<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Guspardi-gaus-dpr-pan-3.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyerapan dana otonomi khusus Papua mendapat sorotan dari Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR. Terutama dalam realisasi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan.  Anggota Pansus Otsus Papua DPR RI Guspardi Gaus menuturkan, semenjak Papua menyandang status otonomi khusus, Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 1000 triliun. Sayangnya, sejak berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, realisasi anggaran masih belum sejalan dengan target pertumbuhan sosial dan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.  “Saya sangat prihatin. Dana tersebut (dana otsus) tidak berbanding lurus terhadap keinginan kita (pemeintah, red) untuk pertumbuhan masyarakat Papua dari berbagai hal. Baik dari sisi SDM, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya," kata Guspardi Gaus kepada JawaPos.com, Minggu (6/6).  Pernyataan serupa juga dilontarkan Guspardi Gaus dalam raker Pansus Otsus Papua bersama mantan Gubernur Papua Freddy Numberi dan Ketua Forum Sabang Merauke Frans Maniagasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/6).  Padahal, kata politikus PAN itu, tujuan dari otsus supaya dapat dilakukan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Bumi Cenderawasih itu bisa keluar dari ketertinggalan.  "Contohnya, dalam UU Otsus bahwa anggaran pendidikan seharusnya dialokasikan 30 persen, ternyata dalam realisasinya tidak sampai 5 persen. Padahal yang diatur dalam UU Otsus Papua sudah melebihi dari undang-undang dasar," jelas anggota Komisi II itu.  Anggota Baleg DPR RI tersebut menambahkan, bidang pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk menjadi pondasi dalam mengejar percepatan pertumbuhan sebuah daerah. Pendidikan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda Papua untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik di berbagai disiplin ilmu.  "Jika putra-putri asli Papua tidak diberi kesempatan, maka nasibnya akan begitu-begitu saja. Inilah yang saya lihat sekarang ini," kata Guspardi Gaus.  Dia mengharapkan adanya ada pendampingan dan supervisi untuk menjalankan program-program dari dana otonomi khusus tersebut. Dia menyebut bahwa pengelolaan keuangan, hampir 51 persen APBD pemerintah kabupaten dan kota di Papua disclaimer.  "Itu tidak boleh dibiarkan. Sementara ada dana insentif daerah ( DID) yang disediakan pemerintah belum dapat dimanfaatkan Pemda," bebernya.  Begitu juga untuk bidang kesehatan. Di UU Otsus Papua mengamanatkan alokasinya 15 persen, namun realisasinya baru 10 persen.  Guspardi mendorong adanya perubahan dari semua pihak untuk melakukan perubahan terhadap UU Otsus yang berlaku saat ini.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/02/2021/dana-otsus-papua-rp-126-triliun-diduga-ada-penyelewengan-rp-18-t/">Dana Otsus Papua Rp 126 Triliun, Diduga Ada Penyelewengan Rp 1,8 T</a>  Pendapat tersebut dibenarkan oleh Freddy Numberi, gubernur Papua periode 1998-2000. Pria yang pernah menjadi Menteri Perhubungan (2009-2011) era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menambahkan, detail dari penyerapan anggaran untuk Otsus Papua perlu ditanyakan lebih lanjut ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebab, ada dana yang dicairkan ke daerah dan ada yang dikelola kementerian.  "Harusnya ditanyakan kepada Menteri Keuangan, karena dia pasti tahu berapa persen yang dikasih ke daerah dan berapa persen yang ditahan di kementerian terkait. Kemenkeu pasti punya portofolio. Itu ada (aturannya), termasuk dana infrastruktur yang besar sekali," tukas Numberi yang pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode 2004-2009.

Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di Dana Otsus Papua Jadi Sorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Papua-Masih-NKRI-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Massa Yang tergabung dalam berbagai elemen Mahasiswa dan Pemuda Timur Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden dengan mengibarkan bendera merah putih menyatakan bahwa Papua NKRI, Papua Indonesia, Papua bukan Bintang kejora, di Jakarta, Seni" width="100%">
<figcaption>Massa Yang tergabung dalam berbagai elemen Mahasiswa dan Pemuda Timur Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden dengan mengibarkan bendera merah putih menyatakan bahwa Papua NKRI, Papua Indonesia, Papua bukan Bintang kejora, di Jakarta, Seni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem dana otonomi khusus (otsus) Papua dinilai memiliki sejumlah kelemahan. Karena itu, rencana pemerintah mengevaluasi total tata kelola dana otsus memang mendesak untuk dilakukan.  Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menyatakan, keputusan untuk mengevaluasi dana otsus Papua sangat tepat. Sebab, setelah hampir Rp 100 triliun dana digelontorkan pemerintah sejak 2001, manfaatnya belum sepenuhnya dapat dirasakan. ”Belum mampu membuat kemiskinan turun signifikan. Pendidikan di Papua belum meningkat, kesejahteraan, dan sebagainya,” ujarnya kemarin (12/10).  Kepastian mengevaluasi total dana otsus disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menerima kunjungan siswa-siswi Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10). Jokowi menuturkan, dana otsus memberikan manfaat bagi tanah Papua. Namun, pelaksanaannya perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran.  ”Akan ada evaluasi total dan ada koreksi-koreksi selama perjalanan ini. Apa yang masih bisa diperbaiki, yang mana kita perbaiki, akan kita evaluasi,” ujar presiden.  Djohermansyah mengatakan, sistem dana otsus yang berjalan selama ini memiliki banyak kekurangan. Mulai tidak adanya perencanaan penggunaan, monitoring yang lemah, hingga evaluasi yang tidak berjalan. Imbasnya, penggunaannya sulit terkontrol.  Jika evaluasi dilakukan, jelas Djohermansyah, kelemahan-kelemahan tersebut harus ditambal. Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu mengusulkan, jika dana otsus dilanjutkan, harus ada perencanaan yang jelas yang disusun pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (pemda). ”Misalnya, 20 tahun diberikan itu untuk apa saja. Di-breakdown per lima tahun target-targetnya,” imbuh dia.

Belum Berdampak Signifikan, Dana Otsus Papua Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pakai-alat-bantu-dengar-saat-sidang-irwandi-merasa-tak-bersalah_m_-1.jpg" alt="Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf saat sidang dakwaan." width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf saat sidang dakwaan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf mulai menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (26/11). Kepala daerah yang menikah siri dengan model Fenny Steffy Burase itu didakwa menerima suap Rp 1 miliar yang terkait dengan dana otonomi khusus Aceh (DOKA) dan gratifikasi Rp 41,7 miliar. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ali Fikri menerangkan, Irwandi diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Sebagian uang suap diduga mengalir ke Aceh Marathon 2018 untuk pembiayaan medali dan jersey. Istri Irwandi, Fenny Steffy Burase, menjadi tim ahli dalam kegiatan itu. Soal gratifikasi Rp 41,7 miliar, jaksa menduga Irwandi mendapatkannya selama menjabat gubernur dua periode. Yakni, periode 2007-2012 dan 2017 sampai sekarang. Di sisi lain, Irwandi yang kemarin menggunakan alat bantu dengar saat sidang membantah hampir semua dakwaan jaksa. Dia menyebut penerimaan yang dipaparkan dalam <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/11/2018/lawan-korupsi-polres-di-aceh-janjikan-imbalan-10-persen-bagi-pelapor" target="_blank">dakwaan</a> sama sekali tidak benar. "Intinya, saya tidak pernah menyuruh dan diberi tahu dan tidak pernah menerima (suap dan gratifikasi, Red). Saya yakin tidak bersalah. Dan kasus ini ada hal lain, politik," kata Irwandi.&nbsp;

Pakai Alat Bantu Dengar saat Sidang, Irwandi Merasa Tak Bersalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pakai-alat-bantu-dengar-saat-sidang-irwandi-merasa-tak-bersalah_m_.jpg" alt="Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf saat sidang dakwaan." width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf saat sidang dakwaan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf mulai menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (26/11). Kepala daerah yang menikah siri dengan model Fenny Steffy Burase itu didakwa menerima suap Rp 1 miliar yang terkait dengan dana otonomi khusus Aceh (DOKA) dan gratifikasi Rp 41,7 miliar. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ali Fikri menerangkan, Irwandi diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Sebagian uang suap diduga mengalir ke Aceh Marathon 2018 untuk pembiayaan medali dan jersey. Istri Irwandi, Fenny Steffy Burase, menjadi tim ahli dalam kegiatan itu. Soal gratifikasi Rp 41,7 miliar, jaksa menduga Irwandi mendapatkannya selama menjabat gubernur dua periode. Yakni, periode 2007-2012 dan 2017 sampai sekarang. Di sisi lain, Irwandi yang kemarin menggunakan alat bantu dengar saat sidang membantah hampir semua dakwaan jaksa. Dia menyebut penerimaan yang dipaparkan dalam <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/11/2018/lawan-korupsi-polres-di-aceh-janjikan-imbalan-10-persen-bagi-pelapor" target="_blank">dakwaan</a> sama sekali tidak benar. "Intinya, saya tidak pernah menyuruh dan diberi tahu dan tidak pernah menerima (suap dan gratifikasi, Red). Saya yakin tidak bersalah. Dan kasus ini ada hal lain, politik," kata Irwandi.&nbsp;

