yang mengenyam pendidikan tinggi, kata Nanny Uswanas, anak-anak Papua sudah banyak yang keluar dari zona nyaman. Mereka mengikuti perkembangan zaman dan tidak terpaku menjadi PNS. Sudah banyak menjadi wirausaha, enterpreneur, dan lainnya.  "Teman-teman sudah banyak keluar dari zona nyaman. Mereka sudah banyak yang menjadi seperti enterpenuer, Komika, Youtuber, dan lainya. Ini dampak kebijakan dari Otsus yang sudah terlihat," kata dia.  Nanny Uswanas menegaskan lagi bahwa pendidikan di Papua sudah berkembang dan telah mengubah mindsed kaum muda setempat. Mereka banyak memiliki talenta baik.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/29/10/2020/kerajaan-inggris-dukung-papua-papua-barat-kembangkan-ekonomi-hijau/">Kerajaan Inggris Dukung Papua-Papua Barat Kembangkan Ekonomi Hijau</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/10/2020/presiden-berharap-tvri-papua-barat-jadi-sumber-informasi-masyarakat/">Presiden Berharap TVRI Papua Barat Jadi Sumber Informasi Masyarakat</a></li> </ul> Tokoh Pemuda Papua Ali Kabiay menilai dana Otsus untuk Papua selama ini sudah berhasil. Pengelolaannya berjalan dengan baik dan membangun SDM Papua. "Otsus Papua tidak gagal," ucap Ali.  Ali meminta dana Otsus harus disalurkan dengan baik dan tepat sasaran bagi generasi penerus anak-anak Papua. Otsus ini dikelola oleh Pemprov Papua. Dana Otsus itu harus dimanfaatkan dengan baik dan evaluasi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MMueHjskKz8&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Mindset Berubah, Anak Muda Papua sudah Berani Keluar dari Zona Nyaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Papua-Masih-NKRI-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Massa Yang tergabung dalam berbagai elemen Mahasiswa dan Pemuda Timur Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden dengan mengibarkan bendera merah putih menyatakan bahwa Papua NKRI, Papua Indonesia, Papua bukan Bintang kejora, di Jakarta, Seni" width="100%">
<figcaption>Massa Yang tergabung dalam berbagai elemen Mahasiswa dan Pemuda Timur Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden dengan mengibarkan bendera merah putih menyatakan bahwa Papua NKRI, Papua Indonesia, Papua bukan Bintang kejora, di Jakarta, Seni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem dana otonomi khusus (otsus) Papua dinilai memiliki sejumlah kelemahan. Karena itu, rencana pemerintah mengevaluasi total tata kelola dana otsus memang mendesak untuk dilakukan.  Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menyatakan, keputusan untuk mengevaluasi dana otsus Papua sangat tepat. Sebab, setelah hampir Rp 100 triliun dana digelontorkan pemerintah sejak 2001, manfaatnya belum sepenuhnya dapat dirasakan. ”Belum mampu membuat kemiskinan turun signifikan. Pendidikan di Papua belum meningkat, kesejahteraan, dan sebagainya,” ujarnya kemarin (12/10).  Kepastian mengevaluasi total dana otsus disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menerima kunjungan siswa-siswi Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10). Jokowi menuturkan, dana otsus memberikan manfaat bagi tanah Papua. Namun, pelaksanaannya perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran.  ”Akan ada evaluasi total dan ada koreksi-koreksi selama perjalanan ini. Apa yang masih bisa diperbaiki, yang mana kita perbaiki, akan kita evaluasi,” ujar presiden.  Djohermansyah mengatakan, sistem dana otsus yang berjalan selama ini memiliki banyak kekurangan. Mulai tidak adanya perencanaan penggunaan, monitoring yang lemah, hingga evaluasi yang tidak berjalan. Imbasnya, penggunaannya sulit terkontrol.  Jika evaluasi dilakukan, jelas Djohermansyah, kelemahan-kelemahan tersebut harus ditambal. Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu mengusulkan, jika dana otsus dilanjutkan, harus ada perencanaan yang jelas yang disusun pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (pemda). ”Misalnya, 20 tahun diberikan itu untuk apa saja. Di-breakdown per lima tahun target-targetnya,” imbuh dia.

Belum Berdampak Signifikan, Dana Otsus Papua Dievaluasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana otsus

Berita Terkini