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/irwandi-yusuf-akui-rp-39-juta-dari-saiful-bahri-untuk-uang-jajan_m_.jpg" alt="Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (31/8)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (31/8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf mengatakan, uang sebesar Rp 39 juta yang telah dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dari mantan Direktur Utama PT Tamitana, Teuku Saiful Bahri. "Itu dari Teuku&nbsp;Saiful Bahri pada 9 Juni," kata Irwandi usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (31/8). Irwandi menyebut, uang yang diberikan Saiful ke rekeningnya sebagai bantuan untuk kebutuhannya sehari-hari. "Itu bantuan seorang teman, 'uang jajan' dia kirim ke rekening saya. Saya tahu saat ketemu dengan Saiful," ungkapnya. Mulanya Irwandi tidak menyerahkan uang tersebut ke lembaga antirasuah. Namun setelah penyidik mengkonfirmasi, uang sebesar Rp 39 juta yang diberikan dalam dua tahap itu diserahkan ke KPK. "Penyidik melihatkan bukti ada pengiriman Rp 15 juta dan Rp 24 juta, kemudian saya serahkan ke KPK," jelas Irwandi. Diketahui Irwandi bersama dengan Bupati Bener Meriah Ahmadi terjerat kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengalokasian dan penyaluran&nbsp;Dana Otsus Aceh&nbsp;Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh sebesar Rp 8 triliun. Selain itu, KPK juga menetapkan dua pihak swasta yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Keduanya bersama dengan Irwandi disebut sebagai penerima. Sementara Ahmadi disebut sebagai pemberi. KPK menduga upaya pemberian uang Rp 500 juta dari Ahmadi kepada Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus&nbsp;Aceh&nbsp;2018. &nbsp;

Irwandi Yusuf Akui Rp 39 Juta dari Saiful Bahri untuk 'Uang Jajan'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setelah-aceh-kpk-perlu-usut-dana-otonomi-khusus-di-papua_m_225613-scaled.jpg" alt="Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang baru digiring ke kantor KPK usai di-OTT." width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang baru digiring ke kantor KPK usai di-OTT.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terbongkarnya kasus dugaan suap yang menyeret Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi sepatutnya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap tuntas indikasi penyelewengan dana otonomi khusus Aceh (DOKA). Bukan hanya soal bagi-bagi fee, indikasi penyimpangan lain juga harus diungkap. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menyatakan, pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) memang penuh "lubang". Tidak hanya di Aceh, tapi juga di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/17/09/2016/otsus-papua-butuh-regulasi" target="_blank">Papua</a> dan Papua Barat. "Problem tidak tepat sasaran masih menjadi polemik utama yang saban tahun dibicarakan, namun tidak ada pemecahan masalahnya," kata Yenny kepada Jawa Pos kemarin (5/7). Berdasar data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dana otsus di APBN 2017 sebesar Rp 19,5 triliun dan 2018 sebesar Rp 21,1 triliun. Persoalan dana otsus tidak tepat sasaran memang dirasakan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/07/2018/dana-otsus-besar-kpk-diminta-jangan-berhenti-di-irwandi-yusuf" target="_blank">masyarakat Aceh</a>. Setidaknya, itu diungkapkan aktivis Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh Mahmudin. "Sampai saat ini, pembangunan infrastruktur di Aceh belum dirasakan masyarakat," ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin. Bukan hanya itu. Informasi terbaru, pihaknya menduga praktik korupsi terkait DOKA juga mengalir ke event lari maraton internasional di Aceh. Hal tersebut terendus dari adanya dugaan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/05/2017/saran-mantan-ketua-mk-untuk-batam-menjadi-daerah-otonomi-khusus" target="_blank">transaksi mencurigakan</a> dalam pembelian medali untuk kegiatan yang akan dihelat di Sabang pada 29 Juli tersebut. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sudah mendengar informasi soal pembelian medali untuk event maraton tersebut. Namun, pihaknya belum bisa melangkah lebih jauh. Sebab, pemanggilan saksi akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan. Termasuk Steffy Burase, sosok dibalik event maraton. "Yang jelas, (pemanggilan Steffy) terkait dengan perkara, ya," tuturnya. Febri menambahkan, pihaknya terus berupaya mengupas lapis demi lapis indikasi suap DOKA tersebut. Kemarin penyidik mengidentifikasi penggunaan kode "1 meter" terkait dengan transaksi yang terjadi. "Dugaan fee 10 persen dari alokasi dana DOKA terus kami dalami. Diduga 8 persen untuk sejumlah pejabat di tingkat provinsi dan 2 persen di kabupaten," terangnya. Sementara itu, setelah diperiksa KPK dini hari kemarin, Irwandi membantah semua sangkaan penyidik. Dia mengaku tidak pernah memerintah anak buahnya meminta uang kepada Ahmadi.&nbsp;

Setelah Aceh, KPK Perlu Usut Dana Otonomi Khusus di Papua